Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah menegaskan pentingnya pengelolaan agraria yang adil dan berpihak pada rakyat. Namun,setelah delapan dekade, cita-cita itu justru dikubur oleh praktik ketimpangan, perampasan tanah, dan kekuasaan korporasi yang semakin menggila. UU No. 5 Tahun 1960 yang dulu digadang sebagai tonggak revolusi agraria kini hanya menjadi artefak sejarah yang dilupakan oleh penguasa.

GMNI menyoroti berbagai persoalan agraria yang terus memburuk, ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin lebar antara rakyat dankorporasi, status hukum tanah yang kabur dan rawan manipulasi.

Todak hanya itu, perampasan ruang hidup oleh proyek-proyek atas nama “pembangunan,” kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, dan aktivis yang berani bersuara, tumpang tindih kebijakan yang menunjukkan lemahnya koordinasi dan keberpihakan pemerintah tidak luput dari sorotan GMNI.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menegaskan bahwa pihaknya berjuang bukan sekadar retorika belaka, melainkan panggilan sejarah untuk melawan ketidakadilan yang telah mengakar.

“Pemerintah harus berhenti menjadi pelayan oligarki dan mulai berpihak pada rakyat. Jika tidak, maka gelombang perlawanan akan terus membesar,” tegas Sujari kepada wartawan.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar hari ini, DPP GMNI menyampaikan tuntutan keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Segera tuntaskan konflik agraria yang telah merampas hak hidup jutaan rakyat kecil.

2. Laksanakan Reforma Agraria sejati, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat yang menipu publik.

3. Hentikan perampasan tanah oleh korporasi dan oligarki, serta akhiri kriminalisasi terhadap rakyat dan aktivis.

4. Evaluasi total kebijakan tata ruang, cabut izin usaha yang merusak lingkungan dan mengusir warga dari tanah leluhur mereka.

5. Berikan perlindungan hukum yang nyata bagi petani, masyarakat adat, dan nelayan yang selama ini menjadi korban ketidakadilan.

6. Jamin hak masyarakat desa dalam kawasan hutan lindung, bukan malah mengusir mereka atas nama konservasi semu.

(Red/Bhr).

“Ketimpangan penguasaan tanah bukan sekadar statistik, tapi luka sosial yang terus menganga,” tegas Roni Ardiyanto.

Mereka menyoroti bagaimana alih fungsi lahan produktif menjadi proyek investasi yang rakus lahan, serta lemahnya perlindungan terhadap petani lokal, telah menjadi akar dari krisis pangan yang tak kunjung usai.

“Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah. Ini soal mengembalikan hak rakyat atas sumber daya agraria yang selama ini dirampas oleh kepentingan modal,” ujar Roni dengan nada geram.

GMNI Sumenep mengungkap sejumlah ironi yang terjadi di lapangan:
– Lahan pertanian terus menyusut demi kepentingan investasi yang tidak berpihak pada rakyat.
– Petani kesulitan mengakses pupuk dan teknologi, sementara korporasi besar mendapat karpet merah.
– Regulasi perlindungan terhadap petani kecil nyaris tak bertaring.

“Kedaulatan pangan bukan hanya soal swasembada beras. Ini soal siapa yang punya tanah, siapa yang menanam, dan siapa yang menikmati hasilnya. Tanpa reforma agraria sejati, kita hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri,” tegas GMNI Sumenep.

Sebagai organisasi yang berpijak pada ideologi Marhaenisme, GMNI Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu agraria dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, khususnya petani. Mereka menyebut perjuangan ini sebagai bagian dari jalan panjang menuju Indonesia yang:

– Berdaulat secara politik,
– Berdikari secara ekonomi,
– Berkepribadian dalam kebudayaan.

Tulisan ini bukan sekadar seruan, tapi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan yang selama ini abai terhadap nasib petani. GMNI Sumenep menuntut agar reforma agraria tidak lagi menjadi jargon kosong, melainkan gerakan nyata yang mengubah struktur kepemilikan tanah dan mengembalikan martabat petani sebagai penjaga peradaban pangan bangsa.

(Red/Bhr).