“Kita berada di hari-hari yang menentukan. Kami akan terus bertindak untuk mencapai semua tujuan perang, memulangkan semua korban penculikan, menghancurkan kekuasaan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujar Netanyahu, Rabu, (08/10/2025), dikutip dari AFP.

Pernyataan ini muncul di tengah berlangsungnya perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir. Perundingan tersebut difasilitasi oleh mediator internasional, termasuk Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, pihak Hamas menyatakan kesiapannya untuk berdamai, namun menuntut jaminan bahwa perang akan benar-benar berakhir dan tidak akan dimulai kembali. Hamas juga meminta pembebasan sejumlah tahanan Palestina terkemuka, termasuk Marwan Barghouti, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan.

Konflik yang telah berlangsung selama dua tahun ini telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, mayoritas anak-anak dan perempuan, serta menyebabkan jutaan warga Gaza mengungsi dan terancam kelaparan. Di sisi lain, Israel mencatat 1.200 korban jiwa akibat serangan Hamas dan ratusan warganya disandera.

Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat menguasai Gaza secara permanen, melainkan ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintahan sipil yang tidak berafiliasi dengan Hamas. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan zona aman dan stabil di perbatasan selatan Israel.

Perkembangan terbaru ini menandai babak baru dalam upaya diplomatik menuju akhir konflik Gaza, meski tantangan besar masih membayangi, termasuk penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan ketidakjelasan mengenai pemerintahan pascaperang.

(Red/Bhr).

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Pramono menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di wilayah Ibu Kota.

“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono, rabu (08/10/2025).

Pramono menyebut bahwa kehadiran atlet dari negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan di Gaza dapat memicu gejolak sosial dan kemarahan publik. Ia menyoroti luka kolektif masyarakat Indonesia atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina. “Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” tambahnya.

Gubernur juga menyarankan agar pemerintah pusat tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel sebagai langkah preventif untuk menjaga kondusivitas nasional.

“Kalau saya, yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin saja supaya enggak ke Jakarta,” tegasnya.

Sikap Pramono mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, yang turut menyuarakan penolakan terhadap partisipasi Israel. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, juga mendesak pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

Pramono turut mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. “Pidato Pak Presiden sudah jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tuturnya.

Dengan mempertimbangkan situasi geopolitik dan sensitivitas publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi kontingen Israel dalam ajang olahraga internasional selama kepemimpinan Pramono Anung.

(Red/Bhr).

Menurut Juhairi, kecenderungan masyarakat melewati jalur legislatif membuat fungsi kontrol DPRD terhadap lembaga penegak hukum menjadi tumpul. Padahal, Komisi I memiliki mandat strategis untuk menyalurkan aspirasi warga, memediasi sengketa administratif, hingga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan mempertimbangkan keadilan sosial masyarakat Sumenep.

“Publik kadang memberi ruang bagi anggota DPRD untuk tidak bekerja. Padahal, setiap persoalan hukum tetap akan kembali ke Komisi I, karena kami yang memiliki fungsi pengawasan dan fasilitasi,” ujar Juhairi saat usai berdiskusi dengan sejumlah jurnalis di Sumenep, pada Senin 6 Oktober 2025.

Selain itu, sambungnya, Komisi I DPRD Sumenep berperan penting sebagai pintu awal penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan hukum dan tata pemerintahan. Komisi ini memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, menengahi konflik, serta memfasilitasi rapat dengar pendapat sebelum perkara berkembang menjadi sengketa hukum.

“Kalau setiap persoalan langsung dibawa ke kepolisian atau kejaksaan, kita kehilangan ruang dialog. Komisi I bukan hanya ruang politik, tetapi wadah mediasi untuk mencari keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial,” tegasnya.

Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama,yakni sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi I menjadi salah satu pilar yang menjaga agar penegakan hukum di tingkat daerah tetap berpijak pada realitas sosial masyarakat. Bila jalur ini dilewati, ads dua konsekuensi muncul. Pertama aspirasi publik tak tercatat dalam mekanisme pengawasan DPRD, dan permasalahan yang seharusnya bisa diperbaiki secara kebijakan justru berubah menjadi tindakan penyelesaian hukum tanpa koreksi.

“Ketika masyarakat langsung melapor ke aparat, prosesnya cenderung represif. Melalui DPRD, kami bisa melihat akar masalahnya dan mengusulkan perbaikan sistem, supaya ke depan penegakan hukum lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat Sumenep,” jelasnya.

Juhairi menegaskan, peran DPRD bukan hanya menjembatani persoalan jangka pendek, melainkan juga membangun mekanisme hukum yang berkeadilan dan kontekstual dengan kondisi daerah.

“Kita ingin agar hukum tidak berhenti di meja aparat, tapi menjadi bagian dari proses belajar sosial—di mana rakyat, pemerintah, dan lembaga hukum berjalan seimbang,” pungkasnya. (Ari/red)

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep ini menjadi momentum strategis bagi seluruh elemen pemerintahan daerah untuk menyatukan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD, menandai kuatnya sinergi lintas sektor dalam menyusun arah kebijakan fiskal tahun depan.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pembahasan anggaran. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, rancangan APBD harus disepakati paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Hal ini menjadi landasan agar proses legislasi anggaran berjalan tertib, efisien, dan transparan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2025 secara optimal, demi merealisasikan program-program yang telah dirancang dan memberikan dampak nyata bagi asyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sumenep menyampaikan Nota Keuangan yang menjadi fondasi arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan APBD 2026 berpedoman pada RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2026, serta mengacu pada regulasi nasional, termasuk Permendagri No. 14 Tahun 2025 dan surat edaran dari Kementerian Keuangan.

“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata,” ujar Ahmad Fauzi, Senin, (06/10/2025).

Tema ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas SDM, dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan anggaran yang terukur dan berorientasi hasil.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa alokasi anggaran tidak lagi sekadar pemerataan antar-OPD, tetapi diarahkan pada capaian target pelayanan publik dan efektivitas program prioritas. Setiap rupiah dalam APBD 2026 diharapkan menjadi investasi strategis bagi kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

(Red/Bhr).

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Supratman menyatakan bahwa pendaftaran struktur kepengurusan PPP hasil Muktamar X telah diterima oleh AHU pada 30 September 2025. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, yang merujuk pada hasil Muktamar IX di Makassar, tidak ditemukan perubahan mendasar sehingga SK dapat disahkan.

Meskipun Mardiono belum diketahui telah menerima SK tersebut, akan tetapi supratman tegas mengatakan bahwa dirinya mengesahkan kepengurusan PPP  dengah Mardiono sebagai Ketua Umum.

“Yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu,” ujar Supratman, Kamis, (02/10/2025) dikutip dari kompas.com

Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, akhir pekan lalu sempat diwarnai dinamika internal. Meski demikian, Mardiono diklaim terpilih secara aklamasi oleh mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Ia didampingi oleh tim formatur yang terdiri dari perwakilan DPW dan DPP untuk menyusun struktur kepengurusan baru.

Dengan terbitnya SK ini, PPP di bawah kepemimpinan Mardiono diharapkan dapat segera menjalankan konsolidasi internal dan mempersiapkan langkah strategis menghadapi agenda politik nasional mendatang.

(Red/Bhr).

Pernyataan ini disampaikan Yusril kunjungannya ke Kabupaten Belitung Timur, menanggapi pertanyaan wartawan terkait dualisme kepemimpinan PPP pasca Muktamar X yang digelar di Ancol. Dalam forum tersebut, dua tokoh yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto masing-masing mengklaim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi, memicu ketegangan di internal partai.

“Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol. Kami wajib bersikap objektif dan tidak memihak kepada salah satu kubu yang bertikai,” tegas Yusril, Senin (29/09/2025).

