Dalam pernyataan resminya, GMNI Trenggalek menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan dan temuan lapangan terkait pemotongan dana beasiswa yang seharusnya menjadi hak penuh mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera. Praktik ini dinilai mencederai nilai keadilan dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita luhur pendidikan nasional.

“Pemotongan beasiswa KIP Kuliah, baik sebagian maupun seluruhnya, adalah tindakan tidak bermoral dan tidak manusiawi. Ini adalah bentuk penyelewengan kekuasaan yang merusak kredibilitas lembaga pendidikan,” tegas Ramadhan Agung Sekretaris DPC GMNI Trenggalek, Rabu, (15/10/2025).

GMNI menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2022, yang secara eksplisit melarang pemotongan dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Organisasi mahasiswa ini juga mendorong reformasi sistem pengelolaan beasiswa agar lebih transparan dan partisipatif, dengan melibatkan mahasiswa serta lembaga pengawas independen. Mereka menekankan pentingnya pelaporan terbuka dan sistem pengaduan yang aman di setiap kampus.

Sebagai penutup, GMNI Trenggalek mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, civitas akademika, dan media lokal untuk bersatu melawan segala bentuk penyelewengan dana pendidikan.

“Pendidikan adalah tangga keadilan sosial. Siapa pun yang merampas hak pendidikan, berarti merampas masa depan bangsa,” pungkas pernyataan tersebut.

GMNI Trenggalek menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya hak atas pendidikan tinggi yang bebas dari penindasan dan korupsi.

Berikut tuntutan GMNI ada adanya pemotongan beasiswa KIP yang terjadi di Trenggalek:

1. Dilakukannya investigasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum dan institusi pengawasan seperti Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Ombudsman RI.

2. Pengungkapan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik di tingkat kampus, yayasan, maupun birokrasi.

3. Pemberian sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai hukum yang berlaku.

4. Perlindungan penuh terhadap mahasiswa pelapor dari segala bentuk intimidasi.

(Red/Bhr).

Aksi damai itu bukan sekadar unjuk rasa. Ia adalah panggilan nurani. Para peserta membagikan flayer berisi pesan belasungkawa dan seruan keadilan, serta menyematkan pita hitam kepada warga sebagai simbol duka yang mendalam, solidaritas tak tergoyahkan, dan perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh negara.

“Kami tidak datang untuk membuat gaduh. Kami datang untuk mengingatkan bahwa satu nyawa telah hilang karena kekerasan yang tak seharusnya terjadi. Rheza bukan hanya korban—ia adalah simbol dari suara-suara yang dibungkam,” ujar Mamik Wahyuning Tyas, Wakabid Sarinah DPC GMNI Trenggalek, dengan suara bergetar.

Aksi ini dijalankan dengan tertib, penuh hormat terhadap ruang publik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta demokrasi. Bagi GMNI Trenggalek, ini bukan sekadar aksi, melainkan bentuk perlawanan moral terhadap siklus kekerasan yang terus berulang.

Dalam orasi yang menggugah hati, GMNI Trenggalek menyuarakan tiga tuntutan utama:

1. Mengusut tuntas kematian Rheza secara independen, transparan, dan akuntabel.
2. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan represif aparat terhadap warga dalam ruang demokratis.
3. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi keamanan agar menjunjung tinggi HAM, profesionalisme, dan nilai demokrasi.

“Wafatnya Rheza bukan hanya tragedi pribadi. Ia adalah luka kolektif dalam sejarah demokrasi kita. Diam berarti menyetujui kekerasan. Maka mari kita bersuara, bukan hanya untuk Rheza, tapi untuk masa depan bangsa yang lebih manusiawi,” tegas Mamik, dengan sorot mata penuh tekad.

GMNI Trenggalek juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan rakyat Indonesia untuk tidak melupakan tragedi ini. Mereka mendesak negara untuk bertanggung jawab dan memperingatkan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, aksi yang lebih besar akan digelar.

“Kami tidak akan berhenti. Karena keadilan bukan sesuatu yang bisa ditunda. Ini adalah panggilan sejarah,” tutup Mamik dengan lantang.

(Red/Bhr).