Hasil pemilihan diumumkan dalam Kongres Nasional PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7). Kaesang meraih 65,28 persen suara, mengungguli dua kandidat lainnya: Ronald A. Sinaga (22,23 persen) dan Agus Mulyono Herlambang (12,49 persen).

Pemilihan ketua umum ini menggunakan sistem “one member, one vote” dan dilaksanakan secara daring sejak 12 hingga 18 Juli 2025. Proses pemilihan disebut berlangsung transparan dan aman, serta mendapat pengawasan dari tim independen dan pakar keamanan digital.

Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman, secara resmi membacakan Surat Keputusan penetapan Kaesang sebagai ketua umum terpilih.

Dalam pidato kemenangannya, Kaesang menyampaikan komitmennya untuk merapikan struktur kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga daerah, serta memperkuat kultur solidaritas dan inklusivitas yang menjadi ciri khas PSI.

“PSI bukan hanya partai politik, tapi rumah bagi anak muda, perempuan, dan siapa saja yang ingin berjuang bersama untuk perubahan. Lima tahun ke depan, kita pastikan struktur dan nilai kita mengakar sampai ke ranting,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo turut hadir dan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Kaesang dan arah baru PSI. Ia juga menyambut positif simbol baru partai berupa logo gajah, yang diartikan sebagai lambang kekuatan, pelindung, dan pengetahuan.

PSI juga mengusung branding baru sebagai “Partai Super Terbuka” atau “Partai Super Tbk”, yang menekankan kepemilikan partai oleh anggota, bukan elite atau keluarga politik tertentu. (Red/Rozy)

Masalah kelangkaan pupuk disinyalir karena regulasi penyuplaian yang sengaja dibikin berbelit. Hal itu menyebabkan banyak peluang bagi oknum untuk memainkan harga pupuk, bahkan penyalahgunaan wewenang. Alhasil petani kembali ditumbalkan!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional serentak di 14 provinsi sentra produksi padi. Bertempat di pusat kegiatan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.

Birokrasi berbelit yang dimaksud Prabowo adalah mengenai jalur perizinan dan distribusi pupuk. Seperti penyampaian laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya. (Red/HZ)

Saat ditemui oleh awak media di Gedung Merah Putih KPK, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang berjalan, namun ia juga menuntut agar KPK bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Saya meminta KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi, karena tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujar Hasto dengan tegas.

Hasto menambahkan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK adalah upaya untuk mengganggu pelaksanaan kongres partai yang akan digelar pada tahun 2025. Ia juga menuding bahwa kasus ini bermotif politik dan bertujuan untuk merusak citra PDI Perjuangan menjelang pemilihan umum.

Menanggapi pernyataan Hasto, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa KPK akan tetap profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.

“KPK akan memproses setiap laporan dan bukti yang ada sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum, dan kami akan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan,” kata Setyo.

Penahanan Hasto Kristiyanto dan pernyataannya yang meminta KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi menambah ketegangan politik di Indonesia. PDIP berharap agar seluruh kader dan simpatisan tetap tenang dan mendukung proses hukum yang berjalan. Partai juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

(Red/Bhr).

“Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, memang harus pisah, satu mantan Presiden, satu Presiden,” kata Dedi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dedi menambahkan bahwa setiap pemimpin memiliki tantangan masing-masing dan keputusan Prabowo harus sesuai dengan kebijakan Jokowi.

“Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri,” ujar Dedi

Pernyataan ini mengikuti pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dari Jokowi. Prabowo sendiri mengungkap bahwa banyak belajar dari Jokowi dalam politik dan menekankan pentingnya menghormati semua pemimpin tanpa memecah belah.

“Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, tapi jangan. Kita jangan ikut memecah belah, itu kegiatan mereka-mereka yang tidak suka dengan Indonesia,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/02/2025).

(Red/Bhr).

