Pasca menerima SK tersebut, jajaran pengurus DPD Golkar Sumenep mulai menyiapkan agenda konsolidasi internal untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mempersiapkan target politik pada pemilihan legislatif mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep, Ra Navis, mengatakan pihaknya menargetkan perolehan empat kursi di DPRD Kabupaten Sumenep.

“Dengan diterimanya SK ini, kami akan segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat seluruh struktur partai. Target kami adalah meraih empat kursi di DPRD Kabupaten Sumenep,” kata Ra Navis.

Untuk mencapai target tersebut, Golkar Sumenep akan mengoptimalkan konsolidasi kader mulai dari tingkat Pimpinan Kecamatan hingga Pimpinan Desa. Penguatan komunikasi dengan masyarakat di berbagai wilayah Sumenep juga menjadi bagian dari agenda yang akan dijalankan.

Ra Navis menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh kader, pengurus, serta calon anggota legislatif. Karena itu, jajaran partai didorong untuk turun langsung ke masyarakat dan menyerap aspirasi yang berkembang.

“Kami ingin Partai Golkar semakin dekat dengan masyarakat. Semua kader harus bekerja dan memberikan kontribusi serta kiprah positif bagi pembangunan Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

Selain konsolidasi internal, DPD Golkar Sumenep akan melakukan evaluasi kekuatan organisasi di setiap daerah pemilihan (dapil). Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan potensi dan memperkuat strategi organisasi di masing-masing wilayah.

Ra Navis juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kader-kader muda potensial sebagai bagian dari regenerasi dan agenda politik partai.

Upaya tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, H. Ali Mufthi, agar kader muda mendapat ruang untuk berkontribusi dalam kerja-kerja politik dan organisasi di daerah.

Melalui penguatan struktur, konsolidasi kader, regenerasi, serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat, DPD Golkar Sumenep menempatkan target empat kursi DPRD sebagai salah satu agenda politik yang akan dikerjakan dalam periode mendatang. (Red/*)

Pada 22 Juni 2026, Pemkab Sumenep meluncurkan SIMANTRA, sistem pemetaan potensi ASN yang katanya objektif dan transparan. Rekomendasi penerapan manajemen talenta penuh pun sudah di tangan. Janjinya jelas: jabatan diberikan karena kemampuan, bukan kedekatan.

Lalu rotasi dan promosi berjalan. Ada pejabat tanpa latar belakang teknis mendadak duduk di bidang teknis, dan sebaliknya. Publik wajar bertanya: sistem merit ini bekerja, atau cuma istilah baru untuk keputusan lama?

Di atas kertas, langkah Sumenep sudah benar. Pada Desember 2025, ProASN memetakan 380 pejabat, terdiri atas 142 administrator dan 238 pengawas. Lewat Kotak 9, mereka yang berada di kotak 7, 8, dan 9 semestinya menjadi kandidat utama jabatan strategis. Prinsipnya sederhana: yang paling siap mendapat kesempatan terbesar, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan.

Tapi manajemen talenta tidak dibuktikan dengan sosialisasi dan aplikasi. Ia dibuktikan pada hasil akhir: siapa dipromosikan, ke jabatan apa, atas dasar apa. Kalau hasil pemetaan tidak mengikat keputusan, sistem merit hanya jadi pajangan dan SIMANTRA hanya etalase digital.

Karena itu Pemkab perlu membuka:
– standar kompetensi jabatan target
– posisi kandidat dalam peta talenta
– rekam kinerja dan hasil asesmen
– pertimbangan komite talenta dalam rencana suksesi.

Pemkab juga perlu menjelaskan jabatan mana yang diisi lewat manajemen talenta dan mana lewat seleksi terbuka, karena keduanya tampak berjalan berdampingan di masa transisi. Itu tidak otomatis keliru, tetapi harus terang dasarnya.

Mempertanyakan anomali ini bukan menuduh, melainkan menguji janji meritokrasi yang diumumkan pemerintah daerah sendiri. Jika sistemnya objektif, data adalah jawaban terkuat. Jika sulit dijelaskan, yang dipertaruhkan bukan satu-dua jabatan, tetapi kepercayaan ASN dan masyarakat pada reformasi birokrasi Sumenep.

