Nataindonesia.com • Satu tahun kepemimpinan Fauzi–Imam di Sumenep seharusnya menjadi tonggak arah kebijakan yang inklusif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kepulauan masih diperlakukan sebagai halaman belakang. Publikasi keberhasilan pembangunan di daratan hanyalah pencitraan, sementara masyarakat kepulauan dibiarkan bergulat dengan masalah mendasar yang tak kunjung terselesaikan.
Masalah listrik di Sapeken adalah bukti telanjang dari kegagalan struktural. Ketergantungan pada PLTS dengan kapasitas terbatas menjadikan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Pemadaman berhari-hari bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warga pada akses energi yang stabil.
Energi listrik bukan sekadar lampu yang menyala, melainkan fondasi produktivitas. Ketika listrik tidak stabil, aktivitas ekonomi lumpuh, layanan kesehatan terganggu, pendidikan terhambat. Fauzi–Imam gagal memahami bahwa pembangunan tanpa energi adalah omong kosong. Retorika pemerataan pembangunan runtuh di hadapan fakta pemadaman yang terus berulang.
Sektor kesehatan tak kalah memprihatinkan. Sarana prasarana terbatas, tenaga medis minim, akses transportasi laut penuh risiko. Warga kepulauan dipaksa menerima kenyataan bahwa sakit berarti berhadapan dengan keterbatasan sistemik. Apakah ini yang disebut pemerataan? Atau sekadar pembiaran yang dilegalkan oleh birokrasi?
Ironisnya, Sapeken bukan wilayah miskin potensi. Ia adalah sentra perikanan strategis, penghasil komoditas laut yang menopang ekonomi daerah. Bahkan, keberadaan migas di Pagarungan Besar menunjukkan nilai strategis wilayah ini. Namun, kekayaan itu tidak pernah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Sumber daya dikeruk, rakyat tetap hidup dalam keterbatasan.
Kondisi ini adalah bentuk eksploitasi tanpa keberpihakan. Pemerintah daerah menikmati kontribusi ekonomi kepulauan, tetapi menutup mata terhadap penderitaan warganya. Infrastruktur dasar tidak diperkuat, layanan publik tetap rapuh. Kepulauan hanya dijadikan mesin ekonomi, bukan ruang hidup yang layak.
Satu tahun memang singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah kebijakan. Sayangnya, arah yang terlihat justru kabur. Fauzi–Imam lebih sibuk membangun citra di daratan ketimbang menuntaskan problem nyata di kepulauan. Kepemimpinan yang tidak berani menembus akar persoalan hanyalah kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan visioner.
Narasi pemerataan pembangunan yang digembar-gemborkan hanyalah slogan kosong. Tanpa intervensi sistematis, tanpa keberanian politik, tanpa distribusi anggaran berbasis kebutuhan riil, kepulauan akan terus menjadi korban retorika. Retorika yang indah di atas kertas, tetapi hampa di lapangan.
Kepulauan membutuhkan kebijakan afirmatif, bukan janji manis. Mereka membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial. Jika satu tahun kepemimpinan saja sudah gagal menunjukkan arah, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada sisa periode yang tersisa?
Fauzi–Imam harus diingatkan kepemimpinan bukan soal pencitraan, melainkan keberanian menghadapi masalah mendasar. Jika kepulauan terus diperlakukan sebagai anak tiri, maka sejarah akan mencatat kepemimpinan ini sebagai periode retorika tanpa substansi. Kepulauan menunggu bukti, bukan janji. Dan sejauh ini, bukti itu masih nihil.
Oleh : Faisal Islami
(Aktivis Kepulauan Sumenep)
