Apa Itu Ekonomi Hijau?

Ekonomi hijau (green economy) adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial. Fokus utamanya: rendah emisi karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial.

Konsep ini menolak cara lama yang mengorbankan alam demi pertumbuhan. Sebaliknya, ekonomi hijau justru melihat lingkungan sebagai aset, bukan hambatan.

Mengapa Ekonomi Hijau Penting?

1. Krisis Iklim Nyata

Perubahan cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan suhu yang meningkat tak bisa disangkal lagi. Ekonomi hijau menempatkan transisi energi dan pengurangan emisi karbon sebagai prioritas.

2. Peluang Pekerjaan Baru (Green Jobs)

Menurut ILO, transisi ke ekonomi hijau bisa menciptakan hingga 24 juta pekerjaan baru secara global pada 2030. Dari sektor energi terbarukan hingga pertanian berkelanjutan, pasar baru terbuka.

Perhatikan Grafik ini

3. Investasi Jangka Panjang yang Tangguh

Ekonomi hijau mendorong keberlanjutan usaha, efisiensi energi, dan inovasi. Di banyak negara, ini justru menarik minat investor karena dianggap tahan krisis.

Contoh Ekonomi Hijau di Indonesia

Transisi Energi Terbarukan: Pembangkit listrik tenaga surya dan air yang mulai dikembangkan oleh PLN dan startup energi.

Kebijakan Satu Peta & Rehabilitasi Hutan: Upaya menjaga kawasan lindung dan menghindari tumpang tindih tata guna lahan.

Pertanian Organik dan Agroforestri: Di beberapa daerah, petani mulai mengadopsi metode tanam ramah lingkungan.

Tantangan Utama

Meski terlihat ideal, penerapan ekonomi hijau bukan tanpa kendala. Terutama di kota kecil dan daerah, tantangan utamanya adalah:

• Minimnya pendanaan hijau.
• Rendahnya kesadaran publik dan politisi lokal.
• Persaingan dengan model ekonomi ekstraktif yang lebih instan secara hasil.

Ekonomi Hijau di Kota Kecil: Harapan atau Angan?

Di kota kecil seperti tempat tinggal kita, ekonomi hijau bisa terasa jauh. Tapi sesungguhnya, justru dari titik inilah perubahan bisa dimulai. Lewat:

1. Edukasi publik tentang pengelolaan sampah.
2. Program desa hijau berbasis komunitas.
3. UMKM yang memakai kemasan ramah lingkungan.
4. Langkah kecil bisa berdampak besar. Asalkan konsisten dan punya dukungan kebijakan.

Bumi yang Sehat, Ekonomi yang Adil

Ekonomi hijau bukan soal memilih antara ekonomi dan ekologi. Ia adalah cara menyatukan keduanya. Menjaga bumi bukan hanya tugas aktivis, tapi tanggung jawab kita semua—baik sebagai warga, konsumen, pebisnis, maupun pemimpin lokal.

Mungkin jalan ini belum begitu nyata, tapi masa depan yang lebih baik seringkali lahir dari keputusan berani yang tak populer.

Transformasi ekonomi hijau di Indonesia didukung oleh kemitraan strategis dengan berbagai organisasi internasional, termasuk World Resources Institute (WRI) dan Institute for Essential Services Reform (IESR). WRI telah menyusun peta jalan de-karbonisasi, sementara IESR berfokus pada peningkatan daya saing industri dalam memenuhi standar keberlanjutan global.

“Dekarbonisasi industri bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional dalam industri rendah karbon,” ungkap Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dikutip Rabu (01/15).

Di lain sisi, Indonesia telah menyusun dan sekaligus menjadikan sejumlah program andalan untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global.

Pertama, Indonesia Melalui Kemenperin membuat peta jalan de-karbonisasi untuk sembilan subsektor industri prioritas. Inisiatif ini mencakup pengurangan emisi GRK melalui inovasi teknologi, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan.

Kedua, membuat Standar Industri Hijau (SIH), di mana hingga akhir 2024, sebanyak 146 perusahaan industri telah tersertifikasi Standar Industri Hijau, dengan tambahan 25 standar baru yang kini total mencapai 62 standar SIH. Sertifikasi ini menjadi tonggak penting dalam memastikan komitmen industri terhadap keberlanjutan.

