Park Jin Hyok merupakan Hacker asal Korea Utara yang diduga kuat telah meretas dompet dingin (Cold Wallet) ETH. Peretasan itu dikatakan begitu cepat dilakukan pada malam hari.

Hal itu diterangkan oleh Ben Zhou CEO Bybit pada Februari lalu melalui postingannya di media sosial X. “Peretas mengambil alih dompet dingin ETH tertentu yang kami tandatangani dan mentransfer semua ETH di dompet dingin ke alamat yang tidak diketahui,” ungkap Ben dalam cuitannya di media sosial X, dikutip Minggu, 23 Februari 2025.

Park Jin Hyok sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan sejumlah serangan siber besar seperti Lazarus Group, salah satu kelompok hacker yang dilindungi di Korea Utara, WannaCry, hingga peretasan Sony Pictures.

Park Jin Hyok bukan pelaku siber biasa. Ia diduga bagian dari Lazarus Group, kelompok yang disponsori negara Korea Utara untuk mendanai aktivitas ilegal melalui peretasan. Kelompok ini telah lama menjadi momok di industri teknologi dan kripto, dengan rekam jejak mencakup serangan terhadap bank, perusahaan, dan bursa kripto di seluruh dunia. Peretasan Bybit menambah daftar panjang aksi mereka, memperkuat dugaan bahwa Park Jin Hyok memainkan peran kunci dalam operasi tersebut.

FBI telah memasukkan Park ke dalam daftar buronan sejak 2018, intensif memburu jejaknya. Bukti forensik dari peretasan sebelumnya, seperti WannaCry dan Sony Pictures, menunjukkan pola serupa dengan yang terjadi di Bybit—teknik canggih dan eksekusi cepat yang menjadi ciri khas Lazarus Group. (NR/NR)

Data daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sasaran hacker dengan nama anonim “Jimbo”. Ia mengklaim telah mendapatkan 252 juta data yang berhasil didapatkan daru website  kpu.go.id.

Untuk memastikan itu, JImbo membagikan 500 ribu data sampel di BreachForums, salah satu website jual beli data hasil kejahatan siber. Jimbo juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

Kendati demikian, melansir liputan6, Menurut Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha, setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

“Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting,” ujar Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC tersebut, dikutip Rabu (29/22/2023).

Antara lain NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

Tim CISSReC telah melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar.

Jimbo Menjual Data

Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga US$74.000 atau setara Rp 1,2 miliar.

Pada tangkapan layar lainnya yang dibagikan Jimbo, tampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna. Di mana dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phishing.

“Bisa juga melalui social engineering atau malware, di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya.

CISSREC semula sudah memberikan alert kepada Ketua KPU tentang vulnerability di sisteIa menilai, jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi, bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional.

Guna memastikan titik serangan yang dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut, masih perlu dilakukan audit serta forensik dari sistem keamanan serta server KPU.

Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari KPU terkait bocornya data pemilih di forum breachforums tersebut.

“Sambil melakukan investigasi, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut sehingga bisa mencegah user yang semula berhasil didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali,” ucap Pratama memungkaskan.

Sebelumnya pada tahun 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU. (red)