Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan pada 14 Desember 2024, menjadi presiden pertama dalam sejarah negara tersebut yang ditangkap selama masa jabatannya. Penangkapan ini dilakukan setelah ratusan penyidik dan polisi mengepung kediamannya di pusat kota Seoul.

Dalam pesan video yang direkam sebelumnya, Yoon menyatakan bahwa ia memutuskan untuk menyerahkan diri guna menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan, meskipun ia mempertanyakan legalitas penyelidikan terhadap dirinya. Kendati demikian Yoon menentang atas penangkapan pada dirinya, jika terbukti bersalah, Yoon dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Ketika saya melihat mereka menerobos masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran hari ini, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO (Komisi Antikorupsi Korea Selatan), meskipun itu adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon dilansir dari tempo, rabu (15/01/2025).

Penangkapan ini menandai akhir dari drama panjang yang melibatkan upaya penangkapan Yoon selama berminggu-minggu, yang sempat dihalangi oleh pendukung setianya dan anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS).

Yoon akan diinterogasi selama 48 jam, setelahnya pihak berwenang mengajukan surat perintah untuk melakukan penahanan terhadap Yoon hingga 20 hari atau membebaskan Yoon.

(Red/Bhr).

Presiden Yoon yang telah dimakzulkan menghadapi penangkapan setelah mengabaikan tiga panggilan untuk hadir dan diinterogasi oleh penyidik, penggerebekan ini diwarnai dengan pengamanan ketat dan barikade dari pendukung Yoon yang mencoba menghalangi penyidik. Jika Yoon ditangkap akan dibawa ke kantor pusat CIO di Gwacheon untuk diinterogasi sebelum ditahan di Pusat Penahanan Seoul, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mengajukan surat perintah penahanan resmi atau membebaskannya.

Dikutip dari AFP para pejabat dan polisi Korea Selatan memasuki rumah Presiden Yoon Suk Yeol, mereka memburu Yoon guna dibawa ke kantor penyidikan Gwacheon dekat Seoul untuk diinterogasi. “Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata CIO, Jum’at (03/01/2024).

Proses penggerebekan dimulai sekitar pukul 07.21 waktu setempat, ketika itu tim penyidik tiba di depan kediaman Presiden Yoon di Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Mereka dihadang oleh barikade keamanan yang ketat, namun berhasil memasuki halaman rumah sekitar pukul 08.02 waktu setempat.

Presiden Yoon Suk Yeol telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, sehingga surat perintah penangkapan dikeluarkan pada 31 Desember 2024. Jika ditangkap, Yoon akan diinterogasi sebelum ditahan selama 48 jam oleh CIO.

Situasi di sekitar kediaman Presiden Yoon saat ini dijaga ketat oleh sekitar 2.700 personel polisi dari 45 unit anti huru hara untuk menjaga ketertiban, mengingat ribuan pendukung Yoon juga berkumpul di dekat kediamannya untuk menentang penangkapannya sejak Kamis 2 Januari kamarin, sedangkan demonstran anti Yoon juga berdatangan.

Yonhap melaporkan pejabat CIO mendapat kesulitan saat sedang melakukan penyelidikan terhadap Yoon, meraka dihalangi oleh militer saat masuk ke komplek tersebut.

“dihalangi oleh satuan militer di dalam,” Imbuh pejabat CIO.

Berdasarkan surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol, ia dapat ditahan hingga 48 jam kemudian penyidik perlu melakukan interogasi. Saat ini Presiden Yoon terancam hukuman pidana penjara, bahkan ia juga bisa dijatuhkan hukuman mati.

(Red/R).

Keputusan ini menjadikan Yoon Suk Yeol sebagai presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang menghadapi penahanan saat masih menjabat. Pengadilan juga menyetujui surat perintah untuk menggeledah kediaman kepresidenan Yoon di Yongsan, Seoul.

Surat perintah penahanan ini berlaku selama seminggu, hingga 6 Januari 2025, dan setelah ditangkap, Yoon mungkin akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang. Tim pembela Yoon segera mengeluarkan pernyataan yang menyebut surat perintah tersebut ilegal dan tidak sah, karena dikeluarkan oleh badan investigasi yang dianggap tidak memiliki yurisdiksi yang efektif.

