Pertemuan ini dilakukan menjelang sidang perdana Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang akan digelar pada Jumat, 14 Maret 2025, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati memberikan arahan kepada para anggota Komisi III terkait dinamika politik dan hukum yang tengah berkembang. Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencermati situasi terkini dan memastikan soliditas partai dalam menghadapi kasus yang menjerat Hasto.

“Pertemuan ini bersifat internal dan tertutup,” ujar Ronny.

Para anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P diminta mengenakan seragam partai sebagai simbol solidaritas. Selain itu, mereka juga diinstruksikan untuk mengawal proses persidangan Hasto secara maksimal. Fraksi PDI-P menegaskan bahwa kasus yang menjerat Hasto adalah bentuk politisasi hukum yang perlu dihadapi dengan strategi yang matang.

“tentunya kami siap mengawal sesuai arahan ketua umum,” imbuhnya.

Sidang perdana Hasto Kristiyanto akan membahas dugaan suap dan perintangan penyidikan

melibatkan dirinya. Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait dampaknya terhadap stabilitas politik nasional.

Langkah Megawati ini menunjukkan upaya PDI-P untuk menjaga kekompakan internal partai sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Hasto dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.

(Red/Bhr).

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa retret kepala daerah adalah urusan pemerintahan dan meminta para kepala daerah untuk tetap hadir sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah.

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden, retret ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kepala daerah,” ujar Jokowi saat di kediamannya, Solo, (Jum’at, 21/02/2025).

Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Sebagai kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani dan bekerja demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengimbau agar mereka tetap fokus pada tugas-tugas pemerintahan, mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” tambahnya.

Instruksi Megawati untuk melarang kepala daerah dari PDIP menghadiri retret di Akmil Magelang telah menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Beberapa tokoh politik menilai bahwa instruksi tersebut dapat mengganggu koordinasi dan sinergi antar kepala daerah dalam menjalankan program-program pemerintah.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa instruksi Megawati adalah bentuk solidaritas partai dalam menghadapi situasi sulit yang sedang dihadapi oleh PDIP.

“Kami menghormati keputusan Ketua Umum dan akan mengikuti arahan beliau. Namun, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujar Ronny.

Dengan adanya tanggapan dari Jokowi, diharapkan para kepala daerah dari PDIP dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah dan PDIP diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan kelancaran program-program pembangunan di seluruh daerah.

(Red/Bhr).

1. Kekosongan Kepemimpinan di Tingkat Sekjen

Sebagai Sekretaris Jenderal, Hasto memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda organisasi partai. Penahanan Hasto menciptakan kekosongan kepemimpinan di tingkat Sekjen yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional partai. PDIP perlu segera mencari pengganti sementara atau menunjuk tokoh lain untuk mengisi kekosongan ini agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik.

2. Pengaruh terhadap Citra Partai

Penahanan Hasto oleh KPK dapat mempengaruhi citra PDIP di mata publik. Kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan komitmen partai dalam memberantas korupsi. PDIP perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan citra partai dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan transparansi.

3. Tantangan dalam Persiapan Kongres

Penahanan Hasto terjadi menjelang kongres partai yang akan datang. Kongres adalah momen penting bagi PDIP untuk merumuskan strategi politik dan memilih kepemimpinan baru. Tanpa kehadiran Hasto, persiapan kongres dapat terganggu. PDIP perlu memastikan bahwa persiapan kongres berjalan lancar dan tetap fokus pada agenda-agenda penting partai.

4. Solidaritas Internal Partai

Penahanan Hasto dapat memicu ketegangan dan perpecahan di dalam partai. PDIP perlu menjaga solidaritas dan kekompakan internal agar tetap solid dalam menghadapi situasi ini. Dukungan dari para kader dan elite partai sangat penting untuk menjaga stabilitas partai.

5. Strategi Politik dan Komunikasi

PDIP perlu mengatur strategi politik dan komunikasi yang efektif untuk menghadapi situasi ini. Penahanan Hasto dapat dijadikan momentum untuk menunjukkan bahwa partai ini tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum. Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan kader dan publik akan membantu menjaga stabilitas partai.

