Nataindonesia.com • Jakarta, 15 Januari 2025 – Saatnya Indonesia perlu segera mengadopsi kecerdasan buatan (AI) untuk memaksimalkan potensi ekonomi nasional yang ditawarkan oleh teknologi ini. Menurut studi Pricewaterhouse Coopers (PwC) tahun 2023, AI diperkirakan dapat berkontribusi hingga USD1 triliun atau sekitar Rp16 kuadriliun terhadap produk domestik bruto ASEAN pada tahun 2030.
Studi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat hingga USD366 miliar atau Rp5,8 kuadriliun, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 18,8 persen. Angka ini jauh melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dengan AI, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan lima prioritas dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan nasional, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan. Dalam bidang layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan menggunakan AI untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan akurasi diagnosis.
“Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen rumah sakit,” katanya
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) telah mengembangkan model prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal (4P). Platform ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan.
Aplikasi SATUSEHAT Mobile yang dikembangkan oleh Kemenkes kini dapat digunakan oleh masyarakat dengan model 4P tersebut. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur bermanfaat seperti pemantauan perkembangan kehamilan, sertifikat digital untuk imunisasi rutin, serta pencatatan tinggi dan berat badan untuk memantau pertumbuhan anak. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengecekan rekam medis, data dokter, dan rumah sakit yang diperlukan oleh masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menyatakan bahwa AI merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi. Beberapa lembaga pemerintah telah menggunakan pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional.
Menteri Meutya mengumumkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai layanan terintegrasi antar kementerian. Hal ini akan menghilangkan tumpang tindih layanan digital yang dikelola oleh instansi pusat maupun daerah.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah menggunakan AI untuk mengawasi konten negatif. Selain itu, AI digunakan dalam pendidikan talenta digital yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, dengan metode pembelajaran mandiri dan materi pelatihan daring yang memberikan fleksibilitas akses bagi peserta.
Di sektor transportasi, integrasi dan pengelolaan lalu lintas data berbasis AI juga diterapkan dalam pengembangan mobilitas kota pintar, yang melibatkan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Untuk smart city ini juga kami sudah bekerja sama dengan ITB, karena kami tahu ITB melakukan pemeringkatan dan juga analisa terhadap kota-kota yang sudah menjalankan pelayanan berbasis digital,” jelas Meutya.
Dalam upaya meningkatkan keamanan pangan, teknologi kecerdasan buatan (AI) dikembangkan untuk mengoptimalkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan pengelolaan lahan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, BUMN, dan kelompok tani telah bekerja sama untuk mengembangkan platform ini.
Teknologi AI digunakan untuk membuat prakiraan cuaca dan iklim serta proyeksi rantai pasok makanan dan logistik.
Meskipun dampak AI dirasakan di berbagai sektor, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) akan mendorong pemanfaatan AI di bidang pangan sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, dengan fokus pada program ketahanan gizi nasional.
Kemenkomdigi saat ini bertugas mempercepat transformasi digital sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan menjadikan Indonesia negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2034.
(Red/Bhr).
