Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, mengatakan evaluasi tersebut berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan wong cilik.

“Secara administratif memang ada program yang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil,” ujar Muhammadun, Sabtu, 21 Februari 2026.

Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, informasi terkait mekanisme dan manfaat program UHC belum tersosialisasi secara optimal.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan kesehatan. Padahal, dalam skema UHC, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akibatnya, mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.

Muhammadun menilai minimnya informasi serta kurangnya inisiatif petugas layanan menjadi penghambat akses masyarakat, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh wong cilik.

Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan disebut masih menjadi keluhan masyarakat, sementara penanganannya dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.

Ia menyatakan infrastruktur dasar memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.

Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan juga menjadi perhatian. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat upaya penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan masih cenderung reaktif dan temporer.

“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan drainase, serta perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Lebih lanjut, GMNI mendorong langkah-langkah yang lebih substantif dan terukur, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan publik dan efektivitas kerja. (*)

Agenda pertama dimulai dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026. Laporan ini mencerminkan hasil evaluasi dan rekomendasi Banggar terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas bersama eksekutif.

Kedua dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sumenep dan DPRD Kabupaten Sumenep. Penandatanganan ini menandai kesepakatan resmi antara kedua pihak terhadap isi Raperda APBD 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah, hal itu dilakukan oleh Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim dan Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin.

Terakhir ditutup dengan sambutan dari Wakil Bupati Sumenep yang menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumenep itu menegaskan komitmennya tata kelola perencanaan pemerintahan yang baik dan responsif, hal itu ditujukan agar setiap perencanaan peraturan daerah (perda) selalu mewakili aspirasi masyarakat.

“Kita harus selalu menyerap aspirasi masyarakat untuk menjadi dasar pembuatan perda,” ujar Ketua DPC PKB Sumenep itu.

Rapat Paripurna ini berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kolaboratif dan dihadori oleh jajaran tiap-tiap fraksi, hal itu mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

(Red/Bhr).

Capaian itu bukan sekadar angka, melainkan cermin dari konsistensi dan perubahan kultur layanan di tubuh RSUDMA—dari meja pendaftaran hingga ruang rawat. Hal ini juga sebagai bukti bahwa rumah sakit berplat merah milik Sumenep ini terus melakukan evaluasi kinerja.

Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar, dr. Erliyati, menjelaskan bahwa survei dilakukan melalui sistem digital terintegrasi di seluruh Jawa Timur. Warga dapat memberikan penilaian langsung melalui QR Code atau tautan resmi yang disediakan rumah sakit.

“Responden cukup memindai kode yang tersedia di setiap unit layanan, lalu mengisi sembilan pertanyaan tentang mutu pelayanan. Ada juga kolom saran, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembenahan layanan,” ujar Erliyati.

Meski capaian angka kepuasan publik tergolong tinggi, Erliyati menegaskan bahwa RSUDMA tidak ingin berhenti di zona nyaman. Evaluasi tetap berjalan di semua lini.

“Kami ingin RSUDMA menjadi rumah sakit rujukan utama di Madura. Harapannya, warga tidak lagi harus menyeberang pulau hanya untuk mendapatkan layanan yang layak,” tegasnya.

Pencapaian ini juga tidak lepas dari peran Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang memberi dukungan penuh terhadap upaya peningkatan mutu layanan publik di bidang kesehatan. Di bawah arahannya, RSUDMA bertransformasi menjadi rumah sakit yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Suara warga pun menguatkan hasil survei. — Husnul H, warga Rubaru, menyebut pelayanan RSUDMA kini jauh lebih manusiawi. Sementara Wardani, warga lainnya, menilai transformasi RSUDMA sudah terasa lebih dibandingkan sebelumnya.

“Dokter dan perawatnya sabar dan komunikatif. Kami merasa tenang selama anak saya dirawat,” ungkap Husnul.

“Dulu saya ragu datang ke rumah sakit daerah. Sekarang pelayanannya cepat, tertib, dan ramah. Dari pendaftaran sampai pengambilan obat, semua lancar. Saya beri nilai sepuluh,” kata Wardani.

Dengan AKM 90,20 persen dan apresiasi publik yang terus menguat, RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep kini diakui sebagai salah satu rumah sakit daerah dengan pelayanan publik terbaik di Jawa Timur. (Ari/red)

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep ini menjadi momentum strategis bagi seluruh elemen pemerintahan daerah untuk menyatukan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD, menandai kuatnya sinergi lintas sektor dalam menyusun arah kebijakan fiskal tahun depan.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pembahasan anggaran. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, rancangan APBD harus disepakati paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Hal ini menjadi landasan agar proses legislasi anggaran berjalan tertib, efisien, dan transparan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2025 secara optimal, demi merealisasikan program-program yang telah dirancang dan memberikan dampak nyata bagi asyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sumenep menyampaikan Nota Keuangan yang menjadi fondasi arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan APBD 2026 berpedoman pada RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2026, serta mengacu pada regulasi nasional, termasuk Permendagri No. 14 Tahun 2025 dan surat edaran dari Kementerian Keuangan.

