Penolakan ini menyoroti pertanyaan mendasar: Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ‘aset’ dalam konteks ekonomi digital saat ini?

Konsep Aset dalam Era Digital

Secara tradisional, aset negara terdiri dari cadangan devisa seperti emas dan mata uang asing yang dianggap stabil dan dapat diandalkan. Namun, dengan munculnya teknologi blockchain dan aset digital seperti Bitcoin, definisi aset mengalami perluasan. Bitcoin, dengan sifat desentralisasi dan pasokan terbatasnya, telah dianggap oleh sebagian pihak sebagai “emas digital” dan potensi penyimpan nilai jangka panjang.

Namun, volatilitas harga yang tinggi dan kurangnya dukungan institusional membuat banyak otoritas moneter, termasuk OJK, ragu untuk mengakui Bitcoin sebagai aset cadangan resmi.

Pendekatan Negara Lain terhadap Bitcoin

Beberapa negara telah mengambil langkah berbeda dalam menyikapi Bitcoin:

El Salvador: Pada 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Pemerintah setempat bahkan membeli Bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional. Namun, adopsi ini menghadapi tantangan, termasuk volatilitas harga dan skeptisisme publik.

Amerika Serikat: Beberapa negara bagian, seperti Texas dan New Hampshire, telah mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin sebagai strategi diversifikasi aset. Langkah ini mencerminkan meningkatnya penerimaan terhadap aset digital di tingkat subnasional.

Jepang dan Korea Selatan: Kedua negara ini mengakui Bitcoin sebagai aset legal dan mengatur penggunaannya dalam transaksi, meskipun belum menjadikannya sebagai bagian dari cadangan nasional.

Pertimbangan OJK dan Tantangan Regulasi

OJK menekankan bahwa meskipun ada potensi dalam aset digital, penting untuk memastikan adanya tata kelola yang transparan dan mitigasi risiko yang tepat sebelum mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara. Risiko yang dimaksud termasuk volatilitas harga, potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal, dan kurangnya kerangka regulasi yang komprehensif.

Selain itu, literasi keuangan dan digital yang masih rendah di Indonesia menjadi tantangan tambahan dalam mengadopsi aset digital secara luas.

Sikap Tegas Indonesia pada Bitcoin

Penolakan OJK terhadap usulan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan aset negara mencerminkan pendekatan yang berhati-hati dalam menghadapi inovasi keuangan digital. Meskipun beberapa negara telah mengambil langkah progresif dalam mengadopsi Bitcoin, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan literasi masyarakat sebelum mengikuti jejak tersebut.

Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah Indonesia akan tetap mempertahankan pendekatan konservatif atau mulai mengeksplorasi potensi aset digital dalam strategi keuangan nasionalnya?

Kondisi tersebut jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 13,75%-18,00% PDB, serta target spesifik 2025 sebesar 14,9% PDB. Penurunan ini menggarisbawahi tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Bank Dunia merilis laporan Macro Poverty Outlook (MPO) edisi April 2025 – Dalam laporannya tersebut menyebutkan bahwa penyebab utama rendahnya pendapatan Indonesia karena basis pajak yang sempit, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan kompleksitas administrasi perpajakan.

Sektor informal, yang mendominasi perekonomian, sulit dikenai pajak, sementara sektor formal masih menjadi tumpuan utama. Meskipun pemerintah telah menerapkan reformasi seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pajak karbon sejak 2022, hasilnya belum memadai untuk mencapai target ambisius yang ditetapkan.

Selain itu, MPO memproyeksikan defisit anggaran Indonesia pada 2025-2027 akan mencapai 2,7% dari PDB, lebih tinggi dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,53% PDB dan target RPJMN 2025-2029 sebesar 2,45%-2,50% PDB.