Yusril menambahkan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan untuk mencampuri urusan internal partai politik. Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara mandiri oleh partai, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku.

“Kalau terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru. Kami akan menunggu hingga tercapai kesepakatan internal, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Pemerintah juga meminta agar kedua pihak tidak menjadikan pemerintah sebagai penengah atau fasilitator dalam konflik tersebut, karena hal itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi.

Yusril menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, partai politik adalah pilar utama yang harus mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri. Pemerintah hanya akan menggunakan pertimbangan hukum dalam proses pengesahan kepengurusan partai politik, tanpa campur tangan politik.

(Red/Bhr).

Dalam pidato yang berlangsung Senin malam, Prabowo tak hanya menyampaikan visi kenegaraan, tetapi juga menyelipkan humor yang mengundang gelak tawa para kader dan tamu undangan. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat ia menyapa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, dengan menyebutnya sebagai penerus SBY.

“Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, lebih dikenal AHY, penerus SBY,” ucap Prabowo sambil tersenyum, Senin (29/09/2025).

Tak berhenti disitu, Prabowo juga menyinggung angka keberuntungannya, yakni angka 8, yang menurutnya kerap muncul dalam berbagai momen penting hidupnya.

“Contoh, saya pidato di PBB itu, Sidang Umum General Assembly-nya ke-80,” ujarnya, disambut tawa ringan dari hadirin.

Kelakar paling menggelitik datang saat Prabowo menyinggung perjalanan politiknya bersama PKS, dirinya ditinggal pergi oleh PKS dan meberi dukungan kepada Anies Baswedan 2024 lalu.

“PKS ikut saya dua kali, dua kali kalah. Sekalinya kalian pergi, saya malah menang,” katanya, membuat ruangan pecah oleh tawa.

Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap rival politiknya, Anies Baswedan, bahkan menyebut bahwa penilaian rendah dari Anies justru membuatnya menang karena emak-emak kasihan.

“Eh bener loh, sebenernya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasian gitu loh. Iya kan?” imbuhnya.

Tak ketinggalan, Prabowo mengaku grogi saat berpidato karena banyaknya emak-emak yang hadir di Munas PKS.

“Banyak emak-emak, grogi juga,” ucapnya, yang langsung disambut riuh tepuk tangan dan tawa dari para peserta Munas.

Pidato Presiden Prabowo di Munas PKS bukan hanya menyampaikan arah kebijakan dan semangat persatuan, tetapi juga menunjukkan sisi humanis dan jenaka dari seorang kepala negara. Kelakar-kelakar yang dilontarkan menjadi bukti bahwa politik bisa dijalani dengan santai, dewasa, dan penuh keakraban.

(Red/Bhr).

Ketegangan memuncak saat Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyampaikan pidato pembukaan. Sorakan “Perubahan! Perubahan!” dari kubu oposisi memancing reaksi keras dari pendukung Mardiono yang membalas dengan teriakan “Lanjutkan!”. Adu mulut pun berubah menjadi aksi saling dorong, lempar air, hingga kursi beterbangan di tengah ballroom.

Situasi semakin tak terkendali ketika sesi jumpa pers berlangsung. Dua kubu kader saling berhadapan, bahkan sempat terjadi adu jotos sebelum akhirnya dilerai oleh petugas keamanan dan tokoh partai seperti Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang menyerukan perdamaian dengan lantunan shalawat.

PPP, yang kini berstatus partai nonparlemen pasca Pemilu 2024, tengah mencari figur ketua umum baru untuk periode 2025–2030. Namun, perbedaan tajam antar faksi membuat proses muktamar menjadi ajang unjuk kekuatan dan emosi.

Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, mengimbau seluruh peserta muktamar untuk menahan diri dan menjunjung nilai-nilai Islam. “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.

