Keberhasilan ini semakin bersinar dengan capaian luar biasa dari 14 puskesmas yang berhasil masuk kategori hijau, yakni dengan capaian di atas 95 persen. Puskesmas Giligenting memimpin dengan capaian tertinggi 99,1 persen, diikuti oleh Pandian (97,9%), Sapeken dan Batupatih (97,3%), serta Bluto (96,2%). Puskesmas lainnya seperti Batuan, Dasuk, Legung Timur, Pragaan, Pamolokan, Saronggi, Ambunten, Moncek Tengah, dan Kangayan juga menunjukkan performa luar biasa dengan capaian di atas 95 persen.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Achmad Syamsuri, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan komitmen dan kerja keras seluruh tenaga kesehatan di Sumenep.

“Sebagian besar puskesmas telah melampaui target nasional. Ini adalah bukti nyata bahwa Sumenep mampu menjadi teladan dalam pelaksanaanimunisasi massal,” ujarnya dengan bangga.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Beberapa puskesmas seperti Dungkek (60,4%), Batang-Batang (68,4%), dan Rubaru (69,6%) masih menghadapi hambatan dalam mencapai target. Namun, semangat untuk mengejar ketertinggalan tetap menyala. Puskesmas Gapura (75,5%) dan Kalianget (80,5%) menunjukkan tren positif menuju capaian optimal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya maksimalisasi cakupan, pelaksanaan ORI campak di Kabupaten Sumenep mendapat tambahan waktu hingga 27 September 2025. Keputusan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Dinkes P2KB Sumenep, Kementerian Kesehatan, WHO, UNICEF, dan Universitas Airlangga.

“Tambahan waktu ini adalah peluang emas untuk menyempurnakan capaian dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari perlindungan imunisasi,” tutup Syamsuri.

(Red/bhr).

Sebagai bentuk komitmen dalam penanganan yang berbasis ilmiah dan kolaboratif, Dinkes P2KB menggandeng Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Kolaborasi ini memperkuat pelaksanaan PE sekaligus mempercepat respons lapangan terhadap kasus-kasus baru.

“Kami bergerak cepat. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung pelaksanaan imunisasi massal, tetapi juga memperkuat edukasi masyarakat dan pendalaman kasus melalui PE campak,” tegas Achmad Syamsuri, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumenep, Rabu (3/9/2025).

Tim dari FKM Unair telah aktif sejak pekan lalu dan kembali diperkuat dengan tambahan personel pada awal September. Sebanyak dua belas orang, termasuk mentor ahli, kini ditugaskan khusus di Sumenep untuk mendukung pelaksanaan PE secara intensif.

“Kehadiran tim akademisi menjadi nilai tambah. Mereka membantu memastikan penanganan kasus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data,” tambah Syamsuri.

Di sisi lain, imunisasi massal terhadap anak-anak terus digelar secara konsisten di berbagai titik. Dinkes juga menggalakkan penyuluhan intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi campak.

“Ini adalah bentuk respons cepat kami untuk menekan penyebaran kasus, terutama di tengah meningkatnya laporan gejala campak dari masyarakat,” tutup Syamsuri.

Dengan langkah-langkah sigap dan kolaboratif ini, Dinkes P2KB Sumenep menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah meluasnya wabah campak di wilayahnya.

(Red/Bhr).

Dengan nilai fantastis mencapai Rp25,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dua tahun terakhir, proyek ini justru memperparah kondisi banjir dan menyebabkan kerusakan tebing sungai di sekitar lokasi. Ironisnya, pengerjaan proyek justru difokuskan di sekitar Rumah Sakit BHC yang sejak awal berdiri telah menuai polemik lingkungan.

“Dari perencanaan saja sudah janggal. Kenapa pembangunan fokus di sekitar RS BHC? Ini bukan sekadar proyek banjir, ini politisasi anggaran yang kasar dan terang-terangan,” tegas Moh Iskil El Fatih Koordinator Distrik Dewan Sumenep, Kamis (29/6/2025).