Ketiga, Green Industry Service Company (GISCO). -Sebuah kerangka kerja strategis yang diluncurkan untuk mempercepat transformasi industri menuju keberlanjutan melalui integrasi pendanaan, teknologi, dan layanan pendukung lainnya.

Keempat, meluncurkan Sistem Elektronik Layanan Sertifikasi Industri Hijau (SELASIH) sebagai bagian dari platform digital yang mendukung sertifikasi industri hijau dan transparansi dalam pelaporan emisi.

Kelima, mengembangkan Ekonomi Sirkular. Program ini telah membuahkan lima perusahaan industri yang berhasil menerima piagam apresiasi atas implementasi ekonomi sirkular. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.

Dengan program andalan tersebut, hingga akhir 2024, Indonesia berhasil meraih pencapaian di antaranya;

Pengurangan Emisi GRK: Indonesia berhasil mengurangi 6,92 juta ton CO2eq dari sektor industri, melampaui target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030.

Efisiensi Biaya: Efisiensi biaya industri hijau meningkat menjadi 7,31%, naik dari 6,71% pada tahun sebelumnya.

Partisipasi Industri: Lebih dari 1000 peserta dari berbagai latar belakang mengikuti AIGIS 2024, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap transformasi hijau.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menjelaskan, transformasi industri hijau Indonesia tidak hanya menargetkan pengurangan emisi tetapi juga ingin meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah strategis yang terus diperkuat, Indonesia bersiap menjadi pemain utama dalam ekonomi rendah karbon.

“Ini bukan hanya tentang de-karbonisasi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ungkap Faisol Riza.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenprin) juga bakal segera menggelar Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) ke-2 tahun 2025 mendatang. Ini merupakan satu bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Acara utama AIGIS 2025 sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Agustus 2025 dan ditargetkan bisa meneruskan kesuksesan penyelenggaraan AIGIS 2024 (September 2024) yang berhasil menghimpun lebih dari 1.000 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi internasional, industri, hingga pakar dan akademisi, secara daring maupun luring.

Langkah Kemenperin itu tidak lepas dari fakta bahwa sektor industri merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, yang punya peran strategis dalam mendukung komitmen nasional untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Sektor industri di Indonesia juga memiliki target yang lebih ambisius, yaitu mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, satu dekade lebih cepat dari target nasional.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kemenperin merintis berbagai upaya seperti menyusun peta jalan de-karbonisasi untuk Subsektor Industri Prioritas. Selanjutnya, menyiapkan kebijakan pengurangan emisi industri, mekanisme pertukaran emisi GRK, dan nilai ekonomi karbon sektor industri. Kemudian, memperkuat ekosistem industri hijau dan mengembangkan ekonomi sirkular. (Red/BRi)

Wing Harvest Ltd mengurai kepemilikan saham Sejahteraraya (SRAJ). Itu ditunjukkan dengan melego 580 juta eksemplar. Divestasi saham emiten pengelola RS Mayapada besutan Dato Sri Tahir telah dilakukan pada Senin, 20 November 2023.

Transaksi pengurangan porsi kepemilikan saham Sejahteraraya itu, dibantu penuh oleh Anugerah Sekuritas Indonesia. Nah, dengan pelaksanaan transaksi senyap itu, timbunan saham perusahaan berbasis Po Box 957, Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola, Virgin Island, British tersebut berkurang signifikan.

Yaitu, menjadi 1,27 miliar eksemplar alias setara dengan porsi kepemilikan 10,63 persen. Mengalami reduksi 4,83 persen dari episode sebelum transaksi dengan donasi sekitar 1,85 miliar lembar. Tabungan saham sebanyak itu, selevel dengan 15,46 persen.

Per 31 Oktober 2023, pemegang saham Sejahteraraya antara lain Dato Sri Tahir 2,5 juta lembar alias 0,02 persen. Jane Dewi Tahir 50 juta saham atau 0,42 persen. Jonathan Tahir 58,25 juta helai atau 0,49 persen. Surya Cipta Inti 7,19 miliar lembar alias 59,99 persen.

