Semula pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai penyaluran gas LPG 3 Kg yang tidak boleh dijual kepada pengecer atau toko kecil. Hal itu menimbulkan reaksi kritik dari masyarakat. Bahkan sebagian wilayah di Indonesia mulai ada kelangkaan.

Menanggapi hal tersebut, Hosnan yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mengatakan, sebenarnya kebijakan pemerintah sangat baik yakni untuk memastikan distribusi gas LPG 3 Kg tepat sasaran dan harga stabil sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kendati demikian, sambung Hosnan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat disinyalir terburu-buru tanpa melihat kondisi di bawah. “Mungkin saja mereka terburu-buru karena memang ada temuan gas LPG 3 Kg dijual di atas HET, hal itu merugikan masyarakat dan pemerintah sebenarnya ingin mencegah oknum yang bermain harga itu,” jelas Hosnan.

Hosnan mengatakan, khusus Kabupaten Sumenep jangan sampai ada penimbunan gas LPG 3 Kg dengan memanfaatkan kondisi yang kini meresahkan masyarakat.

“Saya berharap para pangkalan yang sudah ada atau para pengusaha gas LPG 3 Kg yang sudah berjalan di Sumenep tidak melakukan penimbunan, tolong itu kebutuhan masyarakat. Kita sebagai pelayan rakyat akan memantau dengan tegas jika ada yang bermain-main,” tegasnya.

Putra Kepulauan Sumenep ini menegaskan, pihaknya bakal terus memantau perkembangan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sumenep guna tetap tersalur dengan lancar kepada masyarakat.

“Terbaru sudah pernyataan resmi dari Presiden Prabowo bahwa kini toko-toko kecil tetap bisa menjadi pengecer Gas LPG 3 Kg, jadi jangan sampai ada penimbunan karena itu bisa menimbulkan permainan harga di atas HET,” pungkas Hosnan. (Red/BRi)

Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa gas LGP 3 kg tidak akan didistribusikan lagi kepada toko kelontong yang biasa menjadi pengecer gas LPG 3 kg.

Kendati demikian, toko kelontong masih memiliki peluang untuk menjual gas LPG 3 kg dengan mengubah statusnya dari pengecer menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi dari Pertamina.

Yuliot mengatakan bahwa pengecer gas elpiji (LPG) 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi Pertamina. Langkah ini diambil, sambungnya, untuk memastikan distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan menekan potensi penyimpangan.

“Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dahulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Pengecer dapat mendaftarkan diri melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah mendapatkan NIB, mereka dapat mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi ke Pertamina, proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga mempersiapkan masa transisi selama 1 bulan untuk mengubah pengecer menjadi pangkalan. Dengan demikian, pada Maret 2025, pemerintah menargetkan penghapusan pengecer LPG 3 kg.

“Kalau pengecer menjadi pangkalan, justru mata rantai untuk mereka lebih pendek. Tambahan itu (pengecer), itu yang kami hindari,” tambah Yuliot

Dengan perubahan ini, masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg harus membelinya langsung di pangkalan resmi Pertamina. Cara membeli LPG 3 kg di pangkalan dapat dilakukan dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Akan tercatat secara digital melalui aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP),” ujar Heppy Wulansari, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga.

Pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dapat dikenali dari papan nama atau spanduk yang menyatakan mereka adalah pangkalan resmi dan tertera harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah di masing-masing wilayah.

Masyarakat juga dapat mencari pangkalan terdekat dengan mengakses link https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau menghubungi kanal informasi Pertamina melalui call center di nomor 135. (Red/Bhr).