Dengan pertumbuhan nominal PDB yang terus meningkat, defisit dalam nilai absolut diperkirakan semakin besar. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti makan siang gratis dan dana kekayaan negara (Danantara), menjadi salah satu pemicu utama. Kebijakan ini menambah tekanan pada keuangan negara, terutama setelah pengumuman pemotongan anggaran sebesar USD19,1 miliar pada Februari 2025 untuk dialihkan ke program-program tersebut.

Langkah ini memicu keresahan sosial dan kekhawatiran investor, karena dapat menghambat pembangunan infrastruktur strategis dan pendidikan tinggi, yang krusial untuk pertumbuhan jangka panjang.

Kondisi Utang Negara

Rasio utang pemerintah juga diproyeksikan meningkat, mencapai 40,1% PDB pada 2025, naik ke 40,8% pada 2026, dan 41,4% pada 2027. Angka ini melampaui target RPJMN sebesar 39,15% pada 2025 dan 39,01%-39,10% pada 2029.

Kenaikan utang ini didorong oleh ekspansi kabinet yang “gemuk” serta kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur dan program sosial dalam rangka visi Indonesia Emas 2045.

Meskipun masih di bawah batas aman 60% PDB, kenaikan utang ini berpotensi meningkatkan biaya bunga, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif.

Dari sisi ekonomi, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan Indonesia untuk 2025 menjadi 4,7%, turun dari 5,1%, dengan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama. Namun, perlambatan belanja pemerintah pada 2024 turut melemahkan stimulus ekonomi.

Dalam konteks kemiskinan, laporan mencatat 60,3% atau 172 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional ($5,50 per hari, harga 2011). Meski demikian, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,03% pada Maret 2024, didukung oleh anggaran perlindungan sosial sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun pada 2025.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank Dunia merekomendasikan Indonesia melakukan perluasan basis pajak, penyederhanaan sistem perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi dan penegakan hukum.

Pemerintah juga didorong untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB dan memitigasi risiko eksternal, seperti fluktuasi komoditas dan perubahan iklim.

APBN 2025 yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan ekonomi hijau, serta inisiatif digitalisasi Bank Indonesia melalui QRIS dan BI-FAST, menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Namun, tanpa reformasi fiskal yang agresif, target Indonesia Emas 2045. berisiko sulit tercapai.

Sumber: Laporan Macro Poverty Outlook April 2025, BPS, Kementerian Keuangan RI, dan Jakarta Globe.

Transformasi ekonomi hijau di Indonesia didukung oleh kemitraan strategis dengan berbagai organisasi internasional, termasuk World Resources Institute (WRI) dan Institute for Essential Services Reform (IESR). WRI telah menyusun peta jalan de-karbonisasi, sementara IESR berfokus pada peningkatan daya saing industri dalam memenuhi standar keberlanjutan global.

“Dekarbonisasi industri bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional dalam industri rendah karbon,” ungkap Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dikutip Rabu (01/15).

Di lain sisi, Indonesia telah menyusun dan sekaligus menjadikan sejumlah program andalan untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global.

Pertama, Indonesia Melalui Kemenperin membuat peta jalan de-karbonisasi untuk sembilan subsektor industri prioritas. Inisiatif ini mencakup pengurangan emisi GRK melalui inovasi teknologi, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan.

Kedua, membuat Standar Industri Hijau (SIH), di mana hingga akhir 2024, sebanyak 146 perusahaan industri telah tersertifikasi Standar Industri Hijau, dengan tambahan 25 standar baru yang kini total mencapai 62 standar SIH. Sertifikasi ini menjadi tonggak penting dalam memastikan komitmen industri terhadap keberlanjutan.

Ketiga, Green Industry Service Company (GISCO). -Sebuah kerangka kerja strategis yang diluncurkan untuk mempercepat transformasi industri menuju keberlanjutan melalui integrasi pendanaan, teknologi, dan layanan pendukung lainnya.

