Namun, alih-alih memberikan jawaban tegas dan solutif, Kepala Kantor Pertanahan Sumenep, Wardojo, A.Ptnh., M.Si., justru menunjukkan sikap yang membingungkan. Saat dicecar pertanyaan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pesisir, Wardojo tampak gugup dan hanya memberikan jawaban normatif yang tidak menyentuh substansi persoalan.

“Saya akan mempelajari, nanti saya akan koordinasi dengan kepala desa yang ruang lingkupnya adalah bupati lalu akan saya sampaikan kepada beliau,” ujar Wardojo dengan nada panik dan raut wajah pucat.

Respons tersebut memicu kekecewaan dari para demonstran. Mereka menilai Wardojo hanya “plonga-plongo” dan tidak menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin lembaga yang seharusnya memahami isu-isu strategis pertanahan.

“Kalau jawabannya demikian kami kecewa, jawaban macam apa itu plonga-plongo ga layak dia,” ujar satu demonstran saat diwawancara.

Dalam aksinya, GMNI mengangkat enam isu utama yang menjadi sorotan publik:

Konflik Agraria di Wilayah Pesisir

  Sengketa lahan akibat tumpang tindih hak atas tanah, reklamasi, dan penerbitan sertifikat di kawasan lindung menjadi sorotan utama.

Redistribusi Tanah yang Tidak Transparan

  GMNI menuntut agar reforma agraria benar-benar menyasar masyarakat kecil seperti petani garam dan penggarap.

Penerbitan SHM di Wilayah Perairan

  GMNI menolak penerbitan sertifikat di atas wilayah reklamasi yang dinilai bertentangan dengan regulasi.

Praktik Nakal oleh Notaris PPAT

  Dugaan manipulasi dokumen oleh sejumlah PPAT menjadi perhatian serius.

Pemetaan Garis Batas Wilayah yang Akurat dan Partisipatif

  GMNI mendesak pemetaan berbasis teknologi geospasial dengan melibatkan masyarakat.

Percepatan Pembahasan Raperda Reforma Agraria

  Raperda ini dianggap krusial untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Dalam orasinya, massa GMNI menegaskan bahwa perjuangan agraria adalah bagian dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial. Mereka mendesak ATR/BPN Sumenep agar tidak tunduk pada kepentingan investor dan lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

(Red/Bhr).

Aksi damai itu bukan sekadar unjuk rasa. Ia adalah panggilan nurani. Para peserta membagikan flayer berisi pesan belasungkawa dan seruan keadilan, serta menyematkan pita hitam kepada warga sebagai simbol duka yang mendalam, solidaritas tak tergoyahkan, dan perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh negara.

“Kami tidak datang untuk membuat gaduh. Kami datang untuk mengingatkan bahwa satu nyawa telah hilang karena kekerasan yang tak seharusnya terjadi. Rheza bukan hanya korban—ia adalah simbol dari suara-suara yang dibungkam,” ujar Mamik Wahyuning Tyas, Wakabid Sarinah DPC GMNI Trenggalek, dengan suara bergetar.

Aksi ini dijalankan dengan tertib, penuh hormat terhadap ruang publik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta demokrasi. Bagi GMNI Trenggalek, ini bukan sekadar aksi, melainkan bentuk perlawanan moral terhadap siklus kekerasan yang terus berulang.

Dalam orasi yang menggugah hati, GMNI Trenggalek menyuarakan tiga tuntutan utama:

1. Mengusut tuntas kematian Rheza secara independen, transparan, dan akuntabel.
2. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan represif aparat terhadap warga dalam ruang demokratis.
3. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi keamanan agar menjunjung tinggi HAM, profesionalisme, dan nilai demokrasi.

“Wafatnya Rheza bukan hanya tragedi pribadi. Ia adalah luka kolektif dalam sejarah demokrasi kita. Diam berarti menyetujui kekerasan. Maka mari kita bersuara, bukan hanya untuk Rheza, tapi untuk masa depan bangsa yang lebih manusiawi,” tegas Mamik, dengan sorot mata penuh tekad.

