Pernyataan itu disampaikan Kusmayanti saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Sumenep di Kafe Tanean, Kabupaten Sumenep, Kamis (9/7/2026).

Menurut Kusmayanti, standar SPPG tidak hanya berkaitan dengan kelayakan bangunan, tetapi juga mencakup sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Aspek tersebut meliputi pengelolaan limbah, penggunaan bahan baku, hingga higienitas dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, keberadaan chef dinilai sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pengolahan hingga penyajian makanan dilakukan sesuai standar keamanan pangan dan kualitas gizi.

“Kami wajibkan chef dan sertifikasi halal bagi semua SPPG. Itu merupakan bagian dari instruksi kami. Hanya saja, terkadang masih ada mitra yang belum mengindahkan aturan tersebut,” tegas Kusmayanti.

Senada dengan itu, Kepala BGN, S. Nanik Deyang, dalam konferensi pers beberapa pekan lalu juga menegaskan bahwa setiap juru masak di SPPG harus memiliki sertifikasi kompetensi.

“Kami juga menginstruksikan yayasan untuk menyediakan pendamping chef,” ujar Nanik. (Red/*)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam podcast Denny Sumargo yang tayang pada 2 Juli 2026. Menurutnya, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Hal itu sudah disepakati dalam rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto,” kata Purbaya.»

Purbaya menjelaskan, wacana pembubaran muncul karena masih adanya berbagai praktik yang dinilai merugikan negara. Salah satu yang menjadi sorotan ialah dugaan praktik under-invoicing dalam kegiatan ekspor.

Isu tersebut sebelumnya juga beberapa kali disampaikan oleh sejumlah pengamat ekonomi. Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan turut menyoroti potensi kebocoran penerimaan negara akibat praktik tersebut.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mengekspor barang ke perusahaan afiliasinya di Singapura dengan nilai yang lebih rendah dari harga sebenarnya (under-invoicing). Selanjutnya, perusahaan afiliasi tersebut menjual kembali barang kepada pembeli akhir dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih keuntungan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan di Indonesia sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih memberikan kesempatan kepada jajaran Bea dan Cukai untuk melakukan pembenahan.

“Kata Presiden, jika memang tidak bisa berbenah, ya akan dibubarkan dan diganti dengan lembaga lain,” tegas Purbaya.

Kendati demikian, hingga berita ini dinaikkan, kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum memberikan pernyataan apapun mengenai isu tersebut. (Red/*)

Gerakan mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pilar moral bangsa. Di tengah kebuntuan politik dan melemahnya fungsi kontrol berbagai lembaga negara, mahasiswa selalu hadir sebagai suara yang mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, independensi gerakan mahasiswa menghadapi ujian yang tidak ringan.

Hari ini muncul fenomena ketika sebagian organisasi mahasiswa dinilai memiliki kedekatan yang terlalu erat dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan tersebut tidak selalu salah, sebab dialog antara mahasiswa dan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kedekatan itu mengikis daya kritis, sehingga mahasiswa lebih sibuk membela kebijakan daripada menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat.

Di sisi lain, tidak sedikit gerakan mahasiswa yang sengaja dibenturkan oleh kepentingan politik. Polarisasi diciptakan agar mahasiswa saling berhadapan, sementara substansi persoalan bangsa justru terlupakan. Akibatnya, energi gerakan habis untuk konflik internal, bukan memperjuangkan kepentingan publik.

Padahal, sejarah mencatat bahwa kekuatan mahasiswa lahir dari independensinya. Mahasiswa dihormati bukan karena kedekatannya dengan penguasa atau oposisi, melainkan karena keberaniannya berdiri di atas kepentingan rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja semakin sempit, pendidikan semakin mahal, dan ketimpangan sosial melebar, itulah ruang yang seharusnya menjadi fokus perjuangan mahasiswa.

Rezim apa pun selalu memiliki kecenderungan untuk merangkul kelompok-kelompok kritis. Karena itu, tantangan terbesar gerakan mahasiswa saat ini bukan hanya menghadapi pemerintah, tetapi juga menjaga jarak yang sehat dari berbagai kepentingan politik praktis. Independensi bukan berarti anti-dialog, melainkan memastikan bahwa setiap sikap lahir dari kajian ilmiah, keberpihakan kepada kebenaran, dan kepentingan masyarakat luas.

Gerakan mahasiswa tidak boleh berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan ataupun kendaraan kepentingan elite. Kampus harus tetap menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis, bukan sekadar tempat mencetak pendukung pemerintah atau lawan pemerintah. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang bebas berpikir, berani mengkritik, sekaligus mampu memberikan solusi.

