Presiden Yoon yang telah dimakzulkan menghadapi penangkapan setelah mengabaikan tiga panggilan untuk hadir dan diinterogasi oleh penyidik, penggerebekan ini diwarnai dengan pengamanan ketat dan barikade dari pendukung Yoon yang mencoba menghalangi penyidik. Jika Yoon ditangkap akan dibawa ke kantor pusat CIO di Gwacheon untuk diinterogasi sebelum ditahan di Pusat Penahanan Seoul, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mengajukan surat perintah penahanan resmi atau membebaskannya.

Dikutip dari AFP para pejabat dan polisi Korea Selatan memasuki rumah Presiden Yoon Suk Yeol, mereka memburu Yoon guna dibawa ke kantor penyidikan Gwacheon dekat Seoul untuk diinterogasi. “Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata CIO, Jum’at (03/01/2024).

Proses penggerebekan dimulai sekitar pukul 07.21 waktu setempat, ketika itu tim penyidik tiba di depan kediaman Presiden Yoon di Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Mereka dihadang oleh barikade keamanan yang ketat, namun berhasil memasuki halaman rumah sekitar pukul 08.02 waktu setempat.

Presiden Yoon Suk Yeol telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, sehingga surat perintah penangkapan dikeluarkan pada 31 Desember 2024. Jika ditangkap, Yoon akan diinterogasi sebelum ditahan selama 48 jam oleh CIO.

Situasi di sekitar kediaman Presiden Yoon saat ini dijaga ketat oleh sekitar 2.700 personel polisi dari 45 unit anti huru hara untuk menjaga ketertiban, mengingat ribuan pendukung Yoon juga berkumpul di dekat kediamannya untuk menentang penangkapannya sejak Kamis 2 Januari kamarin, sedangkan demonstran anti Yoon juga berdatangan.

Yonhap melaporkan pejabat CIO mendapat kesulitan saat sedang melakukan penyelidikan terhadap Yoon, meraka dihalangi oleh militer saat masuk ke komplek tersebut.

“dihalangi oleh satuan militer di dalam,” Imbuh pejabat CIO.

Berdasarkan surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol, ia dapat ditahan hingga 48 jam kemudian penyidik perlu melakukan interogasi. Saat ini Presiden Yoon terancam hukuman pidana penjara, bahkan ia juga bisa dijatuhkan hukuman mati.

(Red/R).

Keputusan ini menjadikan Yoon Suk Yeol sebagai presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang menghadapi penahanan saat masih menjabat. Pengadilan juga menyetujui surat perintah untuk menggeledah kediaman kepresidenan Yoon di Yongsan, Seoul.

Surat perintah penahanan ini berlaku selama seminggu, hingga 6 Januari 2025, dan setelah ditangkap, Yoon mungkin akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang. Tim pembela Yoon segera mengeluarkan pernyataan yang menyebut surat perintah tersebut ilegal dan tidak sah, karena dikeluarkan oleh badan investigasi yang dianggap tidak memiliki yurisdiksi yang efektif.

Situasi ini menambah ketidakpastian politik di Korea Selatan, dengan Mahkamah Konstitusi yang sedang mempertimbangkan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya.

Parlemen Korea Selatan menolak keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer. Mereka menganggap langkah tersebut tidak sah dan melakukan pemungutan suara untuk mencabut status darurat militer. Keputusan Yoon mendapat kecaman dari berbagai pemimpin dunia dan negara tetangga, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, yang mempertanyakan tindakan tersebut dan menunda beberapa pertemuan penting.

Yoon mengklaim bahwa darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman yang pro-Korea Utara, namun banyak pihak melihat ini sebagai langkah politik untuk mengatasi penolakan parlemen terhadap usulan anggaran pemerintahannya. Keputusan ini menimbulkan krisis kepercayaan di dalam negeri, dengan banyak pihak yang meragukan motif di balik deklarasi tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan.

(Red/R).