Tahap pertama proyek ini dikerjakan oleh CV Cendana Indah (Sampang) pada tahun 2023 senilai Rp6,67 miliar, lalu melonjak drastis menjadi Rp19,02 miliar pada tahun 2024 dengan pelaksana PT Diatas Jaya Mandiri (Surabaya). Namun realitas di lapangan jauh dari harapan: alih-alih mengendalikan banjir, air justru meluap ke pemukiman, longsor terjadi di tepi sungai, dan kerusakan lingkungan tak tertangani.

“Ini proyek rakyat yang malah jadi karpet merah untuk kepentingan bisnis. Korporasi diuntungkan, rakyat menanggung banjir dan longsor,” kecam Iskil.

Iskil juga menyesalkan sikap DPRD Sumenep yang kini seolah menutup mata, padahal sebelumnya vokal menyoal legalitas pembangunan RS BHC, khususnya terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan penggusuran kontur sungai yang dianggap ilegal.

“Kalau ini dibiarkan, DPRD kehilangan legitimasi moral. Jangan-jangan sudah ada kompromi. Rakyat jangan diam,” ujar Iskil.

Gerakan Mahasiswa Sumenep mendesak agar proyek ini diaudit menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penunjukan kontraktor, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Jika terbukti terjadi penyelewengan, mereka mendesak penegak hukum turun tangan dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kami siap menggalang aksi. Jika DPRD dan aparat terus bungkam, kami akan bersuara di jalan. Ini soal uang rakyat dan masa depan lingkungan,” tutup Iskil. (Rosy/red)

Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Kecamatan Sapeken, mantan kepala desa sempat berjanji untuk mengembalikan dana sebesar Rp 400.000 per warga hingga batas waktu yang disepakati pada 16 Juni 2025. Namun komitmen tersebut tidak belum terpenuhi.

Berdasar keterangan warga setempat, Holil mengatakan, jumlah korban pungli di atas 200 KK. “Jumlah pastinya saya tidak tahu, namun itu satu desa kena,” ungkapnya kepada nataindonesia.com, pada Selasa 16 Juni 2025.

“Kami hanya ingin hak kami kembali. Uang itu diambil tanpa dasar yang jelas, padahal program PTSL seharusnya tidak membebani warga seperti ini,” sambung warga lain.

“Sudah jelas waktu mediasi, beliau sepakat akan mengembalikan uang warga yang dipungut. Tapi sampai sekarang mantan kepala desa tidak datang ke Balai Desa Saur Saebus, padahal sudah disepakati akan dikembalikan pada Senin, 16 Juni 2025. Ini yang membuat warga resah dan marah,” ujar salah satu warga yang ikut dalam mediasi tersebut.

Mediasi yang dimediasi langsung oleh pihak Kecamatan Sapeken itu bertujuan menyelesaikan polemik. Padahal, sesuai ketentuan, program tersebut semestinya tidak memungut biaya sebesar itu.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya tindak lanjut dari pihak mantan kepala desa sejak tidak lagi menjabat. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka kesulitan menghubungi yang bersangkutan, bahkan beberapa pertemuan yang telah dijanjikan dibatalkan secara sepihak.

Sementara itu, pihak Kecamatan Sapeken melalui Kepala Seksi Pemerintahan menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi fasilitasi sesuai kewenangan.

“Kami sudah melakukan mediasi dan menyampaikan kepada yang bersangkutan agar segera memenuhi komitmennya. Namun soal pelaksanaan, semuanya kembali kepada itikad baik dari mantan kepala desa,” ujarnya.

Warga berharap agar pihak berwenang, baik dari Inspektorat Kabupaten maupun Aparat Penegak Hukum, segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pungli ini serta memastikan dana masyarakat dikembalikan sebagaimana mestinya. (Rosy/red)

Aksi ini menjadi bentuk desakan moral kepada Fazui-Imam untuk segera merealisasikan janji politiknya yang disampaiakan selama kampanye, bukan sekadar wacana.

