Wacana penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sumenep 2027 patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mengikuti perkembangan teknologi dan memperbaiki tata kelola demokrasi di tingkat desa.

Namun, Lakpesdam NU Sumenep berpandangan bahwa e-voting tidak boleh ditempatkan sebagai satu-satunya solusi untuk memperbaiki kualitas Pilkades. Sebelum berbicara terlalu jauh tentang teknologi pemungutan suara, pemerintah perlu memastikan bahwa kualitas keseluruhan sistem pemilihan sudah benar-benar dibenahi.

SDM Harus Menjadi Perhatian Utama

Teknologi secanggih apa pun tidak akan otomatis menghasilkan demokrasi yang berkualitas apabila sumber daya manusia yang menjalankannya belum siap.

Karena itu, peningkatan kapasitas panitia, aparatur desa, pengawas, serta masyarakat pemilih harus menjadi bagian penting sebelum e-voting diterapkan. Masyarakat harus memahami cara kerja sistem, mekanisme pengawasan, keamanan data, hingga prosedur apabila terjadi persoalan dalam proses pemungutan suara.

Jangan sampai teknologinya modern, tetapi literasi demokrasinya masih tertinggal.

Tujuan Akhir Pilkades Adalah Melahirkan Pemimpin Desa Berkualitas

Kita perlu mengingat kembali bahwa substansi Pilkades bukan sekadar bagaimana suara dihitung dengan cepat dan efisien.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah sistem Pilkades mampu menghasilkan kepala desa yang berkualitas, berintegritas, kompeten, dan benar-benar mampu membangun desanya?

Jika e-voting hanya membuat proses pencoblosan menjadi digital, tetapi kualitas kandidat dan proses seleksinya tidak diperbaiki, maka perubahan tersebut belum menyentuh persoalan utama demokrasi desa.

Portofolio Calon Kepala Desa Harus Menjadi Prioritas

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah portofolio calon kepala desa.

Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai mengenai rekam jejak, pengalaman, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, pengalaman sosial, serta gagasan pembangunan masing-masing calon.

Pemilih jangan hanya disodori foto dan nama calon di surat suara digital. Mereka harus mendapatkan informasi yang cukup agar dapat memilih berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, bukan semata-mata popularitas, hubungan kekerabatan, tekanan sosial, atau kekuatan finansial.

Integritas: Apa Alat Ukurnya?

Hal lain yang tidak kalah penting adalah persoalan integritas calon kepala desa.

Kita sering mengatakan bahwa kepala desa harus berintegritas. Tetapi pertanyaannya: apa alat ukurnya?

Apakah pernah ada mekanisme yang serius untuk menilai rekam jejak calon? Bagaimana dengan kepatuhan terhadap hukum, pengelolaan keuangan, konflik kepentingan, komitmen terhadap pelayanan publik, serta rekam jejak sosial dan kepemimpinannya?

Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan kampanye. Harus ada indikator yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E-Voting Bukan Tujuan Akhir

Lakpesdam NU Sumenep berpandangan bahwa e-voting hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir.

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan kecepatan proses pemungutan suara. Tetapi teknologi tidak otomatis memperbaiki kualitas demokrasi apabila persoalan mendasar seperti politik uang, politik kekerabatan, rendahnya literasi politik, kualitas calon, dan lemahnya pendidikan pemilih tidak dibenahi.

Karena itu, jika Pemerintah Kabupaten Sumenep serius ingin menghadirkan Pilkades 2027 yang berkualitas, maka pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh: mulai dari kualitas SDM, pendidikan pemilih, transparansi informasi calon, standar integritas, pengawasan, pencegahan politik uang, hingga mekanisme evaluasi pascapemilihan.