Situasi ini menambah ketidakpastian politik di Korea Selatan, dengan Mahkamah Konstitusi yang sedang mempertimbangkan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya.

Parlemen Korea Selatan menolak keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer. Mereka menganggap langkah tersebut tidak sah dan melakukan pemungutan suara untuk mencabut status darurat militer. Keputusan Yoon mendapat kecaman dari berbagai pemimpin dunia dan negara tetangga, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, yang mempertanyakan tindakan tersebut dan menunda beberapa pertemuan penting.

Yoon mengklaim bahwa darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman yang pro-Korea Utara, namun banyak pihak melihat ini sebagai langkah politik untuk mengatasi penolakan parlemen terhadap usulan anggaran pemerintahannya. Keputusan ini menimbulkan krisis kepercayaan di dalam negeri, dengan banyak pihak yang meragukan motif di balik deklarasi tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan.

(Red/R).

Deklarasi darurat militer oleh Yoon dilakukan dengan alasan melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dan “kekuatan anti-negara,” namun tidak ada bukti spesifik yang diberikan. Akibatnya, 190 dari 300 anggota Majelis Nasional menolak langkah tersebut melalui pemungutan suara, memaksa presiden mencabut status darurat militer.

Koalisi oposisi segera mengumumkan rencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Yoon, menyebut tindakannya sebagai pelanggaran konstitusi yang serius. Protes dari masyarakat dan serikat pekerja terbesar di Korea Selatan semakin memperburuk situasi, dengan ancaman mogok kerja hingga Yoon mundur dari jabatannya.

Pasar keuangan Korea Selatan juga terguncang, dengan indeks saham turun hingga 2% dan nilai tukar won terhadap dolar mencapai titik terendah dalam dua tahun terakhir1. Langkah Yoon menarik perhatian dunia internasional, dengan negara-negara seperti AS dan Jerman menyuarakan kekhawatiran mereka hingga pada 14 Desember 2024, parlemen Korea Selatan akhirnya mengambil langkah signifikan dengan memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol.

Selain dari situasi dan drama politik di Korea Selatan, ada banyak Faktor yang mempengaruhi prediksi tentan bubarnya negara boy band itu.

Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan modernisasi yang pesat, kini menghadapi tantangan demografis yang serius. Beberapa ahli memprediksi bahwa negara ini bisa menjadi salah satu yang pertama “hilang” dari muka bumi karena krisis populasi yang parah.

Krisis Kesuburan

Salah satu faktor utama yang memicu prediksi ini adalah tingkat kesuburan yang sangat rendah. Pada tahun 2023, tingkat kesuburan Korea Selatan hanya mencapai 0,72 anak per wanita, rekor terendah di dunia. Angka ini diperkirakan akan menurun lebih jauh menjadi 0,6 anak per wanita pada tahun 20242. Sebagai perbandingan, angka kelahiran yang dianggap cukup untuk menjaga stabilitas populasi adalah 2,1 anak per wanita.

Penyebab Penurunan Angka Kelahiran

Penurunan angka kelahiran di Korea Selatan disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Banyak perempuan di Korea Selatan, terutama di daerah perkotaan, memprioritaskan karier daripada memulai keluarga. Survei pemerintah tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden menyebutkan “beban mengasuh anak” sebagai hambatan terbesar bagi perempuan untuk bekerja. Selain itu, meningkatnya biaya hidup dan menurunnya kualitas hidup juga menjadi faktor yang membuat banyak pasangan menunda atau bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Dampak Jangka Panjang

Jika tren ini terus berlanjut, populasi Korea Selatan diperkirakan akan menyusut hingga sepertiga dari jumlah populasinya saat ini pada akhir abad ini. Dalam skenario terburuk, negara ini bisa kehilangan hingga 70% populasinya, menyisakan hanya sekitar 14 juta orang. Situasi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan tantangan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Upaya Pemerintah

Pemerintah Korea Selatan telah mencoba berbagai kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk insentif finansial bagi keluarga yang memiliki anak dan program dukungan bagi ibu bekerja. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Prediksi bahwa Korea Selatan akan “bubar” atau hilang dari muka bumi mungkin terdengar ekstrem, tetapi krisis demografis yang dihadapi negara ini adalah nyata dan memerlukan perhatian serius. Tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan dan budaya, masa depan Korea Selatan bisa menjadi sangat berbeda dari yang kita kenal saat ini.