Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan moral atas dedikasi, keteguhan, dan pengabdian sang guru dalam menjalankan tugas mulia, GMNI Trenggalek memberikan cinderamata sebagai simbol solidaritas.

“Kami percaya bahwa keteguhan hati dan semangat para guru dalam mendidik generasi bangsa adalah teladan sejati bagi kita semua,” ujar sodiq ketua GMNI Trenggalek.

Menanggapi insiden maraknya kasus orang tua murid yang memenjarakan guru, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menyampaikan pernyataan sikap resmi. GMNI menegaskan bahwa kekerasan terhadap guru merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat profesi pendidik dan penodaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Guru adalah pelita dalam kegelapan, penerang di tengah kebodohan, dan penuntun jalan bagi generasi bangsa menuju masa depan yang lebih beradab. Tanpa guru, tidak akan ada generasi cerdas, tidak akan ada peradaban, dan tidak akanada bangsa yang berdiri kokoh,” tegas GMNI Trenggalek dalam pernyataannya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme, Kemanusiaan, dan Nasionalisme, GMNI menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang menimpa para pendidik.

Melalui rilis ini, GMNI Trenggalek menyampaikan enam poin sikap sebagai berikut:

1. Mengecam keras dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap guru, baik fisik maupun verbal, karena merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan hukum.

2. Menuntut aparat penegak hukum untuk memproses dan menghukum pelaku kekerasan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

3. Mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk menumbuhkan kembali budaya hormat terhadap guru serta membangun komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.

4. Mendorong pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan perlindungan hukum, rasa aman, serta jaminan kesejahteraan bagi para guru di Trenggalek.

5. Memberikan dukungan moral dan solidaritas tanpa batas kepada seluruh tenaga pendidik agar tetap tegar, sabar, dan terus berjuang menjalankan tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Menyerukan kepada seluruh kader GMNI di seluruh Indonesia untuk mengawal isu kekerasan terhadap guru dan memperjuangkan perlindungan profesi pendidik sebagai bagian dari perjuangan membangun keadilan sosial.

“Kekerasan terhadap guru adalah luka bagi bangsa ini, dan kami menolak diam. Kami bersumpah untuk terus bersuara, berdiri di sisi kebenaran, dan memperjuangkan martabat para pendidik karena di tangan merekalah masa depan bangsa ditentukan,” tutup pernyataan GMNI Trenggalek.

(Red/Bhr).

Dalam pernyataan resminya, GMNI Trenggalek menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan dan temuan lapangan terkait pemotongan dana beasiswa yang seharusnya menjadi hak penuh mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera. Praktik ini dinilai mencederai nilai keadilan dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita luhur pendidikan nasional.

“Pemotongan beasiswa KIP Kuliah, baik sebagian maupun seluruhnya, adalah tindakan tidak bermoral dan tidak manusiawi. Ini adalah bentuk penyelewengan kekuasaan yang merusak kredibilitas lembaga pendidikan,” tegas Ramadhan Agung Sekretaris DPC GMNI Trenggalek, Rabu, (15/10/2025).

GMNI menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2022, yang secara eksplisit melarang pemotongan dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Organisasi mahasiswa ini juga mendorong reformasi sistem pengelolaan beasiswa agar lebih transparan dan partisipatif, dengan melibatkan mahasiswa serta lembaga pengawas independen. Mereka menekankan pentingnya pelaporan terbuka dan sistem pengaduan yang aman di setiap kampus.

Sebagai penutup, GMNI Trenggalek mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, civitas akademika, dan media lokal untuk bersatu melawan segala bentuk penyelewengan dana pendidikan.

“Pendidikan adalah tangga keadilan sosial. Siapa pun yang merampas hak pendidikan, berarti merampas masa depan bangsa,” pungkas pernyataan tersebut.

GMNI Trenggalek menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya hak atas pendidikan tinggi yang bebas dari penindasan dan korupsi.

Berikut tuntutan GMNI ada adanya pemotongan beasiswa KIP yang terjadi di Trenggalek:

1. Dilakukannya investigasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum dan institusi pengawasan seperti Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Ombudsman RI.