Jangan hanya mengubah cara rakyat memberikan suara. Perbaiki juga cara kita menyiapkan calon pemimpin yang akan menerima suara tersebut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Pilkades bukan semata-mata apakah pemilih menggunakan kertas atau layar digital.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah demokrasi desa mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, kompeten, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Penulis adalah Ketua Lakpesdam NU Sumenep*

Setiap musim panen tembakau di Madura, persoalan yang dihadapi petani hampir selalu berulang. Setelah berbulan-bulan menanggung biaya produksi, menghadapi cuaca yang tidak menentu, hingga menjaga kualitas hasil panen, petani justru memasuki mata rantai perdagangan tanpa kepastian mengenai bagaimana harga tembakau mereka akan ditentukan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, benarkah negara telah berpihak kepada petani jika tata niaga tembakau masih berjalan tanpa instrumen yang jelas?

Hingga saat ini, perdagangan tembakau masih lebih banyak bergantung pada mekanisme pasar dan proses grading yang belum didukung oleh standar nasional yang baku. Penilaian mutu hasil panen umumnya dilakukan oleh pihak pembeli atau grader berdasarkan parameter yang belum sepenuhnya terbuka dan seragam. Di sisi lain, petani tidak memiliki instrumen pembanding untuk mengetahui apakah kualitas tembakau yang dinilai benar-benar sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah. Ketika terjadi perbedaan penilaian terhadap mutu tembakau, hampir tidak tersedia mekanisme yang memungkinkan petani mengajukan keberatan berdasarkan standar yang diakui bersama. Harga akhirnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar dan posisi tawar para pelaku perdagangan daripada oleh sistem penilaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tata kelola komoditas strategis, negara semestinya tidak hanya berperan pada aspek budidaya maupun hilirisasi, tetapi juga memastikan perdagangan berlangsung secara adil. Keadilan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tersedia instrumen yang mengatur klasifikasi mutu, mekanisme grading, sistem pengawasan, hingga parameter pembentukan harga yang dapat dipahami dan diakses oleh seluruh pelaku usaha, terutama petani sebagai produsen.

Selama instrumen tersebut belum tersedia, hubungan antara petani dan pembeli akan terus berada dalam posisi yang tidak seimbang. Pembeli memiliki kewenangan menilai kualitas sekaligus menentukan nilai ekonomi suatu komoditas, sementara petani hanya menerima hasil penilaian tanpa memiliki acuan yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi. Ketimpangan informasi inilah yang menjadi akar persoalan tata niaga tembakau selama bertahun-tahun.

Lakpesdam NU Sumenep memandang sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi tata niaga tembakau secara menyeluruh. Reformasi tersebut tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan produksi atau perluasan pasar, melainkan harus dimulai dengan membangun instrumen perdagangan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Penyusunan standar nasional mutu tembakau, sertifikasi kompetensi bagi grader, mekanisme audit terhadap proses penilaian, hingga sistem pembentukan harga yang lebih transparan merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan.

Tembakau bukan sekadar komoditas perdagangan, tetapi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga petani di Madura. Oleh karena itu, keberpihakan negara tidak cukup diukur melalui berbagai program bantuan kepada petani. Keberpihakan yang sesungguhnya adalah menghadirkan sistem tata niaga yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi petani, memperkuat posisi tawar mereka, serta memastikan proses perdagangan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Selama tata niaga tembakau masih berjalan tanpa instrumen yang jelas, maka persoalan harga akan terus berulang setiap musim panen. Pertanyaannya bukan lagi mengapa petani sering mengeluhkan harga tembakau, melainkan sampai kapan negara membiarkan perdagangan komoditas strategis ini berjalan tanpa fondasi regulasi yang memadai. (*)

Gerakan mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pilar moral bangsa. Di tengah kebuntuan politik dan melemahnya fungsi kontrol berbagai lembaga negara, mahasiswa selalu hadir sebagai suara yang mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, independensi gerakan mahasiswa menghadapi ujian yang tidak ringan.

