Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

“Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (08/10/2025).

Sugiono menambahkan bahwa hingga saat ini Kemenlu belum menerima permintaan resmi atau nota diplomatik terkait kedatangan kontingen Israel. Ia menegaskan bahwa proses penerbitan visa merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi, bukan Kementerian Luar Negeri.

“Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri,” tegas Sugiono.

Kemenlu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan isu ini dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Sebagai informasi, kehadiran atlet Israel dalam ajang olahraga internasional di Indonesia sebelumnya telah menuai penolakan dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi I DPR RI, yang menilai partisipasi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

(Red/Bhr).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa keikutsertaan atlet dari negara yang disebut sebagai pelaku genosida di Gaza bertentangan dengan prinsip moral dan amanat konstitusi Indonesia.

“Olahraga bukan sekadar kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi dan promosi negara. Memberi panggung kepada Israel sama saja dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina,” tegas Sukamta.

Komisi I menilai bahwa sikap politik luar negeri Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan konsistensi tersebut, mulai dari penolakan bertanding melawan Israel pada Piala Dunia 1958 hingga penolakan visa delegasi Israel pada Asian Games 1962.

Dalam situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza, di mana lebih dari 66.000 warga Palestina telah menjadi korban sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, Komisi I menilai bahwa kehadiran atlet Israel di Indonesia akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk apa pun kepada Israel, baik terkait visa, simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Ketegasan ini penting untuk menjaga marwah bangsa dan menunjukkan keberpihakan kita terhadap keadilan global,” tutup Sukamta.

Komisi I DPR RI berharap pemerintah bersikap tegas dan tidak mengorbankan prinsip demi alasan teknis atau tekanan internasional. Penolakan ini bukan semata-mata sikap politik, melainkan cerminan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

(Red/Bhr).

“Kita berada di hari-hari yang menentukan. Kami akan terus bertindak untuk mencapai semua tujuan perang, memulangkan semua korban penculikan, menghancurkan kekuasaan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujar Netanyahu, Rabu, (08/10/2025), dikutip dari AFP.

Pernyataan ini muncul di tengah berlangsungnya perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir. Perundingan tersebut difasilitasi oleh mediator internasional, termasuk Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, pihak Hamas menyatakan kesiapannya untuk berdamai, namun menuntut jaminan bahwa perang akan benar-benar berakhir dan tidak akan dimulai kembali. Hamas juga meminta pembebasan sejumlah tahanan Palestina terkemuka, termasuk Marwan Barghouti, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan.

Konflik yang telah berlangsung selama dua tahun ini telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, mayoritas anak-anak dan perempuan, serta menyebabkan jutaan warga Gaza mengungsi dan terancam kelaparan. Di sisi lain, Israel mencatat 1.200 korban jiwa akibat serangan Hamas dan ratusan warganya disandera.

Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat menguasai Gaza secara permanen, melainkan ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintahan sipil yang tidak berafiliasi dengan Hamas. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan zona aman dan stabil di perbatasan selatan Israel.

Perkembangan terbaru ini menandai babak baru dalam upaya diplomatik menuju akhir konflik Gaza, meski tantangan besar masih membayangi, termasuk penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan ketidakjelasan mengenai pemerintahan pascaperang.

(Red/Bhr).

Widespread Criticism from Arab Countries

Arab countries have issued statements asserting that they will not negotiate relations with Israel without the establishment of a Palestinian state. They also strongly oppose Trump’s plan, which they see as a form of oppression against the people of Gaza.

The Saudi Arabian Ministry of Foreign Affairs opposed Donald Trump’s stance on taking over Gaza, stating that it cannot be justified for any reason.

“A firm rejection of any form of violation of the legitimate rights of the Palestinian people, whether through Israel’s settlement policies, land annexation, or attempts to expel Palestinians from their land,” reported AFP.

Palestine and Hamas Do Not Agree

Palestine and the Hamas organization strongly reject Trump’s plan and state that the people of Gaza will not allow the plan to proceed. They view this plan as a form of expulsion that could further escalate tensions in the region.

