Koordinator Gerakan Mahasiswa Jawa Timur (GEMA JATIM) sebagai salah satu dari elemen yang turun aksi, Alfa Salsabilah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan rakyat atas sikap pemerintah yang dianggap terlalu tunduk pada kepentingan global.

“Ini bukan aksi agama, ini aksi moral kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme. Pemerintah jangan pura-pura buta terhadap penderitaan bangsa tertindas,” ucap mahasiswa berparas manis itu.

Dalam orasi yang bergantian, mahasiswa dan peserta aksi menuding pemerintah Indonesia gagal menunjukkan keberanian diplomatik. Mereka menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) justru mengancam prinsip politik bebas aktif dan menyeret bangsa ke pusaran konflik global.

“Alih-alih berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, pemerintah justru tampak ragu dan kompromi terhadap tekanan negara adidaya,” ujar salah satu mahasiswa.

Aliansi Pembela Konstitusi menyampaikan tuntutan keras yang meliputi :

1. Pemerintah harus segera keluar dari BOP yang dianggap hanya membawa kerugian moril dan materil.

2. Mengambil sikap diplomatik yang tegas dan berani di forum internasional, bukan sekadar retorika kosong.

3. Menghentikan sikap diam terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dan penindasan di Palestina maupun Iran.

4. Menolak segala bentuk ekspansi militer dan permukiman ilegal yang jelas melanggar hukum internasional.

Massa aksi mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Diamnya pemerintah terhadap penderitaan rakyat Palestina dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sejarah bangsa sendiri.

“Ketika anak-anak Palestina kelaparan dan pemerintah memilih diam, maka suara rakyat harus hadir. Pemerintah jangan hanya pandai beretorika, tapi harus berani bertindak,” seru peserta aksi.

Dengan semangat damai dalam Aksi, tegas dalam Beridealisme, demonstrasi berjalan tertib namun penuh kritik. Aksi ditutup dengan seruan lantang “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan Penjajahan! Merdeka!”

Pesan massa jelas, pemerintah Indonesia harus berhenti bersikap ambigu, kembali pada amanat konstitusi, dan berdiri tegak membela kemanusiaan serta kedaulatan bangsa. Iran merupakan negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik internasional, terutama terkait isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mengambil sikap tegas dan konsisten, mengingat posisi strategisnya dalam percaturan global. Dengan demikian penting bagi Indonesia untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan negara-negara lain, termasuk Iran, sert memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini akan memperkuat citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

(Red/Bhr).

Ketua DPC GMNI Sumenep menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan evaluasi total atas kegagalan Pemkab. Realitas di lapangan menunjukkan buruh yang terus dipinggirkan dan pendidikan di kepulauan yang masih jauh dari kata layak. “Keadilan sosial belum menyeberang ke kepulauan Sumenep,” tegasnya.

Pendidikan Kepulauan: Potret Ketidakadilan yang Dibiarkan

GMNI menyoroti jurang lebar antara daratan dan kepulauan:

– Sekolah rusak dan fasilitas minim.

– Infrastruktur penunjang nyaris tak ada.

– Guru honorer tanpa kepastian status dan kesejahteraan.

– Dugaan pungli “Jual Beli NUPTK Kilat” yang mempermainkan nasib guru.

Ironisnya, digitalisasi pendidikan hanya dinikmati sekolah perkotaan, sementara siswa di kepulauan masih berjuang dengan akses internet yang nyaris nihil. Pemkab dianggap abai dan hanya sibuk dengan pencitraan.

Buruh Mejandi Tulang Punggung yang Dikorbankan

Di sektor ketenagakerjaan, GMNI menilai pertumbuhan ekonomi Sumenep hanya ilusi. UMK sekadar pajangan regulasi tanpa penegakan nyata. Pekerja informal dan UMKM tidak pernah disentuh kebijakan.

Buruh proyek bekerja tanpa perlindungan keselamatan, hanya mengenakan helm dan sepatu saat sesi dokumentasi. Selebihnya, mereka mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan. Upah yang diterima pun jauh dari layak, meski proyek bernilai besar dibiayai uang rakyat. Pemerintah dinilai menutup mata terhadap penderitaan buruh.

