Kelakuan Partai Islam, Muktamar PPP Berakhir Baku Hantam Serta Dualisme Kepemimpinan

Foto: Suasana Muktamar Ke-X PPP alami keributan, terjadi saling lempar kursi dan adu jotos antar pendukung calon ketua umum. (Dok. Istimewa)

Nataindonesia.com • Jakarta, 29 September 2025 — Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, berubah menjadi ajang pertarungan politik panas yang berujung pada kericuhan dan munculnya dualisme kepemimpinan. Dua tokoh, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 secara aklamasi.

Ketegangan memuncak saat Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyampaikan pidato pembukaan. Sorakan “Perubahan! Perubahan!” dari kubu oposisi memancing reaksi keras dari pendukung Mardiono yang membalas dengan teriakan “Lanjutkan!”. Adu mulut pun berubah menjadi aksi saling dorong, lempar air, hingga kursi beterbangan di tengah ballroom.

Situasi semakin tak terkendali ketika sesi jumpa pers berlangsung. Dua kubu kader saling berhadapan, bahkan sempat terjadi adu jotos sebelum akhirnya dilerai oleh petugas keamanan dan tokoh partai seperti Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang menyerukan perdamaian dengan lantunan shalawat.

Baca Juga:  H Zainal Arifin Resmi Dilantik Jadi Ketua DPRD Sumenep Periode 2024-2029

PPP, yang kini berstatus partai nonparlemen pasca Pemilu 2024, tengah mencari figur ketua umum baru untuk periode 2025–2030. Namun, perbedaan tajam antar faksi membuat proses muktamar menjadi ajang unjuk kekuatan dan emosi.

Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, mengimbau seluruh peserta muktamar untuk menahan diri dan menjunjung nilai-nilai Islam. “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.

Kronologi Kericuhan dan Perebutan Kursi Ketum

– Sabtu, 27 September 2025

Muktamar X PPP resmi dibuka. Ketegangan langsung terasa saat pidato pembukaan Mardiono tertunda akibat protes dari peserta yang menolak pencalonannya.

Baca Juga:  Agus Suparmanto dan Mardiono Saling Klaim Terpilih Ketum PPP 2025-2030

– Sidang Paripurna I  

Pimpinan sidang Amir Uskara menyatakan bahwa mayoritas peserta menyetujui pemilihan ketua umum secara aklamasi. Ia mengetuk palu dan mengumumkan Mardiono sebagai ketua umum.

– Kericuhan Meledak

 Aksi saling lempar kursi terjadi di ruang sidang. Beberapa kader mengalami luka di kepala dan bibir, dan dilarikan ke rumah sakit.

– Kubu Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Penentang Bergerak

DPW Jawa Tengah dan sejumlah DPC membantah klaim aklamasi Mardiono. Mereka menyebut sidang belum mencapai tahap pemilihan dan LPJ Mardiono bahkan ditolak dalam forum resmi.

– Minggu, 28 September 2025

Agus Suparmanto melakukan silaturahim dengan DPC dan DOW serta melakukan deklarasi sebagai Ketua Umum terpilih PPP.

Di lokasi terpisah, Agus Suparmanto menggelar tasyakuran dan menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi oleh mayoritas DPW dan DPC yang tetap melanjutkan sidang muktamar.

Dualisme Kepemimpinan: Mardiono vs Agus

Baca Juga:  Jubir AMIN Situbondo: Gagasan AMIN Paling Dirindukan Publik pada Debat Capres

– Muhammad Mardiono

Foto: Muhammad Mardiono Yang Mengklaim Dirinya Sebagai Ketua Umum terpilih pada Muktamar PPP X.

Klaim terpilih secara aklamasi dengan dukungan 80% peserta. Menyebut keputusan diambil demi menyelamatkan muktamar dari situasi darurat.

– Agus Suparmanto

Mantan Menteri Perdagangan ini didukung mayoritas DPW dan DPC. Menilai klaim Mardiono sebagai dinamika biasa, namun menegaskan proses pemilihannya sah dan sesuai AD/ART.

Pengamat dari Citra Institute menyebut konflik ini sebagai krisis internal serius yang mencerminkan lemahnya demokrasi dan manajemen konflik di tubuh PPP. Jika tidak segera diselesaikan, dualisme ini berpotensi memperburuk citra partai dan mengancam eksistensinya menjelang Pemilu 2029.

Muktamar X PPP yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi justru membuka babak baru konflik internal. Publik kini menanti sikap tegas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan keabsahan kepemimpinan partai berlambang Ka’bah ini.

(Red/Bhr).