“Ayam dibeli hari Sabtu, baru dimasak hari Rabu. Ini bukan kelalaian biasa ini pelanggaran serius terhadap standar gizi dan keamanan pangan,” ujar Nanik, menyoroti buruknya manajemen dapur SPPG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan.

Data dari Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat total korban mencapai 1.333 orang dari tiga kejadian berbeda di Cipongkor dan Cihampelas. Para siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala mual, muntah, pusing, bahkan kram otot setelah menyantap hidangan MBG.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status KLB dan menutup sementara seluruh dapur MBG di Cipongkor untuk investigasi menyeluruh, BGN pun mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dapur SPPG yang terlibat dan menggandeng kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan unsur pidana.

Dalam pernyataan yang mengundang simpati sekaligus kemarahan publik, Nanik mengakui bahwa keracunan MBG kesalahan BGN dan akan melakukan mengevaluasi, serta mejamin kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akui, ini kesalahan kami tapi kami tidak akan lari, kami akan usut tuntas dan pastikan tidak terulang,” imbuhnya.

BGN kini tengah melakukan audit SOP dapur MBG di seluruh Indonesia, hal itu adalah prosedur BGN sendiri guna memperbaiki kwalitas hidangan kepada murid. Bahkan apabila pihak dapur terbukti melakukan kesengajaan maka pihaknya tidak segan membawa kasus ini ke ranah pidana.

“Kami tidak main-main. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian fatal, kami akan pidanakan,” tegas Nanik

(Red/Bhr).

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah menegaskan pentingnya pengelolaan agraria yang adil dan berpihak pada rakyat. Namun,setelah delapan dekade, cita-cita itu justru dikubur oleh praktik ketimpangan, perampasan tanah, dan kekuasaan korporasi yang semakin menggila. UU No. 5 Tahun 1960 yang dulu digadang sebagai tonggak revolusi agraria kini hanya menjadi artefak sejarah yang dilupakan oleh penguasa.

GMNI menyoroti berbagai persoalan agraria yang terus memburuk, ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin lebar antara rakyat dankorporasi, status hukum tanah yang kabur dan rawan manipulasi.

Todak hanya itu, perampasan ruang hidup oleh proyek-proyek atas nama “pembangunan,” kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, dan aktivis yang berani bersuara, tumpang tindih kebijakan yang menunjukkan lemahnya koordinasi dan keberpihakan pemerintah tidak luput dari sorotan GMNI.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menegaskan bahwa pihaknya berjuang bukan sekadar retorika belaka, melainkan panggilan sejarah untuk melawan ketidakadilan yang telah mengakar.

“Pemerintah harus berhenti menjadi pelayan oligarki dan mulai berpihak pada rakyat. Jika tidak, maka gelombang perlawanan akan terus membesar,” tegas Sujari kepada wartawan.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar hari ini, DPP GMNI menyampaikan tuntutan keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Segera tuntaskan konflik agraria yang telah merampas hak hidup jutaan rakyat kecil.

2. Laksanakan Reforma Agraria sejati, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat yang menipu publik.

3. Hentikan perampasan tanah oleh korporasi dan oligarki, serta akhiri kriminalisasi terhadap rakyat dan aktivis.

4. Evaluasi total kebijakan tata ruang, cabut izin usaha yang merusak lingkungan dan mengusir warga dari tanah leluhur mereka.

5. Berikan perlindungan hukum yang nyata bagi petani, masyarakat adat, dan nelayan yang selama ini menjadi korban ketidakadilan.

6. Jamin hak masyarakat desa dalam kawasan hutan lindung, bukan malah mengusir mereka atas nama konservasi semu.

(Red/Bhr).

Siti, warga Kampung Cigombong, harus dilarikan ke Posko Kecamatan Cipongkor bersama bayinya yang baru berusia lima bulan. Ia hanya menyantap stroberi dari paket MBG yang diterimanya pada Rabu pagi. Malam harinya, nyeri perut dan pusing menyerang. Pagi berikutnya, mual dan lemas membuatnya tak mampu berdiri.

“Saya sudah delapan kali dapat MBG. Tapi kali ini… kapok. Udah enggak mau,” ucap Siti dengan suara gemetar.