Sebagai sikap tegas, GMNI membawa 9 aspirasi yang harus segera direalisasikan:

1. Atasi ketimpangan infrastruktur sekolah di kepulauan.

2. Regularisasi status guru honorer.

3. Prioritaskan insentif guru di daerah 3T.

4. Fasilitasi pelatihan guru berkelanjutan.

5. Pastikan digitalisasi inklusif hingga pelosok.

6. Usut pungli NUPTK kilat.

7. Tindak tegas pelanggar UMK.

8. Buka ruang dialog buruh bersama Pemkab.

9. Sahkan Perbup perlindungan pekerja non-formal.

Aksi ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Sumenep. Pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik tanpa memperhatikan martabat buruh dan kualitas pendidikan adalah bentuk kegagalan nyata. GMNI menegaskan, jika tuntutan tidak diindahkan, perlawanan akan terus digelorakan.

Dengan kata lain, Pemkab Sumenep sedang mempertontonkan wajah ketidakadilan, buruh diperas, guru dipinggirkan, kepulauan ditinggalkan.

(Red/bhr).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep ini dihadiri pimpinan dan anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, serta undangan terkait. Ketua Pansus LKPj, Hosnan, menegaskan bahwa LKPj merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Melalui LKPj ini, DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan kondisi geografis kepulauan,” ujar Hosnan.

Pansus menilai capaian pembangunan tahun anggaran 2025 menunjukkan arah positif, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. Namun DPRD tetap kritis dengan mencatat perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah dan pemerataan hasil pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.

“Wilayah kepulauan harus mendapat perhatian lebih. DPRD akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil inklusif dan berkeadilan,” tegas Hosnan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pelayanan publik, terutama sektor kesehatan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Pansus merekomendasikan perbaikan tata kelola dan manajemen layanan kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

Rekomendasi lain yang disampaikan DPRD mencakup:

– Peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis riset.

– Penguatan pengawasan hingga tingkat desa.

– Pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah.

Di akhir rapat, DPRD mengapresiasi kerja keras Pemkab Sumenep sepanjang tahun 2025, namun menegaskan akan terus berdiri di garda terdepan untuk memastikan pembangunan berjalan adil, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

(Red/Bhr).

Data menunjukkan kasus ini bukanlah insiden tunggal. Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 128 kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang 2020–2024, sementara JALA PRT melaporkan 893 kasus hanya dalam satu tahun (2020), dengan 423 di antaranya berupa kekerasan fisik. Angka ini diyakini hanyalah puncak gunung es, karena mayoritas kasus tidak pernah dilaporkan. Di Surabaya, DP3A mencatat 82 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2023, mayoritas berupa KDRT, dan 30 kasus tambahan pada Januari–Mei 2024. Situasi ini menegaskan bahwa PRT berada dalam spektrum kerentanan serupa, bahkan lebih parah karena status kerja mereka kerap tidak diakui secara formal.

Akademisi Universitas 17 Agustus Surabaya sekaligus Sekretaris Institut Sarinah, Dia Puspitasari, menilai tragedi ini sebagai bentuk kekerasan sistemik. “Dominasi terhadap PRT tidak hanya berlangsung melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibentuk secara kultural. Mereka ditempatkan dalam posisi subordinat, dianggap sekadar pembantu yang harus patuh, tanpa otonomi, dan berada di wilayah privat yang seolah bebas dari intervensi hukum,” tegasnya.

Dalam kerangka teori Michel Foucault, ruang domestik bukanlah ruang netral, melainkan arena produksi kekuasaan. Kontrol terhadap tubuh, mobilitas, dan komunikasi korban seperti penyitaan ponsel dan pembatasan akses keluar menjadi bentuk disiplin yang menundukkan individu secara total. Kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kepatuhan.

Kritik juga diarahkan pada media. Ketika kasus PRT direduksi menjadi sekadar tragedi pribadi, maka terjadi depolitisasi masalah struktural. Media seharusnya berfungsi sebagai kekuatan tandingan yang membongkar ketimpangan, bukan justru menormalisasikannya. “Ada risiko reproduksi hegemoni melalui framing media yang melemahkan narasi korban dan mengaburkan relasi kuasa pelaku,” ujar Dia.

