Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa retret kepala daerah adalah urusan pemerintahan dan meminta para kepala daerah untuk tetap hadir sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah.

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden, retret ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kepala daerah,” ujar Jokowi saat di kediamannya, Solo, (Jum’at, 21/02/2025).

Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Sebagai kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani dan bekerja demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengimbau agar mereka tetap fokus pada tugas-tugas pemerintahan, mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” tambahnya.

Instruksi Megawati untuk melarang kepala daerah dari PDIP menghadiri retret di Akmil Magelang telah menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Beberapa tokoh politik menilai bahwa instruksi tersebut dapat mengganggu koordinasi dan sinergi antar kepala daerah dalam menjalankan program-program pemerintah.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa instruksi Megawati adalah bentuk solidaritas partai dalam menghadapi situasi sulit yang sedang dihadapi oleh PDIP.

“Kami menghormati keputusan Ketua Umum dan akan mengikuti arahan beliau. Namun, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujar Ronny.

Dengan adanya tanggapan dari Jokowi, diharapkan para kepala daerah dari PDIP dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah dan PDIP diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan kelancaran program-program pembangunan di seluruh daerah.

(Red/Bhr).

Ronny Talapessy menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto tetap menjadi Sekjen PDIP dan partai tidak memiliki rencana untuk menggantinya.

“Tidak ada upaya penggantian, kita tetap masih,” kata Ronny.

Ia juga menambahkan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK adalah upaya untuk mengganggu pelaksanaan kongres partai yang akan digelar pada tahun 2025.

Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan tidak mengubah komitmen PDIP untuk tetap solid dan fokus pada agenda-agenda penting partai. Ronny meyakini bahwa kasus Hasto adalah upaya untuk merusak internal PDIP jelang kongres partai.

Kuasa hukum Hasto, Patra M. Zein, juga menyatakan bahwa perkara Hasto adalah upaya kriminalisasi dan meminta KPK untuk dievaluasi, patra menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka justru menghabiskan energi lembaga antirasuah.

Dalam keterangan terpisah, Hasto Kristiyanto berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di KPK dan siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang akan datang.

“Saya sudah siap lahir batin,” ujar Hasto saat memenuhi panggilan KPK

PDIP berharap agar seluruh kader dan simpatisan tetap tenang dan mendukung proses hukum yang berjalan. Partai juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

(Red/Bhr).

Ribuan demonstran itu meneriakkan yel-yel “bubarkan parcok” sambil mememgang Spanduk dan poster bertuliskan “adili jokowi”, mereka menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini terkesan menjadi alat politik kekuasaan, terutama dalam hal pembungkaman kritik sipil dan media massa.

“bubarkan partae cokelat, adili jokowi,” teriakan yang bergemuruh massa aksi.

Mereka juga menyoroti bahwa keamanan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi semu dengan sikap represif aparat penegak hukum terhadap warga yang berbeda sikap dengan pemerintah. Kasus-kasus lama, seperti pelanggaran berat HAM masa lalu, yang seharusnya diselesaikan, justru terus dihadapkan pada ketidakpastian.

Salah satu orator Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menyatakan, Joko Widodo sebagai Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga gagal diwujudkan karena masalah hukum tidak terpenuhi terlebih dahulu.

“Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diutamakan hanya menguntungkan investor, tetapi mengabaikan kepentingan publik dan keadilan yang lebih luas,” ujarnya.

Para demonstran juga mengecam pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat dan kebijakan insentif yang terus digelontorkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat adat dan lokal cenderung terpinggirkan. Konflik agraria yang terus meletus di berbagai daerah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), juga menjadi sorotan utama.

Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menuntut institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi profesional, mandiri, dan berintegritas serta berani mengambil peran sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan. Mereka juga mengusulkan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terutama yang diduga ada keterkaitan dengan Joko Widodo atau kroni-kroninya.

Tuntutan Demonstrasi:

1. Usut tuntas berbagai kasus KKN yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarga, di antaranya kasus BPMKS, Korupsi BMW, Korupsi Trans Jakarta, Korupsi dana KONI, Korupsi DJKA, Blok Medan, kasus pengurangan denda PT SM, Jet Pribadi untuk liburan, dan Pagar Laut.

2. Mengusut tuntas kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk kasus Pagar Laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, serta kebijakan anti rakyat yang menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg.

3. Meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan.

Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pantauan tim media Nataindonesia.com aski demontrasi masih berlangsung, massa bergantian menyampaikan pendapatnya.

(Red/Bhr).

Mereka menuntut agar pemerintah mengadili mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan keterlibatan dalam berbagai kasus korupsi.

