Ketujuh menteri koordinator yang hadir dalam rapat tersebut adalah:

1. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

2. Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

3. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

4. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

5. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan

6. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

7. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa Banggar DPR RI mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga.

“Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (02/12/2024).

Total permintaan tambahan anggaran dari ketujuh menteri koordinator tersebut mencapai Rp 5,18 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 273,1 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta.

AHY menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk berbagai kebutuhan, termasuk renovasi kantor, penguatan manajemen, pembangunan command center, dan belanja pegawai.

“Kami memiliki sekitar 639 pegawai, baik PNS maupun non-PNS, yang bekerja di empat kedeputian dengan tugas yang sangat intensif,” ujar AHY di Senayan Jakarta, Senin (02/12/2024).

(Red/R).

Kementerian baru ini akan dipimpin oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo dan CEO Arsari Group, menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perbaikan sistem perpajakan dan cukai.

“Kita akan memperbaiki sistem pajak dan cukai untuk menutup kebocoran-kebocoran anggaran,” ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Kementerian Penerimaan Negara akan memiliki wewenang untuk menangani berbagai aspek penerimaan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung program-program pemerintah ke depan.

Hashim juga mengatau bahwa Anggito Abimanyu yang sekarang adalah Wakil Menteri Keuangan akan ditunjuk Prabowo sebagai orang yang memimpin kementerian Penerimaan Negara nantinya. Penunjukan ini untuk menangani pajak, cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan.

“Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Perlindungan Negara yang baru,” imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo telah membentuk kementerian sebanyak 48, jika ditambah dengan 1 kementerian Pemerima Negara maka kabinet Prabowo berjumlah 49 atau kementerian.

(Red/R).

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dikutip dari laman resmi, presidenri.co.id

“26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya,” ungkap Presiden.

Selain bidang pangan dan energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini, menurut Presiden, merupakan langkah strategis yang krusial bagi kebangkitan bangsa Indonesia.

“Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin,” tegas Presiden.

Pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama Presiden Prabowo dalam sidang ini. Dia menegaskan pentingnya penggunaan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan serta melanjutkan reformasi kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga medis.

“Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya,” ujar Presiden. (nt/nt)

Semula Presiden Prabowo telah mengumumkan jajaran kabinetnya yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) malam.

Berikut nama-nama menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih:

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kordinator infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
9. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri;
10. Sugiono, Menteri Luar Negeri;
11. Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
12. Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
14. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia;
15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Sri Mulyani, Menteri Keuangan;
17. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Satryo Soemantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
26. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM;
27. Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, Menteri Desa;
30. M. Iftitah Sulaiman, Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia;
31. Dody Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
32. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
37. Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas;
38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
41. Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
44. Maman Abdurrahman, Menteri UMKM;
45. Widianti Putri, Menteri Pariwisata;
46. Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif;
47. Arifah Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;
49. Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
50. Muhammad Herindra, Badan Intelijen Negara;
51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan;
53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Adapun nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara
5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
8. Arrmanatha Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
10. Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan;
11. R. Muhammad Syafii, Wakil Menteri Agama;
12. Edward O.S Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
13. Mugiyanto, Wakil Menteri HAM;
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
16. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan;
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan;
19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan;
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
22. Giring Ganesha, Wakil Menteri Kesehatan;
23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kebudayaan;
24. Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial;
25. Imanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI;
27. Dzulfikar Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI;
28. Faisol Reza, Wakil Menteri Perindustrian;
29. Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan;
30. Yuliot, Wakil Menteri ESDM;
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
40. Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN;
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas;
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN;
45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri BUMN;
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN;
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN;
48. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM;
50. Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM;
52. Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata;
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif;
54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
56. M. Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dilantik pada hari Senin (21/10/2024) pagi, oleh Presiden Prabowo Subianto. (*)