6. Kepemimpinan Alternatif

Dalam situasi seperti ini, penting bagi PDIP untuk menunjukkan kepemimpinan alternatif yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Hasto. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan tokoh-tokoh senior lainnya diharapkan dapat memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas partai.

Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK merupakan tantangan besar bagi PDIP. Namun, dengan struktur organisasi yang kuat, dukungan internal yang solid, strategi politik dan komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan alternatif yang tangguh, PDIP diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dan melanjutkan agenda-agenda pentingnya.

Ronny Talapessy menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto tetap menjadi Sekjen PDIP dan partai tidak memiliki rencana untuk menggantinya.

“Tidak ada upaya penggantian, kita tetap masih,” kata Ronny.

Ia juga menambahkan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK adalah upaya untuk mengganggu pelaksanaan kongres partai yang akan digelar pada tahun 2025.

Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan tidak mengubah komitmen PDIP untuk tetap solid dan fokus pada agenda-agenda penting partai. Ronny meyakini bahwa kasus Hasto adalah upaya untuk merusak internal PDIP jelang kongres partai.

Kuasa hukum Hasto, Patra M. Zein, juga menyatakan bahwa perkara Hasto adalah upaya kriminalisasi dan meminta KPK untuk dievaluasi, patra menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka justru menghabiskan energi lembaga antirasuah.

Dalam keterangan terpisah, Hasto Kristiyanto berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di KPK dan siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang akan datang.

“Saya sudah siap lahir batin,” ujar Hasto saat memenuhi panggilan KPK

PDIP berharap agar seluruh kader dan simpatisan tetap tenang dan mendukung proses hukum yang berjalan. Partai juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

(Red/Bhr).

Saat ditemui oleh awak media di Gedung Merah Putih KPK, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang berjalan, namun ia juga menuntut agar KPK bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Saya meminta KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi, karena tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujar Hasto dengan tegas.

Hasto menambahkan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK adalah upaya untuk mengganggu pelaksanaan kongres partai yang akan digelar pada tahun 2025. Ia juga menuding bahwa kasus ini bermotif politik dan bertujuan untuk merusak citra PDI Perjuangan menjelang pemilihan umum.

Menanggapi pernyataan Hasto, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa KPK akan tetap profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.

“KPK akan memproses setiap laporan dan bukti yang ada sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum, dan kami akan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan,” kata Setyo.

Penahanan Hasto Kristiyanto dan pernyataannya yang meminta KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi menambah ketegangan politik di Indonesia. PDIP berharap agar seluruh kader dan simpatisan tetap tenang dan mendukung proses hukum yang berjalan. Partai juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

(Red/Bhr).

Hasto ditahan terkait kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.54 WIB dan keluar dari ruang penyidik pada pukul 18.00 WIB dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan tangan terborgol.

Dalam konferensi pers yang digelar KPK, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Hasto ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR melalui jalur PAW. Selain itu, Hasto juga diduga berupaya merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri dan merendam handphone sebelum diperiksa oleh KPK.

Sebelum ditahan, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum dan meminta doa serta dukungan dari masyarakat. “Mohon doanya, siap lahir batin,” ujar Hasto dengan mata berkaca-kaca.

Penahanan Hasto Kristiyanto menambah daftar panjang pejabat yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. KPK menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu untuk memberantas korupsi di tanah air.

(Red/Bhr).

Hasto hadir dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan sejumlah elite PDI Perjuangan. Ia terlihat melambaikan tangan kepada puluhan relawan dan Satgas Cakra Buana yang menyambut kedatangannya di depan Gedung KPK.

Dalam keterangannya kepada media, Hasto menyatakan bahwa kehadirannya di KPK adalah bentuk sikap kooperatif dan penghormatan terhadap hukum.