“We will not allow violations of the rights of our people. We have fought for their rights for decades. Such a proposal is a serious violation of international law. Peace and stability in the region will not be achieved without the establishment of a Palestinian state,” said Palestinian President Mahmoud Abbas.

Australia and Germany Voice Criticism

Australia and Germany also condemned Trump’s plan, with both countries reaffirming their commitment to the two-state solution as a legitimate and just way forward. They consider Trump’s plan a violation of international law.

Trump’s plan to take over Gaza and develop it into the “Riviera Middle East” has drawn widespread criticism from various countries and international organizations. The long-term impact of this plan remains unclear, but it is certain to affect the political dynamics in the region. It could also influence the power of Russia and China to dominate, further worsening the situation and leading to Trump being opposed by all countries.

Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “menguasai” Gaza dan akan bertanggung jawab untuk menggali bom-bom yang belum meledak dan menghancurkan bangunan yang rusak.

Rencana Pengembangan dan Pengalihan

Trump menyatakan bahwa rencana ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan perumahan yang tak terbatas bagi penduduk daerah tersebut, ia mengklaim akan membangun Gaza dan menata ulang infrastruktur.

“Kami akan mengambil alih Jalur Gaza dan akan melakukan pekerjaan yang baik di sana,” ujar Trump dilansir dari AFP, kamis (06/02/2025).

Bahkan Trump menjelaskan secara spesifik terkait misinya mengambil alih Gaza, ia berencana melakukan membangkitkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan membangun tempat tinggal bagi rakyat Gaza.

“Kami akan menghancurkan bangunan yang rusak, menggali bom-bom yang belum meledak, dan menciptakan pengembangan ekonomi yang akan memberikan lapangan kerja dan perumahan bagi penduduk daerah tersebut.” imbuhnya

Rencana Trump ini telah menimbulkan kritik luas dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab, Rusia, dan Jerman, mereka menganggap rencana ini sebagai bentuk penindasan dan pengusutan yang dapat menimbulkan ketegangan lebih lanjut di kawasan. Bahkan hamas yang menguasai Gaza, juga menolak keras rencana ini dan menyatakan bahwa penduduk Gaza tidak akan membiarkan rencana tersebut berjalan.

Rencana Trump untuk mengambil alih Gaza dan mengembangkannya menjadi “Riviera Middle East” adalah langkah yang sangat kontroversial dan menimbulkan banyak kritik dari berbagai pihak. Dampak jangka panjang dari rencana ini masih belum jelas, tetapi pasti akan mempengaruhi dinamika politik di kawasan tersebut.

(Red/Bhr).

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini mencakup penghentian sementara operasi militer dan pembebasan 33 sandera, termasuk wanita, anak-anak, dan orang dewasa yang lebih tua. Israel juga akan membebaskan lebih banyak tahanan Palestina selama fase ini.

“Pihak yang bertikai di Jalur Gaza telah mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dan sandera, dan (para mediator) mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak,” ujar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, melansir dari AFP. Kamis (16/01/2025).

Gencatan senjata ini disambut dengan sukacita oleh warga Palestina di Gaza, yang merayakan kabar tersebut dengan sorak-sorai dan pelukan. Negara-negara Arab seperti Suriah, Yordania, Maroko, Lebanon, dan Tunisia juga merayakan pengumuman ini dengan berbagai bentuk perayaan.

Melansir dari AFP, Presiden Israel Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.

“Ini adalah langkah yang benar. Ini adalah langkah yang penting. Ini adalah langkah yang perlu. Tidak ada kewajiban moral, kemanusiaan, Yahudi, atau Israel yang lebih besar daripada membawa putra dan putri kami kembali ke kami – baik untuk memulihkan diri di rumah, atau untuk dimakamkan,” katanya, Kamis (16/1/2025).

Meskipun masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, kesepakatan ini diharapkan akan mengakhiri perang yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Tantangan besar masih menanti, termasuk pembebasan sisa sandera dan penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza.

Semoga gencatan senjata ini membawa perdamaian dan harapan baru bagi warga Gaza dan seluruh dunia.

(Red/Bhr).