Stan RSUD Sumenep menjadi bagian dari Panggung Budaya yang melibatkan 13 kabupaten dari kawasan Tapal Kuda dan Pulau Madura, seperti Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, serta kabupaten lainnya di Madura.

Melalui stan ini, masyarakat tidak hanya bisa menikmati ragam budaya, tetapi juga mendapatkan layanan kesehatan digital dan pemeriksaan kesehatan langsung.

Kasi Informasi RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep Erfin Sukayati, M. Kes, yang sekaligus Ketua stan mengungkapkan pemilihan tema “Transformasi Digital” bukan tanpa alasan. Baru-baru ini, rumah sakit tersebut menerima anugerah bintang 3 transformasi digital dari BPJS Kesehatan sebagai salah satu rumah sakit terbaik di Jawa Timur dalam proses digitalisasi.

“Ini adalah bentuk apresiasi sekaligus komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan mudah diakses masyarakat melalui inovasi digital,” ujarnya.

Adapun jenis layanan yang dapat dinikmati masyarakat di stan RSUD Sumenep meliputi:

1. Kuis Digital, berupa kuis interaktif seputar RSUD dengan hadiah langsung sembako dan berbagai keperluan rumah tangga.
2. Konsultasi dan Pendaftaran Antrian Online Mobile JKN, membantu masyarakat yang ingin konsultasi atau mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi Mobile JKN.
3. Konsultasi Kesehatan oleh Dokter Spesialis, memberikan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan langsung dari tenaga medis ahli.
4. Pemeriksaan Laboratorium, menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar.
5. Layanan Fisioterapi, memberikan konsultasi dan terapi ringan bagi yang membutuhkan.

Kehadiran stan RSUD dr. Moh. Anwar di MCF 2025 diharapkan dapat memperkaya pengalaman pengunjung festival dengan menyuguhkan layanan kesehatan yang modern, cepat, dan mengedukasi masyarakat tentang kemudahan yang didapatkan dari digitalisasi layanan kesehatan.

Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi saat dikonfirmasi oleh Nataindonesia.com. “Penetapan malam ini, Kamis (6/2) dan penyerahan hasil besok, Jumat (7/2) setelah Juma’atan,” katanya.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan KPU Sumenep Nomor 12 Tahun 2025, yang dibacakan Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, dalam Rapat Pleno Terbuka, Kamis (6/2/2025) malam.

Paslon Achmad Fauzi Wongsojudo – KH Imam Hasyim ditetapkan sebagai pemenang usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (5/2) memutus, permohonan Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam tidak dapat diterima. Sebab, permohonan disampaikan ke MK melewati tenggang waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Rabu (5/2/2025) malam di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung I MK, Jakarta.

Komisioner KPU Sumenep, Abd Aziz menyatakan, KPU Sumenep memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses ini dilakukan setelah seluruh tahapan pemilu telah selesai dan tidak ada lagi sengketa yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, pasangan calon 1, Ali Fikri-Unais, memperoleh 249.597 suara, sementara pasangan calon 2, Fauzi-Imam, sebanyak 379.858 suara.

Achmad Fauzi Wongsojudo merupakan petahana yang kembali memenangkan Pilkada. Sedangkan wakilnya KH Imam Hasyim merupakan tokoh ulama dari kalangan nahdliyin sekaligus ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep. (Red/BRi)

Sebelumnya beredar surat pernyataan yang dibuat pada 3 Januari 2025 oleh 40 warga bersama PT pengelola budidaya lobster itu, pernyataan tersebut juga melibatkan aparat Desa setempat dan Kapolsek Kangayan yang didalamnya berisi kesepakatan pendirian perusahaan budidaya lobster.

Kabar pendirian perusahan budidaya itu belum diketahui secara pasti pasca adanya flayer atau pamflet yang beredar di media sosial, isi pamflet menolak adanya perusahaan atau PT yang ingin melakukan kegiatan budidaya lobster dalam skala besar. Hal itu memunculkan tanda tanya besar pada masyarakat setempat, bahkan salah satu pemuda Desa Saobi yang berinisial AF mencurigai surat kesepakatan yang dibuat oleh PT dan masyarakat hingga melibatkan aparat Desa dan Kepolisian hanya akal-akalan saja.

“Sebagai warga Desa Saobi, S pertanyaan besar mengenai keabsahan surat pernyataan tersebut.” Ujar AF, Jum’at (10/01/2025).

Lebih lanjut AF menilai jika memang benar ada kesepakatan antara masayarakat dan dengan perusahaan mengenai kegiatan budidaya lobster masih diragukan, mengingat pada 21 Desember 2024 masyarakat Desa Saobi dengan tegas menolak berdirinya perusahaan tersebut, bahkan melakukan unjuk rasa di kantor pemerintah Desa Saobi. Tuntutan mereka disepakati oleh Kepala Desa dan Camat Kangayan bahwa perusahaan tersebut ditolak alias dilarang beroperasi.

“Apakah 40 warga yang menandatangani surat tersebut benar-benar mewakili seluruh masyarakat Desa Saobi, atau ada provokator dibalik tindakan mereka.” imbuh AF

Sebab munculnya pamflet penolakan itu karena tidak ada keterbukaan dari pemerintah desa saobi untuk bermusyawarah dengan masyarakat dan menganbil keputusan sepihak, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah desa bahakan calon PT yang akan menjadi pengelola.

“Kok mereka mau menindas rakyat, ini merupakan awal dari kebijakan otoriter, Pihak PT juga harus melakukan sosialisasi yang jelas dan transparan.” pungkas AF

Desa Saobi terancam dieksploitasi dan menjadi korban pengerusakan alam, saobi sendiri adalah desa di pulau kecil di Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang terkenal akan keindahan cagar budaya alam. Saobi masuk dalam daftar papan atas cagar alam di Jawa Timur, akan tetapi nasin desa tersebut sekarang dalam tanda tanya karena akan mengahadapi perusahaan lobster yang dibantu oleh pemerintah desa setempat untuk melakukan kegiatan budidaya skala besar yang tentunya akan berdampak pada masalah lingkungan.

(Red/Bhr).