2. Pengungkapan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik di tingkat kampus, yayasan, maupun birokrasi.

3. Pemberian sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai hukum yang berlaku.

4. Perlindungan penuh terhadap mahasiswa pelapor dari segala bentuk intimidasi.

(Red/Bhr).

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah menegaskan pentingnya pengelolaan agraria yang adil dan berpihak pada rakyat. Namun,setelah delapan dekade, cita-cita itu justru dikubur oleh praktik ketimpangan, perampasan tanah, dan kekuasaan korporasi yang semakin menggila. UU No. 5 Tahun 1960 yang dulu digadang sebagai tonggak revolusi agraria kini hanya menjadi artefak sejarah yang dilupakan oleh penguasa.

GMNI menyoroti berbagai persoalan agraria yang terus memburuk, ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin lebar antara rakyat dankorporasi, status hukum tanah yang kabur dan rawan manipulasi.

Todak hanya itu, perampasan ruang hidup oleh proyek-proyek atas nama “pembangunan,” kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, dan aktivis yang berani bersuara, tumpang tindih kebijakan yang menunjukkan lemahnya koordinasi dan keberpihakan pemerintah tidak luput dari sorotan GMNI.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menegaskan bahwa pihaknya berjuang bukan sekadar retorika belaka, melainkan panggilan sejarah untuk melawan ketidakadilan yang telah mengakar.

“Pemerintah harus berhenti menjadi pelayan oligarki dan mulai berpihak pada rakyat. Jika tidak, maka gelombang perlawanan akan terus membesar,” tegas Sujari kepada wartawan.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar hari ini, DPP GMNI menyampaikan tuntutan keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Segera tuntaskan konflik agraria yang telah merampas hak hidup jutaan rakyat kecil.

2. Laksanakan Reforma Agraria sejati, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat yang menipu publik.

3. Hentikan perampasan tanah oleh korporasi dan oligarki, serta akhiri kriminalisasi terhadap rakyat dan aktivis.

4. Evaluasi total kebijakan tata ruang, cabut izin usaha yang merusak lingkungan dan mengusir warga dari tanah leluhur mereka.

5. Berikan perlindungan hukum yang nyata bagi petani, masyarakat adat, dan nelayan yang selama ini menjadi korban ketidakadilan.

6. Jamin hak masyarakat desa dalam kawasan hutan lindung, bukan malah mengusir mereka atas nama konservasi semu.

(Red/Bhr).

Namun, alih-alih memberikan jawaban tegas dan solutif, Kepala Kantor Pertanahan Sumenep, Wardojo, A.Ptnh., M.Si., justru menunjukkan sikap yang membingungkan. Saat dicecar pertanyaan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pesisir, Wardojo tampak gugup dan hanya memberikan jawaban normatif yang tidak menyentuh substansi persoalan.

“Saya akan mempelajari, nanti saya akan koordinasi dengan kepala desa yang ruang lingkupnya adalah bupati lalu akan saya sampaikan kepada beliau,” ujar Wardojo dengan nada panik dan raut wajah pucat.

Respons tersebut memicu kekecewaan dari para demonstran. Mereka menilai Wardojo hanya “plonga-plongo” dan tidak menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin lembaga yang seharusnya memahami isu-isu strategis pertanahan.

“Kalau jawabannya demikian kami kecewa, jawaban macam apa itu plonga-plongo ga layak dia,” ujar satu demonstran saat diwawancara.

Dalam aksinya, GMNI mengangkat enam isu utama yang menjadi sorotan publik:

Konflik Agraria di Wilayah Pesisir

  Sengketa lahan akibat tumpang tindih hak atas tanah, reklamasi, dan penerbitan sertifikat di kawasan lindung menjadi sorotan utama.

Redistribusi Tanah yang Tidak Transparan

  GMNI menuntut agar reforma agraria benar-benar menyasar masyarakat kecil seperti petani garam dan penggarap.

Penerbitan SHM di Wilayah Perairan

  GMNI menolak penerbitan sertifikat di atas wilayah reklamasi yang dinilai bertentangan dengan regulasi.

Praktik Nakal oleh Notaris PPAT

  Dugaan manipulasi dokumen oleh sejumlah PPAT menjadi perhatian serius.

