Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, mengatakan evaluasi tersebut berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan wong cilik.

“Secara administratif memang ada program yang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil,” ujar Muhammadun, Sabtu, 21 Februari 2026.

Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, informasi terkait mekanisme dan manfaat program UHC belum tersosialisasi secara optimal.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan kesehatan. Padahal, dalam skema UHC, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akibatnya, mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.

Muhammadun menilai minimnya informasi serta kurangnya inisiatif petugas layanan menjadi penghambat akses masyarakat, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh wong cilik.

Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan disebut masih menjadi keluhan masyarakat, sementara penanganannya dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.

Ia menyatakan infrastruktur dasar memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.

Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan juga menjadi perhatian. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat upaya penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan masih cenderung reaktif dan temporer.

“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan drainase, serta perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Lebih lanjut, GMNI mendorong langkah-langkah yang lebih substantif dan terukur, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan publik dan efektivitas kerja. (*)

Bupati kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini kekayaannya selisih sedikit dengan Bupati Bangkalan Lukman Hakim yang dilantik pada 20 Februari lalu di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasar laporkan di LHKPN 25 Maret 2024, kekayaan Bupati Fauzi Rp 14.130.331.101, sementara kekayaan Bupati Bangkalan Lukman Hakim, total harta kekayaan Rp.14.364.500.000.

Disusul Bupati Kabupaten Sampang Slamet Junaidi memiliki total harta kekayaan hingga Rp 9,8 miliar.

Sementara Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman harta kekayaannya berdasar laporan di KPK RI pada 25 Agustus 2024, yakni hanya Rp. 3.891.540.953.

Berikut ini rincian harta kekayaan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang dilaporkan pada 25 Maret 2024 Periodik – 2023:

A. Tanah dan Bangunan: Rp12.215.050.000

Bupati Sumenep memiliki beberapa tanah dan bangunan yang tersebar di Sumenep, antara lain:

1. Tanah seluas 4846 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp1.453.800.000.
2. Tanah seluas 453 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp203.850.000.
3. Tanah seluas 1038 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp311.400.000.
4. Tanah seluas 1179 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp353.700.000.
5. Tanah seluas 2536 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp760.800.000.
6. Tanah seluas 3660 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp1.098.000.000.
7. Tanah seluas 1029 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp2.058.000.000.
8. Tanah seluas 1675 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp837.500.000.
9. Tanah seluas 3550 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp1.065.000.000.
10. Tanah seluas 1109 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp2.218.000.000.
11. Bangunan seluas 124 m2 di Depok, hasil sendiri, senilai Rp560.000.000.
12. Tanah dan bangunan seluas 477 m2/428 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp635.000.000.
13. Tanah dan bangunan seluas 263 m2/255 m2 di Sumenep, hasil sendiri, senilai Rp660.000.000.

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp1.644.500.000

Bupati Sumenep memiliki beberapa alat transportasi dan mesin, antara lain:

1. Mobil Mercedes Benz E 250 Sedan tahun 2012, hasil sendiri, senilai Rp300.000.000.
2. Mobil Nissan Elgrand 2 Minibus tahun 2014, hasil sendiri, senilai Rp300.000.000.
3. Mobil Mercedes Benz E 400 Sedan tahun 2014, hasil sendiri, senilai Rp500.000.000.
4. Mobil Mercedes Benz SLK 250 Sedan tahun 2013, hasil sendiri, senilai Rp500.000.000.
5. Mobil Daihatsu Minibus tahun 2007, hasil sendiri, senilai Rp40.000.000.
6. Motor Honda Sepeda Motor tahun 2010, hasil sendiri, senilai Rp4.500.000.

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp195.000.000

D. Surat Berharga: Rp0

E. Kas dan Setara Kas: Rp388.511.204

F. Harta Lainnya: Rp0.

Bupati Fauzi adalah pemimpin yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk membangun Kabupaten Sumenep. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wakil Bupati Sumenep mendampingi KH A Busyro Karim periode kedua.

