Berdasarkan data sejak tahun 2022 hingga 2024, Disdik Sumenep telah menyalurkan ribuan seragam gratis dengan rincian sebagai berikut:

SD: 634 lembaga dengan total 9.231 seragam
MI: 442 lembaga dengan total 7.234 seragam
Program ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.999.923.000.

Kata Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra, program pemberian seragram gratis adalah implementasi dari upaya Bupati Sumenep untuk pengentasan kemiskinan.

Agus menjelaskan bahwa bantuan seragam ini diperuntukkan bagi siswa kelas II sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung pendidikan dasar.

Selain itu, sambung Agus, Disdik Sumenep juga menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) guna memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami berharap bantuan ini dapat mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa dan semakin mendorong semangat belajar anak-anak,” ujar Agus.

Bantuan seragam gratis ini dapat diartikan juga sebagai pemaksimalan dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi anak di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, sara dan prasarana serta segala elemen yang melekat bagi siswa juga sangat menentukan pada mutu pendidikan.

Mutu pendidikan dan kemiskinan selalu berjalan beriringan dengan masalah kemiskinan. Pasalnya kedua masalah tersebut ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Agus menegaskan, kemiskinan secara otomatis bakal berkurang saat pendidikan tersampaikan secara maksimal sehingga SDM genarasi bisa lebih kreatif dan memiliki mental yang lebih baik dalam meningkatkan taraf ekonominya. (Red/Adv)

Semula Insentif guru non PNS yang diberikan yakni Rp 1,2 juta. Kemudian pada tahun ini diusulkan menjadi 1,5 juta.

Sub Koordinator Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Disdik Sumenep, Purnamawati menyampaikan, bantuan terhadap guru berupa insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama yang belum berstatus sertifikasi atau PNS.

“Kalau sebelumnya setiap penerima itu Rp1.200.000, dipastikan saat ini rata-rata setiap penerima Rp1.500.000 ribu setiap penerima,” kata Purnawati.

Kendati demikian, kenaikan insentif guru non PNS dan non P3K tersebut masih dalam tahap pengajuan dan tengah menunggu SK Bupati Sumenep.

Purnawati menegaskan, usulan tersebut dipastikan bakal disetujui dan akan segera dicairkan ke rekening setiap yang sudah masuk masuk dalam daftar penerima yang ada di Disdik Sumenep.

“Secepatnya akan kami cairkan,” kata Purnamawati saat diwawancara di ruangan kerjanya pada Selasa (04/06/2024) lalu.

Insentif guru non ASN dan non sertifikas tahun 2023 bersumber dari APBD murni Pemkab Sumenep. Tahun ini pun juga sama demikian, yakni dari APBD dan PAK.

Total guru non PNS dan non sertifikasi yang ada di Sumenep yakni mencapai 5.055 orang, hal itu berdasar data pada tahun 2023.

Purnawati berharap, kenaikan insentif tersebut bisa berdampak positif bagi bagi proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Terutama untuk terus membentuk SDM Sumenep yang semakin maju untuk masa mendatang.

“Saya berharap penyaluran insentif ini dapat menjadi motivasi dan kinerja guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah,” pungkasnya. (Nif/red)