Hari ini muncul fenomena ketika sebagian organisasi mahasiswa dinilai memiliki kedekatan yang terlalu erat dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan tersebut tidak selalu salah, sebab dialog antara mahasiswa dan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kedekatan itu mengikis daya kritis, sehingga mahasiswa lebih sibuk membela kebijakan daripada menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat.

Di sisi lain, tidak sedikit gerakan mahasiswa yang sengaja dibenturkan oleh kepentingan politik. Polarisasi diciptakan agar mahasiswa saling berhadapan, sementara substansi persoalan bangsa justru terlupakan. Akibatnya, energi gerakan habis untuk konflik internal, bukan memperjuangkan kepentingan publik.

Padahal, sejarah mencatat bahwa kekuatan mahasiswa lahir dari independensinya. Mahasiswa dihormati bukan karena kedekatannya dengan penguasa atau oposisi, melainkan karena keberaniannya berdiri di atas kepentingan rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja semakin sempit, pendidikan semakin mahal, dan ketimpangan sosial melebar, itulah ruang yang seharusnya menjadi fokus perjuangan mahasiswa.

Rezim apa pun selalu memiliki kecenderungan untuk merangkul kelompok-kelompok kritis. Karena itu, tantangan terbesar gerakan mahasiswa saat ini bukan hanya menghadapi pemerintah, tetapi juga menjaga jarak yang sehat dari berbagai kepentingan politik praktis. Independensi bukan berarti anti-dialog, melainkan memastikan bahwa setiap sikap lahir dari kajian ilmiah, keberpihakan kepada kebenaran, dan kepentingan masyarakat luas.

Gerakan mahasiswa tidak boleh berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan ataupun kendaraan kepentingan elite. Kampus harus tetap menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis, bukan sekadar tempat mencetak pendukung pemerintah atau lawan pemerintah. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang bebas berpikir, berani mengkritik, sekaligus mampu memberikan solusi.

Sejarah akan selalu mengingat mahasiswa yang berdiri bersama rakyat, bukan mereka yang larut dalam kenyamanan kekuasaan. Sebab pada akhirnya, independensi bukan sekadar identitas gerakan mahasiswa, tetapi syarat utama agar suara mahasiswa tetap dipercaya sebagai suara nurani bangsa. (*)

Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah bangsa, tetapi juga saat yang tepat untuk melakukan refleksi kritis terhadap arah perjalanan demokrasi Indonesia. Pancasila lahir sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi sipil, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul gejala yang patut dicermati bersama, yakni menguatnya pengaruh militer dalam berbagai ruang kehidupan sipil.

Militer memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Akan tetapi, ketika ruang-ruang sipil mulai diisi oleh pendekatan, budaya, dan aktor militer secara berlebihan, demokrasi menghadapi tantangan serius. Batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil menjadi semakin kabur. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya kembali praktik-praktik yang dahulu menjadi kritik besar dalam sejarah bangsa.

Gejala tersebut tampak dari semakin luasnya keterlibatan institusi militer dalam sektor-sektor yang sejatinya menjadi domain sipil, mulai dari birokrasi, pembangunan, hingga berbagai program sosial. Kondisi ini berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat sipil dan melemahkan mekanisme kontrol demokratis yang selama ini menjadi fondasi Reformasi.

Di sisi lain, aroma sentralisasi kekuasaan semakin terasa. Semangat desentralisasi yang diperjuangkan pasca-Reformasi perlahan mengalami kemunduran. Pemerintah daerah yang dahulu diberi ruang lebih luas untuk mengelola kebutuhan masyarakat setempat kini menghadapi berbagai pembatasan melalui kebijakan yang semakin terkonsentrasi di pusat. Akibatnya, kreativitas daerah, partisipasi warga, dan kemampuan pemerintah lokal dalam merespons persoalan masyarakat menjadi semakin terbatas. Padahal, desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif.

Desentralisasi merupakan instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi lebih dekat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kewenangan kembali menumpuk di pusat, risiko lahirnya kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat lokal pun menjadi semakin besar.

