Menurut laporan OCCRP, Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, masuk dalam daftar tersebut bersama dengan beberapa pemimpin dunia lainnya, termasuk Bashar Al-Assad dari Suriah dan William Ruto dari Kenya12. Penilaian ini didasarkan pada berbagai laporan dan investigasi yang mengungkapkan dugaan korupsi selama masa jabatannya.

Menanggapi hal ini, Joko Widodo menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan meminta bukti konkret dari OCCRP, bahkan Bapak dari Gibran Rakabuming Raka itu meminta agar tuduhan terhadap dirinya dibuktikan.

“Saya tertawa mendengar berita ini. Saya menantang mereka untuk menunjukkan bukti yang mendukung klaim tersebut, ya terkorup korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan,” ujarnya saat diwawancara awak media, Selasa (31/12/2024).

Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya bisa saja direkayasa, ia bahkan menjelaskan bahwa tuduhan itu bisa dilakukan dengan memakai lembaga masyarakat hingga partai politik.

“Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” imbuh Jokowi.

Dilain sisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) paling lantang menyuarakan agar Jokowi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,

partai politik yang mendukung Jokowi, juga mendesak agar mantan presiden dan keluarganya diperiksa untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut.

(Red/R).

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa laporan OCCRP bisa menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.

“Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa,” kata Guntur, Selasa (31/12/2024).

Guntur juga menekankan bahwa KPK seharusnya memprioritaskan laporan ini ketimbang kasus lain yang melibatkan pejabat PDIP. “Sebagai Presiden ke-7 RI, Jokowi masih memiliki akses dan pengaruh yang besar, sehingga penting untuk menyelidiki dugaan ini secara tuntas,” tambahnya.

Laporan OCCRP menyebutkan bahwa Jokowi masuk dalam daftar pemimpin paling korup bersama dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan beberapa tokoh lainnya.

PDIP berharap KPK dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan ini demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Indonesia.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 2007 oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, OCCRP berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia.

OCCRP bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Mereka berkomitmen untuk memperkuat jurnalisme investigasi dan mengungkap kejahatan serta korupsi agar publik dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak berwenang.

(Red/R).