Megawati, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, dan Prabowo, sebagai Presiden Indonesia dan Ketua Umum Partai Gerindra, memiliki hubungan yang baik dan saling menghormati. Meskipun demikian, hubungan ini tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk koalisi politik formal. Megawati telah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo, tetapi akan tetap memberikan kritik konstruktif untuk kepentingan rakyat.

PDI Perjuangan memilih untuk menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo, bukan sebagai oposisi maupun koalisi. Sikap ini mencerminkan komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga check and balances dalam sistem presidensial Indonesia. Megawati dan Prabowo, meskipun berbeda partai, memiliki visi yang sama untuk membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

Pertemuan antara Megawati dan Prabowo sering kali diartikan sebagai sinyal koalisi, namun hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Pertemuan tersebut lebih merupakan upaya untuk meredakan ketegangan politik dan menciptakan stabilitas nasional. Kedua tokoh ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan pertemuan mereka dapat memberikan kesejukan bagi masyarakat.

Dalam konteks politik Indonesia yang kompleks, koalisi antara Megawati dan Prabowo tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Meskipun tidak ada koalisi formal, hubungan baik antara kedua tokoh ini dapat menjadi contoh bagaimana perbedaan politik tidak harus menjadi penghalang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama.

Kekuatan Mega dan Prabowo Ketika Bersatu: Dampak Politik dan Sosial

Dalam dunia politik Indonesia, koalisi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap politik dan sosial. Kedua tokoh ini memiliki basis dukungan yang kuat dan pengaruh yang luas di kalangan masyarakat.

Megawati, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, memiliki basis dukungan yang solid dari kalangan nasionalis dan kaum marhaen. Sementara itu, Prabowo, sebagai Presiden Indonesia dan Ketua Umum Partai Gerindra, memiliki dukungan kuat dari kalangan militer dan nasionalis konservatif. Ketika kedua tokoh ini bersatu, mereka dapat menciptakan kekuatan politik yang sangat kuat dan berpengaruh.

Koalisi antara Mega dan Prabowo dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar di Indonesia. Dengan dukungan dari kedua belah pihak, pemerintah dapat lebih mudah menjalankan program-program pembangunan dan reformasi yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. Selain itu, koalisi ini juga dapat meredakan ketegangan politik dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog dan kerjasama antar partai.

Dari segi sosial, koalisi ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, program-program sosial yang pro-rakyat dapat lebih mudah diimplementasikan. Misalnya, program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan dapat lebih efektif dijalankan dengan dukungan dari kedua belah pihak.

Namun, koalisi ini juga memiliki tantangan tersendiri. Perbedaan ideologi dan pandangan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dapat menjadi hambatan dalam menjalankan program-program bersama. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Secara keseluruhan, koalisi antara Mega dan Prabowo memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan kekuatan politik dan sosial yang mereka miliki, mereka dapat menciptakan stabilitas dan kemajuan yang diperlukan untuk masa depan bangsa.

Nasib Jokowi Setelah Mega dan Prabowo Bersatu

Koalisi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto membawa dampak signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Dengan bersatunya dua tokoh besar ini, posisi Jokowi sebagai mantan Presiden ke-7 Indonesia menjadi sorotan.

• Pengaruh Politik yang Berkurang

Setelah Mega dan Prabowo bersatu, pengaruh politik Jokowi diprediksi akan berkurang. Meskipun Jokowi masih memiliki pengaruh di kalangan pendukungnya, koalisi Mega dan Prabowo dapat menggeser pusat kekuatan politik. Ferdinand Hutahaean, politikus PDI Perjuangan, menyebutkan bahwa tangan Jokowi mungkin tidak lagi terlibat dalam dinamika politik mendatang.

• Dukungan Terhadap Koalisi

Jokowi sendiri menyambut baik rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Ia menilai bahwa persatuan ini akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional. Dukungan Jokowi terhadap koalisi ini menunjukkan bahwa ia melihat potensi positif dari kerjasama antara kedua tokoh tersebut.