Manajemen talenta harus menemukan orang terbaik untuk jabatan yang tepat, bukan membenarkan pilihan yang sudah ditentukan.

Memasuki posisi tersebut, Mufti menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dengan mengedepankan pelayanan yang transparan, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pengelolaan sampah dan limbah B3 bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik.

“Ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan berupaya memberikan pelayanan secara profesional, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mufti Kholid, Jumat (25/9/2026).

Ia menilai, pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial. Persoalan lingkungan membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait.

Kesadaran bersama juga dinilai menjadi bagian penting agar pengelolaan sampah dan limbah dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Karena itu, Mufti menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang terukur, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui amanah barunya, ia berharap kinerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kabupaten Sumenep dapat semakin diperkuat, sekaligus mendorong hadirnya pelayanan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana tugas ini dapat dilaksanakan dengan benar, profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan,” tegasnya. (*)

Dua persoalan tersebut disampaikan KNPI saat bertemu Kapolresta Sumenep dalam agenda silaturahmi di Kantor DPD KNPI Sumenep, Jalan Dr. Cipto Nomor 19, Kolor, Sumenep, Selasa, 22 September 2026.

KNPI menilai penanganan berbagai persoalan di daerah membutuhkan kesamaan cara pandang antarinstansi. Penegakan aturan, kata mereka, perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Ketua DPD KNPI Sumenep Khairul Umam mengatakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak dapat diselesaikan secara parsial.

“Kalau persoalan yang dihadapi masyarakat adalah persoalan bersama, maka cara kita melihat dan menyelesaikannya juga harus memiliki arah yang sama,” ujar Khairul Umam.

Dalam pertemuan itu, Umam menyoroti aktivitas galian C yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan jika tidak dikendalikan. Dampaknya tidak hanya menyangkut perubahan bentang alam, tetapi juga penggunaan lahan, kondisi jalan, debu, sedimentasi dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi.

Umam juga mendorong adanya pengawasan dan penataan yang jelas terhadap aktivitas tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum dinilai perlu dilakukan secara konsisten.

“Kita harus memiliki sikap yang sama bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Kalau hari ini kita membiarkan lingkungan rusak, maka biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di masa depan akan jauh lebih besar,” katanya.

Selain lingkungan, KNPI membahas persoalan peredaran rokok ilegal. Organisasi tersebut mendukung pemberantasan rokok ilegal, tetapi meminta langkah penertiban tidak berdampak pada petani tembakau.

Menurut Umam, petani sebagai penghasil bahan baku harus dibedakan dengan pelaku produksi maupun peredaran rokok ilegal.

“Kita harus membedakan antara petani tembakau dengan aktivitas produksi dan peredaran rokok ilegal. Jangan sampai semangat pemberantasan rokok ilegal justru membuat petani tembakau menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar penanganan rokok ilegal melihat persoalan dari hulu hingga hilir. Aspek petani, pekerja, pelaku usaha yang menjalankan aturan, penerimaan negara dan penegakan hukum perlu diperhitungkan secara bersamaan.

Menurut KNPI, pendekatan tersebut penting agar pemberantasan pelanggaran hukum tidak menimbulkan persoalan baru bagi kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam pelanggaran.

Pertemuan dengan Kapolresta juga menjadi bagian dari upaya KNPI membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan di Sumenep.

KNPI menegaskan organisasi tersebut tidak bermaksud mengambil kewenangan pemerintah ataupun kepolisian. Mereka ingin menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong adanya kesamaan sikap dalam menghadapi persoalan daerah.

“Kami berharap seluruh pimpinan daerah memiliki satu kesepahaman: terhadap kerusakan lingkungan kita harus tegas, terhadap pelanggaran hukum kita harus konsisten, tetapi terhadap kepentingan masyarakat kita juga harus sensitif,” katanya.