High Pro Investments dengan mengempit 2,17 miliar eksemplar setara dengan 18,17 persen. Wing Harvest Limited menggenggam 1,85 miliar lembar atau selevel dengan porsi kepemilikan 15,46 persen. Masyarakat – non warkat – Scripless 655,07 juta lembar atau setara dengan 5,45 persen. (*)

Ekonomi Sirkukar menjadi pilihan baru dalam menangani kerusakan lingkungan akibat sampah. Beberapa negara di eropa dan Asia juga sudah mulai menerapkan Ekonomi Sirkular. Terutama di negara-negara maju yang memiliki limbah industri sangat banyak.

Para pemimpin negara telah menyadari bagaimana dampak rantai produksi pola linier yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Sementara Ekonomi Sirkular memanfaatkan Sumberdaya daya alam (SDA) seefisien mungkin.

Salah satu contoh perapan ekonomi sirkular yakni dalam mengatur sumber air dengan  sistem daur ulang air. Dalam sistem ini, air yang digunakan dalam proses industri atau domestik diolah dan digunakan kembali, sehingga mengurangi kebutuhan air baru dan mengurangi limbah air.

Ekonomi sirkular juga dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah dan limbah. Dalam sistem ini, sampah dan limbah diolah dan digunakan kembali sebagai SDA yang berharga, seperti energi atau bahan baku.

Dikutip Waste4 Cange, Senin (20/11), berikut negara-negara di dunia yang sudah menerapkan sistem ekonomi sirkular.

Negara Ekonomi Sirkular

1. Uni Eropa

Uni Eropa telah menetapkan target untuk mencapai ekonomi sirkular pada tahun 2030 yang diterbitkan pada tahun 2015. Target ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, mengurangi sampah dan limbah, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

2. Belanda

Belanda merupakan salah satu negara yang paling maju dalam menerapkan ekonomi sirkular. Negara ini berfokus pada pengurangan sampah dan limbah, peningkatan daur ulang, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Pada tahun 2018, Belanda melakukan transisi dengan fokus di lima sektor utama, termasuk sektor konstruksi yang mana 50% bahan baku wajib domestik.

3. Denmark

Negara ekonomi sirkular selanjutnya ialah Denmark, yang merupakan salah satu negara yang maju fokus pada pengurangan sampah dan limbah. Sedikit berbeda dengan Belanda, Denmark juga berfokus pada peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.

4. Jepang

Jepang adalah salah satu negara yang dikenal sangat ketat dalam pengelolaan sampah dan limbahnya. Bahkan, negeri sakura ini telah menerapkan ekonomi sirkular sejak tahun 2000, dengan fokus pada pengurangan sampah dan limbah, peningkatan daur ulang, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Tak heran jika negara ini sangat rapi dan bersih.

5. Kanada

Kanada juga terapkan ekonomi sirkular. Negara ini berupaya menerapkan ekonomi sirkular dengan mendorong pengurangan sampah dan limbah, peningkatan daur ulang, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.

6. Italia

Melansir laporan dari Italian Foundation for Sustainable Development, Undang-Undang Anggaran tahun 2020 Italia mencakup langkah-langkah yang sejalan dengan Kesepakatan Hijau (European Green Deal). Salah satunya dengan menerapkan ekonomi sirkular dalam rencana pembangunan mereka.

7. Prancis

Negara yang terapkan ekonomi sirkular selanjutnya ialah Prancis. Negara ini adalah negara pertama yang melarang penghancuran produk non-makanan yang tidak laku. Prancis juga negara pertama yang memperkenalkan indeks kemampuan perbaikan pada produk elektronik dan listrik. Dan di tahun 2020, Prancis menetapkan Undang-Undang Anti-limbah, dengan target penghapusan kemasan plastic sekali pakai pada 2040.

Beberapa negara lainnya juga mulai menerapkan ekonomi sirkular dalam rencana pembangunannya, salah satunya Indonesia.

Ekonomi Sirkular di Indonesia

Ekonomi sirkular di Indonesia tercakup di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, di bawah Agenda Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dan Agenda Prioritas Nasional. 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pada Prioritas Nasional 6.

Kementerian PPN/Bappenas dalam web resminya menerangkan,  Ekonomi Sirkular berada dibawah payung Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau dengan menekankan kegiatannya pada lima sektor prioritas.

Tiga dari lima sektor PRK berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau.

Menurut data yang dirilis Kementerian Bappenas, pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark telah meluncurkan
Laporan “Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Ekonomi Sirkular di Indonesia”.

