Nataindonesia.com • Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran negara, kebijakan ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga pemerintah.
Meskipun memiliki tujuan yang baik, kebijakan ini telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan berbagai pihak.
Alasan dan Tujuan Pemangkasan Anggaran
Prabowo memangkas anggaran dengan alasan untuk mengalokasikan dana tersebut ke program-program yang dianggap lebih mendesak, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan sekolah. Presiden percaya bahwa dengan mengurangi anggaran yang dianggap tidak penting, dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak
Dampak Pemangkasan Anggaran
Meskipun memiliki tujuan yang baik, pemangkasan anggaran ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satu dampaknya adalah pengurangan alokasi anggaran untuk program-program penting seperti riset, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan perempuan dan anak.
Pengurangan alokasi anggaran ini berpotensi menghambat program-program tersebut dan menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor. Pengurangan dana riset dan pelatihan dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia dan mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini telah menerima kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari Komisi II DPR yang menilai bahwa pemangkasan anggaran ini tidak efektif dan dapat mengganggu kinerja. Selain itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menilai bahwa kebijakan ini cacat konstitusi karena hanya berdasarkan Inpres tanpa melalui proses diskusi bersama DPR.
Meskipun memiliki tujuan yang baik, pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan berbagai dampak negatif dan kontroversi, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak-dampak tersebut dan mencari solusi yang lebih efektif untuk menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
