Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahim organisasi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk menyelaraskan arah pengembangan kader pelajar NU di Kabupaten Sumenep. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim, jajaran pengurus PCNU, LP Ma’arif NU, LPTNU, RMI, serta pengurus PC IPNU-IPPNU Sumenep.

Dalam forum tersebut, PC IPNU-IPPNU Sumenep memaparkan tiga agenda prioritas organisasi, yaitu penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, peneguhan identitas Pelajar NU, serta pengembangan usaha kreatif guna memperkuat kemandirian organisasi.

Ketua PC IPNU Sumenep, Ainul Yakin, menegaskan bahwa ketiga agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan kader masa depan Nahdlatul Ulama. “Keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari PCNU serta berbagai lembaga di lingkungan NU,” paparnya.

Dukungan terhadap agenda kaderisasi tersebut juga disampaikan LP Ma’arif NU Sumenep. Selain mendorong optimalisasi pendidikan di lingkungan Ma’arif, lembaga tersebut menilai sinergi antara IPNU-IPPNU dan OSIS perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pembinaan pelajar di lembaga pendidikan NU.

Sementara itu, LPTNU Sumenep menyoroti pentingnya membangun keseimbangan antara penguatan tradisi keagamaan dan peningkatan kapasitas literasi digital kader. Pendataan potensi kader juga dinilai penting sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang.

Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim menegaskan bahwa IPNU dan IPPNU memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi generasi penerus Nahdlatul Ulama. Karena itu, sinkronisasi program antarbanom dan lembaga menjadi kebutuhan penting agar proses kaderisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Orientasi pengabdian dan niat yang benar harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi,” urainya.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua PC IPPNU Sumenep Putri Ramadani menyatakan kesiapan IPNU-IPPNU untuk terus memperkuat kolaborasi dengan PCNU dan berbagai lembaga terkait dalam pengembangan kader, pendidikan, dan pemberdayaan pelajar NU di Kabupaten Sumenep.

Pertemuan ini menandai komitmen bersama antara PCNU dan IPNU-IPPNU Sumenep untuk memperkuat ekosistem kaderisasi pelajar NU sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia Nahdlatul Ulama di masa depan. (**)

Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan M Sodiq Fauzi menuntut Pemprov, serta Dinas Pendidikan Jatim segera membayarkan tunggakan Tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru (TPG) Provinsi Jawa Timur. Ia menilai persoalan ini menunjukkan lalainya pemerintah dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan komitmen untuk memenuhi hak-hak tenaga pendidik yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yg menghormati jasa para pendidiknya. Guru bukan sekadar profesi, melainkan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap bentuk pengabaian terhadap hak-hak guru sesungguhnya merupakan bentuk pengabaian terhadap masa depan bangsa itu sendiri,” tulis Sodiq dalam pernyataan sikap resminya.

Sodiq berkata bahwa GMNI memiliki pandangan mengenai pengembangan pendidikan tidak dapat diukur hanya melalui pembangunan infrastruktur sekolah, penyusunan kurikulum, maupun peningkatan capaian akademik peserta didik. Pembangunan pendidikan yg sejati harus diawali dengan penghormatan terhadap martabat dan kesejahteraan guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan nasional.

“Setiap bentuk pengabaian terhadap hak-hak guru sesungguhnya merupakan bentuk pengabaian terhadap masa depan bangsa itu sendiri,” tegas Sodiq.

Lebih lanjut Sodiq mengungkap bahwasanya hingga saat ini para Guru ASN SMA/SMK Provinsi Jawa Timur masih belum menerima Tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam komponen THR dan gaji ketiga belas sebanyak 5 kali, yakni satu kali pada tahun 2024, dua kali pada tahun 2025, dan dua kali pada tahun 2026. Persoalan ini dinilai Sodiq perlu mendapatkan perhatian serius dan penyelesaian yang transparan.

