Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri, menyatakan bahwa mutasi ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan memperkuat institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dankorbrimob Polri kini dijabat oleh Irjen Pol Ramdani Hidayat, menggantikan Komjen Pol Imam Widodo. Sebelumnya, Ramdani menjabat sebagai Wadankorbrimob, sementara itu jabatan Wadankorbrimob diisi oleh Brigjen Pol Reza Arief Dewanto.

Kabaintelkam Polri dipercayakan kepada Irjen Pol Yuda Gustawan, yang sebelumnya menjabat Wakabaintelkam. Posisi Wakabaintelkam kini diemban oleh Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna.

Empat Kapolda yang Digeser:

– Irjen Pol Endi Sutendi menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.

– Irjen Pol Djuhandhani R. Puro sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

– Irjen Pol Helfi Assegaf sebagai Kapolda Lampung.

– Irjen Pol Viktor T. Sihombing sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung

Mutasi ini juga mencakup sejumlah posisi penting lainnya, termasuk Wakabareskrim, Komandan Pasukan Gegana, dan Komandan Satuan Intel Brimob. Langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan adaptasi terhadap dinamika keamanan nasional.

(Red/Bhr).

“Yang bersangkutan dikenakan putusan sidang KKEP, mutasi bersifat demosi selama lima tahun.” Ujarnya, rabu (08/01/2025).

Briptu D terbukti melakukan pemerasan terhadap penonton konser DWP, baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI), yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam proses pemeriksaan, Briptu D meminta uang sebagai imbalan untuk pembebasan atau pelepasan penonton tersebut.

Selain hukuman demosi, Briptu D juga dikenakan sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama 20 hari, serta diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Briptu D juga harus mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

Briptu D terlibat bersama 18 anggota polisi lainnya dalam kasus pemerasan terhadap penonton yang diduga membawa narkoba saat konser DWP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024, akan tetapi alih-alih memberantas narkoba para polisi itu malah meminta uang pembebasan kepada penonton yang ditangkap.

Briptu D dikenakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 12 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

(Red/Bhr).

Sidang kode etik yang digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memutuskan bahwa Kombes Donald bersalah atas pelanggaran kode etik dan profesi Polri.

“Putusan PTDH untuk Direktur Narkoba (Donald),” ujar Muhammad Choirul Anam, Komisioner Kompolnas, Rabu (01/01/2024).

Lebih lantu Choirul Anam mengatakan selain Kombes Donald, seorang perwira menengah dengan jabatan Kepala Unit (Kanit) juga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan akan melakukan banding, sementara seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) masih menunggu kelanjutan sidang.

“Kedua orang tersebut yang di-PTDH mengajukan banding, untuk Kasubdit masih menunggu karena sidang diskors,” imbuhnya.

Kasus ini mencuat setelah laporan bahwa korban pemerasan dimintai uang hingga Rp200 juta oleh oknum polisi di lokasi acara. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, telah mengeluarkan surat telegram untuk memutasi 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri sebagai bagian dari pemeriksaan lebih lanjut.

Pemecatan ini menunjukkan komitmen Polri untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Mohammad Choirul Anam, seorang perwira tinggi Polri, telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa sepanjang karirnya. Lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 1 Oktober 1972, Kombes Anam memulai karirnya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1994.

Sejak awal, Kombes Anam telah menorehkan berbagai prestasi. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya, di mana ia berhasil mengungkap berbagai kasus besar terkait narkotika. Dedikasinya dalam memberantas narkoba membuatnya dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas tinggi.

Pada tahun 2024, Kombes Anam diangkat menjadi Inspektur Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), sebuah posisi yang menunjukkan kepercayaan tinggi dari institusi terhadap kemampuannya. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, di mana ia berhasil meningkatkan kerjasama intelijen antara BAIS TNI dengan CDI SANDF dan inisiasi kerjasama di bidang industri pertahanan.

Kombes Anam juga dikenal sebagai perwira yang memiliki berbagai kualifikasi dan brevet, termasuk Cakra Kostrad, Sat Gultor 81 Kopassus, dan Intai Tempur Kostrad. Pengalaman dinas operasional, intelijen, dan pengamanan VVIP baik dalam negeri hingga luar negeri melengkapi karir militernya yang gemilang.

Dengan berbagai prestasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan, Kombes Anam diharapkan terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi keamanan dan ketertiban di Indonesia tapi kenyataan terbalik, ia memalukan.

(Red/R).

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa laporan OCCRP bisa menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.

“Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa,” kata Guntur, Selasa (31/12/2024).

Guntur juga menekankan bahwa KPK seharusnya memprioritaskan laporan ini ketimbang kasus lain yang melibatkan pejabat PDIP. “Sebagai Presiden ke-7 RI, Jokowi masih memiliki akses dan pengaruh yang besar, sehingga penting untuk menyelidiki dugaan ini secara tuntas,” tambahnya.

Laporan OCCRP menyebutkan bahwa Jokowi masuk dalam daftar pemimpin paling korup bersama dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan beberapa tokoh lainnya.

PDIP berharap KPK dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan ini demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Indonesia.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 2007 oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, OCCRP berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia.

OCCRP bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Mereka berkomitmen untuk memperkuat jurnalisme investigasi dan mengungkap kejahatan serta korupsi agar publik dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak berwenang.

(Red/R).

Jakarta, 2 Desember 2024 • NATA INDONESIA – Pilkada serentak 2024 di Indonesia telah menjadi ajang yang penuh dinamika politik, salah satunya adalah munculnya isu “Partai Cokelat.” Istilah ini pertama kali mencuat dari pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebutkan bahwa Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Joko Widodo yang diduga berupaya mengintervensi proses politik.