KNPI berharap koordinasi antarlembaga tidak berhenti pada komunikasi, tetapi berlanjut pada langkah yang terukur dalam menjaga lingkungan, menegakkan hukum dan melindungi ekonomi masyarakat.

“Kita ingin Sumenep dibangun dengan visi yang sama. Lingkungan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, ekonomi masyarakat harus dilindungi, dan setiap institusi harus bergerak dalam satu kepentingan: kepentingan masyarakat dan masa depan Sumenep,” ujarnya. (*)

Judul: Teori Belajar dan Pembelajaran

Penulis: Teguh Triwiyanto

Seri: Seri Kuliah Ringkas (SKR)

Tebal: 161 halaman

Peresensi: Muhamad Agung Hidayat Ali

Editor : Redaktur Nataindonesia.com

Pendidikan tidak pernah berhenti pada persoalan menyampaikan pengetahuan. Di dalamnya terdapat proses yang jauh lebih kompleks: bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, membentuk pemahaman, mengembangkan keterampilan, membangun sikap, serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Karena itu, memahami bagaimana manusia belajar menjadi salah satu fondasi penting bagi seorang pendidik. Buku Teori Belajar dan Pembelajaran karya Teguh Triwiyanto hadir untuk memberikan pemahaman tersebut dalam format yang relatif ringkas, tetapi mencakup beragam teori dan praktik pembelajaran.

Sebagai bagian dari Seri Kuliah Ringkas (SKR), buku ini disusun dengan karakter yang sistematis. Setiap bab dilengkapi dengan uraian materi, relevansi, tujuan pembelajaran, rangkuman, serta soal evaluasi. Struktur semacam ini membuat buku tidak hanya berfungsi sebagai bahan bacaan, tetapi juga dapat digunakan sebagai pendamping belajar secara mandiri.

Dari hakikat belajar hingga teori pembelajaran

Pembahasan diawali dengan persoalan mendasar mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Keduanya memiliki hubungan erat, tetapi bukan konsep yang sepenuhnya sama.

Belajar merupakan proses perubahan pada diri individu sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi agar proses belajar tersebut berlangsung secara optimal.

Pembedaan ini penting karena pembelajaran tidak semata-mata dapat dipahami sebagai aktivitas guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Di dalamnya terdapat tujuan, materi, metode, media, evaluasi, serta lingkungan yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan.

Buku kemudian membawa pembaca memasuki berbagai teori belajar, mulai dari behaviorisme, kognitivisme, Gestalt, humanistik, konstruktivisme, hingga teori kognitif sosial. Pembahasan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana pandangan terhadap proses belajar berkembang dari waktu ke waktu.

Teori behavioristik, misalnya, melihat perubahan perilaku sebagai bagian penting dari proses belajar melalui hubungan stimulus dan respons. Sementara pendekatan kognitif memberikan perhatian lebih besar terhadap proses mental, persepsi, dan bagaimana seseorang mengorganisasi pengetahuan.

Di sisi lain, pendekatan humanistik menempatkan peserta didik sebagai manusia yang memiliki kebutuhan, potensi, dan pengalaman personal. Sementara konstruktivisme melihat pengetahuan bukan sekadar sesuatu yang dipindahkan dari guru kepada siswa, melainkan dibangun secara aktif melalui pengalaman dan interaksi.

Keragaman perspektif tersebut membantu pembaca memahami bahwa tidak ada satu cara sederhana untuk menjelaskan bagaimana manusia belajar.

Ketika teori memasuki ruang kelas

Kekuatan lain buku ini terletak pada pembahasan mengenai model pembelajaran. Pembaca diperkenalkan dengan berbagai pendekatan, antara lain Project-Based Learning, Problem-Based Learning, dan Discovery Learning.

Pembahasan mengenai gaya belajar dan pengolahan informasi juga cukup luas. Buku mengulas sejumlah model, seperti Experiential Learning dari Kolb, VARK, Gregorc, Felder-Silverman, Dunn & Dunn, hingga model dominasi otak Hermann.