“Yang lebih memprihatinkan lagi, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para guru untuk memperoleh kejelasan dari instansi terkait belum menghasilkan jawaban yg memberikan kepastian hukum maupun kepastian waktu pencairan. Kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan publik, serta mencederai rasa keadilan yang jadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, GMNI dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan di setiap persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, termasuk para guru yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Menurut Sodiq, keberpihakan dan dukungan terhadap guru juga bukan solidaritas sosial semata. Namun, komitmen ideologis dalam memperjuangkan terwujudnya negara yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyatnya.

“Ketika negara melalui berbagai regulasi telah menetapkan adanya komponen tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru dalam THR dan Gaji Ketiga Belas, maka seluruh perangkat pemerintahan yang terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak tersebut sampai kepada penerimanya secara utuh dan tepat waktu. Tidak boleh ada ruang bagi ketidakjelasan yang berkepanjangan” kata dia.

Lebih jauh, Sodiq menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi, akademisi, dan lembaga legislatif untuk bersama-sama mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga tuntas.

Secara Yuridis, ia menegaskan bahwa tuntutan para guru ASN SMA/SMK Provinsi Jawa Timur terkait pencairan Tambahan 100% Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam komponen THR dan gaji ketiga belas merupakan tuntutan yang berdasar hukum kuat dan tidak dapat dipandang sebagai sekadar tuntutan administratif semata.

“ Negara melalui UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas mengakui profesi guru sebagai profesi strategis yang berhak memperoleh penghasilan yang layak, penghargaan atas prestasi kerja, serta jaminan kesejahteraan dalam menjalankan tugas profesionalnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Sodiq menyebutkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak untuk memperoleh penghasilan dan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah pusat, disebut Sodiq juga telah menerbitkan berbagai regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur pendanaan dan mekanisme pemberian THR serta Gaji Ketiga Belas bagi guru ASN seperti yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, yg kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 372 Tahun 2025 mengenai perubahan rincian Dana Alokasi Umum untuk mendukung pendanaan THR dan Gaji Ke 13 Guru ASN Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2025 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya.

Tak hanya itu, Sodiq menegaskan keterlambatan pencairan hak para guru yang berlangsung berulang kali berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dalam perspektif negara hukum, hak yang telah ditetapkan melalui peraturan per undang-undangan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepastian waktu penyelesaian. Oleh sebab itu, tuntutan para guru untuk memperoleh pencairan Tambahan 100% TPG bukanlah tuntutan yg berlebihan, melainkan upaya memperjuangkan hak yg secara konstitusional, legal, dan administratif telah dijamin oleh negara” Tegasnya.

Selanjutnya, Sodiq menyampaikan secara resmi bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI melalui Ketua Bidang Pendidikan menyatakan sikap :

Mendukung sepenuhnya perjuangan dan tuntutan Guru ASN SMA/SMK Provinsi Jawa Timur terkait pencairan Tambahan 100% TPG yg hingga saat ini belum direalisasikan.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera memberikan penjelasan resmi, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penyebab belum dicairkannya hak para guru tersebut.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan seluruh proses administrasi, verifikasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pencairan seluruh hak guru tanpa penundaan lebih lanjut.

Mendesak pemerintah agar segera mencairkan seluruh tunggakan Tambahan 100% TPG yg belum dibayarkan.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera memberikan penjelasan resmi, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penyebab belum dicairkannya hak para guru tersebut.

Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan seluruh proses administrasi, verifikasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pencairan seluruh hak guru tanpa penundaan lebih lanjut.

Mendesak pemerintah agar segera mencairkan seluruh tunggakan Tambahan 100% TPG yg belum dibayarkan.

Mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi E, untuk menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal dengan memanggil seluruh pihak terkait guna memastikan penyelesaian persoalan ini secara cepat dan tuntas.

Mendesak pemerintah untuk menjamin bahwa kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya dengan membangun sistem penganggaran dan penyaluran hak guru yg lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

“Pernyataan sikap ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan kebangsaan untuk memastikan bahwa suara para guru tidak diabaikan, hak-hak guru yang telah dijamin oleh hukum dapat segera direalisasikan, serta memastikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.