Sejarah akan selalu mengingat mahasiswa yang berdiri bersama rakyat, bukan mereka yang larut dalam kenyamanan kekuasaan. Sebab pada akhirnya, independensi bukan sekadar identitas gerakan mahasiswa, tetapi syarat utama agar suara mahasiswa tetap dipercaya sebagai suara nurani bangsa. (*)

Semula pemerintah berencana membuat SPPG sebanyak 21.000, namun yang terjadi di lapangan sudah mencapai 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik.

Ketua Jong Sumekar Siswadi menjelaskan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menejemen program, terutama dalam lingkaran Badan Gizi Nasional (BGN). “Terjadinya kelebihan titik dari target semula itu mengindikasikan adanya praktik pelanggaran aturan yang sengaja dilanggar sendiri oleh oknum oknum BGN,” ujarnya, Ahad 14 Juni 2026.

Menurut Siswadi, salah satu solusi untuk mengembalikan pada target semula yakni dengan melakukan penutupan atau pencabutan ijin bagi mitra yang memiliki lebih dari satu SPPG.

“Kita tahu nih ada sebagian mitra yang memiliki lebih dari satu titik SPPG, contohnya banyak. Ini juga yang menjadi masalah utama, kenapa titik kemudian bisa lebih. Mereka cukup kasih satu SPPG saja. Kalau yang hanya punya satu SPPG mereka beri pembinaan menejemen serta mitigasi untuk meningkatkan kualitas” urainya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (11/6) mengatakan, akibat titik SPPG lebih tersebut, beban anggaran program prioritas pemerintah ini bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun.

“Nah ini yang perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” katanya. (*/Ari)

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno itu diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Ajang lari tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga wadah menumbuhkan semangat kebangsaan, kebersamaan, dan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, panitia memberikan hadiah uang tunai jutaan rupiah kepada para pemenang dari berbagai kategori, mulai dari kategori dewasa hingga anak-anak.

Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, hadir langsung menyerahkan hadiah kepada para juara. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami bangga kepada seluruh peserta, khususnya para juara. Kegiatan ini bukan sekadar lomba lari, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai perjuangan, semangat hidup sehat, dan kebersamaan sebagaimana yang diajarkan Bung Karno,” ujar Khairul Umam.

Menurutnya, Soekarno Fun Run menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme melalui pendekatan olahraga yang menyenangkan dan dapat diterima oleh semua kalangan.

Ia menilai tingginya antusiasme peserta yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa semangat olahraga dan kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan mampu menghadirkan kegiatan yang positif, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Khairul berharap Soekarno Fun Run dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar sehingga mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

“Semoga kegiatan ini terus berkembang. Selain menyehatkan masyarakat, ajang seperti ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus memperkenalkan Kabupaten Sumenep kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Berikut daftar pemenang Soekarno Fun Run 2026:

Kategori Putra Dewasa

– Juara I: David (Lumajang)
– Juara II: Ananda F (Pasuruan)
– Juara III: Ihwan M (Sumenep)

Kategori Putri Dewasa

– Juara I: Esty Alifiah (Sidoarjo)
– Juara II: Mita Aulia (Malang)
– Juara III: Nurul Sofinianta Dewi (Surabaya)

Kategori Putri Anak-anak

– Juara I: Ana
– Juara II: Ananda S
– Juara III: Anissa N

Kategori Putra Anak-anak

– Juara I: Muhammad S
– Juara II: Abizar
– Juara III: Rafael

Keberhasilan penyelenggaraan Soekarno Fun Run 2026 semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPD KNPI Sumenep dalam menghadirkan kegiatan yang memadukan olahraga, pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat. (*)

Aksi protes warga dalam bentuk grafiti di tembok dan dinding fasilitas umum, belum diketahui pelaku coretan, namun isinya merepresentasikan keresahan pedagang kecil dan warga Surabaya.

Terpantau masif dalam sepekan terakhir, hingga 14 April 2026, dan tersebar di area Pasar Keputran, jalan arteri, dan beberapa fasilitas publik di Kota Surabaya.

Dipicu melonjaknya harga bahan pokok seperti beras, telur, cabai, bawang merah, minyak goreng, serta dampak kenaikan BBM terhadap biaya hidup.

Warga menggunakan cat semprot hitam dan merah. Kata “Cok” menegaskan logat Suroboyoan sebagai bentuk jeritan warga akar rumput. Beberapa titik coretan mulai dibersihkan petugas, namun foto-fotonya viral di media sosial.

