Sebagai bentuk komitmen dalam penanganan yang berbasis ilmiah dan kolaboratif, Dinkes P2KB menggandeng Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Kolaborasi ini memperkuat pelaksanaan PE sekaligus mempercepat respons lapangan terhadap kasus-kasus baru.

“Kami bergerak cepat. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung pelaksanaan imunisasi massal, tetapi juga memperkuat edukasi masyarakat dan pendalaman kasus melalui PE campak,” tegas Achmad Syamsuri, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumenep, Rabu (3/9/2025).

Tim dari FKM Unair telah aktif sejak pekan lalu dan kembali diperkuat dengan tambahan personel pada awal September. Sebanyak dua belas orang, termasuk mentor ahli, kini ditugaskan khusus di Sumenep untuk mendukung pelaksanaan PE secara intensif.

“Kehadiran tim akademisi menjadi nilai tambah. Mereka membantu memastikan penanganan kasus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data,” tambah Syamsuri.

Di sisi lain, imunisasi massal terhadap anak-anak terus digelar secara konsisten di berbagai titik. Dinkes juga menggalakkan penyuluhan intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi campak.

“Ini adalah bentuk respons cepat kami untuk menekan penyebaran kasus, terutama di tengah meningkatnya laporan gejala campak dari masyarakat,” tutup Syamsuri.

Dengan langkah-langkah sigap dan kolaboratif ini, Dinkes P2KB Sumenep menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah meluasnya wabah campak di wilayahnya.

(Red/Bhr).

Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Kecamatan Sapeken, mantan kepala desa sempat berjanji untuk mengembalikan dana sebesar Rp 400.000 per warga hingga batas waktu yang disepakati pada 16 Juni 2025. Namun komitmen tersebut tidak belum terpenuhi.

Berdasar keterangan warga setempat, Holil mengatakan, jumlah korban pungli di atas 200 KK. “Jumlah pastinya saya tidak tahu, namun itu satu desa kena,” ungkapnya kepada nataindonesia.com, pada Selasa 16 Juni 2025.

“Kami hanya ingin hak kami kembali. Uang itu diambil tanpa dasar yang jelas, padahal program PTSL seharusnya tidak membebani warga seperti ini,” sambung warga lain.

“Sudah jelas waktu mediasi, beliau sepakat akan mengembalikan uang warga yang dipungut. Tapi sampai sekarang mantan kepala desa tidak datang ke Balai Desa Saur Saebus, padahal sudah disepakati akan dikembalikan pada Senin, 16 Juni 2025. Ini yang membuat warga resah dan marah,” ujar salah satu warga yang ikut dalam mediasi tersebut.

Mediasi yang dimediasi langsung oleh pihak Kecamatan Sapeken itu bertujuan menyelesaikan polemik. Padahal, sesuai ketentuan, program tersebut semestinya tidak memungut biaya sebesar itu.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya tindak lanjut dari pihak mantan kepala desa sejak tidak lagi menjabat. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka kesulitan menghubungi yang bersangkutan, bahkan beberapa pertemuan yang telah dijanjikan dibatalkan secara sepihak.

Sementara itu, pihak Kecamatan Sapeken melalui Kepala Seksi Pemerintahan menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi fasilitasi sesuai kewenangan.

“Kami sudah melakukan mediasi dan menyampaikan kepada yang bersangkutan agar segera memenuhi komitmennya. Namun soal pelaksanaan, semuanya kembali kepada itikad baik dari mantan kepala desa,” ujarnya.

Warga berharap agar pihak berwenang, baik dari Inspektorat Kabupaten maupun Aparat Penegak Hukum, segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pungli ini serta memastikan dana masyarakat dikembalikan sebagaimana mestinya. (Rosy/red)