Keempat, meluncurkan Sistem Elektronik Layanan Sertifikasi Industri Hijau (SELASIH) sebagai bagian dari platform digital yang mendukung sertifikasi industri hijau dan transparansi dalam pelaporan emisi.

Kelima, mengembangkan Ekonomi Sirkular. Program ini telah membuahkan lima perusahaan industri yang berhasil menerima piagam apresiasi atas implementasi ekonomi sirkular. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.

Dengan program andalan tersebut, hingga akhir 2024, Indonesia berhasil meraih pencapaian di antaranya;

Pengurangan Emisi GRK: Indonesia berhasil mengurangi 6,92 juta ton CO2eq dari sektor industri, melampaui target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030.

Efisiensi Biaya: Efisiensi biaya industri hijau meningkat menjadi 7,31%, naik dari 6,71% pada tahun sebelumnya.

Partisipasi Industri: Lebih dari 1000 peserta dari berbagai latar belakang mengikuti AIGIS 2024, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap transformasi hijau.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menjelaskan, transformasi industri hijau Indonesia tidak hanya menargetkan pengurangan emisi tetapi juga ingin meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah strategis yang terus diperkuat, Indonesia bersiap menjadi pemain utama dalam ekonomi rendah karbon.

“Ini bukan hanya tentang de-karbonisasi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ungkap Faisol Riza.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenprin) juga bakal segera menggelar Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) ke-2 tahun 2025 mendatang. Ini merupakan satu bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Acara utama AIGIS 2025 sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Agustus 2025 dan ditargetkan bisa meneruskan kesuksesan penyelenggaraan AIGIS 2024 (September 2024) yang berhasil menghimpun lebih dari 1.000 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi internasional, industri, hingga pakar dan akademisi, secara daring maupun luring.

Langkah Kemenperin itu tidak lepas dari fakta bahwa sektor industri merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, yang punya peran strategis dalam mendukung komitmen nasional untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Sektor industri di Indonesia juga memiliki target yang lebih ambisius, yaitu mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, satu dekade lebih cepat dari target nasional.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kemenperin merintis berbagai upaya seperti menyusun peta jalan de-karbonisasi untuk Subsektor Industri Prioritas. Selanjutnya, menyiapkan kebijakan pengurangan emisi industri, mekanisme pertukaran emisi GRK, dan nilai ekonomi karbon sektor industri. Kemudian, memperkuat ekosistem industri hijau dan mengembangkan ekonomi sirkular. (Red/BRi)

Menurut Brasil, keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan bagian dari dorongan perluasan organisasi saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

“Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South,” kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam laman resminya menyatakan, pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brazil sebagai Ketua BRICS 2025, mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS.

“Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Indonesia memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan,” urai Kemenlu RI, Selasa (7/01), di laman resminya.

Kemenlu menerangkan, Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera.

Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS. Keanggotaan ini merupakan hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.

“Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global,’ tegas Kemenlu RI.

Awal Mula BRICS

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Nama BRICS sendiri diambil dari nama negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya. Negara-negara tersebut meliputi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Dilansir laman resmi Council on Foreign Relation, BRICS ini berfungsi untuk mengoordinasikan dan memuluskan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka agar berada sejajar dengan negara-negara maju.

Sebab, saat ini, kekuatan ekonomi global didominasi oleh negara-negara maju yang berasal dari Eropa, Amerika, dan beberapa dari Asia.

Awalnya, Ekonom Goldman Sachs Jim O’Neill mencetuskan istilah BRIC dalam sebuah makalah penelitian pada 2001. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan negara-negara Brasil, Rusia, India, dan Cina atau yang disebut BRIC siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan.

Dari situ, Rusia kemudian menyerukan pertemuan keempat negara tersebut pada 2009. Usulan itu disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu sekaligus menjadi KTT BRIC resmi pertama. Setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dengan blok tersebut atas undangan dari China. Dari sinilah nama BRIC berubah menjadi BRICS seperti yang kita kenal saat ini. (Red/BRi)