“Terkait kasus ini, kami berharap pelaku dan ibu korban agar diproses secara hukum dan mendapatkan pemberatan hukuman,” kata Nahar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA, seperti dilaporkan Antara, Selasa (4/9/2024).

Menurut Nahar, pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendampingan serta pemulihan psikologis terhadap korban.

“Anak agar dapat didampingi dan mendapatkan pemulihan psikologis secara tuntas,” kata Nahar.

Semula Satreskrim Polres Sumenep telah mengungkap tidak pidana perdagangan orang, yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial E, Warga Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Pelaku telah menjual anaknya sendiri inisial T (13) kepada J salah satu oknum kepala sekolah yang juga berstatus sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Sumenep.

T telah diperkosa berkali-kali oleh J. Bahkan J juga sempat melakukan hubungan badang dengan T dan E pada waktu yang sama.

Di lain sisi, ternyata Ibu kandung T merupakan selingkuhan J yang sudah berlangsung cukup lama.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan bahwa pihaknya telah menonaktifkan J sebagai kepala sekolah. Sementara untuk statusnya sebagai ASN masih menunggu hasil keputusan dari instansi yang menangani, yakni BKPSDM Sumenep.

“Sekarang sudah dinonaktifkan, soal pemecatan sebagai ASN itu bukan kewanangan kami tapi di BKPSDM,” tegas Agus saat diwawancara di kantornya oleh sejumlah wartawan. (Ari/red)

Program tabungan SimPel sendiri sudah diluncurkan BPRS Bhakti pada tahun 2023 lalu, melibatkan Dinas Pendidikan Sumenep, Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, dan UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep.

“Disdik Sumenep akan mengeluarkan surat edaran (SE) ke sekolah. Jika ada siswa mau menabung agar menabung melalui tempat yang benar seperti menggunakan tabungan SimPel atau Simpanan Pelajar BPRS tersebut,” kata Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra melalui Kabid Pembinaan SD, Ardiansyah Ali Shochibi, Senin, 3 Juni 2024.

Ia mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menganjurkan siswa di wilayah itu menabung di sekolah. Itu dilakukan demi keamanan dan kenyamanan.

“Jika ada siswa yang ingin menabung, maka harus diarahkan ke tempat yang benar, yakni perbankan yang dijamin oleh OJK,” jelasnya.

Bukan tanpa alasan, kata Ardiansyah, kehadiran tabungan SimPel dapat memudahkan siswa untuk menabung.

“Siswa dapat memanfaatkan tabungan SimPel, apalagi BPRS Bhakti Sumekar juga menyediakan fasilitas berupa mobil keliling ke sekolah-sekolah,” ujarnya. (Nif/red)

“Total anggaran sebesar Rp 64 miliar ini dialokasikan untuk rehabilitasi dan pembangunan 47 Sekolah Dasar (SD), 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 7 Taman Kanak-Kanak (TK),” kata Agus, Sabtu (18/05/2024).

Menurut Agus, perbaikan ruang kelas tahun ini mencapai 80 persen dari total program, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 10 persen.

Anggaran cukup besar itu, sambung Agus, adalah untuk memberikan fasilitas gedung yang baik dan merata bagi seluruh sekolah yang ada di Sumenep, baik yang berada di kepulauan ataupun di daratan.

“Titik tekannya adalah pentingnya pemerataan pembangunan agar seluruh siswa di Sumenep, baik di kepulauan maupun daratan, mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara,” imbuh Agus.

Selain itu, kata Agus, Disdik Sumenep juga berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti toilet yang bersih dan ruang kelas yang nyaman.

“Kami berharap dengan perbaikan ini, siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan fokus, sehingga kualitas pendidikan di Sumenep dapat meningkat,” terang Agus.

Dengan fasilitas yang lebih baik, proses belajar-mengajar akan menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa.

Agus menegaskan jika program ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menekankan pentingnya memprioritaskan perbaikan ruang kelas.

“Bupati mengarahkan kami untuk memprioritaskan perbaikan ruang kelas agar proses pembelajaran semakin nyaman. Ini merupakan upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Sumenep,” tukasnya.

Agus menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

“Dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah dan masyarakat, kami yakin program ini akan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Sumenep,” tambahnya.

Kendati demikian, Agus juga mengakui adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Namun, dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, Agus optimis program ini dapat berjalan dengan sukses.

“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Sumenep. Dengan fasilitas yang lebih baik, kami yakin siswa-siswa di Sumenep akan dapat belajar dengan lebih baik dan meraih prestasi yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Anggaran miliaran di atas ini berasal dari dua sumber utama, yakni 80 persen Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (*)