Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah bangsa, tetapi juga saat yang tepat untuk melakukan refleksi kritis terhadap arah perjalanan demokrasi Indonesia. Pancasila lahir sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi sipil, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul gejala yang patut dicermati bersama, yakni menguatnya pengaruh militer dalam berbagai ruang kehidupan sipil.

Militer memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Akan tetapi, ketika ruang-ruang sipil mulai diisi oleh pendekatan, budaya, dan aktor militer secara berlebihan, demokrasi menghadapi tantangan serius. Batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil menjadi semakin kabur. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya kembali praktik-praktik yang dahulu menjadi kritik besar dalam sejarah bangsa.

Gejala tersebut tampak dari semakin luasnya keterlibatan institusi militer dalam sektor-sektor yang sejatinya menjadi domain sipil, mulai dari birokrasi, pembangunan, hingga berbagai program sosial. Kondisi ini berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat sipil dan melemahkan mekanisme kontrol demokratis yang selama ini menjadi fondasi Reformasi.

Di sisi lain, aroma sentralisasi kekuasaan semakin terasa. Semangat desentralisasi yang diperjuangkan pasca-Reformasi perlahan mengalami kemunduran. Pemerintah daerah yang dahulu diberi ruang lebih luas untuk mengelola kebutuhan masyarakat setempat kini menghadapi berbagai pembatasan melalui kebijakan yang semakin terkonsentrasi di pusat. Akibatnya, kreativitas daerah, partisipasi warga, dan kemampuan pemerintah lokal dalam merespons persoalan masyarakat menjadi semakin terbatas. Padahal, desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif.

Desentralisasi merupakan instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi lebih dekat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kewenangan kembali menumpuk di pusat, risiko lahirnya kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat lokal pun menjadi semakin besar.

Pancasila mengajarkan musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Karena itu, menjaga supremasi sipil merupakan bagian penting dalam merawat nilai-nilai Pancasila. Negara yang kuat bukanlah negara yang seluruh ruang publiknya dikendalikan oleh pendekatan militeristik, melainkan negara yang mampu menempatkan militer secara profesional di bidang pertahanan, sementara ruang sipil tetap menjadi arena utama demokrasi dan partisipasi rakyat.

Hari Kesaktian Pancasila 2026 hendaknya menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul ketika prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan supremasi sipil perlahan terkikis. Menjaga Pancasila berarti menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat masyarakat sipil, serta memastikan bahwa cita-cita Reformasi tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila akan tetap sakti jika demokrasi dijaga, supremasi sipil dihormati, dan kekuasaan tidak kembali terpusat pada segelintir elite.”

*Peneliti Jong Sumekar Sumenep