GMNI Trenggalek juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan rakyat Indonesia untuk tidak melupakan tragedi ini. Mereka mendesak negara untuk bertanggung jawab dan memperingatkan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, aksi yang lebih besar akan digelar.

“Kami tidak akan berhenti. Karena keadilan bukan sesuatu yang bisa ditunda. Ini adalah panggilan sejarah,” tutup Mamik dengan lantang.

(Red/Bhr).

Proses pemilihan berlangsung dinamis, diwarnai perdebatan ideologis dan semangat kaderisasi, namun berpuncak pada suara bulat untuk membawa GMNI kembali ke rel strategis perjuangan Marhaenisme.

Dalam pidato perdananya di titik simbolik bernama Penjara Bung Karno Baencuy, Sujahri menyerukan rekonsolidasi internal dan revitalisasi ideologi sebagai poros utama gerak organisasi ke depan.

“GMNI harus menjadi motor perubahan. Kita akan menyalakan kembali semangat Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegasnya, disambut gemuruh peserta kongres.

Lebih dari sekadar regenerasi struktural, terpilihnya Sujahri dan Amir mencerminkan gelombang harapan baru—bahwa GMNI bukan sekadar nama dalam sejarah, tapi daya hidup yang terus mencari bentuk di tengah krisis demokrasi dan ketimpangan sosial hari ini. (Rb/Red)

Kongres yang akan digelar oleh GMNI versi Arjuna – Dendi bertujuan membersihkan anasir bagi yang tidak pro alumni, bahkan diberitakan oleh media mereka menuding GMNI banyuwangi yang menggelar konferensi cabang luar biasa, dan bergabung dengan DPP versi Imanuel-Sujari salah satu bentuk tindakan tidak patuh dan tunduk terhadap alumni, bahkan GMNI versi arjuna akan melaporkan pada pihak yang berwenang terkait konferensi cabang luar biasa GMNI banyuwangi yang tidak didukung oleh para senior dan alumni.

Tudingan itu direspon oleh GMNI Jawa Timur yang berkiblat pada hasil kongeres ambon, Robi Nurrahman Sekretaris GMNI Jawa Timur menyatakan bahwa Konferensi cabang yang dilakukan GMNI banyuwangi sah dalam aturan main GMNI, dan bertujuan menyelamatkan organisasi sebab GMNI banyuwangi sebelumnya sudah tidak sehat secara organisasi.

“Konfercab luar biasa banyuwangi misi penyelamatan oraganisasi, ” ujar Robi.

Eks ketua GMNI Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur itu menegaskan bahwa kader-kader GMNI harus tunduk dan patuh terhadap AD/ART organisasi, bukan tunduk dan patuh terhadap perintah alumni, bahkan ia menantang GMNI besutan Arjuna – Dendi untuk melaporkan kepada yang berwenang sesuai dengan yang beredar di media.

“Saya tantang mereka (GMNI besutan Arjuna – Dendi) jika ingin melapor pada yang berwenang terkait GMNI banyuwangi yang sudah ada pada jalan kebenaran, memang siapa yang berwenang. Bahwa tidak pernah ada garis hirarki tertulis harus taat dan patuh pada alumni untuk memajukan GMNI.” Tegasnya.

Perlu diketahui bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi sebelumnya berkiblat pada DPP versi Arjuna Putra Aldino sebagai ketua umum dan Ageng Dendi Setyawan sebagai sekretaris jenderal hasil deklarasi hotel amaris ambon, mereka melakukan reorganisasi melalui konferensi cabang luar biasa (konfercablub) dan menetapkan Rino Bachtiar dan Rozak Muhtar sebagai Ketua dan Sekretaris GMNI Banyuwangi. (Red/Bhr).