Ketua Panwascam Ambunten Lukman Hakim menyebut, bahwa ada 12 desa di Kecamatan Ambunten yang belum memenuhi kuota keterwakilan setidaknya mencapai tiga orang.

“Setelah menerima rekapan laporan pendaftaran, terdapat 12 desa di Kecamatan Ambunten yang belum memenuhi kuota. Makanya, selanjutnya kami akan memperpanjang jangka waktu recruitment ini,” kata Lukman Hakim, dalam keterangannya.

“Hanya ada tiga desa se-Kecamatan Ambunten yang memiliki keterwakilan kuota,” ucap dia.

Diketahui, perpanjangan pendaftaran calon pengawas pemilu desa ini berlangsung dari tanggal 23 Januari 2023 hingga 26 Januari 2023.

Pantauan di lokasi, berbagai elemen masyarakat setempat terlihat serius saat melengkapi berkas-berkas pengajuan pendaftaran calon pengawas desa di Kantor Panwaslu Kecamatan Ambunten, Sumenep, Kamis (26/01/2023).

Sekadar informasi, 12 desa di Ambunten seperti dimaksud Ketua Panwaslu Kecamatan Ambunten Lukman Hakim di antaranya adalah Ambunten Barat, Ambunten Tengah, Ambunten Timur, Beluk Ares, Beluk Kenek, Beluk Raja, Campor Barat, Campor Timur, Keles, Sogian, Tambaagung Ares dan Tambaagung Timur.

Kemudian, tiga desa yang telah memenuhi kuota sebagaimana disebut Lukman Hakim, di antaranya adalah Bukabu, Tambaagung Barat dan Tambaagung Tengah. (iq/red)

Ganjar dalam beberapa hari ini mendapat banyak kritikan dari publik, terutama di media sosial. Pasalnya, publik menilai Ganjar telah memanfaatkan dana umat untuk kepentingan politik. Yakni bantuan dari Baznas sebesar Rp 20 juta untuk renovasi rumah kader PDI Perjuangan.

Roky Gerung dalam kanal youtube pribadinya menerangkan, Ganjar cerobah dalam bertindak. Kata Roky, tindakan ganjar itu merupakan strategi untuk mengambil simpati Megawati.

“Tapi ibu Mega itu (akan.red) mengangap apa pentingnya bantu tidak bantu itu. Jadi karena kebingungan, atau karena kegelisahan Ganjar, dia lakukan sesutu secara sadar supaya Ibu Megawa tahu, oh PDI Perjuangan dibantu oleh Ganjar itu. Tapi ibu Mega tidak bisa disogok dengan semacam itu,” urainya.

Menurut Roky, mestinya Ganjar menggerakkan kader PDI Perjuangan untuk masif melakukan gerakan sosial atau memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bukan sebaliknya justru memamerkan bahwa kader PDI Perjuangan sebagian ada yang miskin.

Dalam penilaian Roky, Ganjar merupakan salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi namun tidak paham etika publik. “Ini bagian buruk dari pemberitaan bahwa Gajar yang elektabilitasnya tinggi ternyata tidak paham etika publik,” tegasnya.

Di sisi lain, kini Ganjar langsung membatalkan bantuan tersebut seperti diberitakan oleh Detik Jateng. Ganjar sepakat untuk menarik lagi bantuan tersebut karena banyak pihak yang tidak sepakat. “Ya saya yang perintahkan untuk ditarik. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Baznas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain,” kata ganjar. (red)

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sandiaga Uno saat wawancara oleh CNNindoneisa pada 27 Desember 2022 lalu. Sandiaga Uno di-PHK menjadi salah satu motivasinya untuk terus bangkit dan berkarir.

Sejarah kelam Sandiaga Uno di-PHK ternyata dipandang sebagai sebuah proses pematangan diri untuk mencapai titik sukses. Hal serupa juga Ia ungkapkan tentang kegagalan dirinya menjadi Wakil Presiden saat Pilpres 2019 lalu, mendampingi Prabowo Subianto.

Sandiaga Uno menilai, dirinya tidak memandang hal yang belum tercapai bukan sebuah kegagalan, melainkan sebuah tahapan yang harus dilalui untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

“Saya tidak melihat itu suatu kegagalan, saya melihat itu suatu proses setiap anak tangga mencapai kesuksesan,” katanya.

“Kalau dibilang gagal, saya mulanya juga berangkat dari kegagalan, saya di-PHK. Akhirnya saya membangun usaha, jatuh berkali-kali,” imbuhnya.

Menurut Sandi, setiap kegagalan merupkan spirit dalam membangun diri asal dengan syarakat selalu dihadapi dengan sikap positif. “Kalau ini kita selalu hadapi dengan sikap positif, saya percaya ini akan menjadi anak tangga untuk mencapai kesuksesan yang tertunda,” tegasnya.

Kisah Sandiag Uno di-PHK ini sebenaranya diungkapkan saat diwawanacara mengenai kesipan dirinya untuk Nyappres pada 2024 mendatang. Kendati demikian ia menjelaskan, dirinya tetap tunduk terhadap seluruh keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Sebagai kader yang loyal, saya sudah menjelaskan bahwa saya tegak lurus terhadap seluruh keputusan pak Prabowo,” ungkapnya. (red)

Bahaya Politik 2024 yang dimasud Jokowi adalah politik identitas, politik SARA, dan politisasi agama yang kerap menjadi sumber masalah publik. Bahkan tiga jenis politik tersebut juga kerap melahirkan bebagai hoax, seperti yang menyeret nama Ratna Surampeat silam.

Pengawasan sejak dini diminta segera dilakukan oleh Jokowi, mulai dari pembuatan indek kerawanan pelanggaran di berbagai daerah hingga pengawasan di media sosial.

“Ini untuk membuat hasil pemilu yang berkualitas, untuk memperoleh hasil yang dipercaya oleh masyarakat kita,” kata Jokowi, seperti disampaikan dalam live streming youtube Sekretariat Presiden tertanggal, 17 Desember 2022.

Menurut Jokowi, bahaya politik 2024 merupakan ancaman yang serius bagi Indonesia. Pasalnya, tiga jenis politik yang disebutkan di atas bisa menjadi peluang penunggang pihak lain yang ingin merusak Indonesia.

“Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara dan persatuan bangsa kita,” katanya.

Berdasar alasan di atas, Jokowi meminta Bawaslu memasang sikap tegas dan tidak boleh lengah dengan hal-hal kecil yang bisa merusak sistem dekomarasi dan jalannya Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga tidak lupa mengingatkan Bawaslu dalam menghadapi bahaya politik 2024, yakni untuk menggandeng partisipasi masyarakat dalam pengawasan. “Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, jika ini dibiarkan lama akan merusak demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (red)