Pemetaan Garis Batas Wilayah yang Akurat dan Partisipatif

  GMNI mendesak pemetaan berbasis teknologi geospasial dengan melibatkan masyarakat.

Percepatan Pembahasan Raperda Reforma Agraria

  Raperda ini dianggap krusial untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Dalam orasinya, massa GMNI menegaskan bahwa perjuangan agraria adalah bagian dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial. Mereka mendesak ATR/BPN Sumenep agar tidak tunduk pada kepentingan investor dan lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

(Red/Bhr).

Proses pemilihan berlangsung dinamis, diwarnai perdebatan ideologis dan semangat kaderisasi, namun berpuncak pada suara bulat untuk membawa GMNI kembali ke rel strategis perjuangan Marhaenisme.

Dalam pidato perdananya di titik simbolik bernama Penjara Bung Karno Baencuy, Sujahri menyerukan rekonsolidasi internal dan revitalisasi ideologi sebagai poros utama gerak organisasi ke depan.

“GMNI harus menjadi motor perubahan. Kita akan menyalakan kembali semangat Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegasnya, disambut gemuruh peserta kongres.

Lebih dari sekadar regenerasi struktural, terpilihnya Sujahri dan Amir mencerminkan gelombang harapan baru—bahwa GMNI bukan sekadar nama dalam sejarah, tapi daya hidup yang terus mencari bentuk di tengah krisis demokrasi dan ketimpangan sosial hari ini. (Rb/Red)

Awalnya, situasi dianggap sebagai kesalahan koordinasi antara Badan Pekerja Kongres, Panitia Lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya surat resmi penundaan kegiatan dari pihak Polrestabes Bandung yang tidak pernah disampaikan kepada para delegasi.

Ketua DPD GMNI Banten, Indra, menyampaikan kekesalannya, “Kita benar-benar kaget. Delegasi dari seluruh Indonesia dibuat menunggu selama tiga hari tanpa informasi jelas. Ini bentuk penelantaran yang tidak bisa diterima.”

Akomodasi pun menjadi persoalan pelik. Ketua DPC GMNI Maluku Tengah, Abdul Rauf Wattimury, mengeluhkan pemindahan mendadak dari Hotel Grand Sudha tanpa arahan tempat tinggal berikutnya. “Sekarang kami terlunta-lunta. Ada lebih dari 15 DPC dan DPD yang mengalami nasib sama,” ujarnya.

Perlu dicatat, seluruh kebutuhan logistik para delegasi mulai dari akomodasi hingga konsumsi dan transportasi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Badan Pekerja Kongres dan Panitia Lokal.

Ketua DPC GMNI Surabaya, Bung Dhipa Satwika Oey, menutup dengan nada prihatin, “Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan para kader GMNI dari seluruh penjuru Indonesia. Di mana tanggung jawab moral panitia? Apakah alumni dan senior GMNI di Jawa Barat tahu apa yang sedang terjadi?”

Kondisi ini memicu kegelisahan dan pertanyaan besar tentang kesiapan serta transparansi penyelenggaraan Kongres. Publik menanti klarifikasi dan langkah tegas untuk menyelesaikan kekisruhan yang terjadi. (Red/rob)

GMNI menilai Pemkot Surabaya gagal bertindak tegas, yang mencerminkan keberpihakan terhadap korporasi besar serta bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Ketua DPC GMNI Kota Surabaya, Dhipa Satwika Oey menegaskan bahwa pembiaran terhadap tunggakan pajak SPBU Pertamina merupakan bentuk ketidakadilan yang mencederai masyarakat.

“Jika rakyat kecil telat membayar pajak, sanksi langsung diberlakukan. Namun, SPBU Pertamina yang menunggak justru dibiarkan. Di mana letak keadilannya? Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bukti keberpihakan kepada korporasi besar dan pelanggaran terhadap kewajiban negara,” ujar Dhipa.

Ia juga menyebut bahwa tindakan SPBU yang tidak memenuhi kewajiban pajak merupakan bentuk perampasan hak publik. Setiap rupiah pajak yang tidak dibayarkan berarti hilangnya potensi dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Dhipa memperingatkan bahwa jika Pemkot Surabaya tidak segera mengambil langkah tegas, DPC GMNI Surabaya siap melakukan aksi nyata.