Keragaman tersebut memberikan gambaran kepada pendidik bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beragam. Namun, bagian ini juga menjadi salah satu area yang sebaiknya dibaca secara kritis. Beberapa model gaya belajar yang populer dalam pendidikan memiliki perdebatan tersendiri mengenai dasar empiris dan penerapannya. Karena buku ini dirancang sebagai seri kuliah ringkas, pembahasan yang tersedia belum selalu memungkinkan pembaca memasuki perdebatan tersebut secara mendalam.

Dengan demikian, buku ini lebih tepat ditempatkan sebagai pintu masuk untuk memahami berbagai konsep pembelajaran, bukan sebagai satu-satunya sumber untuk mengkaji setiap teori secara mendalam.

Pendekatan, strategi, teknik, dan motivasi

Hal menarik lainnya adalah usaha penulis membedakan istilah yang sering digunakan secara tumpang tindih dalam praktik pendidikan, seperti pendekatan, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran.

Pendekatan berkaitan dengan sudut pandang atau orientasi dasar dalam pembelajaran. Strategi merupakan rancangan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sementara teknik dan taktik lebih dekat dengan cara spesifik yang digunakan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran.

Pembedaan semacam ini penting karena penggunaan istilah pedagogis yang tidak tepat dapat menyebabkan kekaburan ketika sebuah metode hendak diterapkan di ruang kelas.

Buku juga memberikan perhatian terhadap motivasi belajar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dibahas sebagai faktor yang dapat memengaruhi keterlibatan peserta didik dalam proses belajar.

Pada titik ini, pembahasan menjadi relevan dengan persoalan pendidikan sehari-hari. Kemampuan akademik seseorang tidak selalu otomatis menghasilkan proses belajar yang baik. Lingkungan, kejenuhan, kesulitan materi, pengalaman belajar, serta dorongan dari dalam maupun luar diri dapat memengaruhi keterlibatan peserta didik.

Dari perencanaan hingga evaluasi

Teori pembelajaran kemudian diterjemahkan ke dalam aspek yang lebih praktis melalui pembahasan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran ditempatkan sebagai peta jalan bagi pendidik dalam menentukan tujuan, materi, metode, media, hingga alokasi waktu. Sementara pelaksanaan pembelajaran menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik melalui suasana belajar yang dialogis, demokratis, dan mendidik.

Evaluasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan memberikan nilai kepada siswa. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen refleksi bagi pendidik untuk melihat apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan benar-benar mencapai tujuan.

Perspektif ini penting karena keberhasilan pembelajaran tidak semestinya hanya dibebankan kepada peserta didik. Guru dan sistem pembelajaran juga perlu terus mengevaluasi dirinya.

Guru profesional dan perbandingan pendidikan

Salah satu bagian yang cukup menarik terdapat pada pembahasan mengenai profesionalisme guru. Buku menguraikan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang menjadi bagian penting dari kapasitas seorang pendidik.

Pembahasan kemudian diperluas melalui perbandingan sistem pendidikan di beberapa negara, termasuk Finlandia, Singapura, Cina, dan Indonesia.

Perbandingan internasional tersebut memberikan kesempatan kepada pembaca untuk melihat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh bagaimana profesi guru ditempatkan, dikembangkan, dan didukung dalam suatu sistem pendidikan.

Namun, pembaca tetap perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan dari perbandingan antarnegara. Setiap sistem pendidikan lahir dari konteks sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan kebijakan yang berbeda. Karena itu, keberhasilan suatu pendekatan di satu negara tidak selalu dapat dipindahkan begitu saja ke negara lain.

Ringkas, sistematis, tetapi tetap membutuhkan bacaan pendamping

Sebagai buku dalam seri kuliah ringkas, Teori Belajar dan Pembelajaran memiliki keunggulan pada struktur dan keluasan cakupan. Pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai perjalanan teori belajar dari perspektif klasik hingga pembelajaran pada era digital.

Pembahasan mengenai konektivisme dan distance learning juga menunjukkan upaya penulis menghubungkan teori pembelajaran dengan perkembangan teknologi informasi.

