Hasto ditahan terkait kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.54 WIB dan keluar dari ruang penyidik pada pukul 18.00 WIB dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan tangan terborgol.

Dalam konferensi pers yang digelar KPK, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Hasto ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR melalui jalur PAW. Selain itu, Hasto juga diduga berupaya merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri dan merendam handphone sebelum diperiksa oleh KPK.

Sebelum ditahan, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum dan meminta doa serta dukungan dari masyarakat. “Mohon doanya, siap lahir batin,” ujar Hasto dengan mata berkaca-kaca.

Penahanan Hasto Kristiyanto menambah daftar panjang pejabat yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. KPK menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu untuk memberantas korupsi di tanah air.

(Red/Bhr).

Hasto hadir dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan sejumlah elite PDI Perjuangan. Ia terlihat melambaikan tangan kepada puluhan relawan dan Satgas Cakra Buana yang menyambut kedatangannya di depan Gedung KPK.

Dalam keterangannya kepada media, Hasto menyatakan bahwa kehadirannya di KPK adalah bentuk sikap kooperatif dan penghormatan terhadap hukum.

“Mohon doanya, kami datang dengan niat baik dan untuk itu mohon bersabar kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan sebaik-baiknya,” ujar Hasto

Sebelumnya, Hasto sempat mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan pihaknya kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kali ini Hasto menepati janjinya untuk memenuhi panggilan KPK

KPK menegaskan bahwa penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto murni merupakan bagian dari penegakan hukum tanpa adanya unsur politisasi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti.

Dengan kehadiran Hasto di KPK, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Red/Bhr).

Setelah pemeriksaan, KPK memutuskan untuk tidak menahan Hasto. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa penahanan belum diperlukan karena beberapa saksi kunci belum memenuhi panggilan KPK. Hasto sendiri hanya mengucapkan terima kasih kepada media setelah keluar dari gedung KPK.

“apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formil maupun materiil kami telah siap,” Ujar Hasto saat di wawancara di gedung KPK, Senin (13/01/2025).

Hasto juga mengajukan surat praperadilan melalui tim kuasa hukumnya, sebagai langkah hukum untuk menantang penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Hasto dikabarkan pernah bertemu dengan salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Agustus 2019. Wahyu sendiri telah menjalani hukuman dan kini sudah bebas.

Dugaan keterlibatan Hasto dalam menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku muncul saat KPK berusaha menangkap Harun dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Upaya penangkapan tersebut gagal karena Harun berhasil melarikan diri dan hingga kini masih buron, lalu KPK menduga Hasto berperan dalam menghalangi upaya penangkapan Harun.

Hasto sendiri juga telah mengajukan permohonan praperadilan untuk melawan penetapan status tersangkanya, dan KPK menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut.

Hasto tiba di gedung KPK pada pukul 09:32, ia mulai diperiksa lebih kurang pukul 10:00 WIB pagi tadi, dan keluar pada sekitar pukul 13:25WIB. Nampak Hasto tersenyum saat keluar usai diperiksa, ia didampingi oleh dua pengacaranya.

(Red/Bhr).

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Hasto menegaskan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, ia akan hadir dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 10.00 WIB. Saya nyatakan bahwa saya akan hadir memenuhi panggilan tersebut,” ujar Hasto.

Hasto juga menyebutkan bahwa dirinya telah mempelajari hak-hak sebagai tersangka dan siap menjalani seluruh proses hukum yang ada1. “Kasus ini merupakan persoalan lama, dan saya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada,” tambahnya.

KPK sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada 6 Januari 2025, namun ia tidak hadir karena menghadiri rangkaian kegiatan hari ulang tahun PDIP. Oleh karena itu, pemeriksaan dijadwalkan ulang pada 13 Januari 20253.

KPK akan menunggu kehadiran Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berandai-andai mengenai kehadiran Hasto dan akan menunggu pada tanggal yang telah ditentukan.

Dengan demikian, Hasto Kristiyanto siap untuk menjalani proses hukum dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh KPK.

(Red/Bhr).

Megawati menilai bahwa KPK seharusnya lebih memperhatikan kasus-kasus besar lainnya yang lebih mendesak untuk ditangani. “KPK itu saya yang bikin. Mosok enggak ada kerjaan lain. Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto, iku wae (itu saja),” ujar Megawati dalam pidatonya, Jum’at (10/01/2025).

Menanggapi kritik tersebut, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa KPK akan tetap fokus pada penanganan perkara dan melengkapi setiap unsur pasal yang disangkakan kepada Hasto. “Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum’at (10/02025).

Asep juga menegaskan bahwa KPK tidak dalam kapasitasnya untuk menanggapi kritik secara langsung. “Bagi kami saat ini tidak tentunya kritik kemudian juga apa pun itu, tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya,” tambahnya.

Megawati berharap agar KPK dapat lebih berani mengusut kasus-kasus korupsi besar lainnya dan tidak hanya fokus pada satu kasus saja. “Aku kalau udah tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan (kasus besar yang ditangani KPK). Eh, enggak ada,” ungkap Megawati.

Dengan pernyataan ini, Megawati mengajak KPK untuk lebih adil dan proporsional dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, mengingat banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia yang belum terungkap dan mengendap.

(Red/Bhr).