Pancasila mengajarkan musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Karena itu, menjaga supremasi sipil merupakan bagian penting dalam merawat nilai-nilai Pancasila. Negara yang kuat bukanlah negara yang seluruh ruang publiknya dikendalikan oleh pendekatan militeristik, melainkan negara yang mampu menempatkan militer secara profesional di bidang pertahanan, sementara ruang sipil tetap menjadi arena utama demokrasi dan partisipasi rakyat.

Hari Kesaktian Pancasila 2026 hendaknya menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul ketika prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan supremasi sipil perlahan terkikis. Menjaga Pancasila berarti menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat masyarakat sipil, serta memastikan bahwa cita-cita Reformasi tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila akan tetap sakti jika demokrasi dijaga, supremasi sipil dihormati, dan kekuasaan tidak kembali terpusat pada segelintir elite.”

*Peneliti Jong Sumekar Sumenep

New Imperialisme: Penjajahan Berganti Wajah

Kartini dulu melawan kolonialisme yang nyata: diskriminasi, kebodohan, dan ketidakadilan. Hari ini, kita berhadapan dengan kolonialisme gaya baru new imperialisme yang lebih licik. Ia hadir dalam bentuk kurikulum yang mengekang kreativitas, sistem pendidikan yang tunduk pada pasar, dan budaya akademik yang mengukur manusia dengan angka. Kita dijajah bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh logika kapitalisme yang menjadikan pendidikan sekadar komoditas. Sungguh tragis: sekolah yang seharusnya melahirkan manusia merdeka justru melatih kita menjadi pekerja patuh.

Perempuan: Subjek Perubahan, Bukan Simbol Seremoni

Kartini bukan sekadar ikon emansipasi perempuan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap segala bentuk ketertindasan. Maka, perempuan hari ini tidak boleh hanya dipajang di panggung seremoni sebagai “Kartini modern” dengan kebaya indah. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan memimpin, mengkritik, dan membangun bangsa dengan ruang setara. Kesetaraan bukan hadiah, melainkan amanat keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Mahasiswa: Dari Objek ke Subjek

Mahasiswa tidak boleh puas menjadi objek sistem pendidikan yang kering nilai. Sudah saatnya tampil sebagai subjek kritis yang berani mengoreksi arah zaman. Kampus bukan sekadar tempat mengumpulkan SKS, melainkan arena perjuangan menghidupkan kembali Pancasila dalam tindakan nyata: solidaritas, kepedulian sosial, dan integritas intelektual. Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi mesin reproduksi sistem, bukan alat pembebasan.

Hari Kartini adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Jika dulu Kartini melawan kolonialisme Belanda, maka hari ini kita harus melawan kolonialisme baru: pendidikan yang kehilangan ruh, sistem yang menindas kreativitas, dan budaya yang menyingkirkan nilai. Pertanyaannya, apakah kita siap melanjutkan perjuangan, atau sekadar puas menjadi generasi yang pandai menghafal Pancasila tapi lupa menghidupinya?

Seolah-olah jutaan rakyat tiba-tiba lebih sejahtera hanya karena statistik berkata demikian. Padahal di pasar, di kampung, dan di pinggir kota, hidup justru kian sempit.

Definisi miskin yang digunakan negara terlalu hemat empati. Garis kemiskinan ditarik begitu rendah hingga nyaris menyentuh lantai.

Mereka yang hidup pas-pasan, bekerja tanpa kepastian, dan bertahan dengan utang harian dianggap “tidak miskin”. Negara tampaknya lebih sibuk merapikan angka ketimbang merawat kenyataan.

Statistik memang penting. Tapi ketika angka dijadikan tujuan, bukan alat, ia berubah menjadi kedok. Angka kemiskinan lalu menjadi alat propaganda: cukup diturunkan sedikit, maka keberhasilan bisa diklaim.