Lalu pada 2019 Fauzi maju sebagai Bupati Sumenep dengan pasangannya Nyai H Dewi Khalifah dan berhasil menang. Kemudian pada Pilkada 2024 ia kembali terpilih dengan pasangannya KH Imam Hasyim Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep. (NR/NR)

Bupati terpilih Achmad Fauzi Wongsojudo pada acara tersebut hadir secara daring. Dalam pidatonya Fauzi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada, mulai dari KPU, Bawaslu, Forkopimda, hingga masyarakat Sumenep.

“Khususnya kepada masyarakat Sumenep yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2024. Pemerintahan ke depan harus mampu membangun Sumenep yang lebih baik,” ujarnya.

Fauzi juga menyampaikan penghormatan kepada pasangan lawannya, KH Ali Fikri dan KH Unais Ali Hisyam. “Kami sampaikan terima kasih kepada kompetitor kami, Ali Fikri-Unais Ali Hisyam. Semoga kita diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan terus mengabdi di mana pun berada. Mari kita bersama-sama membangun Sumenep dengan harmonis dan penuh kebahagiaan,” ujarnya.

Wakil Bupati terpilih KH Imam Hasyim hadir secara daring juga. Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang politik. “Kami selalu siap untuk merangkul semua lapisan masyarakat. Tidak akan ada perbedaan. Semua adalah rakyat Sumenep, termasuk saudara-saudara kita di kepulauan,” tandasnya.

Semula hasil Pilkada Sumenep 2024 sempat disengketakan kepada Mahkamah Agung (MK). Namun MK memutuskan, permohonan Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam tidak dapat diterima. Sebab, permohonan disampaikan ke MK melewati tenggang waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Rabu (5/2/2025) malam di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung I MK, Jakarta. (Red/BRi)

Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi saat dikonfirmasi oleh Nataindonesia.com. “Penetapan malam ini, Kamis (6/2) dan penyerahan hasil besok, Jumat (7/2) setelah Juma’atan,” katanya.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan KPU Sumenep Nomor 12 Tahun 2025, yang dibacakan Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, dalam Rapat Pleno Terbuka, Kamis (6/2/2025) malam.

Paslon Achmad Fauzi Wongsojudo – KH Imam Hasyim ditetapkan sebagai pemenang usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (5/2) memutus, permohonan Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam tidak dapat diterima. Sebab, permohonan disampaikan ke MK melewati tenggang waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Rabu (5/2/2025) malam di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung I MK, Jakarta.

Komisioner KPU Sumenep, Abd Aziz menyatakan, KPU Sumenep memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses ini dilakukan setelah seluruh tahapan pemilu telah selesai dan tidak ada lagi sengketa yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, pasangan calon 1, Ali Fikri-Unais, memperoleh 249.597 suara, sementara pasangan calon 2, Fauzi-Imam, sebanyak 379.858 suara.

Achmad Fauzi Wongsojudo merupakan petahana yang kembali memenangkan Pilkada. Sedangkan wakilnya KH Imam Hasyim merupakan tokoh ulama dari kalangan nahdliyin sekaligus ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep. (Red/BRi)

Fasilitas pendukung tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, diserahkan langsung oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan diterima langsung oleh Direktur RSUD dr. Moh. Anwar, dr. Erliyati.

Mobil golf ini akan digunakan untuk mengangkut pasien dari Unit Gawat Darurat (UGD) ke berbagai ruangan rumah sakit. Diharapkan, fasilitas ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, terutama yang membutuhkan mobilitas cepat dan aman di area rumah sakit.

Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsojudo, menyatakan bahwa bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Dengan adanya fasilitas tambahan seperti ini, kami berharap pelayanan di RSUD Dr. Moh. Anwar bisa semakin optimal,” tutur Bupati.

Menurutnya, pemberian mobil golf ini merupakan salah satu langkah konkret Pemkab Sumenep dalam mendukung RSUD Dr. Moh. Anwar sebagai rumah sakit andalan masyarakat.