Dalam aksi tersebut, massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Adili Jokowi” dan meneriakkan seruan sserupa. Koordinator Aman, Andi Widiono, menyampaikan bahwa tuntutan ini dilandasi oleh penilaian bahwa selama kepemimpinan Jokowi, banyak masalah yang muncul.

“Banyak sekali masalah, seperti masalah proyek strategis nasional yang mengutamakan kepentingan investor, dengan mengabaikan kepentingan publik,” kata koordinator aksi.

Massa aksi turut menyoroti beberapa dugaan kasus korupsi dan kolusi (KKN) yang disebut melibatkan Jokowi, seperti kasus BPMKS, korupsi Trans Jakarta, korupsi BMW, blok Medan, korupsi dana KONI, serta kasus bantuan sosial di Sritex dan penggunaan jet pribadi untuk lliburan.

Mereka juga meminta agar kebijakan yang merugikan rakyat, seperti kasus pagar laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, juga diusut tuntas.

Massa aksi juga meminta agar Polri kembali berfungsi sebagai polisi rakyat yang independen, berpegang pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta tidak berpihak kepada siapapun selain pada hukum, kebenaran, dan keadilan.

(Red/Bhr).

Grafiti tersebut dibuat dengan tulisan besar dan jelas, dan bertebaran di jalan sejumlah kota dan kabupaten menampilkan pesan yang sama yaitu “Adili Jokowi” dan mendesak agar mantan Presiden Jokowi diadili.

Unsur-unsur grafiti ini juga viral di media sosial, dengan banyak orang memposting potret dari berbagai lokasi di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur. Publik berbagi berbagai pandangan mengenai grafiti tersebut, beberapa orang mendukung desakan tersebut, menganggap bahwa setiap orang harus diadili jika melakukan pelanggaran, termasuk mantan Presiden.

Sementara yang lain berpendapat bahwa desakan ini tidak adil dan hanya merupakan bentuk kebencian yang tidak berdasar.

Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memastikan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus ini dan akan segera menangani pelaku grafiti jika ditemukan, mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Dengan adanya grafiti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dan hukum di masyarakat, serta menghormati proses hukum yang adil dan transparan.

(Red/Bhr).

Megawati, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, dan Prabowo, sebagai Presiden Indonesia dan Ketua Umum Partai Gerindra, memiliki hubungan yang baik dan saling menghormati. Meskipun demikian, hubungan ini tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk koalisi politik formal. Megawati telah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo, tetapi akan tetap memberikan kritik konstruktif untuk kepentingan rakyat.

PDI Perjuangan memilih untuk menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo, bukan sebagai oposisi maupun koalisi. Sikap ini mencerminkan komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga check and balances dalam sistem presidensial Indonesia. Megawati dan Prabowo, meskipun berbeda partai, memiliki visi yang sama untuk membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

Pertemuan antara Megawati dan Prabowo sering kali diartikan sebagai sinyal koalisi, namun hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Pertemuan tersebut lebih merupakan upaya untuk meredakan ketegangan politik dan menciptakan stabilitas nasional. Kedua tokoh ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan pertemuan mereka dapat memberikan kesejukan bagi masyarakat.

Dalam konteks politik Indonesia yang kompleks, koalisi antara Megawati dan Prabowo tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Meskipun tidak ada koalisi formal, hubungan baik antara kedua tokoh ini dapat menjadi contoh bagaimana perbedaan politik tidak harus menjadi penghalang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama.

Kekuatan Mega dan Prabowo Ketika Bersatu: Dampak Politik dan Sosial

Dalam dunia politik Indonesia, koalisi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap politik dan sosial. Kedua tokoh ini memiliki basis dukungan yang kuat dan pengaruh yang luas di kalangan masyarakat.

Megawati, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, memiliki basis dukungan yang solid dari kalangan nasionalis dan kaum marhaen. Sementara itu, Prabowo, sebagai Presiden Indonesia dan Ketua Umum Partai Gerindra, memiliki dukungan kuat dari kalangan militer dan nasionalis konservatif. Ketika kedua tokoh ini bersatu, mereka dapat menciptakan kekuatan politik yang sangat kuat dan berpengaruh.

Koalisi antara Mega dan Prabowo dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar di Indonesia. Dengan dukungan dari kedua belah pihak, pemerintah dapat lebih mudah menjalankan program-program pembangunan dan reformasi yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. Selain itu, koalisi ini juga dapat meredakan ketegangan politik dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog dan kerjasama antar partai.

