Nataindonesia.com • Sumenep, 2 September 2025 — Dalam suasana penuh harap dan ketegangan, tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyampaikan laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat dan sarat makna. Di balik lembaran laporan itu, tersimpan suara-suara rakyat yang selama ini terpendam jeritan dari pelosok kepulauan, keluhan dari lorong-lorong desa, dan harapan dari ruang-ruang kelas yang nyaris roboh.
Fraksi PKB: Menolak Diam
Tengah Derita Campak
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggugah kesadaran publik dengan sorotan tajam terhadap lambannya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. “Kami tidak akan membiarkan anak-anak Sumenep menjadi korban kelalaian. Pemerintah harus hadir, bukan sekadar mencatat statistik,” tegas M. Muhri, penuh semangat. PKB juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan, serta kelangkaan pupuk yang mengancam ketahanan pangan petani kecil.
Fraksi NasDem: Listrik untuk Kepulauan, Bukan Sekadar Janji
Samsiyadi dari Fraksi NasDem berdiri lantang menyuarakan hak dasar masyarakat kepulauan atas listrik. “Sudah terlalu lama mereka hidup dalam gelap. Kami tidak akan berhenti sampai cahaya benar-benar menyinari rumah-rumah mereka.” NasDem juga menuntut konsistensi pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan dan keadilan dalam regulasi Pilkades.
Fraksi PAN: Melawan Pengangguran dan Bahaya Narkoba
Gunaifi Syarif Arrodhy dari Fraksi PAN menyuarakan keresahan atas tingginya angka pengangguran. “Kami ingin solusi, bukan sekadar wacana. Rakyat butuh pekerjaan, bukan janji.” PAN juga memperingatkan bahaya narkoba yang mulai menyusup ke kepulauan, menyerukan pengawasan ketat di pelabuhan dan peran aktif BNNK.
Fraksi PDIP: Aspirasi Rakyat Bukan Sekadar Seremonial
Abd. Rahman dari Fraksi PDI Perjuangan menolak hasil reses dijadikan formalitas belaka. “Setiap suara rakyat adalah amanah. OPD harus bergerak, bukan hanya mendengar.” PDIP menyoroti kebutuhan perbaikan jalan, transportasi laut, listrik, dan penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM dan kelompok tani.
Fraksi Demokrat: Nyawa Tidak Boleh Jadi Angka
Mulyadi dari Fraksi Demokrat menyampaikan fakta memilukan: 17 anak meninggal dunia akibat campak. “Ini bukan sekadar data. Ini adalah nyawa. Pemerintah harus bertanggung jawab.” Demokrat juga menuntut pemerataan infrastruktur hingga pelosok, termasuk akses menuju Pantai Lombang.
Fraksi Gerindra-PKS: Kepulauan Harus Jadi Prioritas
Agus Hariyanto dari Fraksi Gerindra-PKS menyoroti ketimpangan layanan dasar di kepulauan. “Air bersih, listrik, layanan kesehatan—itu hak, bukan kemewahan.” Fraksi ini juga mendorong ambulance laut, beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga miskin, serta pengendalian inflasi dan pemberdayaan UMKM.
Fraksi PPP: Pesantren Adalah Pilar Peradaban
Fraksi PPP menegaskan pentingnya dukungan terhadap pendidikan berbasis keagamaan. “Pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi benteng moral bangsa. Pemerintah harus hadir dengan infrastruktur, beasiswa, dan dukungan ekonomi,” ujar juru bicara PPP. Mereka juga menyoroti layanan kesehatan ibu dan anak serta distribusi pupuk yang adil.
Seluruh fraksi bersatu dalam satu tekad, hasil reses bukan sekadar laporan, tapi peta jalan menuju keadilan sosial. “Kami tidak akan membiarkan aspirasi rakyat tenggelam dalam tumpukan dokumen. Ini harus menjadi bagian dari perencanaan nyata,” tegas mereka dalam satu suara.
(Red/Bhr).