Namun, karakter ringkas tersebut sekaligus menjadi keterbatasan. Beberapa teori besar hanya dapat dibahas pada tingkat pengantar sehingga pembaca yang membutuhkan pemahaman akademis lebih mendalam tetap memerlukan literatur tambahan.

Dari sisi penyajian, penambahan diagram atau visualisasi proses pada beberapa model pembelajaran juga dapat membuat materi yang cukup konseptual menjadi lebih mudah dipahami.

Dengan demikian, buku ini paling tepat diposisikan sebagai peta awal bagi mahasiswa kependidikan, calon guru, maupun pendidik yang ingin menata kembali pemahamannya mengenai teori dan praktik pembelajaran.

Membaca pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia

Pada akhirnya, nilai penting buku ini bukan hanya terletak pada banyaknya teori yang diperkenalkan, tetapi pada usaha memperlihatkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang melibatkan manusia secara utuh.

Belajar bukan sekadar perubahan skor ujian. Di dalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan, motivasi, pengalaman, lingkungan, relasi sosial, serta pembentukan karakter.

Karena itu, memahami teori belajar bukan pekerjaan yang berhenti pada menghafalkan nama tokoh seperti Skinner, Piaget, Vygotsky, Bandura, Maslow, Rogers, atau tokoh-tokoh lainnya. Teori tersebut baru memiliki arti ketika mampu membantu pendidik membaca kebutuhan peserta didik dan merancang pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Dalam konteks tersebut, Teori Belajar dan Pembelajaran karya Teguh Triwiyanto menawarkan sebuah pintu masuk yang cukup luas. Ia tidak dimaksudkan untuk menggantikan literatur khusus mengenai setiap teori, tetapi memberikan peta awal agar pembaca mengetahui medan yang akan dimasukinya.

Bagi mahasiswa kependidikan dan pendidik yang membutuhkan referensi pengantar yang sistematis, buku ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan untuk membangun fondasi pemahaman sebelum bergerak menuju kajian yang lebih mendalam.

Festival yang menjadi bagian dari kalender event Sumenep tersebut dibuka Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim dan dijadwalkan berlangsung selama 10 malam, hingga 30 September 2026.

Pembukaan festival dihadiri jajaran Forkopimda Sumenep, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Ganding, ulama, tokoh masyarakat, MWC NU Ganding, serta ribuan warga.

Mengusung tema “Dari Tani Untuk Masa Depan, Ganding Maju, Sumenep Sejahtera”, Festival Tani Ganding menghadirkan berbagai kegiatan yang mengangkat potensi pertanian, seni budaya, UMKM, industri tembakau, keagamaan, hingga wahana permainan dan hiburan masyarakat.

Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengatakan Festival Tani Ganding berpotensi menjadi percontohan bagi penyelenggaraan kegiatan serupa di kecamatan lain.

“Kegiatan Festival Tani Ganding 2026 bisa menjadi pilot project untuk kegiatan event kecamatan-kecamatan yang lain di Sumenep,” kata Imam saat memberikan sambutan.

Menurut dia, festival tersebut tidak sekadar menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengangkat sektor pertanian sekaligus mendorong generasi muda agar tertarik menekuni sektor tersebut.

“Selain mengangkat pertanian di Ganding, kegiatan ini juga menjadi pemicu semangat bagi kawula muda untuk tidak mengesampingkan sektor pertanian,” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan generasi muda diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat kecamatan.

Imam juga menyebut kegiatan tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk pelaku UMKM di Ganding dan wilayah sekitarnya.

“Festival ini juga dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan UMKM di Ganding dan sekitarnya,” katanya.

Sementara itu, Camat Ganding H Abdul Khalid mengatakan Festival Tani Ganding dirancang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Festival tersebut, kata dia, menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi pertanian, produk UMKM, seni budaya, serta berbagai potensi ekonomi masyarakat Ganding.

“Festival Tani Ganding kami konsep sebagai ruang bersama untuk memperkenalkan potensi kecamatan, sekaligus memberikan kesempatan masyarakat mempromosikan produk unggulannya,” kata Khalid.