• Stabilitas Politik dan Ekonomi

Dengan bersatunya Mega dan Prabowo, stabilitas politik di Indonesia diharapkan akan meningkat. Hal ini juga akan berdampak positif pada bidang ekonomi, karena kestabilan politik mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jokowi, yang selama ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, mungkin akan melihat hasil dari upayanya lebih maksimal dengan adanya stabilitas politik yang lebih baik.

• Hubungan Personal

Meskipun pengaruh politiknya mungkin berkurang, hubungan personal antara Jokowi, Mega, dan Prabowo tetap penting. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo beberapa kali setelah pelantikan menunjukkan bahwa hubungan mereka masih baik. Hubungan ini dapat menjadi modal penting bagi Jokowi untuk tetap berperan dalam dinamika politik, meskipun tidak lagi sebagai pusat kekuatan.

Jokowi pertama kali muncul sebagai sosok yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan latar belakang yang tidak terkait dengan militer atau oligarki, ia dipandang sebagai pemimpin yang bersih dan pro-demokrasi. Selama masa jabatannya, Jokowi berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan infrastruktur yang masif.

Namun, di balik pencapaian tersebut, muncul kritik terhadap kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya. Beberapa analis mencatat bahwa Jokowi mulai menunjukkan corak kekuasaan gaya lama, termasuk politik dinasti dan penurunan integritas di lembaga peradilan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Jokowi tidak lagi menjadi simbol perubahan yang diharapkan masyarakat.

Jokowi juga menghadapi berbagai tuduhan, termasuk upaya untuk mengamandemen undang-undang demi keuntungan keluarganya dan mengendalikan lembaga negara untuk menekan lawan politik. Tuduhan ini mencerminkan perubahan signifikan dari citra awalnya sebagai pemimpin yang anti-korupsi dan pro-demokrasi.

Pengaruh Jokowi juga terlihat menurun pada berbagai sektor, salah satu contoh nyata adalah keputusan Universitas Indonesia untuk menangguhkan gelar doktor Bahlil Lahadia, seorang pendukung utama Jokowi. Keputusan ini menandai titik balik dalam perjuangan melawan praktik yang dianggap melanggar etika dan prinsip moral.

Penurunan kekuatan Jokowi juga berdampak pada dukungan politiknya, beberapa calon kepala daerah yang didukung Jokowi, termasuk menantunya Bobby Nasution, menghadapi sorotan tajam terkait kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak lagi mampu melindungi sekutu-sekutunya dari kritik dan investigasi.

Runtuhnya kekuatan Jokowi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk kemunduran demokrasi, kontroversi, dan penurunan dukungan politik. Meskipun ia telah meninggalkan warisan yang signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tantangan yang dihadapinya menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu abadi.

Hasto Kristiyanto dan Kontroversi Penetapan Tersangka oleh KPK

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Penetapan ini memicu berbagai spekulasi dan reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Reaksi Jokowi

Jokowi, yang namanya sempat dikaitkan dengan kasus ini, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dan meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Jokowi juga menyatakan bahwa ia telah purnatugas sebagai presiden dan tidak memiliki pengaruh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Pandangan PDIP

PDIP menganggap penetapan tersangka terhadap Hasto bermotif politik, terutama karena sikap Hasto yang kerap vokal menentang Jokowi di akhir masa jabatannya. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut bahwa alasan sebenarnya dari penetapan tersangka ini adalah untuk meredam sikap politik Hasto yang menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi dan konstitusi. Kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh KPK, dan berbagai pihak terus memantau perkembangan terbaru. Sementara itu, Hasto Kristiyanto telah memenuhi panggilan KPK dan menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada.

Kedigdayaan Megawati Soekarnoputri dalam Menghadapi Tantangan Politik

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani dalam menghadapi berbagai tantangan politik. Salah satu momen penting dalam karier politiknya adalah ketika ia harus berhadapan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Penetapan ini memicu spekulasi bahwa ada upaya politik untuk melemahkan posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P.