“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata,” ujar Ahmad Fauzi, Senin, (06/10/2025).

Tema ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas SDM, dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan anggaran yang terukur dan berorientasi hasil.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa alokasi anggaran tidak lagi sekadar pemerataan antar-OPD, tetapi diarahkan pada capaian target pelayanan publik dan efektivitas program prioritas. Setiap rupiah dalam APBD 2026 diharapkan menjadi investasi strategis bagi kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

(Red/Bhr).

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan dalam konferensi pers di Kabupaten Bogor bahwa penutupan ini bersifat sementara hingga proses investigasi selesai.

“Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran SOP yang membahayakan kesehatan anak-anak. Dapur yang tidak memenuhi standar akan kami tutup tanpa pandang bulu,” tegas Nanik, Selasa (30/09/2025).

Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.900 kasus keracunan akibat konsumsi MBG, investigasi awal menunjukkan 80% dapur MBG tidak menjalankan SOP secara konsisten.

Pelanggaran mencakup penggunaan bahan mentah yang tidak layak, sanitasi buruk, dan tidak adanya sertifikasi higiene.

Sebanyak 65 dapur MBG ditutup untuk waktu yang belum ditentukan, dan BGN mewajibkan seluruh mitra dapur MBG melengkapi tiga sertifikat utama dalam waktu satu bulan, yakni SLHS (Sanitasi dan Higiene), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Kelayakan Air. Serta tim verifikasi internal BGN akan dibentuk untuk inspeksi mendalam dan evaluasi berkala.

Nanik menekankan bahwa program MBG dirancang untuk menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami hadir untuk melindungi mereka. Jangan main-main dengan urusan kesehatan anak,” ujarnya dengan nada serius.

BGN berkomitmen untuk memperbaiki pelaksanaan MBG dan memastikan dapur yang beroperasi memenuhi seluruh ketentuan teknis. Penutupan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh demi keberlanjutan program yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Red/Bhr).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, transformasi kelembagaan dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN, sehingga dilakukan perubahan atas UU BUMN yang sudah ada. Meski demikian, menurutnya tugas dan fungsi BP BUMN hampir sama dengan Kementerian BUMN yang lalu.

“Di mana di sana dia pemegang saham Seri A dwiwarna 1%, tetapi itu akan menentukan menyangkut soal penyelenggaraan RUPS dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya seperti itu,” kata Supratman, dalam kesempatan terpisah.

Supratman juga menjelaskan, nantinya BP BUMN tetap memegang fungsi sebagai regulator, sedangkan Danantara akan memegang posisi sebagai operator atau pelaksana.

Perubahan nomenklatur ini merupakan hasil mempertimbangkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sementara rancang undang undang (RUU) BUMN akan dilanjutkan pada pembahasan Tingkat II yakni dalam Sidang Paripurna pada Oktober mendatang. Lalu setelah diundangkan, Kementerian PANRB bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan menyiapkan prosesi transisinya. (Ar/red)

Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9), Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, tak kuasa menahan tangis. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan permintaan maaf terbuka sekaligus penyesalan mendalam.

“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf,” ujar Nanik, sembari mengaku dirinya sendiri kini diliputi stres.

Nanik bercerita hatinya hancur menyaksikan ribuan siswa harus digotong ke Puskesmas dan posko darurat. “Saya sebagai seorang ibu saja tidak bisa tidur ketika anak demam. Apalagi ini melihat anak-anak sampai harus dilarikan massal ke fasilitas kesehatan. Saya sudah stres bukan main,” ucapnya lirih.

BGN menyatakan bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung lembaga, sembari dilakukan evaluasi total terhadap jalannya program MBG. Sebagai langkah awal, BGN menutup sementara 40 Sentra Penyedia Program Gizi (SPPG) hingga penyelidikan tuntas.

Tak hanya itu, ada aturan yang dipeketat, BGN memberi tenggat sebulan bagi seluruh mitra MBG untuk melengkapi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat kelayakan air. Jika tidak dipenuhi, SPPG terkait akan ditutup permanen.