Pemkot Surabaya belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan, sementara itu Alfa Salsabilla mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya menanggapi adanya gravity. Ia menyebut tindakan itu wajar karena memang masyarakat dinilai resah dengan kanaikan harga BBM hingga bahan pokok.

“Hal itu wajar dalam negara dekorasi, semua boleh berekspresi dengan caranya masing-masing, apalagi semua harga naik, BBM naik,” katanya.

mnm/Bhr).

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahim organisasi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk menyelaraskan arah pengembangan kader pelajar NU di Kabupaten Sumenep. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim, jajaran pengurus PCNU, LP Ma’arif NU, LPTNU, RMI, serta pengurus PC IPNU-IPPNU Sumenep.

Dalam forum tersebut, PC IPNU-IPPNU Sumenep memaparkan tiga agenda prioritas organisasi, yaitu penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, peneguhan identitas Pelajar NU, serta pengembangan usaha kreatif guna memperkuat kemandirian organisasi.

Ketua PC IPNU Sumenep, Ainul Yakin, menegaskan bahwa ketiga agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan kader masa depan Nahdlatul Ulama. “Keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari PCNU serta berbagai lembaga di lingkungan NU,” paparnya.

Dukungan terhadap agenda kaderisasi tersebut juga disampaikan LP Ma’arif NU Sumenep. Selain mendorong optimalisasi pendidikan di lingkungan Ma’arif, lembaga tersebut menilai sinergi antara IPNU-IPPNU dan OSIS perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pembinaan pelajar di lembaga pendidikan NU.

Sementara itu, LPTNU Sumenep menyoroti pentingnya membangun keseimbangan antara penguatan tradisi keagamaan dan peningkatan kapasitas literasi digital kader. Pendataan potensi kader juga dinilai penting sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang.

Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim menegaskan bahwa IPNU dan IPPNU memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi generasi penerus Nahdlatul Ulama. Karena itu, sinkronisasi program antarbanom dan lembaga menjadi kebutuhan penting agar proses kaderisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Orientasi pengabdian dan niat yang benar harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi,” urainya.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua PC IPPNU Sumenep Putri Ramadani menyatakan kesiapan IPNU-IPPNU untuk terus memperkuat kolaborasi dengan PCNU dan berbagai lembaga terkait dalam pengembangan kader, pendidikan, dan pemberdayaan pelajar NU di Kabupaten Sumenep.

Pertemuan ini menandai komitmen bersama antara PCNU dan IPNU-IPPNU Sumenep untuk memperkuat ekosistem kaderisasi pelajar NU sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia Nahdlatul Ulama di masa depan. (**)

Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan M Sodiq Fauzi menuntut Pemprov, serta Dinas Pendidikan Jatim segera membayarkan tunggakan Tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru (TPG) Provinsi Jawa Timur. Ia menilai persoalan ini menunjukkan lalainya pemerintah dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan komitmen untuk memenuhi hak-hak tenaga pendidik yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yg menghormati jasa para pendidiknya. Guru bukan sekadar profesi, melainkan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap bentuk pengabaian terhadap hak-hak guru sesungguhnya merupakan bentuk pengabaian terhadap masa depan bangsa itu sendiri,” tulis Sodiq dalam pernyataan sikap resminya.

Sodiq berkata bahwa GMNI memiliki pandangan mengenai pengembangan pendidikan tidak dapat diukur hanya melalui pembangunan infrastruktur sekolah, penyusunan kurikulum, maupun peningkatan capaian akademik peserta didik. Pembangunan pendidikan yg sejati harus diawali dengan penghormatan terhadap martabat dan kesejahteraan guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan nasional.

“Setiap bentuk pengabaian terhadap hak-hak guru sesungguhnya merupakan bentuk pengabaian terhadap masa depan bangsa itu sendiri,” tegas Sodiq.

Lebih lanjut Sodiq mengungkap bahwasanya hingga saat ini para Guru ASN SMA/SMK Provinsi Jawa Timur masih belum menerima Tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam komponen THR dan gaji ketiga belas sebanyak 5 kali, yakni satu kali pada tahun 2024, dua kali pada tahun 2025, dan dua kali pada tahun 2026. Persoalan ini dinilai Sodiq perlu mendapatkan perhatian serius dan penyelesaian yang transparan.