Soal apakah rakyat benar-benar bisa makan layak, menyekolahkan anak, atau berobat tanpa menjual aset, itu urusan nanti, atau tak perlu diurus sama sekali.

Lebih menyedihkan lagi, cara berhitung ini melecehkan nalar publik. Rakyat dipaksa percaya bahwa hidup mereka membaik, padahal dompet mereka berkata sebaliknya.

Ketika harga pangan naik, upah stagnan, dan lapangan kerja kian rapuh, negara malah merayakan penurunan kemiskinan. Ini bukan sekadar salah hitung. Ini pengingkaran.

Kemiskinan bukan sekadar soal kalori dan rupiah. Ia tentang martabat. Tentang rasa aman menghadapi esok hari. Tentang kesempatan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan.

Selama negara menolak melihat kemiskinan sebagai pengalaman manusia, bukan sekadar angka di tabel, selama itu pula kebijakan akan terus meleset dari sasaran.

Angka kemiskinan seharusnya memalukan, bukan membanggakan. Ia semestinya menjadi cambuk, bukan bahan pidato.

Jika statistik digunakan untuk menenangkan kekuasaan alih-alih menyuarakan penderitaan, maka yang dilecehkan bukan hanya data, tapi rakyat itu sendiri.

Negara yang besar bukan negara yang pandai mengatur angka. Melainkan negara yang berani mengakui kenyataan, betapapun pahitnya, dan bertindak untuk mengubahnya. (*)

Masalah listrik di Sapeken adalah bukti telanjang dari kegagalan struktural. Ketergantungan pada PLTS dengan kapasitas terbatas menjadikan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Pemadaman berhari-hari bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warga pada akses energi yang stabil.

Energi listrik bukan sekadar lampu yang menyala, melainkan fondasi produktivitas. Ketika listrik tidak stabil, aktivitas ekonomi lumpuh, layanan kesehatan terganggu, pendidikan terhambat. Fauzi–Imam gagal memahami bahwa pembangunan tanpa energi adalah omong kosong. Retorika pemerataan pembangunan runtuh di hadapan fakta pemadaman yang terus berulang.

Sektor kesehatan tak kalah memprihatinkan. Sarana prasarana terbatas, tenaga medis minim, akses transportasi laut penuh risiko. Warga kepulauan dipaksa menerima kenyataan bahwa sakit berarti berhadapan dengan keterbatasan sistemik. Apakah ini yang disebut pemerataan? Atau sekadar pembiaran yang dilegalkan oleh birokrasi?

Ironisnya, Sapeken bukan wilayah miskin potensi. Ia adalah sentra perikanan strategis, penghasil komoditas laut yang menopang ekonomi daerah. Bahkan, keberadaan migas di Pagarungan Besar menunjukkan nilai strategis wilayah ini. Namun, kekayaan itu tidak pernah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Sumber daya dikeruk, rakyat tetap hidup dalam keterbatasan.

Kondisi ini adalah bentuk eksploitasi tanpa keberpihakan. Pemerintah daerah menikmati kontribusi ekonomi kepulauan, tetapi menutup mata terhadap penderitaan warganya. Infrastruktur dasar tidak diperkuat, layanan publik tetap rapuh. Kepulauan hanya dijadikan mesin ekonomi, bukan ruang hidup yang layak.

Satu tahun memang singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah kebijakan. Sayangnya, arah yang terlihat justru kabur. Fauzi–Imam lebih sibuk membangun citra di daratan ketimbang menuntaskan problem nyata di kepulauan. Kepemimpinan yang tidak berani menembus akar persoalan hanyalah kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan visioner.

Narasi pemerataan pembangunan yang digembar-gemborkan hanyalah slogan kosong. Tanpa intervensi sistematis, tanpa keberanian politik, tanpa distribusi anggaran berbasis kebutuhan riil, kepulauan akan terus menjadi korban retorika. Retorika yang indah di atas kertas, tetapi hampa di lapangan.