“Adalah kesalahan kami sebagai pelaksana, dan kami harus memperbaikinya secara total,” tegas Nanik. (Ar/red)

“Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas,” katanya, dalam rilis yang diterima oleh redaksi Nataindonesia.com, pada Rabu (26/9).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPOM dan Komisi IX DPR RI, Dadan merinci penggunaan anggaran tersebut, antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah Rp34,49 triliun
2. Bantuan Pangan Perbaikan Gizi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita Rp3,18 triliun
3. Belanja pegawai ASN Rp3,9 triliun
4. Digitalisasi MBG Rp3,1 triliun
5. Promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat Rp280 miliar
6. Pemantauan dan pengawasan oleh BPOM Rp700 miliar
7. Sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data gizi Kemenkes dan BPS Rp412,5 miliar
8. Koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, dan pelatihan penjamah makanan Rp3,8 triliun

Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan pada program pemenuhan gizi nasional, sedangkan 4,6 persen atau Rp12,4 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Bila dilihat menurut fungsi:

Pendidikan: Rp223,5 triliun (83,4%)
Kesehatan: Rp24,7 triliun (9,2%)
Ekonomi: Rp19,7 triliun (7,4%)

Sementara dari sisi belanja:

1. Belanja barang: 97,7%
2. Belanja pegawai: 1,4%
3. Belanja modal: 0,9%

Adapun klasifikasi operasional menunjukkan 97,1% anggaran bersifat non-operasional, dengan hanya 2,9% dialokasikan untuk operasional. (Red)

Penolakan ini menyoroti pertanyaan mendasar: Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ‘aset’ dalam konteks ekonomi digital saat ini?

Konsep Aset dalam Era Digital

Secara tradisional, aset negara terdiri dari cadangan devisa seperti emas dan mata uang asing yang dianggap stabil dan dapat diandalkan. Namun, dengan munculnya teknologi blockchain dan aset digital seperti Bitcoin, definisi aset mengalami perluasan. Bitcoin, dengan sifat desentralisasi dan pasokan terbatasnya, telah dianggap oleh sebagian pihak sebagai “emas digital” dan potensi penyimpan nilai jangka panjang.

Namun, volatilitas harga yang tinggi dan kurangnya dukungan institusional membuat banyak otoritas moneter, termasuk OJK, ragu untuk mengakui Bitcoin sebagai aset cadangan resmi.

Pendekatan Negara Lain terhadap Bitcoin

Beberapa negara telah mengambil langkah berbeda dalam menyikapi Bitcoin:

El Salvador: Pada 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Pemerintah setempat bahkan membeli Bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional. Namun, adopsi ini menghadapi tantangan, termasuk volatilitas harga dan skeptisisme publik.

Amerika Serikat: Beberapa negara bagian, seperti Texas dan New Hampshire, telah mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin sebagai strategi diversifikasi aset. Langkah ini mencerminkan meningkatnya penerimaan terhadap aset digital di tingkat subnasional.

Jepang dan Korea Selatan: Kedua negara ini mengakui Bitcoin sebagai aset legal dan mengatur penggunaannya dalam transaksi, meskipun belum menjadikannya sebagai bagian dari cadangan nasional.

Pertimbangan OJK dan Tantangan Regulasi

OJK menekankan bahwa meskipun ada potensi dalam aset digital, penting untuk memastikan adanya tata kelola yang transparan dan mitigasi risiko yang tepat sebelum mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara. Risiko yang dimaksud termasuk volatilitas harga, potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal, dan kurangnya kerangka regulasi yang komprehensif.

Selain itu, literasi keuangan dan digital yang masih rendah di Indonesia menjadi tantangan tambahan dalam mengadopsi aset digital secara luas.

Sikap Tegas Indonesia pada Bitcoin

Penolakan OJK terhadap usulan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan aset negara mencerminkan pendekatan yang berhati-hati dalam menghadapi inovasi keuangan digital. Meskipun beberapa negara telah mengambil langkah progresif dalam mengadopsi Bitcoin, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan literasi masyarakat sebelum mengikuti jejak tersebut.

Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah Indonesia akan tetap mempertahankan pendekatan konservatif atau mulai mengeksplorasi potensi aset digital dalam strategi keuangan nasionalnya?

Masalah kelangkaan pupuk disinyalir karena regulasi penyuplaian yang sengaja dibikin berbelit. Hal itu menyebabkan banyak peluang bagi oknum untuk memainkan harga pupuk, bahkan penyalahgunaan wewenang. Alhasil petani kembali ditumbalkan!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional serentak di 14 provinsi sentra produksi padi. Bertempat di pusat kegiatan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.

Birokrasi berbelit yang dimaksud Prabowo adalah mengenai jalur perizinan dan distribusi pupuk. Seperti penyampaian laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya. (Red/HZ)