Para Menteri Koordinator Minta Tambahan Anggaran untuk Tahun 2025

Foto : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat rapat dengan Banggar bersama menteri koordinator lainnya, (Doc. Inst. AHY).

Nataindonesia.com • Jakarta, 2 Desember 2024 – Tujuh Menteri Koordinator dari Kabinet Merah Putih mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Permintaan ini diajukan dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).

Ketujuh menteri koordinator yang hadir dalam rapat tersebut adalah:

1. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

2. Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

3. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Baca Juga:  Aktivis Tuding Dinsos Sumenep Permainkan Bantuan DBHCHT untuk Masyarakat

4. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

5. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan

6. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

7. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa Banggar DPR RI mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga.

“Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (02/12/2024).

Baca Juga:  Modus Masuk Surga, 41 Santriwati Hilang Keperawanan di NTB

Total permintaan tambahan anggaran dari ketujuh menteri koordinator tersebut mencapai Rp 5,18 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 273,1 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Baca Juga:  Cara Daftar CPNS-PPPK 2023 Lulusan SMA dan Cara Cek Formasi yang Dibuka

Permintaan ini disampaikan dalam rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta.

AHY menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk berbagai kebutuhan, termasuk renovasi kantor, penguatan manajemen, pembangunan command center, dan belanja pegawai.

“Kami memiliki sekitar 639 pegawai, baik PNS maupun non-PNS, yang bekerja di empat kedeputian dengan tugas yang sangat intensif,” ujar AHY di Senayan Jakarta, Senin (02/12/2024).

(Red/R).