News  

IKA PMII Sumenep Imbau Aksi Mahasiswa Harus Kondusif, Aparat Tidak jadi Kompor

FOTO: Ketua IKA PMII Sumenep Hairullah.

Nataindonesia.com – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Sumenep menyerukan agar gelombang aksi mahasiswa terus berjalan dalam suasana kondusif, jauh dari anarkisme maupun provokasi yang merusak tujuan perjuangan.

Ketua IKA PMII Sumenep, Hairullah, akrab disapa Ilung, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus diwujudkan dengan cara bermartabat.

“Jaga kondusivitas, jangan anarkis. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik,” ujarnya, Sabtu (30/8).

Baca Juga:  Wijaya Travel Madura, Jasa Antar Jemput Nyaman, Aman dan Cepat

Menurut Ilung, gelombak demontrasi kerab ditunggangi oleh kepentingan orang-orang tidak bertanggung jawab. Alhasil, sambungnya, tujuan utama dari demontrasi tidak tercapai dan masalah tambah keruh.

“Yang kita khawatirkan itu, jadi kita juga harus jeli dan waspada, jangan sampai gampang diprovokasi yang merugikan semua pihak,” katanya.

Ia juga mengingatkan partai politik agar tidak memperkeruh keadaan dengan langkah atau pernyataan yang berpotensi memicu kemarahan publik.

Baca Juga:  Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates Bisa Lemahkan Kemandirian Penelitian Kesehatan Indonesia

“Silakan koordinasi dengan DPP masing-masing untuk bersama-sama menjaga situasi. Jangan justru menyulut emosi masyarakat, karena akibatnya akan sulit dibayangkan,” tegasnya.

Pesan serupa ditujukan kepada aparat keamanan. Hairullah meminta aparat tampil sebagai pengayom sekaligus mitra masyarakat. “Jadilah pengayom yang baik, jangan sampai masyarakat merasa ditekan,” tandasnya.

Lebih jauh, Hairullah menyinggung meninggalnya Affan Kurniawan, yang memantik gelombang solidaritas mahasiswa di berbagai daerah. Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi negara dalam memperkuat demokrasi.

Baca Juga:  Mahasiswa Penggugat Ambang Batas 20% Dipuji Anies Baswedan, Ada Apa? 

“Affan adalah martir demokrasi. Kematiannya harus dibayar dengan lahirnya keadaan negeri yang lebih kuat, stabil, dan berkeadilan. Para pejabat negara harus bijak menyikapi masalah ini, setiap kebijakan harus mampu meyakinkan rakyat bahwa masa depan bangsa akan lebih baik,” pungkasnya. (Bah/red)