Nataindonesia.com — Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surabaya Dhipa mendapat intimidasi dan kekerasan dari salah satu kubu yang mecalonkan ketua GMNI pada Kongres XXII Bandung 2025.
Korban menjelaskan kronologis intimidasi yang dialaminya selama proses berlangsungnya Kongres XXII GMNI di Bandung, yakni sudah bermula sejak 13 Juli 2025.
Pada saat itu, sambung Dhipa, oknum pengurus cabang berinisial ARA dan kelompoknya memaksanya untuk menandatangani surat rekomendasi pencalonan Muhammad Risyad Fahlefi sebagai Ketua Umum DPP GMNI.
“Tindakan pemaksaan tersebut dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang sah dan demokratis, serta disertai ancaman,” katanya.
“Saya memilih mengamankan surat tersebut demi menjaga integritas dan norma organisasi,” imbuhnya.
Tak sampai di situ. Menurut pernyataan Ketua Bidang Organisasi DPP GMNI, Bung Yoel, Tepat 16 Juli 2025, Dhipa kembali mengalami Intimidasi Fisik di lobi Hotel Golden Flower tempat kongres berlangsung. Dhipa kala itu mendapat perlakuan penarikan kerah baju dan dorongan fisik. “Tujuan pelaku sama, memaksa Dhipa menandatangani surat rekomendasi,” katanya.
Merespons konflik internal tersebut, DPP GMNI pada 18 Juli 2025, melalui Bung Yoel dan Sarinah Ica memfasilitasi mediasi untuk kedua belah pihak. Upaya pereda konflik itu dihadiri oleh Dhipa, Fito, dan Fajar. Alhasil mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa delegasi resmi Surabaya terdiri dari tiga nama tersebut, dengan penambahan delegasi dilakukan atas kesepakatan internal cabang.
Kendati demikian, kesepakatan hasil mediasi tidak mengubah sikap kubuh Risyad. Pasalnya, dalam forum terbuka di Gedung Merdeka, Fajar yang sebelumnya terlibat dalam mediasi justru melakukan pemukulan terhadap Ketua DPC GMNI Surabaya.
“Saya didorong hingga jatuh dan dipukuli karena mereka karena saya menolak tanda tangan rekomendasi,” ucap Dhipa.
Berdasar kejadian tersebut DPC GMNI Surabaya menyampaikan tiga sikap tuntutan kepada Ketum DPP GMNI terpilih Kongres XXII Bandung. Tuntutan yakni:
1. Mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan fisik terhadap kader GMNI.
2. Mendesak DPP GMNI terpilih menindak tegas pelaku kekerasan demi menjaga marwah organisasi.
3. Menegaskan bahwa seluruh langkah cabang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, kolektif-kolegial, dan antikekerasan.
Laporan: Mr.B
