Jakarta, 1 Desember 2024 – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, dan mengatasi kebocoran anggaran.
Kementerian baru ini akan dipimpin oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo dan CEO Arsari Group, menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perbaikan sistem perpajakan dan cukai.
“Kita akan memperbaiki sistem pajak dan cukai untuk menutup kebocoran-kebocoran anggaran,” ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Kementerian Penerimaan Negara akan memiliki wewenang untuk menangani berbagai aspek penerimaan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung program-program pemerintah ke depan.
Hashim juga mengatau bahwa Anggito Abimanyu yang sekarang adalah Wakil Menteri Keuangan akan ditunjuk Prabowo sebagai orang yang memimpin kementerian Penerimaan Negara nantinya. Penunjukan ini untuk menangani pajak, cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan.
“Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Perlindungan Negara yang baru,” imbuhnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo telah membentuk kementerian sebanyak 48, jika ditambah dengan 1 kementerian Pemerima Negara maka kabinet Prabowo berjumlah 49 atau kementerian.
(Red/R).