Ia mengatakan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kelompok tani, pelaku UMKM, pelaku seni, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan festival.

Ketua Panitia Festival Tani Ganding Helman JR mengatakan seluruh rangkaian kegiatan disiapkan untuk mengangkat sekaligus menggerakkan berbagai potensi lokal.

“Kami ingin Festival Tani Ganding menjadi ruang bersama untuk mengenalkan potensi pertanian, UMKM, seni budaya, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ketua IKAPMII Ganding itu mengatakan festival juga menjadi momentum untuk mempertemukan masyarakat dengan berbagai produk lokal melalui pameran dan kegiatan yang berlangsung selama 10 hari.

“Harapannya, masyarakat tidak hanya datang menikmati kegiatan, tetapi juga ikut berpartisipasi, membeli produk lokal, dan mendukung pelaku usaha di Ganding,” katanya.

Pada malam pembukaan, Festival Tani Ganding dimeriahkan Musik Tong Tong Raden Agung, Tari Muang Sangkal dari SDN Bataal Barat, serta pertunjukan Teater Sanggar Malar dari PP Mahasinul Akhlaq. (*)

Sebab kalau benar itu gagasan lama, pertanyaannya sederhana, Selama tiga periode di DPRD Sumenep dan dua periode di DPRD Jawa Timur, apa yang benar-benar sudah diperjuangkan sampai gagasan itu menjadi nyata?

Jangan sampai politik hanya pandai merawat narasi, tetapi miskin jejak hasil.

Hari ini ketika isu Sumenep Kepulauan kembali ramai, tiba-tiba para pemilik “gagasan lama” bermunculan membawa klaim bahwa merekalah yang sejak dulu memperjuangkannya.

Kalau memang perjuangan itu sudah lama, mana hasil perjuangannya?

Masyarakat kepulauan tidak hidup dari nostalgia politik. Mereka tidak makan dari cerita bahwa seorang politisi “sudah menggagas sejak dulu.”

Mereka butuh transportasi yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, listrik, infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan yang benar-benar sampai ke pulau-pulau.

Jadi jangan buru-buru menjual kata “percepatan pembangunan” sebelum publik melihat apa yang sudah dipercepat.

Sebab rakyat berhak bertanya,
Ini benar-benar perjuangan untuk kepulauan, atau sekadar kesempatan untuk menghidupkan kembali nama lama dalam panggung politik yang baru?

Malik Effendi boleh mengatakan ini bukan sekadar persoalan status. Kami juga sepakat.
Justru karena bukan sekadar persoalan status, maka publik berhak menagih lebih dari sekadar pernyataan dukungan.

Kalau memang dulu memperjuangkan, tunjukkan jejaknya, Kalau memang sekarang mendukung, tunjukkan langkahnya, Kalau memang untuk rakyat kepulauan, jangan hanya hadir ketika isu sedang ramai.

Karena masyarakat tidak membutuhkan politisi yang paling cepat mengaku sebagai pencetus.

Masyarakat membutuhkan pemimpin yang paling nyata membuktikan perjuangannya.

Jangan sampai “Kabupaten Kepulauan” hanya menjadi pulau baru tempat para politisi menambatkan kembali perahu kepentingannya, jangan sampai Sumenep Kepulauan cuma dijadikan panggung baru untuk memainkan lakon lama dan jangan sampai pulau-pulau masyarakat hanya dijadikan latar belakang untuk memperbesar panggung politik seseorang.

Ingat, rakyat tidak sedang mencari siapa yang paling pintar mengaku sebagai pencetus melainkan siapa yang berani bertanggung jawab atas perjuangannya dalam kurun waktu yang tidak lama.

Sebab, pada akhirnya, GAGASAN TANPA JEJAK ADALAH NARASI, DUKUNGAN TANPA LANGKAH ADALAH SEREMONI, DAN POLITIK TANPA BUKTI HANYALAH PANGGUNG UNTUK BERTEPUK TANGAN SENDIRI.