“Jangan pernah menguji kesabaran rakyat,” tegasnya.

Selain itu, GMNI Surabaya menyoroti lemahnya transparansi Pemkot Surabaya yang hingga kini belum mengungkap daftar SPBU yang menunggak pajak.

“Jika Pemkot memiliki integritas, mereka seharusnya berani membuka data tersebut agar masyarakat bisa mengetahui,” tambah Dhipa.

Sebagai bentuk pengawalan terhadap permasalahan ini, GMNI Surabaya menyatakan kesiapannya untuk mendesak DPRD Kota Surabaya agar membentuk tim independen guna mengaudit seluruh SPBU yang beroperasi di kota tersebut.

“Jika saat ini SPBU Pertamina dibiarkan menunggak, maka tidak menutup kemungkinan praktik serupa akan diikuti oleh pengusaha lain. Ini bisa menjadi awal kehancuran sistem hukum jika tidak segera ditindak. Kami akan mengawal dan siap untuk melawan,” pungkas Dhipa.

(Red/Bhr).

Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi, menegaskan bahwa GMNI siap mengawal implementasi kebijakan Kemendes PDT di desa-desa untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. “Dengan potensi besar yang dimiliki oleh kader GMNI yang tersebar di seluruh Indonesia, kami berkomitmen untuk mendampingi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi lokal mereka,” ujar Imanuel.

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menyambut baik inisiatif GMNI dan berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan desa sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. “Setiap desa memiliki keunggulan tersendiri, seperti sektor pariwisata, produk UMKM, dan sumber daya alam. Dengan sinergi antara Kemendes PDT dan GMNI, kami optimis berbagai persoalan di desa dapat diselesaikan secara efektif,” kata Yandri.

Dalam audiensi tersebut, GMNI juga memaparkan program pelatihan dan pendidikan tentang digitalisasi dan teknologi yang telah mereka jalankan untuk membantu kader-kadernya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di desa-desa.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan GMNI ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun Indonesia dari desa.

(Red/Bhr).

Kementerian baru ini akan dipimpin oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo dan CEO Arsari Group, menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perbaikan sistem perpajakan dan cukai.

“Kita akan memperbaiki sistem pajak dan cukai untuk menutup kebocoran-kebocoran anggaran,” ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Kementerian Penerimaan Negara akan memiliki wewenang untuk menangani berbagai aspek penerimaan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung program-program pemerintah ke depan.

Hashim juga mengatau bahwa Anggito Abimanyu yang sekarang adalah Wakil Menteri Keuangan akan ditunjuk Prabowo sebagai orang yang memimpin kementerian Penerimaan Negara nantinya. Penunjukan ini untuk menangani pajak, cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan.

“Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Perlindungan Negara yang baru,” imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo telah membentuk kementerian sebanyak 48, jika ditambah dengan 1 kementerian Pemerima Negara maka kabinet Prabowo berjumlah 49 atau kementerian.

(Red/R).

Jakarta, 1 Desember 2024 • NATA INDONESIA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960) yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Imanuel Cahyadi, menyatakan bahwa revisi ini merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi.

Imanuel menegaskan bahwa Reforma Agraria adalah upaya negara untuk merombak penguasaan tanah yang timpang menjadi lebih berkeadilan,namun rencana revisi UUPA 1960 dianggap mengancam keberadaan undang-undang tersebut yang selama ini menjadi dasar bagi kedaulatan rakyat atas tanah dan kekayaan agraria.

“Tanah dan kekayaan agraria merupakan sumber pokok yang amat menentukan bagi penghidupan kaum tani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat pedesaan serta masyarakat tak bertanah di perkotaan,” ujar Imanuel, Minggu (1/12/2024).

GMNI mendesak agar rencana revisi ini dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan mendukung segala upaya pemerintah untuk merealisasikan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan industrialisasi nasional melalui reforma agraria.

Dengan sikap tegas ini, GMNI berharap agar DPR RI dan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak melanjutkan revisi yang dapat mencabut akar-akar kedaulatan rakyat atas kekayaan agraria Indonesia.

(Red/R).