Penegakan hukum pun dipertanyakan. Lambannya respons aparat dan potensi intervensi pihak yang dekat dengan pelaku menunjukkan lemahnya akuntabilitas institusi. Wacana penggunaan restorative justice dalam kasus ini dinilai berbahaya karena berisiko mengaburkan tanggung jawab pidana dan mereduksi keadilan menjadi sekadar negosiasi.

Dia menegaskan, pengesahan UU PPRT tidak boleh berhenti sebagai simbol politik. Negara harus hadir secara konkret melalui penegakan hukum tegas, perlindungan maksimal terhadap korban dan keluarga, serta pengawasan ketat terhadap praktik kerja domestik. “Tragedi ini adalah ujian pertama pasca lahirnya UU PPRT. Jika negara kembali gagal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga legitimasi hukum itu sendiri di mata publik,” pungkasnya.

(Red/Bhr).

New Imperialisme: Penjajahan Berganti Wajah

Kartini dulu melawan kolonialisme yang nyata: diskriminasi, kebodohan, dan ketidakadilan. Hari ini, kita berhadapan dengan kolonialisme gaya baru new imperialisme yang lebih licik. Ia hadir dalam bentuk kurikulum yang mengekang kreativitas, sistem pendidikan yang tunduk pada pasar, dan budaya akademik yang mengukur manusia dengan angka. Kita dijajah bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh logika kapitalisme yang menjadikan pendidikan sekadar komoditas. Sungguh tragis: sekolah yang seharusnya melahirkan manusia merdeka justru melatih kita menjadi pekerja patuh.

Perempuan: Subjek Perubahan, Bukan Simbol Seremoni

Kartini bukan sekadar ikon emansipasi perempuan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap segala bentuk ketertindasan. Maka, perempuan hari ini tidak boleh hanya dipajang di panggung seremoni sebagai “Kartini modern” dengan kebaya indah. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan memimpin, mengkritik, dan membangun bangsa dengan ruang setara. Kesetaraan bukan hadiah, melainkan amanat keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Mahasiswa: Dari Objek ke Subjek

Mahasiswa tidak boleh puas menjadi objek sistem pendidikan yang kering nilai. Sudah saatnya tampil sebagai subjek kritis yang berani mengoreksi arah zaman. Kampus bukan sekadar tempat mengumpulkan SKS, melainkan arena perjuangan menghidupkan kembali Pancasila dalam tindakan nyata: solidaritas, kepedulian sosial, dan integritas intelektual. Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi mesin reproduksi sistem, bukan alat pembebasan.

Hari Kartini adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Jika dulu Kartini melawan kolonialisme Belanda, maka hari ini kita harus melawan kolonialisme baru: pendidikan yang kehilangan ruh, sistem yang menindas kreativitas, dan budaya yang menyingkirkan nilai. Pertanyaannya, apakah kita siap melanjutkan perjuangan, atau sekadar puas menjadi generasi yang pandai menghafal Pancasila tapi lupa menghidupinya?

Kegagalan konferensi pers tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketertutupan, pengaburan fakta, bahkan potensi kongkalikong antara aparat dengan jaringan besar narkotika. Publik berhak curiga bahwa barang bukti kokain sebanyak 23 kg yang ditemukan tidak ditangani sebagaimana mestinya, bahkan bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ketika konferensi pers batal tanpa alasan jelas, maka wajar jika masyarakat menilai ada kepentingan gelap yang sedang dimainkan.

“Dalam temuan narkoba jenis kokain ini saya mencurigai Kapolres Sumenep dan Kapolda Jatim bersekongkol untuk mengaburkan fakta dan menutup-nutupi jaringan besar kokain ini. Saya menduga barang bukti narkoba jenis kokain ini justru disalahgunakan,” tegas Roni Ketua GMNI Sumenep.

GMNI Sumenep juga menilai kegagalan konferensi pers adalah bukti lemahnya komitmen aparat dalam memberantas narkotika, atau bahkan indikasi adanya intervensi kepentingan tertentu. Jika fakta tidak segera dibuka, maka hal ini bukan sekadar kelalaian, melainkan ancaman serius bagi generasi muda. Ketertutupan aparat hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum.