Rakyat sudah terlalu lama menunggu pembangunan. Jangan suruh mereka menunggu lagi hanya untuk sebuah narasi politik. (*)

Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.576,2 triliun.
Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 3,73 persen dibandingkan triwulan I-2026 (quarter-to-quarter/q-to-q).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi secara triwulanan, yakni sebesar 12,26 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II-2026, yaitu sebesar 15,08 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,81 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah kembali menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 15,97 persen secara tahunan.
Secara kumulatif, perekonomian Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan semester I-2025.

Pada periode tersebut, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, yakni sebesar 11,83 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh paling tinggi dengan capaian 18,62 persen dibandingkan semester I-2025.

Secara spasial, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 dengan kontribusi sebesar 56,47 persen.
Kelompok provinsi di Pulau Jawa juga mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen secara tahunan pada triwulan II-2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 berlangsung baik secara triwulanan maupun tahunan, dengan sektor produksi dan komponen pengeluaran yang mencatat pertumbuhan berbeda pada masing-masing periode pengukuran. (*)

Wacana penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sumenep 2027 patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mengikuti perkembangan teknologi dan memperbaiki tata kelola demokrasi di tingkat desa.

Namun, Lakpesdam NU Sumenep berpandangan bahwa e-voting tidak boleh ditempatkan sebagai satu-satunya solusi untuk memperbaiki kualitas Pilkades. Sebelum berbicara terlalu jauh tentang teknologi pemungutan suara, pemerintah perlu memastikan bahwa kualitas keseluruhan sistem pemilihan sudah benar-benar dibenahi.

SDM Harus Menjadi Perhatian Utama

Teknologi secanggih apa pun tidak akan otomatis menghasilkan demokrasi yang berkualitas apabila sumber daya manusia yang menjalankannya belum siap.

Karena itu, peningkatan kapasitas panitia, aparatur desa, pengawas, serta masyarakat pemilih harus menjadi bagian penting sebelum e-voting diterapkan. Masyarakat harus memahami cara kerja sistem, mekanisme pengawasan, keamanan data, hingga prosedur apabila terjadi persoalan dalam proses pemungutan suara.

Jangan sampai teknologinya modern, tetapi literasi demokrasinya masih tertinggal.

Tujuan Akhir Pilkades Adalah Melahirkan Pemimpin Desa Berkualitas

Kita perlu mengingat kembali bahwa substansi Pilkades bukan sekadar bagaimana suara dihitung dengan cepat dan efisien.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah sistem Pilkades mampu menghasilkan kepala desa yang berkualitas, berintegritas, kompeten, dan benar-benar mampu membangun desanya?

Jika e-voting hanya membuat proses pencoblosan menjadi digital, tetapi kualitas kandidat dan proses seleksinya tidak diperbaiki, maka perubahan tersebut belum menyentuh persoalan utama demokrasi desa.

Portofolio Calon Kepala Desa Harus Menjadi Prioritas

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah portofolio calon kepala desa.

Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai mengenai rekam jejak, pengalaman, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, pengalaman sosial, serta gagasan pembangunan masing-masing calon.

Pemilih jangan hanya disodori foto dan nama calon di surat suara digital. Mereka harus mendapatkan informasi yang cukup agar dapat memilih berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, bukan semata-mata popularitas, hubungan kekerabatan, tekanan sosial, atau kekuatan finansial.

Integritas: Apa Alat Ukurnya?

Hal lain yang tidak kalah penting adalah persoalan integritas calon kepala desa.

Kita sering mengatakan bahwa kepala desa harus berintegritas. Tetapi pertanyaannya: apa alat ukurnya?

Apakah pernah ada mekanisme yang serius untuk menilai rekam jejak calon? Bagaimana dengan kepatuhan terhadap hukum, pengelolaan keuangan, konflik kepentingan, komitmen terhadap pelayanan publik, serta rekam jejak sosial dan kepemimpinannya?

Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan kampanye. Harus ada indikator yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E-Voting Bukan Tujuan Akhir

Lakpesdam NU Sumenep berpandangan bahwa e-voting hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir.