Kepulauan membutuhkan kebijakan afirmatif, bukan janji manis. Mereka membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial. Jika satu tahun kepemimpinan saja sudah gagal menunjukkan arah, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada sisa periode yang tersisa?

Fauzi–Imam harus diingatkan kepemimpinan bukan soal pencitraan, melainkan keberanian menghadapi masalah mendasar. Jika kepulauan terus diperlakukan sebagai anak tiri, maka sejarah akan mencatat kepemimpinan ini sebagai periode retorika tanpa substansi. Kepulauan menunggu bukti, bukan janji. Dan sejauh ini, bukti itu masih nihil.

Oleh : Faisal Islami

(Aktivis Kepulauan Sumenep)

Ketua Generasi Emas Nusantara (GEN) Jawa Timur (Jatim) Muhammad Romli menjelaskan, Gen Z dan milenial dihadapkan pada paradoks baru, yakni hidup di zaman serba bebas namun kehilangan arah makna perjuangan. Tema resmi tahun ini, “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi ajakan untuk keluar dari jebakan apatisme kolektif.

“Kita harus berani menundukkan kepala, merenungi pengorbanan darah dan nyawa para pendahulu. Mereka berjuang bukan demi dikenang, tetapi demi kehidupan yang adil dan bermartabat bagi bangsa ini,” ujar Romli, Senin (10/11/2025).

Romli menilai, tantangan generasi sekarang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertempuran fisik. Musuh kita bukan lagi kolonialisme bersenjata, melainkan penjajahan nilai: korupsi moral, disinformasi, polarisasi, dan kemalasan sosial yang perlahan menggerogoti daya juang bangsa.

“Perjuangan hari ini bukan lagi soal senjata, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan, malas berpikir, dan pasrah pada keadaan. Generasi muda harus menjadi penerus yang berpikir, bukan hanya pengagum masa lalu,” tegasnya.

Ia mengingatkan, semangat kepahlawanan sejati tidak lahir dari seremoni, melainkan dari kesadaran untuk bekerja, berbuat, dan berjuang di bidang masing-masing. Mulai dari ruang kelas, ruang digital, hingga ruang sosial tempat masyarakat bertahan hidup.

“Kita sering lupa, bangsa yang terus bergantung pada romantisme pahlawan akan kehilangan kemampuan untuk menciptakan pahlawan baru. Inilah waktunya generasi muda menolak nyaman, menolak diam, dan menolak apatis,” tambahnya.

Romli menegaskan, Hari Pahlawan 2025 mesti menjadi momen kebangkitan kesadaran sosial: agar bangsa ini tak hanya menghafal sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan keberanian moral dan tanggung jawab intelektual.

“Semangat para pejuang seharusnya menjadi energi untuk melawan sikap masa bodoh. Tidak ada kemerdekaan yang bisa bertahan jika rakyatnya berhenti peduli,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Pahlawan 10 November merujuk pada peristiwa heroik Pertempuran Surabaya 1945 — simbol keberanian rakyat Indonesia melawan upaya penjajahan kembali pasca-Proklamasi Kemerdekaan. (*)

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua dan paling otentik di Indonesia, ia berdiri jauh sebelum istilah “lembaga pendidikan formal” dikenal. Di sana ilmu bukan sekadar kurikulum, melainkan laku hidup dan pondasi agama. Sistemnya sederhana, akan tapi sarat makna. Kiai sebagai pusat keteladanan, santri adalah murid sekaligus pejuang ilmu pengetahuan, dan masyarakat merupakan lingkar yang menopang keduanya.

Tradisi di pesantren mungkin memang tidak lazim bagi pandangan modern, santri menunduk, mencium tangan, bahkan kadang mencium kaki gurunya sebagai tanda hormat. Ada pula yang menyelipkan amplop berisi uang dalam salaman, itu adalah sebuah simbol terima kasih, bukan transaksi.