Program MBG yang digagas dengan semangat mulia kini dipertanyakan efektivitas dan pengawasannya. Bagaimana mungkin makanan yang diklaim bergizi justru membuat ratusan pelajar dan ibu menyusui terkapar? Apakah distribusi dan kualitas makanan benar-benar diawasi? Atau hanya menjadi proyek ambisius tanpa kontrol yang memadai?

Dengan lebih dari 1.300 korban keracunan di Cipongkor dan Cihampelas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat investigasi dan penanganan.

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program pangan massal tidak bisa dijalankan dengan asal. Ibu menyusui seperti Siti adalah simbol dari harapan dan kehidupan. Ketika mereka menjadi korban, maka yang terluka bukan hanya tubuh, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Tragedi Cipongkor bukan sekadar insiden. Ia adalah cermin retak dari sistem yang gagal melindungi yang paling lemah. Jika ibu menyusui pun tak aman, maka siapa lagi yang bisa merasa tenang?

(Red/Bhr).

Namun, alih-alih memberikan jawaban tegas dan solutif, Kepala Kantor Pertanahan Sumenep, Wardojo, A.Ptnh., M.Si., justru menunjukkan sikap yang membingungkan. Saat dicecar pertanyaan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pesisir, Wardojo tampak gugup dan hanya memberikan jawaban normatif yang tidak menyentuh substansi persoalan.

“Saya akan mempelajari, nanti saya akan koordinasi dengan kepala desa yang ruang lingkupnya adalah bupati lalu akan saya sampaikan kepada beliau,” ujar Wardojo dengan nada panik dan raut wajah pucat.

Respons tersebut memicu kekecewaan dari para demonstran. Mereka menilai Wardojo hanya “plonga-plongo” dan tidak menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin lembaga yang seharusnya memahami isu-isu strategis pertanahan.

“Kalau jawabannya demikian kami kecewa, jawaban macam apa itu plonga-plongo ga layak dia,” ujar satu demonstran saat diwawancara.

Dalam aksinya, GMNI mengangkat enam isu utama yang menjadi sorotan publik:

Konflik Agraria di Wilayah Pesisir

  Sengketa lahan akibat tumpang tindih hak atas tanah, reklamasi, dan penerbitan sertifikat di kawasan lindung menjadi sorotan utama.

Redistribusi Tanah yang Tidak Transparan

  GMNI menuntut agar reforma agraria benar-benar menyasar masyarakat kecil seperti petani garam dan penggarap.

Penerbitan SHM di Wilayah Perairan

  GMNI menolak penerbitan sertifikat di atas wilayah reklamasi yang dinilai bertentangan dengan regulasi.

Praktik Nakal oleh Notaris PPAT

  Dugaan manipulasi dokumen oleh sejumlah PPAT menjadi perhatian serius.

Pemetaan Garis Batas Wilayah yang Akurat dan Partisipatif

  GMNI mendesak pemetaan berbasis teknologi geospasial dengan melibatkan masyarakat.

Percepatan Pembahasan Raperda Reforma Agraria

  Raperda ini dianggap krusial untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Dalam orasinya, massa GMNI menegaskan bahwa perjuangan agraria adalah bagian dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial. Mereka mendesak ATR/BPN Sumenep agar tidak tunduk pada kepentingan investor dan lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

(Red/Bhr).

Ribuan demonstran itu meneriakkan yel-yel “bubarkan parcok” sambil mememgang Spanduk dan poster bertuliskan “adili jokowi”, mereka menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini terkesan menjadi alat politik kekuasaan, terutama dalam hal pembungkaman kritik sipil dan media massa.

“bubarkan partae cokelat, adili jokowi,” teriakan yang bergemuruh massa aksi.

Mereka juga menyoroti bahwa keamanan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi semu dengan sikap represif aparat penegak hukum terhadap warga yang berbeda sikap dengan pemerintah. Kasus-kasus lama, seperti pelanggaran berat HAM masa lalu, yang seharusnya diselesaikan, justru terus dihadapkan pada ketidakpastian.

Salah satu orator Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menyatakan, Joko Widodo sebagai Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga gagal diwujudkan karena masalah hukum tidak terpenuhi terlebih dahulu.

“Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diutamakan hanya menguntungkan investor, tetapi mengabaikan kepentingan publik dan keadilan yang lebih luas,” ujarnya.

Para demonstran juga mengecam pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat dan kebijakan insentif yang terus digelontorkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat adat dan lokal cenderung terpinggirkan. Konflik agraria yang terus meletus di berbagai daerah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), juga menjadi sorotan utama.

Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menuntut institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi profesional, mandiri, dan berintegritas serta berani mengambil peran sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan. Mereka juga mengusulkan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terutama yang diduga ada keterkaitan dengan Joko Widodo atau kroni-kroninya.

Tuntutan Demonstrasi:

1. Usut tuntas berbagai kasus KKN yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarga, di antaranya kasus BPMKS, Korupsi BMW, Korupsi Trans Jakarta, Korupsi dana KONI, Korupsi DJKA, Blok Medan, kasus pengurangan denda PT SM, Jet Pribadi untuk liburan, dan Pagar Laut.

2. Mengusut tuntas kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk kasus Pagar Laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, serta kebijakan anti rakyat yang menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg.

3. Meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan.

Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pantauan tim media Nataindonesia.com aski demontrasi masih berlangsung, massa bergantian menyampaikan pendapatnya.

(Red/Bhr).

Grafiti tersebut dibuat dengan tulisan besar dan jelas, dan bertebaran di jalan sejumlah kota dan kabupaten menampilkan pesan yang sama yaitu “Adili Jokowi” dan mendesak agar mantan Presiden Jokowi diadili.

Unsur-unsur grafiti ini juga viral di media sosial, dengan banyak orang memposting potret dari berbagai lokasi di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur. Publik berbagi berbagai pandangan mengenai grafiti tersebut, beberapa orang mendukung desakan tersebut, menganggap bahwa setiap orang harus diadili jika melakukan pelanggaran, termasuk mantan Presiden.

Sementara yang lain berpendapat bahwa desakan ini tidak adil dan hanya merupakan bentuk kebencian yang tidak berdasar.

Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memastikan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus ini dan akan segera menangani pelaku grafiti jika ditemukan, mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Dengan adanya grafiti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dan hukum di masyarakat, serta menghormati proses hukum yang adil dan transparan.

(Red/Bhr).

Kabupaten Sumenep di awal 2025 ini disambut dengan masalah agraria yang sudah bertahun tidak kunjung selesai. Kasus yang kembali viral yakni masalah laut sekitar 21 Hektar sudah memiliki surat hak milik (SHM). Lokasinya yakni di Desa Batu Kerbau Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

Laut tersebut secara prosedural telah dikuasai oleh seseorang yang identitasnya masih dirahasiakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep. Sementara masyarakat sekitar terus mendesak untuk membatalkan kepemilikan tersebut.

Kasus tersebut sudah berlangsung sekian tahun, namun belum ada penindakan yang mengarah terhadap kejelasan penyelesaian oleh pemerintah.

Selain itu, kasus tanah juga terjadi daerah pesisir utara Kabupaten Sumenep. Yakni di Desa Badur Kecamatan Batu Putih Kecamatan Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur. — Masalah di sini lebih kompleks, pasalnya sebagian pesisir laut telah diterbitkan akta jual beli (AJB) dan dimiliki oleh pengusaha.

Kasus Tanah di Desa Badur

Masalah lain di Desa Badur, yakni kepemilikan hak tanah masyarakat setempat. Pada Jumat 24 Januari 2025, Nataindonesia.com melakukan wawancara dengan tiga orang masyarakat setempat yang diduga telah kehilangan hak milik atas tanahnya.

Wawancara dilakukan kepada bapak Nisbah, Ibu Miyatun dan Suibah. Ketiga memiliki kasus yang sama, yakni tanah mereka telah bersertifikat tanpa sepengetahuan mereka.

“Saya mengetahui itu setelah pada 2023 lalu ingin mengajukan pembuatan sertifikat, tapi katanya (BPN.red) tanah kami sudah ada sertifikatnya, namun kami tidak diberi tahu sertifikat itu atas nama siapa,” ujar Bapak Nisbah saat diwawancara.

“Saya diminta mengajukan surat permohonan atau pernyataan untuk mengetahui sertifikat itu kepada BPN,” tegasnya.

Misbah mengaku, ia bersama dua warga yang lain mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat. Bahkan kata Miyatun, dulu sering ada pengukuran tanah yang dilakukan pada malam hari.

“Saya tidak tahu pasti, cuma biasanya diminta untuk membayar untuk pajak katanya, cuma masyarakat disini tidak tahu pasti, cuma mengikuti saja,” kata Miyatun polos.