(Red/Bhr).

Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan moral atas dedikasi, keteguhan, dan pengabdian sang guru dalam menjalankan tugas mulia, GMNI Trenggalek memberikan cinderamata sebagai simbol solidaritas.

“Kami percaya bahwa keteguhan hati dan semangat para guru dalam mendidik generasi bangsa adalah teladan sejati bagi kita semua,” ujar sodiq ketua GMNI Trenggalek.

Menanggapi insiden maraknya kasus orang tua murid yang memenjarakan guru, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menyampaikan pernyataan sikap resmi. GMNI menegaskan bahwa kekerasan terhadap guru merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat profesi pendidik dan penodaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Guru adalah pelita dalam kegelapan, penerang di tengah kebodohan, dan penuntun jalan bagi generasi bangsa menuju masa depan yang lebih beradab. Tanpa guru, tidak akan ada generasi cerdas, tidak akan ada peradaban, dan tidak akanada bangsa yang berdiri kokoh,” tegas GMNI Trenggalek dalam pernyataannya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme, Kemanusiaan, dan Nasionalisme, GMNI menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang menimpa para pendidik.

Melalui rilis ini, GMNI Trenggalek menyampaikan enam poin sikap sebagai berikut:

1. Mengecam keras dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap guru, baik fisik maupun verbal, karena merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan hukum.

2. Menuntut aparat penegak hukum untuk memproses dan menghukum pelaku kekerasan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

3. Mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk menumbuhkan kembali budaya hormat terhadap guru serta membangun komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.

4. Mendorong pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan perlindungan hukum, rasa aman, serta jaminan kesejahteraan bagi para guru di Trenggalek.

5. Memberikan dukungan moral dan solidaritas tanpa batas kepada seluruh tenaga pendidik agar tetap tegar, sabar, dan terus berjuang menjalankan tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Menyerukan kepada seluruh kader GMNI di seluruh Indonesia untuk mengawal isu kekerasan terhadap guru dan memperjuangkan perlindungan profesi pendidik sebagai bagian dari perjuangan membangun keadilan sosial.

“Kekerasan terhadap guru adalah luka bagi bangsa ini, dan kami menolak diam. Kami bersumpah untuk terus bersuara, berdiri di sisi kebenaran, dan memperjuangkan martabat para pendidik karena di tangan merekalah masa depan bangsa ditentukan,” tutup pernyataan GMNI Trenggalek.

(Red/Bhr).

Dalam wawancaranya di acara The Tonight Show, Gates menyatakan bahwa kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) akan mengubah cara manusia mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

“Dalam dekade mendatang, hal itu akan menjadi hal biasa. Nasihat medis yang hebat, pengajaran yang luar biasa, dan semuanya gratis,” ujar Gates dengan nada optimis namun mengandung peringatan.

Gates menjelaskan bahwa AI kini mampu melakukan diagnosis medis secara cepat dan akurat, dan menjadi tutor virtual yang menyesuaikan gaya belajar setiap siswa menggantikan peran seroang guru.

Dengan kata lain, AI bukan hanya membantu tapi mengambil alih. Dunia akan memasuki era “kecerdasan gratis”, dimana teknologi pintar menyentuh setiap aspek kehidupan mmanusia.

Pernyataan Gates ini memicu diskusi global tentang masa depan pekerjaan. Jika profesi sekelas dokter dan guru bisa tergeser, bagaimana nasib profesi lain? Apakah kita siap menghadapi dunia di mana empati manusia digantikan oleh algoritma?

Prediksi Gates bukan sekadar ramalan futuristik, ini adalah panggilan untuk beradaptasi, berinovasi, dan mempersiapkan diri menghadapi revolusi AI yang tak terhindarkan. Dunia kerja akan berubah dan mungkin, lebih cepat dari yang kita kira.

(Red/Bhr).