Direktur RSUD Dr. Moh. Anwar, dr. Erliyati, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas bantuan tersebut. Ia menyatakan bahwa mobil golf ini akan sangat membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep. Mobil ini akan menjadi salah satu fasilitas penting untuk mendukung operasional rumah sakit, khususnya dalam melayani pasien di area internal rumah sakit,” ujar dr. Erliyati. (Red/nt)

Dalam beberapa pekan terakhir di bulan November 2024 ini, eskalasi politik kian memanas jelang Pilkada pada pemilihan bupati di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, sejumlah pasangan calon bupati di Sumenep bertambah massif dalam melakukan kampanye kepada masyarakat. Utamanya dalam upaya menarik partisipasi, perhatian, dan suara masyarakat di Kota Keris ini.

Calon sekaligus incumbent, Bupati Fauzi saat ini kerap terekspos di media sosial dan pemberitaan media lokal. Berbagai gemilang prestasi tampak nyata. Kekuatan dan strategis kekuasannya cukup kuat, sehingga rasa-rasanya tidak mudah disaingi. Namun, tidak ada yang benar-benar sempurna. Ya, publisitas tentang beliau terdapat simpang-siur data dan kualitas, sehingga alasan ini bisa menjadi bumerang bagi pendukung dan diri beliau sendiri.

Faktanya, Fauzi selaku Bupati sekaligus sebagai Calon Bupati yang ditengarai penuh prestasi, data kinerjanya bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Contoh konkretnya adalah pada periode kepemimpinannya Kabupaten Sumenep justru menjadi Kabupaten Termiskin Ke-3 di Jawa Timur. Banyak kalangan yang mempertanyakan hasil kinerja incumbent yang dianggap selama ini tidak menghasilkan kesetaraan pembangunan, antara daratan dan utamanya daerah kepulauan.

Tidak berhenti di situ, menjadi sangat miris ketika pesta demokrasi masyarakat “dikebiri” kebebasannya dalam memberikan hak konstitusionalnya. Indikasi politik yang mencerminkan tidak demokratis, bayang-bayang politik uang (money politic), serta upaya dalam melanggengkan oligarki jelas terlihat pada karakter kepemimpinannya.

Hal diatas terlihat dari upaya penjegalan rekomendasi pada Mas Kiai, proses penjegalan kampanye, hingga hingga upaya untuk menjadi calon tunggal sudah mulai tercium oleh para pengamat politik di Sumenep. Sebagaimana yang kita ketahui dari berbagai macam informasi bahwa hampir semua rekom partai jatuh kepada Ach Fauzi sebagai calon Incumbent dalam pertarungan politik 2024 di Kabupaten Sumenep. Eskalasi ini cukup panas sehingga harus menunggu kabar bagus dari putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan dari partai politik (threshold).

Kabar bagus dan menggembirakan benar-benar datang, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi putusan-putusan selanjutnya. Terlebih secara konstitusional, Mas Kiai Ali Fikri di Sumenep mendapatkan angin segar tatkala Putusan MK berhasil memberikan peluang bagi segenap calon kepala daerah yang minim koalisi partai. Bayang-bayang kotak suara kosong mulai sirna khususnya dalam Pilkada Sumenep pada Mas Kiai kian dapat mencalonkan sebagai Cabub di Kabupaten Sumenep.

Salah satu bagian dari peluang Mas Kiai dalam Putusan MK adalah terdapat pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, bahwa partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat pencalonan hanya didasarkan pada perolehan suara sah dalam pemilu di daerah terkait. Ini menjadi angin segar bagi partai yang tidak memiliki koalisi gemuk dapat mencalonkan diri sebagaimana partai pengusung dari Mas Kiai.

Geliat masyarakat Sumenep pada akhirnya bergotong-royong menyambut rekomendasi Mas Kiai Ali Fikri dan Kiai Unais. Terlihat banyak baliho bermunculan tiap daerah, pada masing-masing bagian desa hingga pelosok terdalam, tidak terkecuali wilayah Sumenep Kepulauan. Angin segar putusan MK ini pula dapat dirasakan di banyak daerah termasuk Kabupaten Sumenep yang dengan gairah membawa semangat perubahan untuk kabupaten Sumenep.