Tapi, (ah sudah lah) sebagian orang terburu-buru menilai itu sebagai bentuk feodalisme atau relasi ekonomi, ini adalah silogisme yang terjadi. Ketika penghormatan ditafsir hanya dengan logika untung rugi, yang hilang bukan hanya makna, akan tetapi juga adab.

Demikian yang dilakukan Trans7 tentang Pesantren Lirboyo, tayangan yang seharusnya memperkenalkan khazanah tradisi malah menggiring opini seolah pesantren adalah ladang kapitalisme spiritual dan sebuah “bisnis kharisma” yang memperjualbelikan kesucian. Framing semacam ini bukan hanya menyederhanakan realitas, akan tetapi juga mencederai kehormatan lembaga yang selama ini menjaga nalar dan moral bangsa.

Padahal bila mau berpikir jernih, apa yang salah dari seorang kiai menerima amplop dari santrinya sebagai tanda cinta adab dan rasa terimakasih karena telah diajarkan ilmu? Apakah amplop itu sepadan dengan jasa para kyai dan guru di pesantren yang telah berhasil mendidik anak menjadi orang hebat ? Tentu tidak sepadan karena kyai dan pesantren tentu sudah jelas jasanya bagi berdirinya sebuah negeri bermana NKRI.

Kiai bukan aparatur negara yang digaji dari pajak rakyat, malah sebaliknya, merekalah yang justru mengeluarkan uang pribadi demi menjaga keberlangsungan pendidikan. Banyak pesantren berdiri di atas tanah warisan, dibangun tanpa subsidi, dijalankan dengan gotong royong. Maka, ketika santri atau wali santri memberikan sebagian rezekinya, itu bukan suap itu sedekah sebagai tanda terimakasih meskipun tidak sepadan dengan jasa para kyai. Hal itu dilakukan sebagai bentuk saling menanggung beban agar ilmu tetap berjalan, dalam hal ini pesantren, kyai, dan santri lebih mengerti konsepsi dasar Ekasila bangsa.

Tanpa pesantren, kyai, santri dan para pejuang islam Nusantara niscaya sejarah berkata lain dalam mencatat kemerdekaan negeri ini, hal itu jelas dan terang dalam catatan berdirinya Republik ini. Bahwa peran kyai dan santri sangat fundamental, suka atau tidak negeri lekat dengan tradisi dan perjuangan pesantren dalam menata bangsa.

Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober seharusnya menjadi momen mengingat akar itu, santri bukan hanya pelajar kitab, akan tetapi juga penjaga bangsa. Sebelum republik ini berdiri, para santri sudah turun ke medan perjuangan. Resolusi Jihad 1945 lahir dari tangan ulama pesantren, jauh sebelum banyak tokoh nasional memahami arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Para kiai tak hanya membentuk moral umat, tapi juga pondasi kebangsaan.

Pesantren bukan sekadar tempat belajar ilmu agama. Ia adalah ruang hidup, tempat tumbuhnya karakter, akhlak, dan kebijaksanaan. Di pesantren, hubungan antara guru dan murid bukan hanya pengajar dan pelajar, melainkan penuh kasih, keteladanan, dan pembentukan jiwa. Bahkan santri militan akan melakukan segala hal yang diperintah oleh kyai dan ilmunya demi sebuah kebenaran, bahkan santri berani mati demi bangsa dan negara yang telah tercatat dalam titah peradaban bangsa Indonesia.

Kini, ketika dunia menghadapi revolusi teknologi dan krisis moral, pesantren kembali memegang peran strategis. Bukan hal tak mungkin transfer pengetahuan lewat guru kelak digantikan oleh teknologi kecerdasan (AI). AI bisa menjawab soal, menulis kitab, bahkan membuat khotbah. Pengetahuan tak lagi langka. Tapi ada yang tak bisa digantikan oleh algoritma, yakni moral!