Guru: Dari Pinggiran ke Panggung Utama

Tak lagi jadi profesi yang terpinggirkan, guru kini berdiri di garis depan perubahan. Pemerintah mengumumkan tambahan kesejahteraan yang mengundang sorotan tajam. Guru ASN menerima satu kali gaji pokok tambahan, sebuah langkah yang disebut “lanjutan” dari kebijakan lama. Namun sorotan sesungguhnya tertuju pada guru non-ASN: tunjangan profesi mereka melonjak dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Tidak semua bersorak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap bahwa kenaikan ini hanya berlaku bagi mereka yang lolos SK Inpassing. Banyak guru merasa bingung, bahkan kecewa.

Di balik sorotan itu, insentif Rp 300 ribu per bulan selama 7 bulan untuk guru non-ASN dan 2 bulan untuk guru PAUD nonformal menjadi angin segar yang menyentuh akar rumput pendidikan.

2. 12.500 Guru Menuju Gelar S1/D4

Tak ada lagi alasan untuk tertinggal. Pemerintah membuka jalan bagi 12.500 guru yang belum bergelar S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Di 112 perguruan tinggi, mereka diberi kesempatan untuk memenuhi syarat akademik yang selama ini menjadi penghalang karier dan kualitas pengajaran.

3. Sekolah Rakyat: Senjata Pemutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah, ia adalah benteng melawan kemiskinan ekstrem. Gratis, berasrama, dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan DTSEN, program ini menjadi manifestasi nyata dari Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025. Dengan 164 titik operasional di seluruh Indonesia, anak-anak kini bisa belajar tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, tanpa harus bekerja, dan tanpa harus mengkhawatirkan biaya hidup.

4. Sekolah Garuda: Mencetak Elit Akademik Indonesia

Sekolah Garuda adalah mimpi besar yang mulai terwujud. Dirancang sebagai sekolah pre-university berasrama berbasis STEM, program ini menyiapkan generasi unggul untuk menembus universitas terbaik dunia. Dengan dua model Transformasi dan pembangunan baru Sekolah Garuda menyaring siswa lewat seleksi akademik ketat dan latar ekonomi. 80% siswa dibebaskan dari biaya, sisanya membayar penuh.

Empat titik baru ditargetkan beroperasi pada 2026, melengkapi daftar sekolah unggulan dari Aceh hingga Papua Barat. Ini bukan sekadar pendidikan, ini adalah investasi jangka panjang untuk kejayaan Indonesia.

5. Digitalisasi dan Revitalisasi: Sekolah Masa Depan Dimulai

Tak ada lagi ruang kelas gelap dan papan tulis kusam. Pemerintah membangun 52 sekolah baru, merevitalisasi 122 satuan pendidikan nonformal, dan menjangkau 15.523 sekolah dari target awal 10.440. Layar pintar (smart board) kini hadir di 285 ribu sekolah PAUD hingga SKB, mengubah cara belajar menjadi interaktif dan modern.

(Red/Bhr).

Dalam pernyataan resminya, GMNI Trenggalek menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan dan temuan lapangan terkait pemotongan dana beasiswa yang seharusnya menjadi hak penuh mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera. Praktik ini dinilai mencederai nilai keadilan dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita luhur pendidikan nasional.

“Pemotongan beasiswa KIP Kuliah, baik sebagian maupun seluruhnya, adalah tindakan tidak bermoral dan tidak manusiawi. Ini adalah bentuk penyelewengan kekuasaan yang merusak kredibilitas lembaga pendidikan,” tegas Ramadhan Agung Sekretaris DPC GMNI Trenggalek, Rabu, (15/10/2025).

GMNI menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2022, yang secara eksplisit melarang pemotongan dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Organisasi mahasiswa ini juga mendorong reformasi sistem pengelolaan beasiswa agar lebih transparan dan partisipatif, dengan melibatkan mahasiswa serta lembaga pengawas independen. Mereka menekankan pentingnya pelaporan terbuka dan sistem pengaduan yang aman di setiap kampus.