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan kecepatan proses pemungutan suara. Tetapi teknologi tidak otomatis memperbaiki kualitas demokrasi apabila persoalan mendasar seperti politik uang, politik kekerabatan, rendahnya literasi politik, kualitas calon, dan lemahnya pendidikan pemilih tidak dibenahi.

Karena itu, jika Pemerintah Kabupaten Sumenep serius ingin menghadirkan Pilkades 2027 yang berkualitas, maka pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh: mulai dari kualitas SDM, pendidikan pemilih, transparansi informasi calon, standar integritas, pengawasan, pencegahan politik uang, hingga mekanisme evaluasi pascapemilihan.

Jangan hanya mengubah cara rakyat memberikan suara. Perbaiki juga cara kita menyiapkan calon pemimpin yang akan menerima suara tersebut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Pilkades bukan semata-mata apakah pemilih menggunakan kertas atau layar digital.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah demokrasi desa mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, kompeten, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Penulis adalah Ketua Lakpesdam NU Sumenep*

GMNI Sumenep menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam karena perubahan nama daerah bukan sekadar persoalan identitas, tetapi juga memiliki konsekuensi administratif, anggaran, historis, dan sosial bagi masyarakat.

Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, mengatakan pihaknya menghargai jika gagasan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas karakter Sumenep sebagai daerah kepulauan. Namun, menurut dia, pemerintah perlu memastikan perubahan nama benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat.

“Kami menghargai niat baik jika memang tujuannya untuk menegaskan identitas dan potensi kepulauan kita yang luar biasa. Namun, mengubah nama daerah bukan perkara sederhana. Ada konsekuensi logis berupa biaya administrasi yang besar, mulai dari perubahan dokumen kependudukan, kop surat instansi, hingga identitas pemerintahan lainnya,” kata Roni Ardiyanto, Rabu, 12 Agustus 2026.

Roni berpandangan, pemerintah seharusnya lebih dahulu menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Persoalan tersebut antara lain infrastruktur dasar, akses kesehatan, pendidikan, hingga transportasi.

Dia menilai anggaran dan energi pemerintah daerah semestinya lebih diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

“Apakah perubahan nama ini sepadan dan menjadi prioritas di tengah berbagai tantangan nyata yang masih dihadapi masyarakat?” ujarnya.

Selain persoalan prioritas pembangunan, ia meminta setiap rencana perubahan nama daerah didukung kajian akademis, historis, dan sosiologis yang komprehensif.

Menurut Roni, Sumenep memiliki sejarah dan identitas kultural yang panjang. Karena itu, perubahan nama tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan akar sejarah serta dampaknya terhadap identitas masyarakat.

Selain itu, Roni juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang bermakna sebelum mengambil keputusan.

Menurutnya, wacana perubahan nama daerah tidak semestinya hanya dibahas di kalangan pemerintah atau elite politik. Pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, sejarawan, budayawan, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat secara luas, terutama warga kepulauan.

“Wacana sebesar ini tidak boleh menjadi keinginan sepihak. Harus ada ruang dialog dan public hearing yang transparan dan inklusif. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan,” katanya.

Lebih lanjut ia juga menyoroti aspek anggaran. Jika wacana tersebut tetap dilanjutkan, pemerintah diminta membuka secara transparan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam seluruh proses perubahan nama.

“Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan dan untuk apa anggaran tersebut digunakan,” ujar Roni.

Ia mengingatkan agar wacana Kabupaten Sumenep Kepulauan tidak berhenti sebagai simbol atau sekadar menjadi isu politik.

“Jangan sampai gagasan ‘Sumenep Kepulauan’ sekadar menjadi sensasi politik atau pengalihan isu dari pekerjaan besar pemerintahan yang belum terselesaikan. Identitas kepulauan tidak terbangun hanya dengan menambahkan kata ‘Kepulauan’ pada nama kabupaten, tapi melalui kebijakan yang berpihak, afirmasi anggaran, dan pembangunan nyata yang dirasakan langsung masyarakat kepulauan,” tegasnya.

Ia menyatakan, GMNI Sumenep berkomitmen mengawal perkembangan wacana tersebut dan meminta setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. (*)