Kontroversi dan Spekulasi

Munculnya Partai Cokelat menimbulkan berbagai spekulasi dan kontroversi. Beberapa pihak menuding bahwa kelompok ini berusaha memobilisasi dukungan untuk kandidat tertentu ( didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini memicu kekhawatiran tentang netralitas pemilu dan potensi penyimpangan dalam proses demokrasi.

Tanggapan dan Klarifikasi

Joko Widodo sendiri telah membantah tuduhan tersebut dan meminta agar semua pihak yang menuduh dapat membuktikan klaim mereka dengan bukti konkret. Ia juga menyarankan agar isu ini dilaporkan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi jika memang memiliki dasar yang kuat. Selain itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut isu Partai Cokelat sebagai hoaks yang tidak berdasar.

Dampak pada Demokrasi

Fenomena Partai Cokelat mencerminkan tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia. Isu ini menunjukkan betapa mudahnya spekulasi dan tuduhan tanpa bukti dapat menciptakan keresahan di masyarakat. Penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu, serta memastikan bahwa setiap tuduhan disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, apa sebenarnya tujuan dari cawe-cawe ini?

1. Memperkuat Pengaruh Politik

Salah satu tujuan utama dari keterlibatan Partai Cokelat adalah memperkuat pengaruh politik di tingkat lokal dan nasional. Dengan mendukung kandidat tertentu, mereka berharap dapat menempatkan orang-orang yang sejalan dengan kepentingan mereka di posisi strategis. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam hal kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

2. Menjaga Stabilitas dan Keamanan

Ada argumen yang menyatakan bahwa keterlibatan kepolisian dalam pilkada bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilihan. Dengan memastikan kandidat yang didukung memiliki dukungan yang kuat, mereka berharap dapat menghindari konflik dan kerusuhan yang mungkin timbul selama atau setelah pemilihan.

3. Membangun Dinasti Politik

Beberapa pihak menuduh bahwa keterlibatan Partai Cokelat adalah bagian dari upaya untuk membangun dinasti politik. Dengan mendukung kandidat yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh, mereka dapat memastikan kelangsungan kekuasaan dan pengaruh politik dalam jangka panjang.

4. Mengamankan Kepentingan Institusi

Keterlibatan ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan institusi kepolisian itu sendiri. Dengan memiliki kepala daerah yang mendukung mereka, kepolisian dapat memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang menguntungkan institusi mereka tetap terjaga.

Kesimpulan

Keterlibatan Partai Cokelat dalam pilkada serentak 2024 menimbulkan berbagai spekulasi dan kontroversi. Meskipun ada argumen yang mendukung keterlibatan ini sebagai upaya menjaga stabilitas, banyak yang melihatnya sebagai langkah untuk memperkuat pengaruh politik dan membangun dinasti. Yang jelas, isu ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik di Indonesia dan pentingnya transparansi serta integritas dalam proses pemilihan.

(Red/R).

Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa tersangka AA berperan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), sementara tersangka F alias W alias A bertindak sebagai agen untuk 40 situs judi online.

“Perkembangan pengungkapan kasus perjudian online yang melibatkan beberapa oknum pegawai Komdigi, penyidik saat ini telah menangkap dua tersangka baru,” kata Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Dari penangkapan ini, polisi menyita uang tunai senilai total Rp 1,4 miliar serta beberapa barang bukti lainnya. Total tersangka yang telah diamankan dalam kasus ini mencapai 26 orang, akan tetapi masih ada empat tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan sedang diburu oleh pihak kepolisian.

“Tersangka AA berperan melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang), kemudian Tersangka F alias W alias A berperan sebagai agen 40 website judi online,” pungkasnya.

Polda Metro Jaya terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aset dan uang hasil kejahatan para tersangka guna dilakukan penyitaan dan pengembalian kepada negara.

(Red/R).

Nataindonesia – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi melantik kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror dan lima kepala kepolisian daerah (Kapolda) pada apel serah terima jabatan di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia saat dikonfirmasi oleh media membenarkan pelantikan dan sertijab perwira tinggi Polri tersebut berlangsung pada pukul 11.00 WIB.

“Kapolri sebagai inspektur upacara di Rupatama,” kata Dedi seperti dikutip dari media Antara, Kamis (14/12/2023).

Jabatan Kepala Korlantas resmi disandang Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan yang sebelumnya menjabat Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri. Aan mendapat promosi menggantikan Irjen Polisi Firman Shantyabudi yang memasuki masa pensiun per November 2023.

Kemudian posisi Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dijabat Brigadir Jenderal Polisi Sentot Prasetyo, menggantikan Irjen Polisi Marthinus Hukom yang sebelumnya dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Brigjen Polisi Sentot Prasetyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 Antiteror.

Sementara itu, lima kapolda yang dilantik Kapolri Listyo SIgit adalah Kapolda Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau.

Pejabat yang dilantik masing-masing Irjen Polisi Andi Rian Djajadi sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Winarto (Kapolda Kalimantan Selatan), Irjen Polisi Daniel Tahi Monang (Kapolda NTT), Irjen Polisi Johnny Eddizon (Kapolda Papua Barat), dan Brigjen Polisi Yan Fitri Halimansyah (Kapolda Kepri).

Pelantikan pejabat baru Polri tersebut dilakukan setelah terbitnya surat telegram Kapolri terkait mutasi dan rotasi 535 perwira kepolisian.

Surat Telegram Kapolri tersebut bernomor ST/2749/XII/Kep./2023 dan ST/2750/XII/KEP./2023 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Polisi Dedi Prasetyo tanggal 7 Desember 2023. (Rasadi)