“Mohon doanya, kami datang dengan niat baik dan untuk itu mohon bersabar kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan sebaik-baiknya,” ujar Hasto

Sebelumnya, Hasto sempat mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan pihaknya kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kali ini Hasto menepati janjinya untuk memenuhi panggilan KPK

KPK menegaskan bahwa penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto murni merupakan bagian dari penegakan hukum tanpa adanya unsur politisasi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti.

Dengan kehadiran Hasto di KPK, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Red/Bhr).

Setelah pemeriksaan, KPK memutuskan untuk tidak menahan Hasto. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa penahanan belum diperlukan karena beberapa saksi kunci belum memenuhi panggilan KPK. Hasto sendiri hanya mengucapkan terima kasih kepada media setelah keluar dari gedung KPK.

“apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formil maupun materiil kami telah siap,” Ujar Hasto saat di wawancara di gedung KPK, Senin (13/01/2025).

Hasto juga mengajukan surat praperadilan melalui tim kuasa hukumnya, sebagai langkah hukum untuk menantang penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Hasto dikabarkan pernah bertemu dengan salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Agustus 2019. Wahyu sendiri telah menjalani hukuman dan kini sudah bebas.

Dugaan keterlibatan Hasto dalam menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku muncul saat KPK berusaha menangkap Harun dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Upaya penangkapan tersebut gagal karena Harun berhasil melarikan diri dan hingga kini masih buron, lalu KPK menduga Hasto berperan dalam menghalangi upaya penangkapan Harun.

Hasto sendiri juga telah mengajukan permohonan praperadilan untuk melawan penetapan status tersangkanya, dan KPK menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut.

Hasto tiba di gedung KPK pada pukul 09:32, ia mulai diperiksa lebih kurang pukul 10:00 WIB pagi tadi, dan keluar pada sekitar pukul 13:25WIB. Nampak Hasto tersenyum saat keluar usai diperiksa, ia didampingi oleh dua pengacaranya.

(Red/Bhr).

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Hasto menegaskan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, ia akan hadir dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 10.00 WIB. Saya nyatakan bahwa saya akan hadir memenuhi panggilan tersebut,” ujar Hasto.

Hasto juga menyebutkan bahwa dirinya telah mempelajari hak-hak sebagai tersangka dan siap menjalani seluruh proses hukum yang ada1. “Kasus ini merupakan persoalan lama, dan saya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada,” tambahnya.

KPK sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada 6 Januari 2025, namun ia tidak hadir karena menghadiri rangkaian kegiatan hari ulang tahun PDIP. Oleh karena itu, pemeriksaan dijadwalkan ulang pada 13 Januari 20253.

KPK akan menunggu kehadiran Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berandai-andai mengenai kehadiran Hasto dan akan menunggu pada tanggal yang telah ditentukan.

Dengan demikian, Hasto Kristiyanto siap untuk menjalani proses hukum dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh KPK.

(Red/Bhr).

Megawati menilai bahwa KPK seharusnya lebih memperhatikan kasus-kasus besar lainnya yang lebih mendesak untuk ditangani. “KPK itu saya yang bikin. Mosok enggak ada kerjaan lain. Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto, iku wae (itu saja),” ujar Megawati dalam pidatonya, Jum’at (10/01/2025).

Menanggapi kritik tersebut, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa KPK akan tetap fokus pada penanganan perkara dan melengkapi setiap unsur pasal yang disangkakan kepada Hasto. “Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum’at (10/02025).

Asep juga menegaskan bahwa KPK tidak dalam kapasitasnya untuk menanggapi kritik secara langsung. “Bagi kami saat ini tidak tentunya kritik kemudian juga apa pun itu, tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya,” tambahnya.

Megawati berharap agar KPK dapat lebih berani mengusut kasus-kasus korupsi besar lainnya dan tidak hanya fokus pada satu kasus saja. “Aku kalau udah tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan (kasus besar yang ditangani KPK). Eh, enggak ada,” ungkap Megawati.

Dengan pernyataan ini, Megawati mengajak KPK untuk lebih adil dan proporsional dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, mengingat banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia yang belum terungkap dan mengendap.

(Red/Bhr).