Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

“Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (08/10/2025).

Sugiono menambahkan bahwa hingga saat ini Kemenlu belum menerima permintaan resmi atau nota diplomatik terkait kedatangan kontingen Israel. Ia menegaskan bahwa proses penerbitan visa merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi, bukan Kementerian Luar Negeri.

“Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri,” tegas Sugiono.

Kemenlu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan isu ini dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Sebagai informasi, kehadiran atlet Israel dalam ajang olahraga internasional di Indonesia sebelumnya telah menuai penolakan dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi I DPR RI, yang menilai partisipasi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

(Red/Bhr).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa keikutsertaan atlet dari negara yang disebut sebagai pelaku genosida di Gaza bertentangan dengan prinsip moral dan amanat konstitusi Indonesia.

“Olahraga bukan sekadar kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi dan promosi negara. Memberi panggung kepada Israel sama saja dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina,” tegas Sukamta.

Komisi I menilai bahwa sikap politik luar negeri Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan konsistensi tersebut, mulai dari penolakan bertanding melawan Israel pada Piala Dunia 1958 hingga penolakan visa delegasi Israel pada Asian Games 1962.

Dalam situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza, di mana lebih dari 66.000 warga Palestina telah menjadi korban sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, Komisi I menilai bahwa kehadiran atlet Israel di Indonesia akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk apa pun kepada Israel, baik terkait visa, simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Ketegasan ini penting untuk menjaga marwah bangsa dan menunjukkan keberpihakan kita terhadap keadilan global,” tutup Sukamta.

Komisi I DPR RI berharap pemerintah bersikap tegas dan tidak mengorbankan prinsip demi alasan teknis atau tekanan internasional. Penolakan ini bukan semata-mata sikap politik, melainkan cerminan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

(Red/Bhr).