Menariknya, baliho yang bertebaran, proses kampanye, bahkan acara-acara seremonial dan diskusi-diskusi di Sumenep banyak digelar dan kerap dihadiri oleh Mas Kiai dan Kiai Unais. Proses dari kampanye pasangan yang disebut “FINAL” ini sungguh mengejutkan ketika Mas Kiai menyatakan bahwa tidak sepeser pun mengeluarkan dana untuk kampanye, yang semuanya dipersiapkan oleh masyarakat.

Artinya, kini masyarakat secara sadar tengah melakukan proses demokrasi yang sebenarnya. Mereka menentukan pilihan sesuai cita-cita yang diinginkan untuk Kabupaten Sumenep. Mereka (pendukung FINAL) tidak lagi memandang amplop sebagai penentu pilihan.

*Eks Presma STITA Aqidah Usymuni Sumenep

Kedatangan Fauzi ke Batu Ampar merupakan salah satu ikhtiar untuk mempererat spiritual kepemimpinan dengan para pendahulu Kabupaten Sumenep, sewaktu masih dalam bentuk kerajaan.

Situs Lebur.id menjelaskan, di Batu Ampar terdapat Pasarean Kiai Abdullah, tokoh penyebar Islam di Guluk-Guluk khususnya Desa Batu Ampar. Keturunan Kiai Abdullah sendiri banyak menjadi Adipati di Sumenep, salah satunya Bindara Saod (Raden Tumenggung Tirtonegoro) dan Tumenggung Prabuwinoto (Raden Mohammad Thahir).

Asta Batu Ampar terletak di Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk sekitar 37 KM ke arah barat dari Kota Sumenep, jika dari arah barat sekitar 30 KM ke arah Timur Daya Kota Pamekasan.

“Kita ini tidak bisa lepas dari sejarah, Sumenep adalah peninggalan raja-raja yang syarat akan nilai-nilai luruh. Kita juga harus ingat bahwa Sumenep merupakan awal peradaban Madura, keraton Sumenep adalah saksinya,” ungkap Fauzi.

“Saya mencalonkan diri sebagai pemimpin Sumenep, jadi sudah kewajiban bagi saya untuk terus meminta restu para pendahulu, kalau ditakdirkan terpilih agar tidak melenceng dari nilai-nilai luruh pada penduhulu pemimpin Sumenep,” urai Fauzi.

Cabup Fauzi untuk mempererat hubungan dengan Batu Ampar, ia kemudian mendatangi KH Kholil Asyari sebagai ikhtiar mendapat dukungan moral politik.

Kemudian, Kiai Kholil secara resmi menyatakan dukungan kepada Achmad Fauzi dan KH Imam Hasyim sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam Pilkada Sumenep 2024.

Hal disampaikan saat menggelar silaturrahmi dengan tokoh masyarakat dan ibu Muslimat di Desa Batu Ampar, pada Kamis (24/10/2024). Mereka berkomitmen untuk memenangkan pasangan tersebut.

“Pasangan Achmad Fauzi dan KH Imam Hasyim wajib menang,” tegas KH Kholil Asyari di hadapan hadirin.

Diharapkan, pasangan ini dapat membawa perubahan positif dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. “Dukungan kita semua termasuk pesantren menjadi faktor krusial dalam meraih hati para pemilih,” ujarnya.

Menurutnya, visi dan misi pasangan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumenep, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan, menjaga nilai-nilai keagamaan, dan pendidikan pesantren.

Dukungan dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Batu Ampar disambut positif oleh Achmad Fauzi. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pesantren di kota keris (**)

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep, Heru Santoso, S.STP, MH, menyatakan bahwa sebanyak 2.400 lebih petani tembakau akan didata untuk mengikuti program ini. “Pendataan akan dilakukan langsung oleh tim kami, dan akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat,” ujarnya.

Langkah ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan bagi para petani, sehingga mereka akan terlindungi secara keamanan dan kesejahteraan. Manfaat yang diperoleh para petani meliputi jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, yang memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

“Banyak sekali manfaat dari asuransi ketenagakerjaan ini, seperti jaminan kematian dan kecelakaan kerja,” ujar Heru.