Sebagai penutup, GMNI Trenggalek mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, civitas akademika, dan media lokal untuk bersatu melawan segala bentuk penyelewengan dana pendidikan.

“Pendidikan adalah tangga keadilan sosial. Siapa pun yang merampas hak pendidikan, berarti merampas masa depan bangsa,” pungkas pernyataan tersebut.

GMNI Trenggalek menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya hak atas pendidikan tinggi yang bebas dari penindasan dan korupsi.

Berikut tuntutan GMNI ada adanya pemotongan beasiswa KIP yang terjadi di Trenggalek:

1. Dilakukannya investigasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum dan institusi pengawasan seperti Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Ombudsman RI.

2. Pengungkapan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik di tingkat kampus, yayasan, maupun birokrasi.

3. Pemberian sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai hukum yang berlaku.

4. Perlindungan penuh terhadap mahasiswa pelapor dari segala bentuk intimidasi.

(Red/Bhr).

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan dalam konferensi pers di Kabupaten Bogor bahwa penutupan ini bersifat sementara hingga proses investigasi selesai.

“Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran SOP yang membahayakan kesehatan anak-anak. Dapur yang tidak memenuhi standar akan kami tutup tanpa pandang bulu,” tegas Nanik, Selasa (30/09/2025).

Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.900 kasus keracunan akibat konsumsi MBG, investigasi awal menunjukkan 80% dapur MBG tidak menjalankan SOP secara konsisten.

Pelanggaran mencakup penggunaan bahan mentah yang tidak layak, sanitasi buruk, dan tidak adanya sertifikasi higiene.

Sebanyak 65 dapur MBG ditutup untuk waktu yang belum ditentukan, dan BGN mewajibkan seluruh mitra dapur MBG melengkapi tiga sertifikat utama dalam waktu satu bulan, yakni SLHS (Sanitasi dan Higiene), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Kelayakan Air. Serta tim verifikasi internal BGN akan dibentuk untuk inspeksi mendalam dan evaluasi berkala.

Nanik menekankan bahwa program MBG dirancang untuk menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami hadir untuk melindungi mereka. Jangan main-main dengan urusan kesehatan anak,” ujarnya dengan nada serius.

BGN berkomitmen untuk memperbaiki pelaksanaan MBG dan memastikan dapur yang beroperasi memenuhi seluruh ketentuan teknis. Penutupan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh demi keberlanjutan program yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Red/Bhr).

“Ayam dibeli hari Sabtu, baru dimasak hari Rabu. Ini bukan kelalaian biasa ini pelanggaran serius terhadap standar gizi dan keamanan pangan,” ujar Nanik, menyoroti buruknya manajemen dapur SPPG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan.

Data dari Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat total korban mencapai 1.333 orang dari tiga kejadian berbeda di Cipongkor dan Cihampelas. Para siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala mual, muntah, pusing, bahkan kram otot setelah menyantap hidangan MBG.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status KLB dan menutup sementara seluruh dapur MBG di Cipongkor untuk investigasi menyeluruh, BGN pun mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dapur SPPG yang terlibat dan menggandeng kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan unsur pidana.

Dalam pernyataan yang mengundang simpati sekaligus kemarahan publik, Nanik mengakui bahwa keracunan MBG kesalahan BGN dan akan melakukan mengevaluasi, serta mejamin kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akui, ini kesalahan kami tapi kami tidak akan lari, kami akan usut tuntas dan pastikan tidak terulang,” imbuhnya.

BGN kini tengah melakukan audit SOP dapur MBG di seluruh Indonesia, hal itu adalah prosedur BGN sendiri guna memperbaiki kwalitas hidangan kepada murid. Bahkan apabila pihak dapur terbukti melakukan kesengajaan maka pihaknya tidak segan membawa kasus ini ke ranah pidana.

“Kami tidak main-main. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian fatal, kami akan pidanakan,” tegas Nanik

(Red/Bhr).