Narkotika adalah musuh bangsa, dan setiap bentuk manipulasi informasi dalam penanganannya sama saja dengan mengkhianati masa depan bangsa. Oleh karena itu, GMNI Sumenep menuntut Kapolres Sumenep dan Kapolda Jawa Timur segera memberikan klarifikasi terbuka dan menyampaikan fakta apa adanya kepada masyarakat. Jika tidak, maka kecurigaan publik akan semakin menguat bahwa kasus ini sengaja diarahkan agar tidak terungkap secara tuntas.

GMNI Sumenep menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak segan melakukan langkah-langkah advokasi maupun mobilisasi massa apabila transparansi tidak segera ditegakkan. Diamnya aparat adalah tanda bahaya. Publik tidak boleh dibiarkan hidup dalam kabut pengaburan fakta.

(Red/bhr).

“Kalau tidak menyumbang katanya jangan salahkan jika ada pemberitaan citra miring. Memang tidak disebutkan gamblang namun pesan eksplisit dalam bahasanya mengarah ke ancaman demikian,” kata Mitra SPPG kepada Nataindonesia.com, pada Kamis Maret 2026, di Sumenep.

Mitra SPPG ini namanya enggan disebutkan karena takut jadi masalah panjang. “Tolong jangan sebut nama, saya cuma kesel saja sama oknum seperti ini, kami siap membantu hal yang berkaitan dengan program program sosial, namun harus paham etika dan kode etik” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terbuka bagi semua kalangan masyarakat yang butuh bantuan dalam kegiatan sosial apapun. Lebih lebih di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah. “Hitung hitung sebagai amal serta sekalian mempererat jalinan kebersamaan,” jelasnya.

Media (wartawan), sambungnya, mestinya menjadi penggerak edukasi, penyajian informasi yang mendidik serta kreatif. Pasalnya, wartawan bakal bernilai jika gagasan dan ide idenya mampu memberikan stimulus perubahan bagi masyarakat pada umumnya.

“Coba tawarkan ke kami apa ide dan gagasannya yang sekiranya bisa membantu program MBG ini semakin berjalan dengan baik sesuai harapan presiden. Kan jelas tuh tujuan MBG salah satunya mendongkrak ekonomi daerah,” urainya.

Oknum wartawan LSM yang dikayan telah memberikan nada ancaman tidak etis tersebut semula juga telah mengirimkan surat permohonan bantuan dana untuk kegiatan santunan anak yatim. Seperti surat yang sudah diterima oleh redaksi Nataindonesia.com.

Pengelola SPPG ini menegaskan, pihaknya merasa cukup malu karena ada oknum media mengatasnamakan bantuan anak yatim namun perilakunya jauh dari profesi profesional. “Jangan jualan nama anak yatim tapi jual gagasan dan ide,” pungkasnya. (ari/red)

Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu merupakan representasi aspirasi dan soliditas 38 BPC HIPMI se-Jawa Timur dalam memperkuat langkah BPD HIPMI Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah agenda nasional tersebut.

Ketua Umum BPC HIPMI Sumenep, Khomeini Ramadhan, menyatakan bahwa dari aspek kesiapan organisasi, Jawa Timur dinilai layak menjadi tuan rumah Munas XVIII HIPMI.

“Kami melihat Jawa Timur sangat siap, baik dari sisi organisasi, infrastruktur, maupun dukungan pemerintah daerah,” ujarnya, Sabtu (28/02/2026).

Rama, sapaan akrabnya, juga menilai kekuatan ekonomi Jawa Timur ditopang berbagai sektor strategis di daerah, termasuk Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura.

Sebagai daerah dengan basis agraris yang kuat serta geliat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus berkembang, Sumenep dinilai siap menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kekuatan ekonomi Sumenep bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan UMKM,” jelasnya.

Rama menegaskan, dukungan HIPMI Sumenep ini menjadi penanda bahwa pencalonan Jawa Timur merupakan kehendak bersama dalam mendorong momentum konsolidasi pengusaha muda ke level yang lebih strategis.

Ia optimistis Jawa Timur mampu menghadirkan standar penyelenggaraan Munas terbaik.