Megawati menunjukkan sikap tegasnya dengan mengkritik KPK yang dianggap terlalu fokus mengejar Hasto, ia menegaskan bahwa PDI-P akan tetap solid dan tidak terpengaruh oleh upaya-upaya yang mencoba menggoyang partai. Megawati juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

Hubungan antara Megawati dan Jokowi sempat menjadi sorotan, beberapa pengamat politik menduga bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk melemahkan Megawati. Namun, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa hubungan antara Megawati dan Jokowi tetap didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Kedigdayaan Megawati

Kedigdayaan Megawati terlihat dari kemampuannya untuk tetap memimpin PDI-P dengan tegas di tengah berbagai tantangan, ia berhasil menjaga kesolidan partai dan terus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. Megawati juga menunjukkan bahwa ia tidak takut menghadapi tekanan politik, bahkan dirinya tetap berkomitmen pada perjuangan partai.

Megawati Soekarnoputri adalah contoh pemimpin yang gigih dan berani dalam menghadapi berbagai tantangan politik, kedigdayaannya dalam melawan upaya-upaya yang mencoba melemahkan posisinya menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang kuat dan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi. Megawati tetap menjadi figur penting dalam politik Indonesia dan terus berkontribusi melalui PDI-P.

Kata Jokowi, bantuan ini merupakan tahap pertama. Dan yang unik, bantuan untuk rakayat Palestina ini merupakan urunan dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Bantuan selanjutnya sedang dipersiapkan oleh pemerintah.

“Hari ini Indonesia mengirimkan bantuan untuk rakyat Palestina. Ada tiga pesawat membawa barang-barang logistik sesuai kebutuhan rakyat di Gaza itu menuju ke Bandara El Arish di Mesir. Dari Mesir, bantuan seberat 51,5 ton tersebut kemudian diteruskan dan disalurkan ke Gaza,” demikian keterang Jokowi dalam laman Resmi Sekretarit Presiden Indonesia.

“Saya kembali menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza tidak dapat diterima dan harus dihentikan secepatnya,” pungkas Jokowi. (red)

Peluncuran Perppu tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat di hari yang sama.

Namun, hingga Sabtu, 31 Desember 2022 belum ada naskah Perpu yang dapat diakses, baik oleh DPR maupun masyarakat.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa Amaliah mengataka, kehadiran Perpu nomor 2 tahun 2022 ini dapat dikatakan sebagai satu bencana Undang-Undang.

“Karena berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini,” kata Ledia dikutip Gatra, Senin, 2 Januari 2022.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu menegaskan, ketika Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 lalu, pembentuk undang-undang mesti melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

“Perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan tenggat hingga November 2023. Namun, bukannya melaksanakan amanah perintah perbaikan undang-undang tersebut bersama DPR, Presiden Jokowi malah menerbitkan produk hukum baru berupa Perpu. Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa,” tambah Ledia.

Menurut Ledia, langkah Jokowi itu juga menunjukkan betapa malasnya pemerintah dan menggampangkan pelanggaran terhadap hierarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR.

“Yang berarti mengabaikan perlunya pelibatan publik, abai terhadap hierarki perundang-undangan dan melecehkan DPR yang menurut UUD NRI 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk Undang-Undang bersama Presiden,” ucap Ledia.

Ledia tidak menafikan bahwa Presiden memiliki hak preogatif menerbitkan Perpu. Namun, menurut anggota legislatif dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini lagi, syarat kehadiran Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini tidak kuat dan terlalu dipaksakan.

“Kita masih punya harapan positif menghadapi tahun-tahun mendatang, sehingga penerbitan Perpu ini sekali lagi tidak memiliki cukup kuat alasan kecuali sekedar memuaskan kemauan para pengusaha,” tegasnya.

Oleh karena itu Ledia mendorong DPR menolak Perpu tersebut dan meminta pemerintah taat pada perintah MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. (**)