Ketua GMNI Pacitan, Bung Febri Firdiansyah, menyampaikan desakan tegas agar Pemda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) segera turun tangan.

“Ini bukan waktu untuk berdiam diri atau bersembunyi di balik prosedur birokrasi. Dugaan pelecehan oleh tenaga pendidik adalah tamparan keras bagi sistem perlindungan anak di Pacitan,” tegasnya.

GMNI menuntut penanganan yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta menekankan bahwa proses hukum harus bebas dari intimidasi dan intervensi. Korban, keluarga, dan saksi wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh, termasuk pendampingan psikologis dan jaminan keamanan dari tekanan sosial yang kerap membungkam suara keadilan.

“Jika benar terjadi, pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Membiarkan predator anak berkeliaran di lingkungan pendidikan adalah bentuk kelalaian fatal pemerintah daerah. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal moral dan tanggung jawab publik,” ujar Bung Febri dengan nada geram.

GMNI juga mengingatkan bahwa jika tuduhan ini tidak terbukti, klarifikasi terbuka wajib dilakukan untuk meredam keresahan masyarakat dan menghindari stigmatisasi yang merusak reputasi institusi pendidikan.

Lebih jauh, GMNI Pacitan menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, dan siap melakukan advokasi jika ditemukan indikasi pembiaran, intimidasi terhadap korban, atau pengabaian hak-hak anak.

“Ini adalah ujian integritas bagi Pemda, aparat penegak hukum, dan PPPA Pacitan. Sekolah seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan anak, bukan ladang eksploitasi oleh oknum tak bermoral. Jika pemerintah gagal bertindak, maka publik berhak mempertanyakan siapa sebenarnya yang mereka lindungi,” tutup Bung Febri dengan nada tajam.

(Red/Bhr).

Arsila telah mengikuti bapak penyisihan mengalahkan ratusan peserta lain dari berbagai daerah Jawa dan Bali pada 9 Mei 2025. Ia berhasil dinyatakan lolos ke bapak selanjutnya berdasar pengumuman dan surat undangan yang diberikan oleh panitia.

Arsila kembali mengikut perlombaan berdasar surat edaran yang diberikan oleh Emerald Education Centre. Yakni terselenggara pada Sabtu–Minggu, 26–27 Juli 2025 berlangsung di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Negeri Malang (UM), Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Ketua Yayasan Al Mas’ud Legung Timur Khoirul Ibad sangat mengapresiasi anak didiknya tersebut. Bahkan ia juga rela ikut mengantar langsung ke lokasi perlombaan guna memberikan dukungan psikologis bagi Arsila.

Ia mengatakan, pihak lembaga sangat bangga kepada Arsila karena telah berhasil meraih prestasi meski saat ini perlombaannya masih berlangsung. “Bisa masuk grand final saja kami sudah sangat bangga, mujur jika nanti bisa tembus juara,” katanya.

Menurut Ibad, yang sangat diapresiasi pihak lembaga bukan pada tujuan juara, namun proses anak didiknya yang gigih dan tekun dalam belajar. “Anak-anak kita jangan sampai ditekan untuk meraih ini itu, tapi cukup arahkan dan apresiasi meraka. Soal pencapaian, hal itu ditentukan oleh pola didikan kita. Jadi jika kita terus memberikan apresiasi terhadap setiap kemajuan kecil dari anak didik, mereka secara otomatis bakal berprestasi dengan sendiri,” urainya.

Kendati demikian, Ibad Menegaskan bahwa Arsila telah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sumenep. “Ya semoga Arsila nanti bisa terus berprestasi hingga kanca nasional bahkan bisa tembus internasional. Anak ini adalah aset bagi Sumenep yang harus terus diberi perhatian dan dukungan,” pungkasnya.

Arsila merupakan bukti bahwa di Kabupaten Sumenep masih banyak anak-anak yang memiliki peluang berprestasi untuk berkarya di berbagai bidang. (**)