Natindonesia.com – Pasangan KH Ali Fikri – KH Unais Ali Hisyam (FINAL) menggagas pembentukan komite Anti korupsi untuk Kabupaten Sumenep. Keduanya menyatakan Kota Keris membutuhkan perubahan.
Gagasan tersebut disampaikan saat acara “Kiai Menjawab” sekaligus deklarasi dukungan dari Pemuda dan masyarakat umum warga Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura. Diselenggarakan oleh Generasi Sumenep Hijau (GHS), bertempat di Tabun Edu Culture Art, Desa Aeng Panas, pada Selasa 15 Oktober 2024.
Kiai Fikri menjelaskan, kini politik dan demokrasi transaksional telah menjadi fenomena umum di tengah masyarakat. Hal itu dinilai sebagai ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi dan kelangsungan pembangunan.
Kata Kiai Fikri, patut dicurigai para pemimpin yang berhasil menduduki jabatannya karena dukungan modal dari para “bohir” bakal cenderung untuk melakukan korupsi. Pasalnya, mereka memiliki konsekuensi politik untuk mengembalikan jasa para bohir tersebut.
“Mereka (para bohir) pasti meminta pengembalian hutang dan keuntungannya yang nilainya akan sangat besar,” kata Kiai Fikri.
Selain itu, jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan juga bakal sangat memungkinkan. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya korupsi dengan berbagai modus transaksi.
“Misal mau ingin menjadi kepada dinas A harus bayar sekian, rotasi jabatan harus bayar lagi dan seterusnya begitu. Jadi pola kepemimpinan bukan berdasar pencapaian prestasi namun berdasar transaksi kesepakatan, jadi pemimpin kita bakal sibuk balik modal sehingga tidak ada kesungguhan untuk membangun dan memajukan masyarakat,” urai Kiai Fikri.
Berdasar penjelasan di atas, kata Kiai Fikri, FINAL sebagai Pasangan calon bupati – calon wakil bupati (Cabup – Cawabup) Sumenep 2024 ingin membawa perubahan bagi Sumenep untuk lebih baik. Yakni dengan membentuk komite anti korupsi.
“Komite anti korupsi ini nanti kita bentuk sebagai pengawasan bagi para pejabat-pejabat kita, sekaligus sebagai pengawas keuangan daerah,” tegasnya.
Senada dengan Kiai Fikri, Kiai Unais menjelaskan, jika FINAL menang, pihaknya bakal menjadikan kepulauan sebagai agenda pembangunan berbasis prestasi. Yakni, setiap oknum pemerintah yang bertugas di kepulauan bakal mendapat kenaikan jabatan jika sudah terbukti berhasil memberikan perubahan dan kemajuan.
“Jadi pola kenaikan jabatan itu bukan transaksional, tapi berdasar prestasi, dengan begitu para pejabat kita ini akan benar-benar terukur kapasitasnya,” sambung Kiai Unais di tengah diskusi tanya jawab bersama masyarakat Pragaan. (ari/red)