Di antaranya, berpotensi menghasilkan tambahan PDB Rp 593 – 638 triliun. Membuka lapangan kerja baru bagi 4,4 juta orang. Menurunkan emisi CO²-ek sebanyak 126 ton pada 20230, mampu mengurangi limbah sektor prioritas 18-52 perse dan diprediksi mampu mengurangi penggunaan air hinnga 6,3 miliar M³.

Penggagas Ekonomi Sirkular

Penerapan Ekonomi Sirkular semula dan terus dikampanyekan oleh organisasi nirlaba Ellen Macarthur Foundation. Berdasar penelitian yang sudah dilakukan, mereka mengklaim bahwa perubahan iklim tidak bisa hanya dilakukan dengan kampanye atau penerapan energi terbarukan. Pasalnya, penerapan energi terbarukan hanya akan mengatasi 55% emisi global.

“Untuk mencapai net-zero, kita juga perlu mengubah cara kita membuat dan menggunakan produk, bahan, dan makanan,” terang meredak seperti tertulis dalam website resminya, dikutip nataindonesia.com, Senin 20 November 2023.

Penulis: Hasan

Editor: Redaksi

Ekonomi Sirkular jalan menuju lingkungan sehat, merawat alam dari limbah, melindungan kesehatan mahluk hidup dari polusi dan memperkecil resiko negatif rantai produksi. Ini adalah cara baru yang dikampanyekan organisasi peduli lingkungan dalam merawat bumi yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Apa Ekonomi Sirkular?

Ekonomi sirkular adalah model yang berupaya memperpanjang siklus pemanfaatan dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin — Prinsip penerapan ekonomi sirkular adalah untuk  menjaga produk dan material agar terpakai selama mungkin. Tujuannya tidak lain yakni guna megurangi limbah dan polusi.

Penerapan Ekonomi Sirkular semula dan terus dikampanyekan oleh organisasi nirlaba Ellen Macarthur Foundation. Berdasar penelitian yang sudah dilakukan, mereka mengklaim bahwa perubahan iklim tidak bisa hanya dilakukan dengan kampanye atau penerapan energi terbarukan. Pasalnya, penerapan energi terbarukan hanya akan mengatasi 55% emisi global.

“Untuk mencapai net-zero, kita juga perlu mengubah cara kita membuat dan menggunakan produk, bahan, dan makanan,” terang meredak seperti tertulis dalam website resminya, dikutip nataindonesia.com, Senin 20 November 2023.

Selain itu, Ekonomi Sirkular juga akan bisa menjadi soluisi tepat dalam menangani keanekaragaman hayati yang banyak hilang akibat pencemaran lingkungan, baik di darat, udara dan air.

Kerusakan lingkungan akibat limbah dan sampah erat kaitannya dengan industri (besar-kecil) dan perlikuan konsumen masyarakat, hal ini dekenal dengan rantai produksi — Jadi ada pola ekonomi yang penting diperhatikan dalam rantai produksi ini.

Selama bertahun-tahun, seluruh negara menerapkan rantai produksi model ekonomi linier — yakni dengan tahapan: “Produksi –  Pakai – Buang”

Ternyata hal ini telah menimbulkan banyak masalah tentang lingkungan, mulai dari cuaca ekstrim, gempa, sunami, sungai kering, penyakit menular, dan sebagainya. — Maka kemudian dikenalkan model Eknomisi Sirkular sebagai solusi baru dari dampak dari rantai produksi yang kurang baik.

Penerapan ekonomi sirkular begini: “Produksi – Pakai – penyegaran fungsi – pakai” — jadi penggunaan suatu barang diupayakan selama mungkin bisa digunakan.

Ekonomi Sirkular Kesadaran Bersama

Ekonomi Sirkular kini sudah mulai diterapkan di berbagai negara. Hal itu tidak lepas dari kampanye Ellen Macarthur Foundation yang terus berupaya agara model ini bisa diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Jaringan kami menyatukan perusahaan-perusahaan terkemuka di industri, inovator baru, jaringan afiliasi, otoritas pemerintah, wilayah, dan kota. Tujuannya adalah untuk membangun kapasitas ekonomi sirkular , mengatasi hambatan-hambatan umum dalam mencapai kemajuan,” terang mereka. (has/red)

Penulis: Hasan
Editor : Redaksi