Nataindonesia.com – Ainur Rahman, pemerhati kebijakan birokrasi menyuarakan kalender event 2025 Kabupaten Sumenep untuk dihentikan. Himbauan Presiden Prabowo Subianto tentang pengurangan anggaran kegiatan seremonial mesti diindahkan oleh seluruh pejabat di semua tingkatan.
Kabupaten Sumenep sejak dipimpin oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo setiap tahun menggelar berbagai event dan pelaksanaannya dikemas sepanjang tahun anggaran. Berbagai event telah terlaksana dengan sukses, mulai dari parade pelajar, musik, pameran kebudayaan, kuliner, musik hingga fashion.
Semua event tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan berbagai potensi ekonomis yang ada di Kabupaten Sumenep. Selain itu, event juga dimaksudkan untuk menarik wisatawan masuk ke Kabupaten Sumenep yang kaya akan alamnya.
Kendati demikian, menurut Ainur Rahman, Kalender Event belum bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Terutama dalam meningkatkan pendapatan dan peluang lapangan pekerjaan.
Bahkan kata Ainur, Kalender Event hanya kegiatan seremonial yang membutuhkan anggaran banyak. Sementara pemerintah pusat tengah menargetkan kinerja nasional untuk seefektif mungkin dan bisa mengalihkan anggaran untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Prabowo telah menyampaikan untuk tidak menggunakan anggaran hanya untuk kegiatan seremonial, kurangi kegiatan-kegiatan tidak jelas, kurangi kunker-kunker yang tidak efektif,” katanya, Sabtu 25 Januari 2025.
Ainur dalam wawancara dengan Nataindonesia.com menegaskan bahwa kini banyak program-program pemerintah yang mesti dievaluasi. Terutama kebijakan yang memakan anggaran banyak namun dampak bagi kesejahteraan masyarakat nihil.
Lebih-lebih, sambung Ainur, kini Sumenep juga tengah darurat masalah agraria. Banyak tanah masyarakat -terutama di pesisir pantai- yang status kepemilikannya abu-abu. Hak masyarakat atas tanahnya tengah dihadapkan dengan mafia tanah.
“Anggaran negara lagi defisit, jadi jangan sampai hanya membuat kegiatan terlihat mewah di permukaan, tapi tidak ada dampak apa-apa bagi warga,” tegasnya.
“Masyarakat Sumenep kini sebagian juga tengah berhadapan dengan mafia-mafia tanah yang sangat rakus, pemerintah sebagai pengayom mesti harus hadir sebagai penyelamat, jangan hanya jadi penonton dan pura-pura mengatasi,” pungkas Ainur. (Red/BRi)