Pembiayaan asuransi ketenagakerjaan ini menggunakan anggaran DBHCHT. Namun, apabila jumlah petani yang terdata melebihi target anggaran, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga akan memfasilitasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami menggunakan DBHCHT, tetapi jika jumlah yang terdata melebihi, pemerintah akan mengantisipasi dengan APBD, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambah Heru.

Selain asuransi ketenagakerjaan, anggaran DBHCHT yang dikelola oleh Disnaker Sumenep juga digunakan untuk program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Pelatihan yang ditawarkan meliputi menjahit, merias, desain grafis, dan multimedia. Program ini berlangsung di dua wilayah, yaitu daratan dan kepulauan. Pelatihan di kepulauan ditempatkan di BLKK Arjasa, sementara di daratan diadakan di BLKK Pondok Pesantren Al-Amin, Pondok Pesantren Nurul Islam, dan BLKK Sekolah Fathimah Binti Gauzan.

“Selain asuransi ketenagakerjaan, kami juga melaksanakan program pelatihan yang sudah dimulai sejak bulan Mei lalu, baik di daratan maupun kepulauan,” kata Heru.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengajak masyarakat untuk terus mendukung program DBHCHT dengan membeli rokok legal yang memiliki pita cukai. “Tarif cukai yang dikenakan terhadap rokok dan hasil tembakau lainnya tidak hanya masuk ke kas negara, tetapi juga didistribusikan kembali ke daerah penghasil cukai seperti Sumenep, melalui mekanisme DBHCHT,” paparnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga anggaran DBHCHT dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat. (*)

Fauzi bersama rombongannya melakukan kunjungan spiritual pada Senin lalu (30/9/24). Kala itu KH Muzakki mengusap ubun-ubun Fauzi sambil melantunkan doa agar diberikan kesuksesan pada Pilkada 2024.

KH Muzakki yang dikenal akan kebijaksanaannya, menjelaskan bahwa usapan ubun-ubun ini merupakan simbol doa agar calon pemimpin diberi petunjuk dan dijauhkan dari keburukan.

“Ini adalah bentuk doa restu kepada Pak Fauzi. Semoga menang dan sukses,” ungkap KH Muzakki Syah.

KH Muzakki berharap, Fauzi bisa menjadi pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana. Ia juga berpesan soal integritas serta komitmen dalam memimpin. “Pemimpin sejati adalah yang mampu mendengar dan melayani masyarakat,” ujar KH Muzakki dengan tegas.

Achmad Fauzi Wongsojudo mengungkapkan, ia bersyukur bisa silaturahmim dan mendapatkan nasihat berharga dari KH Muzakki Syah. “Terima kasih Pak Kiai, atas doa dan restunya,” tutur Cak Fauzi.

Ia berkomitmen untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas dengan sepenuh hati. (ril/red)

Doa bersama tersebut dilaksanakan sebelum mereka melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep sebagai Cabup) – Cawabup Sumenep 2024.

Fauzi mengungkapkan, doa bersama di makam raja-raja Sumenep merupakan ikhtiar sekaligus langkah awal untuk memenangkan kontestasi politik dengan ridho Allah SWT.

“Kami berharap mendapat keberkahan dan ridho-Nya untuk mewujudkan Sumenep yang lebih baik di masa depan,” ujar Fauzi.

Sementara menurut Cawabup KH Imam Hasyim, doa bersama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat keharmonisan dan persatuan di tengah masyarakat. Yakni menuju Sumenep yang semakin maju.

“Kami ingin Sumenep menjadi contoh daerah yang penuh dengan kebersamaan dan kedamaian, semua elemen masyarakat bersatu untuk tujuan yang sama,” kata KH Imam Hasyim.

Paslon Faham datang ke KPU juga diantar oleh para relawan, pendukug partai koalisi dan barisan para Kiai yang dipimpin langsung oleh mantan Bupati Sumenep 2000-2010 KH Ramdhan Sirajd. (ari/red)