Ketiga warga tersebut merupakan sebagian kecil dari masyarakat Badura yang bersedia untuk bersuara. Sementara yang lain, mayoritas mereka ketakutan jika harus berhadapan dengan masalah hukum.

“Nanti kami dipenjara kalau mengadu,” kata Miyatun.

Berdasar uraian di atas, Siswadi meminta Menteri Nusron Wahid untuk segera turun ke Kabupaten Sumenep. Pasalnya, BPN atau pemerintah daerah belum bisa memberikan solusi yang konkret atas masalah masyarakat di akar rumput.

“Ini tidak bisa jika terus-terus dibiarkan begini, Bapak Nusron harus turun sendiri, karena masalah ini sebenarnya masyarakat tengah dihadapkan dengan mafia tanah yang saya kini memiliki kekuatan besar,” tegas Siswadi. (Red/BRi)

Dikutip dari LA Times, Kapten Departemen Pemadam Kebakaran LA Erik Scott, kebakaran ini terbagi menjadi dua lokasi utama, yakni kebakaran Palisades dan kebakaran Eaton. Kebakaran Palisades telah meluas lebih dari 20.000 hektar dengan hanya sekitar 8 persen yang dapat dikendalikan, sementara Kebakaran Eaton telah mencapai hampir 14.000 hektar dengan hanya 3 persen yang berhasil dipadamkan.

“Palisades telah menimbulkan kobaran api baru yang signifikan di bagian timur dan berlanjut ke timur laut,” katanya.

Selain korban jiwa, ribuan rumah dan bangunan lainnya rusak atau hancur, menyebabkan lebih dari 200.000 penduduk terpaksa mengungsi.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah menyetujui deklarasi bencana besar untuk mempercepat bantuan darurat bagi penduduk yang terdampak.

Cuaca kering dan angin kencang Santa Ana memperparah situasi, membuat api menyebar dengan cepat. Penyebab dan Tantangan Otoritas setempat menyampaikan bahwa kebakaran ini sulit dipadamkan karena kondisi cuaca yang ekstrem dan vegetasi yang sangat kering. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan bantuan dari tujuh negara bagian tetangga, pemerintah federal, dan Kanada.

Kebakaran besar ini telah menciptakan situasi darurat yang memerlukan perhatian dan bantuan segera. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang untuk keselamatan bersama.

(Red/Bhr).

Kleopatra VII Philopator adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno. Lahir pada tahun 69 SM di Alexandria, Mesir, Kleopatra adalah penguasa terakhir dari Dinasti Ptolemaik, yang memerintah Mesir setelah kematian Aleksander yang Agung.

Awal Kehidupan dan Naik Takhta

Kleopatra naik takhta pada usia muda setelah kematian ayahnya, Ptolemaios XII. Dia memerintah bersama saudara laki-lakinya, Ptolemaios XIII, yang kemudian menjadi saingannya. Konflik internal ini memaksa Kleopatra untuk mencari dukungan dari luar, yang membawanya ke pertemuan dengan Julius Caesar.

Hubungan dengan Julius Caesar dan Markus Antonius

Kleopatra terkenal karena hubungannya dengan dua tokoh Romawi penting: Julius Caesar dan Markus Antonius. Pertemuannya dengan Caesar terjadi pada tahun 48 SM, ketika ia mencari bantuan untuk merebut kembali tahtanya. Hubungan mereka menghasilkan seorang putra, Ptolemaios XV, yang dikenal sebagai Kaisarion.

Setelah kematian Caesar, Kleopatra menjalin hubungan dengan Markus Antonius. Bersama-sama, mereka berusaha memperkuat kekuasaan mereka melawan Octavianus, penerus Caesar. Namun, kekalahan mereka dalam Pertempuran Actium pada tahun 31 SM menandai awal dari akhir kekuasaan Kleopatra.

Dominasi dan Warisan

Kleopatra dikenal sebagai penguasa yang cerdas dan karismatik. Dia menguasai beberapa bahasa dan memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang, termasuk diplomasi dan administrasi. Meskipun sering digambarkan sebagai wanita penggoda, Kleopatra sebenarnya adalah pemimpin yang kuat dan berpengaruh.

Setelah kekalahannya, Kleopatra dan Markus Antonius memilih untuk bunuh diri daripada ditangkap oleh Octavianus. Kematian Kleopatra pada tahun 30 SM menandai berakhirnya Dinasti Ptolemaik dan awal dari dominasi Romawi di Mesir.

