Dengan nilai fantastis mencapai Rp25,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dua tahun terakhir, proyek ini justru memperparah kondisi banjir dan menyebabkan kerusakan tebing sungai di sekitar lokasi. Ironisnya, pengerjaan proyek justru difokuskan di sekitar Rumah Sakit BHC yang sejak awal berdiri telah menuai polemik lingkungan.

“Dari perencanaan saja sudah janggal. Kenapa pembangunan fokus di sekitar RS BHC? Ini bukan sekadar proyek banjir, ini politisasi anggaran yang kasar dan terang-terangan,” tegas Moh Iskil El Fatih Koordinator Distrik Dewan Sumenep, Kamis (29/6/2025).

Tahap pertama proyek ini dikerjakan oleh CV Cendana Indah (Sampang) pada tahun 2023 senilai Rp6,67 miliar, lalu melonjak drastis menjadi Rp19,02 miliar pada tahun 2024 dengan pelaksana PT Diatas Jaya Mandiri (Surabaya). Namun realitas di lapangan jauh dari harapan: alih-alih mengendalikan banjir, air justru meluap ke pemukiman, longsor terjadi di tepi sungai, dan kerusakan lingkungan tak tertangani.

“Ini proyek rakyat yang malah jadi karpet merah untuk kepentingan bisnis. Korporasi diuntungkan, rakyat menanggung banjir dan longsor,” kecam Iskil.

Iskil juga menyesalkan sikap DPRD Sumenep yang kini seolah menutup mata, padahal sebelumnya vokal menyoal legalitas pembangunan RS BHC, khususnya terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan penggusuran kontur sungai yang dianggap ilegal.

“Kalau ini dibiarkan, DPRD kehilangan legitimasi moral. Jangan-jangan sudah ada kompromi. Rakyat jangan diam,” ujar Iskil.

Gerakan Mahasiswa Sumenep mendesak agar proyek ini diaudit menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penunjukan kontraktor, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Jika terbukti terjadi penyelewengan, mereka mendesak penegak hukum turun tangan dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kami siap menggalang aksi. Jika DPRD dan aparat terus bungkam, kami akan bersuara di jalan. Ini soal uang rakyat dan masa depan lingkungan,” tutup Iskil. (Rosy/red)

Yudik menyampaikan apresiasi tersebut lewat postingan video di TikTok memakai akun boybimboy.

“Terimakasih untuk teman-teman, para tokoh dan masyarakat Pulau Sapudi yang saya cintai,alhamdulillah sejauh ini sudah ada respon dari Kejari (Kejaksaan Negeri) dan semoga sampai ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tulis Yudik yang dikenal sebagai pengusaha sukses.

Sebelumnya Yudik, menyoroti bantuan kambing dari HCML yang tak jelas dan program BSPS yang merugikan warga Pulau Sapudi.

Yudik curhat di tiktok atas penderitaan warga Sapudi yang diperlakukan semena-mena atas bantuan kambing dan program BSPS.

Yudik menumpahkan kekecewaannya terhadap program bantuan sosial yang turun ke Pulau Sapudi yang dinilai tidak transparan.

Melalui unggahan video di TikTok, Yudik menyoroti dua isu utama: pertama, ketidakjelasan distribusi bantuan kambing dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Kedua, dugaan kerugian warga akibat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PU. (Red/HZ)

Besaran Bantuan BSPS

Besaran bantuan yang dapat diterima oleh masyarakat melalui BSPS terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi dan kondisi permukiman.

Berikut adalah rincian besaran bantuan yang dapat diterima oleh masyarakat:

1. Lokasi Reguler di Luar Papua dan Papua Barat:

Masyarakat di lokasi ini dapat menerima bantuan sebesar Rp20 juta, alokasi dana ini adalah Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

2. Lokasi Khusus Kawasan Datarnya di Provinsi Papua dan Papua Barat:

Masyarakat di lokasi ini dapat menerima bantuan sebesar Rp23,5 juta, alokasi dana ini adalah Rp18,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah pekerja.

