Nataindonesia.com • Jakarta, 2 Desember 2024 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar kepada DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Yusril menyatakan bahwa anggaran saat ini sebesar Rp 9 miliar tidak mencukupi untuk menjalankan tugas kementeriannya selama satu tahun.
Yusril menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian di kementeriannya. “Sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, sementara masing-masing deputi memerlukan Rp 75 miliar,” ujar Yusril, Senin (02/12/2024).
Permintaan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kementerian dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk penegakan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Yusril berharap DPR RI dapat memahami dan menyetujui tambahan anggaran ini demi kelancaran operasional kementeriannya, bahkan ia sendiri pesimis anggaran 9 milliar saat ini di kementeriannya dapat memaksimalkan pekerjaan.
Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” imbuh Yusril.
Perlu diketahui bahwa Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju pada hari ini, Senin 02 Desember 2024.
(Red/R).