Kleopatra tetap menjadi simbol kekuatan dan kecerdasan, serta salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah dunia.

Kisah Cinta Cleopatra: Antara Kekuasaan dan Romansa

Cleopatra VII, ratu terakhir Mesir kuno, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah. Selain kecantikan dan kecerdasannya, kisah cintanya dengan dua tokoh besar Romawi, Julius Caesar dan Mark Antony, telah menjadi legenda yang penuh dengan intrik politik dan romansa.

Cleopatra dan Julius Caesar

Cleopatra pertama kali bertemu Julius Caesar pada tahun 48 SM. Saat itu, Cleopatra sedang berjuang untuk mempertahankan tahtanya dari saudaranya, Ptolemeus XIII. Dengan kecerdikannya, Cleopatra berhasil menarik perhatian Caesar dan membentuk aliansi yang kuat. Hubungan mereka tidak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga pada kepentingan politik. Cleopatra melahirkan seorang putra bernama Ptolemy XV, yang dikenal sebagai Caesarion, yang berarti “Caesar kecil”.

Cleopatra dan Mark Antony

Setelah kematian Caesar, Cleopatra menjalin hubungan dengan Mark Antony, salah satu jenderal terkuat di Roma. Kisah cinta mereka penuh dengan gairah dan ambisi. Antony dan Cleopatra bersama-sama berusaha memperluas kekuasaan mereka, tetapi hubungan mereka juga menimbulkan ketegangan dengan Roma. Pada akhirnya, konflik dengan Oktavianus, penerus Caesar, menyebabkan kekalahan mereka dalam Pertempuran Actium pada tahun 31 SM.

Akhir Tragis

Setelah kekalahan tersebut, Antony dan Cleopatra kembali ke Mesir. Menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Oktavianus, Antony memilih untuk bunuh diri. Cleopatra, yang tidak ingin menjadi tawanan Roma, mengikuti jejak Antony dan mengakhiri hidupnya dengan gigitan ular berbisa pada tahun 30 SM.

Kisah cinta Cleopatra adalah salah satu yang paling dramatis dalam sejarah, menggabungkan elemen romansa, kekuasaan, dan tragedi. Hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony tidak hanya mempengaruhi hidupnya, tetapi juga mengubah jalannya sejarah dunia.

Penulis : R. Baharuddin. NR

Kegiatan ini diawali dengan salat tahajud bersama, dilanjutkan dengan zikir dan munajat. Puncak acara berlangsung sekitar pukul 05.30 WIB dengan kehadiran mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, yang memimpin diskusi tentang solidaritas untuk Palestina dan mengangkat tema “Revolusi Akhlak”.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh agama dan masyarakat. Meski demikian, kehadiran beberapa tokoh penting seperti Presiden Prabowo Subianto masih belum dapat dipastikan. Reuni 212 tahun ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari ribuan personel keamanan yang terdiri dari polisi, TNI, dan pengaman pemerintah untuk memastikan kelancaran acara.

Habib Rizieq Shihab, mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), turut hadir dan memimpin jalannya acara. Kehadiran Habib Rizieq telah dinantikan oleh banyak peserta yang berkumpul sejak subuh untuk melaksanakan salat berjamaah dan mengikuti rangkaian kegiatan lainnya.

Dalam orasinya, Habib Rizieq menyampaikan pesan tentang pentingnya solidaritas dan revolusi akhlak untuk Indonesia yang lebih baik. Bahkan ia akan mendukung pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo apabila mengedepankan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan ayat-ayat konstitusi demi kemaslahatan rakyat.

“Mudah-mudahan di kepemimpinan saat ini, kepada Bapak Prabowo Subianto, bisa mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Jadikan Indonesia ini berkah, maka kami seluruh rakyat akan dukung bapak kalau bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan rasulnya,” kata Rizieq saat menyampaikan orasi, Senin (02/12/2024).

Selain Habib Rizieq, beberapa tokoh agama dan pejabat negara juga diundang untuk hadir dalam acara ini. Reuni 212 tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan umat.

Acara ini juga mengangkat tema solidaritas untuk Palestina, mengajak peserta untuk mendoakan kedamaian dan kemerdekaan bagi Palestina.

“Rakyat Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina,” kata salah satu jama’ah saat diwawancara, Senin (02/12/2024).

(Red/R).