Salah satu momen paling mencolok dalam aksi tersebut adalah aksi simbolik Koordinator Umum AMS, Abd Halim, yang membuka kaos bertuliskan “Sang Peroboh Pagar Pemkab”. Hal ini mengingatkan publik pada aksinya di masa lalu, saat ia merobohkan pagar Pemkab sebagai simbol pembukaan akses bagi rakyat.

Kini, Halim yang dulu dikenal vokal justru kembali berdiri di balik pagar yang sama, menyuarakan kekecewaan terhadap pemimpin yang pernah didukungnya.

“Kami dulunya mendukung Fauzi-Imam, tapi sekarang merasa dikhianati. Janji pembangunan tidak terwujud, apalagi dinikmati masyarakat kecil,” ujarnya dengan penuh kekecewaan.

Dalam orasinya, Halim menegaskan, “Kami mendesak evaluasi kinerja Dinas PUTR. Jalan poros desa di berbagai kecamatan masih rusak dan tak kunjung diperbaiki.”

Menurut AMS, dalam 100 hari kerja, belum ada kemajuan berarti di sektor infrastruktur maupun pelayanan publik. Mereka meminta Bupati merespons tuntutan secara langsung, bukan lewat perwakilan.

Tiga Tuntutan Utama AMS:

1. Realisasi program unggulan dalam waktu tiga bulan.
2. Evaluasi dan pembubaran BUMD tidak produktif, seperti PT. WUS dan PT. Sumekar.
3. Tinjau ulang kinerja OPD yang dinilai tidak menerapkan prinsip good governance.

Aksi sempat memanas saat massa berusaha masuk ke gedung Pemkab, namun aparat kepolisian mengamankan situasi dan mengimbau mahasiswa tetap tertib.

Setelah menyampaikan tuntutan, aksi berakhir dengan damai. Namun, Koordinator Lapangan (KORLAP) Diky Alamsyha mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tak direspons.

“Kami tak akan diam. Jika tidak ada tanggapan, aksi berikutnya akan lebih besar,” tegasnya. (Red/Rozy)

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Sumenep yang diterima redaksi nataindonesia.com, banjir menggenangi sejumlah jalan dan permukiman warga. Di Kecamatan Batuan, genangan air menyebabkan batu-batu kerikil berserakan di jalan, sehingga membahayakan pengendara. Sebuah rumah milik Bapak Ach. Jonaidi dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang jebol.

Kondisi terparah terjadi di Pondok Pesantren Putri Al-Amien Prenduan, di mana banjir merobohkan dinding pembatas antara ponpes dan sungai. Sebanyak 13 ruang kelas, 5 ruang guru, dan 450 santri terdampak akibat banjir tersebut.

Selain itu, tanah longsor terjadi di Dusun Bappele, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. Di beberapa titik lain, genangan masih terjadi, antara lain di Jalan Trunojoyo (depan Kantor BPJS), Perumahan Alam Permai Asri, serta perempatan BLK di Jalan Slamet Riadi. Jalan di Desa Kebonagung bahkan sempat terputus akibat arus air yang sangat deras.

Kerusakan juga terjadi di beberapa ruas jalan desa. Jalan dilaporkan ambles di Dusun Paojajar dan Kembangsuka, Desa Prancak, serta Dusun Delima, Desa Montorna.

BPBD Kabupaten Sumenep melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalops PB telah melakukan koordinasi dengan warga setempat untuk penanganan awal. Cuaca saat ini dilaporkan berawan, sementara prakiraan cuaca dari BMKG menyebutkan hujan ringan masih berpotensi terjadi dengan suhu 25°C dan kelembapan mencapai 91%.

Hingga laporan ini dikirim, situasi di wilayah Sumenep dalam kondisi aman dan terkendali. BPBD terus melakukan pemantauan dan siap melakukan assessment lanjutan serta dokumentasi dampak bencana. (Red).