AI bisa meniru nalar, tapi tidak bisa meniru niat. AI bisa menyusun argumentasi, tapi tidak bisa menumbuhkan empati. AI bisa mengenali pola, tapi tak punya hati nurani. Dunia semakin pintar, namun manusia bisa jadi rawan kehilangan kebijaksanaan.

Di saat manusia bisa belajar apapun lewat AI, hanya pesantren yang masih mengajarkan cara menjadi manusia. Kecerdasan buatan mampu meniru logika, tapi tidak bisa menanamkan keikhlasan. Mesin bisa menjawab pertanyaan, tapi tak mampu memahami niat.

Maka pesantren akan selalu relevan. Ia bukan anti-kemajuan, hanya menolak kehilangan ruh. Di tengah dunia yang semakin canggih tapi kehilangan hati, pesantren tetap berdiri di jalan yang sama; menjaga ilmu agar tetap beradab, dan menjaga adab agar tetap hidup.

“Ketika guru bisa digantikan mesin, hanya pesantren yang mampu menjaga kemanusiaan di dalam diri manusia.”

*Politisi Kabupaten Sumenep

Dari sisi efisiensi, AI menawarkan kecepatan dan ketepatan dalam menganalisis data. Dalam dunia medis, AI dapat membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat pasien dengan akurasi tinggi. Sementara dalam pendidikan, AI mampu menyusun kurikulum yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan kemampuan tiap siswa. Ini membuka peluang untuk layanan yang lebih cepat, murah, dan terjangkau.

Namun, menggantikan dokter dan guru sepenuhnya dengan AI berarti menghilangkan aspek kemanusiaan dalam pelayanan. Dokter bukan hanya penyembuh, tapi juga pendengar dan pemberi empati. Guru bukan sekadar pengajar, tapi juga pembimbing moral dan sosial. AI belum mampu meniru intuisi, empati, dan nilai-nilai yang dibawa oleh interaksi manusia.

Dampak sosial juga tak bisa diabaikan. Jika dokter dan guru digantikan oleh mesin, jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan. Ini berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada tenaga kerja manusia. Transisi menuju teknologi harus disertai dengan strategi pelatihan ulang dan penyesuaian peran.

Di sisi lain, AI bisa menjadi solusi untuk daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis dan pendidik. Dengan bantuan teknologi, masyarakat di pelosok bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, ini tetap membutuhkan infrastruktur digital yang memadai dan literasi teknologi yang cukup.

Masalah etika juga muncul. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan diagnosis atau memberikan materi pendidikan yang bias? Tanpa pengawasan manusia, keputusan AI bisa menimbulkan dampak serius. Oleh karena itu, regulasi dan kontrol manusia tetap diperlukan dalam sistem berbasis AI.

Kesenjangan digital bisa semakin melebar. Mereka yang memiliki akses ke teknologi canggih akan mendapatkan layanan terbaik, sementara yang lain tertinggal. Ini bisa memperdalam jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta antara negara maju dan berkembang. Pemerataan akses teknologi menjadi tantangan besar.

Dalam jangka panjang, peran dokter dan guru mungkin akan berubah, bukan hilang. Mereka bisa menjadi mitra AI, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Guru bisa fokus pada pembinaan karakter, sementara AI menangani aspek akademik. Dokter bisa lebih fokus pada interaksi manusiawi, sementara AI membantu analisis medis.

Menggantikan manusia sepenuhnya dengan AI bukanlah solusi ideal. Dunia yang sehat dan beradab membutuhkan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan pengganti. Kolaborasi antara manusia dan mesin adalah jalan tengah yang paling bijak.

Dampak penggantian dokter dan guru oleh AI sangat luas dan kompleks. Ada potensi besar untuk kemajuan, tapi juga risiko besar jika tidak dikelola dengan bijak. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat peran manusia, bukan menghapusnya. Karena pada akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi fondasi utama dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.