3. Lokasi Penyaluran BSPS Khusus Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat:

Masyarakat di lokasi ini dapat menerima bantuan sebesar Rp40 juta, alokasi dana ini adalah Rp35 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah pekerja.

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Untuk mendapatkan bantuan BSPS, masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga.

2. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni.

3. Belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir.

4. Memiliki penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

5. Bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

Besaran Bantuan BSPS yang Diterima oleh Masyarakat di Jawa Timur

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah inisiatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Di Jawa Timur, program ini telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Besaran Bantuan di Jawa Timur

Di Jawa Timur, besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat melalui BSPS adalah sebesar Rp20 juta, alokasi dana ini terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

Besaran bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat MBR dapat memperbaiki rumah-rumah mereka menjadi lebih layak huni.

Proses Pelaksanaan BSPS di Jawa Timur

1. Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB):

Penerima bantuan diperiksa melalui aplikasi e-BSPS yang memungkinkan verifikasi secara digital dan transparan.

2. Monitoring Proses Penyiapan Masyarakat:

Proses sosialisasi, penyuluhan, dan rembug pembentukan CPB dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami dan siap untuk mengikuti program.

3. Pengadaan Bahan Bangunan dan Tenaga Kerja:

Bahan bangunan dan tenaga kerja lokal diadakan melalui proses yang transparan dan terbuka untuk memastikan kualitas dan efisiensi pelaksanaan program.

4. Pemantauan dan Evaluasi:

Semua aktivitas pelaksanaan BSPS dipantau melalui aplikasi e-BSPS untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan hasil yang diharapkan.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah inisiatif penting dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Di Jawa Timur, besaran bantuan sebesar Rp20 juta telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Melalui metode Padat Karya Tunai (PKT), program ini tidak hanya memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pelaksana Jabatan Kepala Desa (PJ Kades) Rubaru Fathor Rahman saat dikonfirmasi mengenai kasus tersebut, ia tidak memberikan jawaban apapun. Upaya konfirmasi dilakukan pada Kamis 20 Februari 2025. Semula sambungan telpon sempat diangkat, lalu saat dijelaskan bahwa bakal konfirmasi mengenai kasus tersebut, sambungan telpon langsung dimatikan oleh Fathor. Kemudian coba ditanyakan lewat chat WhatsApp, ia tidak memberikan respon apapun.

Sekretaris Desa Rubaru, Chairul Anam saat dikonfirmasi pada 13 Februari lalu, ia mengatakan tidak mengetahui mengenai penyaluran BSPS, bahkan ia mengaku tidak mengetahui daftar para penerima.

“Saya tidak tahu, datanyapun saya tidak punya,” ungkapnya.

Nataindonesia.com juga melakukan konfirmasi kepada Pendamping BSPS Desa Rubaru, Eko Wahyudi. Ia tidak lain merupakan putra Kades terpilih yang meninggal.

Eko mengaku bahwa hingga Februari 2025 pengerjaan BSPS anggaran 2024 di desanya tersebut belum tuntas. “Iya ini tinggal dua, belum selesai karena tidak ada tukang,” katanya.

Pada hari berikutnya, ia dikonfirmasi mengenai pemotongan bantuan yang mestinya diberikan kepada penerima. Namun Eko tidak merespon dan enggan berbicara.

Berdasar pengakuan Eko, jumlah penerima BSPS di Desa Rubaru yakni 49 orang. Total anggaran yang turun ke Rubaru berkisar Rp 980 juta.

Besaran anggaran tersebut diduga kuat telah dikorupsi oleh para petinggi pemdes setempat. Pasalnya, sebagian bahan yang diberikan kepada penerima merupakan barang bekas.

Selain itu, para penerima dijanjikan bakal diberi uang untuk pembayaran tukang Rp 2.5 Juta, Kendati demikian, berdasar pengakuan penerima dari kampung Kombira, Desa Rubaru, uang tersebut tidak pernah diberikan hingga ia terpaksa berhutang hingga Rp 4 juta. Hal itu digunakan untuk kekurangan biaya pembangunan. Bahkan yang lebih miris, sebagian penerima haknya tidak diberikan sama sekali. (Red/NR)