Semula pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai penyaluran gas LPG 3 Kg yang tidak boleh dijual kepada pengecer atau toko kecil. Hal itu menimbulkan reaksi kritik dari masyarakat. Bahkan sebagian wilayah di Indonesia mulai ada kelangkaan.

Menanggapi hal tersebut, Hosnan yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mengatakan, sebenarnya kebijakan pemerintah sangat baik yakni untuk memastikan distribusi gas LPG 3 Kg tepat sasaran dan harga stabil sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kendati demikian, sambung Hosnan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat disinyalir terburu-buru tanpa melihat kondisi di bawah. “Mungkin saja mereka terburu-buru karena memang ada temuan gas LPG 3 Kg dijual di atas HET, hal itu merugikan masyarakat dan pemerintah sebenarnya ingin mencegah oknum yang bermain harga itu,” jelas Hosnan.

Hosnan mengatakan, khusus Kabupaten Sumenep jangan sampai ada penimbunan gas LPG 3 Kg dengan memanfaatkan kondisi yang kini meresahkan masyarakat.

“Saya berharap para pangkalan yang sudah ada atau para pengusaha gas LPG 3 Kg yang sudah berjalan di Sumenep tidak melakukan penimbunan, tolong itu kebutuhan masyarakat. Kita sebagai pelayan rakyat akan memantau dengan tegas jika ada yang bermain-main,” tegasnya.

Putra Kepulauan Sumenep ini menegaskan, pihaknya bakal terus memantau perkembangan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sumenep guna tetap tersalur dengan lancar kepada masyarakat.

“Terbaru sudah pernyataan resmi dari Presiden Prabowo bahwa kini toko-toko kecil tetap bisa menjadi pengecer Gas LPG 3 Kg, jadi jangan sampai ada penimbunan karena itu bisa menimbulkan permainan harga di atas HET,” pungkas Hosnan. (Red/BRi)

Misrawi Warga Desa Legung Timur Dusun Kaleker, bersama dua tetangganya telah mendapatkan E-KTP baru di awal tahun ini. Kartu tanda penduduk ini sangat penting bagi seluruh masyarakat, hal itu berkenaan dengan berbagai pelayanan pemerintah. Terutama bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Khoirul Ibad, selaku Kaur Umum Desa Legung Timur semula telah menerima informasi bahwa ada warganya yang belum memiliki E-KTP. Berdasar laporan tersebut, Ibad mengaku langsung mengecek kebenaran kabar tersebut.

“Kami memang langsung melakukan respon cepat terhadap informasi, karena pelayanan bagi masyarakat itu adalah kewajiban kami,” katanya.

“Ternyata setelah dicek benar, ada tiga warga kami yang tidak lagi memiliki KTP, entah tidak pernah bikin atau hilang,” kata Ibad kepada Nataindonesia.com, Kamis (09/01).

Sementara Kepala Desa (Kades) Legung Timur Maskam menjelaskan, pihaknya sebagai pelayan masyarakat tidak ingin memberikan pelayanan yang ribet bagi warganya. Kemudahan, sambungnya, merupakan prioritas.

Berdasar alasan tersebut, Kades Lengung Timur itu langsung menghubungi Disdukcapil Kabupaten Sumenep untuk datang ke desanya, lalu diminta untuk melakukan rekaman E-KTP terhadap tiga warganya tersebut.

“Alhamdulillah permintaan kami ke Kabupaten juga langsung ditanggapi dengan cepat, sehingga pembuatan E-KTP bagi tiga warga kami juga cepat,” katanya.

“Selain itu warga kami juga tidak dipungut biaya sepeserpun, dan mereka juga tidak sibuk sampai mengurus ke kabupaten,” tegas Maskam.

Ketiga warga tersebut diketahui melakukan rekaman pada tanggal 8 Januari 2025, lalu E-KTPnya diserahkan langsung oleh petugas Disdukcapil Sumenep didamping Pemerintahan Desa Legung Timur pada 9 Januari 2025. Ketiga E-KTP tersebut juga langsung diantar ke setiap rumah penerima. (Rif/Rif)