Dari segi sosial, koalisi ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, program-program sosial yang pro-rakyat dapat lebih mudah diimplementasikan. Misalnya, program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan dapat lebih efektif dijalankan dengan dukungan dari kedua belah pihak.

Namun, koalisi ini juga memiliki tantangan tersendiri. Perbedaan ideologi dan pandangan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dapat menjadi hambatan dalam menjalankan program-program bersama. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Secara keseluruhan, koalisi antara Mega dan Prabowo memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan kekuatan politik dan sosial yang mereka miliki, mereka dapat menciptakan stabilitas dan kemajuan yang diperlukan untuk masa depan bangsa.

Nasib Jokowi Setelah Mega dan Prabowo Bersatu

Koalisi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto membawa dampak signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Dengan bersatunya dua tokoh besar ini, posisi Jokowi sebagai mantan Presiden ke-7 Indonesia menjadi sorotan.

• Pengaruh Politik yang Berkurang

Setelah Mega dan Prabowo bersatu, pengaruh politik Jokowi diprediksi akan berkurang. Meskipun Jokowi masih memiliki pengaruh di kalangan pendukungnya, koalisi Mega dan Prabowo dapat menggeser pusat kekuatan politik. Ferdinand Hutahaean, politikus PDI Perjuangan, menyebutkan bahwa tangan Jokowi mungkin tidak lagi terlibat dalam dinamika politik mendatang.

• Dukungan Terhadap Koalisi

Jokowi sendiri menyambut baik rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Ia menilai bahwa persatuan ini akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional. Dukungan Jokowi terhadap koalisi ini menunjukkan bahwa ia melihat potensi positif dari kerjasama antara kedua tokoh tersebut.

• Stabilitas Politik dan Ekonomi

Dengan bersatunya Mega dan Prabowo, stabilitas politik di Indonesia diharapkan akan meningkat. Hal ini juga akan berdampak positif pada bidang ekonomi, karena kestabilan politik mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jokowi, yang selama ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, mungkin akan melihat hasil dari upayanya lebih maksimal dengan adanya stabilitas politik yang lebih baik.

• Hubungan Personal

Meskipun pengaruh politiknya mungkin berkurang, hubungan personal antara Jokowi, Mega, dan Prabowo tetap penting. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo beberapa kali setelah pelantikan menunjukkan bahwa hubungan mereka masih baik. Hubungan ini dapat menjadi modal penting bagi Jokowi untuk tetap berperan dalam dinamika politik, meskipun tidak lagi sebagai pusat kekuatan.

Menurut laporan OCCRP, Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, masuk dalam daftar tersebut bersama dengan beberapa pemimpin dunia lainnya, termasuk Bashar Al-Assad dari Suriah dan William Ruto dari Kenya12. Penilaian ini didasarkan pada berbagai laporan dan investigasi yang mengungkapkan dugaan korupsi selama masa jabatannya.

Menanggapi hal ini, Joko Widodo menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan meminta bukti konkret dari OCCRP, bahkan Bapak dari Gibran Rakabuming Raka itu meminta agar tuduhan terhadap dirinya dibuktikan.

“Saya tertawa mendengar berita ini. Saya menantang mereka untuk menunjukkan bukti yang mendukung klaim tersebut, ya terkorup korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan,” ujarnya saat diwawancara awak media, Selasa (31/12/2024).

Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya bisa saja direkayasa, ia bahkan menjelaskan bahwa tuduhan itu bisa dilakukan dengan memakai lembaga masyarakat hingga partai politik.

“Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” imbuh Jokowi.

Dilain sisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) paling lantang menyuarakan agar Jokowi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,

partai politik yang mendukung Jokowi, juga mendesak agar mantan presiden dan keluarganya diperiksa untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut.

(Red/R).

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa laporan OCCRP bisa menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.

“Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa,” kata Guntur, Selasa (31/12/2024).

Guntur juga menekankan bahwa KPK seharusnya memprioritaskan laporan ini ketimbang kasus lain yang melibatkan pejabat PDIP. “Sebagai Presiden ke-7 RI, Jokowi masih memiliki akses dan pengaruh yang besar, sehingga penting untuk menyelidiki dugaan ini secara tuntas,” tambahnya.

Laporan OCCRP menyebutkan bahwa Jokowi masuk dalam daftar pemimpin paling korup bersama dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan beberapa tokoh lainnya.

PDIP berharap KPK dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan ini demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Indonesia.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 2007 oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, OCCRP berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia.

OCCRP bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Mereka berkomitmen untuk memperkuat jurnalisme investigasi dan mengungkap kejahatan serta korupsi agar publik dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak berwenang.

(Red/R).