Kronologi Kericuhan dan Perebutan Kursi Ketum

– Sabtu, 27 September 2025

Muktamar X PPP resmi dibuka. Ketegangan langsung terasa saat pidato pembukaan Mardiono tertunda akibat protes dari peserta yang menolak pencalonannya.

– Sidang Paripurna I  

Pimpinan sidang Amir Uskara menyatakan bahwa mayoritas peserta menyetujui pemilihan ketua umum secara aklamasi. Ia mengetuk palu dan mengumumkan Mardiono sebagai ketua umum.

– Kericuhan Meledak

 Aksi saling lempar kursi terjadi di ruang sidang. Beberapa kader mengalami luka di kepala dan bibir, dan dilarikan ke rumah sakit.

– Kubu Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Penentang Bergerak

DPW Jawa Tengah dan sejumlah DPC membantah klaim aklamasi Mardiono. Mereka menyebut sidang belum mencapai tahap pemilihan dan LPJ Mardiono bahkan ditolak dalam forum resmi.

– Minggu, 28 September 2025

Di lokasi terpisah, Agus Suparmanto menggelar tasyakuran dan menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi oleh mayoritas DPW dan DPC yang tetap melanjutkan sidang muktamar.

Dualisme Kepemimpinan: Mardiono vs Agus

– Muhammad Mardiono

Klaim terpilih secara aklamasi dengan dukungan 80% peserta. Menyebut keputusan diambil demi menyelamatkan muktamar dari situasi darurat.

– Agus Suparmanto

Mantan Menteri Perdagangan ini didukung mayoritas DPW dan DPC. Menilai klaim Mardiono sebagai dinamika biasa, namun menegaskan proses pemilihannya sah dan sesuai AD/ART.

Pengamat dari Citra Institute menyebut konflik ini sebagai krisis internal serius yang mencerminkan lemahnya demokrasi dan manajemen konflik di tubuh PPP. Jika tidak segera diselesaikan, dualisme ini berpotensi memperburuk citra partai dan mengancam eksistensinya menjelang Pemilu 2029.

Muktamar X PPP yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi justru membuka babak baru konflik internal. Publik kini menanti sikap tegas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan keabsahan kepemimpinan partai berlambang Ka’bah ini.

(Red/Bhr).

Keputusan aklamasi Agus langsung dibacakan Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar. “Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum

Semula pihak Muhamad Mardiono juga mengklaim bahwa sudah terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ucap Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara saat jumpa pers di arena Muktamar X.

Amir mengatakan, penetapan Mardiono secara aklamasi sebagai ketua umum telah mendapatkan persetujuan dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP memberikan dukungan bulat.

“Insya Allah kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kita sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi,” kata Amir.

Senada dengan itu, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar dari penetapan aklamasi ini.

“Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ucap Mardiono.

Muktamar PPP sempat diwarnai kericuhan setelah dibuka pada Sabtu 27 September 2025. Terdapat tiga nama yang digadang-gadang maju sebagai calon ketua umum PPP yaitu Muhammad Mardiono yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fanani. (Red)

“Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ujar Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, dalam jumpa pers di arena muktamar.

Amir menegaskan keputusan aklamasi didukung bulat oleh 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP. “Insya Allah kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kita sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi,” katanya.

Usai penetapan, Mardiono diberi mandat menyusun kepengurusan bersama delapan formatur, terdiri dari lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP PPP.

Menanggapi aklamasi tersebut, Mardiono menyatakan proses ini sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. “Sebagaimana diatur dalam pasal 11 AD/ART, maka proses bisa dipercepat. Ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujarnya.

Sebelumnya, muktamar sempat diwarnai kericuhan saat pembukaan pada Sabtu siang. Padahal, semula ada tiga nama yang digadang-gadang maju sebagai calon ketua umum: Muhammad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fanani.

Dengan keputusan aklamasi ini, kursi kepemimpinan PPP kembali di tangan Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketua Umum selama tiga tahun terakhir. (Ar/red)