Nataindonesia.com. Jakarta – Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Isma Yatun meminta restu dan dukungan Presiden Prabowo Subiantot untuk berangkat dalam pencalonan anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032.
Keinginan BPK RI untuk menjadi anggota UN BOA merupakan salah satu upaya agar Indonesia juga bisa terlibat dalam pemantau keuangan global. Dengan demikian, Indonesia juga bakal lebih leluasa lagi mengontrol keuangan Indonesia yang keluar ke berbagai negara.
Untuk saat ini, Isma Yatun mengungkapkan bahwa BPK di kancah internasional hanya sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors.
Sedangkan dalam rangka memperkuat peran Indonesia di dunia internasional, BPK minta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 di mana proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang.
“Kalau di 2026 kita masuk di UN BoA, kita bisa memeriksa 12 entitas yang ada di UN, kami punya milestone seperti itu,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat di Kantor BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Red/BRi)