“BPC HIPMI Sumenep mengajak seluruh elemen organisasi untuk merapatkan barisan demi membawa marwah HIPMI Jawa Timur ke kancah nasional,” tandasnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tingkat pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu saham.

Sebelumnya, klasifikasi investor dikelompokkan dalam sembilan kategori utama seperti individu, perusahaan efek, dan reksa dana. Dengan skema baru, data yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan diperinci menjadi 27 subtipe agar struktur kepemilikan saham dapat terlihat lebih granular.

“Untuk meyakinkan bahwa ada tingkat transparansi yang lebih rinci dan memenuhi keinginan salah satu index provider global, MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya,” ujar Hasan.

Adapun 27 subtipe tersebut mencakup berbagai entitas seperti Private Equity, Trustee Bank, Venture Capital, Government, Sovereign Wealth Fund, Investment Advisors, Brokerage Firms, hingga State Owned Enterprises. Kategori lainnya meliputi Central Bank, International Organization, Cooperatives, Political Parties, Educational Institution, serta sejumlah bentuk badan usaha dan organisasi lainnya.

Selain perincian subtipe, OJK juga akan menyediakan rekapitulasi klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi. Data tersebut mencakup porsi kepemilikan saham yang terafiliasi, termasuk oleh direksi, komisaris, maupun entitas pengendali.

Menurut Hasan, ketersediaan data yang jelas menjadi faktor penting bagi MSCI dalam menentukan bobot saham Indonesia dalam indeks global.

“Yang penting mereka punya informasi yang cukup jelas untuk mempertimbangkan apakah akan diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeks,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan MSCI pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Saat ini OJK telah menginstruksikan KSEI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh partisipan pasar modal. Para partisipan nantinya akan mengisi dan melengkapi data investor secara lebih rinci sesuai klasifikasi baru tersebut. (*/Red)

Seolah-olah jutaan rakyat tiba-tiba lebih sejahtera hanya karena statistik berkata demikian. Padahal di pasar, di kampung, dan di pinggir kota, hidup justru kian sempit.

Definisi miskin yang digunakan negara terlalu hemat empati. Garis kemiskinan ditarik begitu rendah hingga nyaris menyentuh lantai.

Mereka yang hidup pas-pasan, bekerja tanpa kepastian, dan bertahan dengan utang harian dianggap “tidak miskin”. Negara tampaknya lebih sibuk merapikan angka ketimbang merawat kenyataan.

Statistik memang penting. Tapi ketika angka dijadikan tujuan, bukan alat, ia berubah menjadi kedok. Angka kemiskinan lalu menjadi alat propaganda: cukup diturunkan sedikit, maka keberhasilan bisa diklaim.

Soal apakah rakyat benar-benar bisa makan layak, menyekolahkan anak, atau berobat tanpa menjual aset, itu urusan nanti, atau tak perlu diurus sama sekali.

Lebih menyedihkan lagi, cara berhitung ini melecehkan nalar publik. Rakyat dipaksa percaya bahwa hidup mereka membaik, padahal dompet mereka berkata sebaliknya.

Ketika harga pangan naik, upah stagnan, dan lapangan kerja kian rapuh, negara malah merayakan penurunan kemiskinan. Ini bukan sekadar salah hitung. Ini pengingkaran.

Kemiskinan bukan sekadar soal kalori dan rupiah. Ia tentang martabat. Tentang rasa aman menghadapi esok hari. Tentang kesempatan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan.

Selama negara menolak melihat kemiskinan sebagai pengalaman manusia, bukan sekadar angka di tabel, selama itu pula kebijakan akan terus meleset dari sasaran.

Angka kemiskinan seharusnya memalukan, bukan membanggakan. Ia semestinya menjadi cambuk, bukan bahan pidato.

Jika statistik digunakan untuk menenangkan kekuasaan alih-alih menyuarakan penderitaan, maka yang dilecehkan bukan hanya data, tapi rakyat itu sendiri.

Negara yang besar bukan negara yang pandai mengatur angka. Melainkan negara yang berani mengakui kenyataan, betapapun pahitnya, dan bertindak untuk mengubahnya. (*)