“Yang lebih memprihatinkan lagi, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para guru untuk memperoleh kejelasan dari instansi terkait belum menghasilkan jawaban yg memberikan kepastian hukum maupun kepastian waktu pencairan. Kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan publik, serta mencederai rasa keadilan yang jadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, GMNI dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan di setiap persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, termasuk para guru yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Menurut Sodiq, keberpihakan dan dukungan terhadap guru juga bukan solidaritas sosial semata. Namun, komitmen ideologis dalam memperjuangkan terwujudnya negara yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyatnya.

“Ketika negara melalui berbagai regulasi telah menetapkan adanya komponen tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru dalam THR dan Gaji Ketiga Belas, maka seluruh perangkat pemerintahan yang terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak tersebut sampai kepada penerimanya secara utuh dan tepat waktu. Tidak boleh ada ruang bagi ketidakjelasan yang berkepanjangan” kata dia.

Lebih jauh, Sodiq menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi, akademisi, dan lembaga legislatif untuk bersama-sama mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga tuntas.

Secara Yuridis, ia menegaskan bahwa tuntutan para guru ASN SMA/SMK Provinsi Jawa Timur terkait pencairan Tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam komponen THR dan gaji ketiga belas merupakan tuntutan yang berdasar hukum kuat dan tidak dapat dipandang sebagai sekadar tuntutan administratif semata.

“ Negara melalui UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas mengakui profesi guru sebagai profesi strategis yang berhak memperoleh penghasilan yang layak, penghargaan atas prestasi kerja, serta jaminan kesejahteraan dalam menjalankan tugas profesionalnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Sodiq menyebutkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak untuk memperoleh penghasilan dan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah pusat, disebut Sodiq juga telah menerbitkan berbagai regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur pendanaan dan mekanisme pemberian THR serta Gaji Ketiga Belas bagi guru ASN seperti yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, yg kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 372 Tahun 2025 mengenai perubahan rincian Dana Alokasi Umum untuk mendukung pendanaan THR dan Gaji Ke 13 Guru ASN Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2025 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya.

Tak hanya itu, Sodiq menegaskan keterlambatan pencairan hak para guru yang berlangsung berulang kali berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dalam perspektif negara hukum, hak yang telah ditetapkan melalui peraturan per undang-undangan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepastian waktu penyelesaian. Oleh sebab itu, tuntutan para guru untuk memperoleh pencairan Tambahan 100% TPG bukanlah tuntutan yg berlebihan, melainkan upaya memperjuangkan hak yg secara konstitusional, legal, dan administratif telah dijamin oleh negara” Tegasnya.

Selanjutnya, Sodiq menyampaikan secara resmi bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI melalui Ketua Bidang Pendidikan menyatakan sikap :

Mendukung sepenuhnya perjuangan dan tuntutan Guru ASN SMA/SMK Provinsi Jawa Timur terkait pencairan Tambahan 100% TPG yg hingga saat ini belum direalisasikan.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera memberikan penjelasan resmi, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penyebab belum dicairkannya hak para guru tersebut.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan seluruh proses administrasi, verifikasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pencairan seluruh hak guru tanpa penundaan lebih lanjut.

Mendesak pemerintah agar segera mencairkan seluruh tunggakan Tambahan 100% TPG yg belum dibayarkan.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera memberikan penjelasan resmi, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penyebab belum dicairkannya hak para guru tersebut.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan seluruh proses administrasi, verifikasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pencairan seluruh hak guru tanpa penundaan lebih lanjut.

Mendesak pemerintah agar segera mencairkan seluruh tunggakan Tambahan 100% TPG yg belum dibayarkan.

Mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi E, untuk menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal dengan memanggil seluruh pihak terkait guna memastikan penyelesaian persoalan ini secara cepat dan tuntas.

Mendesak pemerintah untuk menjamin bahwa kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya dengan membangun sistem penganggaran dan penyaluran hak guru yg lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

“Pernyataan sikap ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan kebangsaan untuk memastikan bahwa suara para guru tidak diabaikan, hak-hak guru yang telah dijamin oleh hukum dapat segera direalisasikan, serta memastikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.

(Red/Bhr).

Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah bangsa, tetapi juga saat yang tepat untuk melakukan refleksi kritis terhadap arah perjalanan demokrasi Indonesia. Pancasila lahir sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi sipil, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul gejala yang patut dicermati bersama, yakni menguatnya pengaruh militer dalam berbagai ruang kehidupan sipil.

Militer memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Akan tetapi, ketika ruang-ruang sipil mulai diisi oleh pendekatan, budaya, dan aktor militer secara berlebihan, demokrasi menghadapi tantangan serius. Batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil menjadi semakin kabur. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya kembali praktik-praktik yang dahulu menjadi kritik besar dalam sejarah bangsa.

Gejala tersebut tampak dari semakin luasnya keterlibatan institusi militer dalam sektor-sektor yang sejatinya menjadi domain sipil, mulai dari birokrasi, pembangunan, hingga berbagai program sosial. Kondisi ini berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat sipil dan melemahkan mekanisme kontrol demokratis yang selama ini menjadi fondasi Reformasi.

Di sisi lain, aroma sentralisasi kekuasaan semakin terasa. Semangat desentralisasi yang diperjuangkan pasca-Reformasi perlahan mengalami kemunduran. Pemerintah daerah yang dahulu diberi ruang lebih luas untuk mengelola kebutuhan masyarakat setempat kini menghadapi berbagai pembatasan melalui kebijakan yang semakin terkonsentrasi di pusat. Akibatnya, kreativitas daerah, partisipasi warga, dan kemampuan pemerintah lokal dalam merespons persoalan masyarakat menjadi semakin terbatas. Padahal, desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif.

Desentralisasi merupakan instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi lebih dekat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kewenangan kembali menumpuk di pusat, risiko lahirnya kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat lokal pun menjadi semakin besar.

Pancasila mengajarkan musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Karena itu, menjaga supremasi sipil merupakan bagian penting dalam merawat nilai-nilai Pancasila. Negara yang kuat bukanlah negara yang seluruh ruang publiknya dikendalikan oleh pendekatan militeristik, melainkan negara yang mampu menempatkan militer secara profesional di bidang pertahanan, sementara ruang sipil tetap menjadi arena utama demokrasi dan partisipasi rakyat.

Hari Kesaktian Pancasila 2026 hendaknya menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul ketika prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan supremasi sipil perlahan terkikis. Menjaga Pancasila berarti menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat masyarakat sipil, serta memastikan bahwa cita-cita Reformasi tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila akan tetap sakti jika demokrasi dijaga, supremasi sipil dihormati, dan kekuasaan tidak kembali terpusat pada segelintir elite.”

*Peneliti Jong Sumekar Sumenep

Koordinator Gerakan Mahasiswa Jawa Timur (GEMA JATIM) sebagai salah satu dari elemen yang turun aksi, Alfa Salsabilah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan rakyat atas sikap pemerintah yang dianggap terlalu tunduk pada kepentingan global.

“Ini bukan aksi agama, ini aksi moral kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme. Pemerintah jangan pura-pura buta terhadap penderitaan bangsa tertindas,” ucap mahasiswa berparas manis itu.

Dalam orasi yang bergantian, mahasiswa dan peserta aksi menuding pemerintah Indonesia gagal menunjukkan keberanian diplomatik. Mereka menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) justru mengancam prinsip politik bebas aktif dan menyeret bangsa ke pusaran konflik global.

“Alih-alih berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, pemerintah justru tampak ragu dan kompromi terhadap tekanan negara adidaya,” ujar salah satu mahasiswa.

Aliansi Pembela Konstitusi menyampaikan tuntutan keras yang meliputi :

1. Pemerintah harus segera keluar dari BOP yang dianggap hanya membawa kerugian moril dan materil.

2. Mengambil sikap diplomatik yang tegas dan berani di forum internasional, bukan sekadar retorika kosong.

3. Menghentikan sikap diam terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dan penindasan di Palestina maupun Iran.

4. Menolak segala bentuk ekspansi militer dan permukiman ilegal yang jelas melanggar hukum internasional.

Massa aksi mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Diamnya pemerintah terhadap penderitaan rakyat Palestina dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sejarah bangsa sendiri.

“Ketika anak-anak Palestina kelaparan dan pemerintah memilih diam, maka suara rakyat harus hadir. Pemerintah jangan hanya pandai beretorika, tapi harus berani bertindak,” seru peserta aksi.

Dengan semangat damai dalam Aksi, tegas dalam Beridealisme, demonstrasi berjalan tertib namun penuh kritik. Aksi ditutup dengan seruan lantang “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan Penjajahan! Merdeka!”

Pesan massa jelas, pemerintah Indonesia harus berhenti bersikap ambigu, kembali pada amanat konstitusi, dan berdiri tegak membela kemanusiaan serta kedaulatan bangsa. Iran merupakan negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik internasional, terutama terkait isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mengambil sikap tegas dan konsisten, mengingat posisi strategisnya dalam percaturan global. Dengan demikian penting bagi Indonesia untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan negara-negara lain, termasuk Iran, sert memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini akan memperkuat citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

(Red/Bhr).