Seolah-olah jutaan rakyat tiba-tiba lebih sejahtera hanya karena statistik berkata demikian. Padahal di pasar, di kampung, dan di pinggir kota, hidup justru kian sempit.

Definisi miskin yang digunakan negara terlalu hemat empati. Garis kemiskinan ditarik begitu rendah hingga nyaris menyentuh lantai.

Mereka yang hidup pas-pasan, bekerja tanpa kepastian, dan bertahan dengan utang harian dianggap “tidak miskin”. Negara tampaknya lebih sibuk merapikan angka ketimbang merawat kenyataan.

Statistik memang penting. Tapi ketika angka dijadikan tujuan, bukan alat, ia berubah menjadi kedok. Angka kemiskinan lalu menjadi alat propaganda: cukup diturunkan sedikit, maka keberhasilan bisa diklaim.

Soal apakah rakyat benar-benar bisa makan layak, menyekolahkan anak, atau berobat tanpa menjual aset, itu urusan nanti, atau tak perlu diurus sama sekali.

Lebih menyedihkan lagi, cara berhitung ini melecehkan nalar publik. Rakyat dipaksa percaya bahwa hidup mereka membaik, padahal dompet mereka berkata sebaliknya.

Ketika harga pangan naik, upah stagnan, dan lapangan kerja kian rapuh, negara malah merayakan penurunan kemiskinan. Ini bukan sekadar salah hitung. Ini pengingkaran.

Kemiskinan bukan sekadar soal kalori dan rupiah. Ia tentang martabat. Tentang rasa aman menghadapi esok hari. Tentang kesempatan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan.

Selama negara menolak melihat kemiskinan sebagai pengalaman manusia, bukan sekadar angka di tabel, selama itu pula kebijakan akan terus meleset dari sasaran.

Angka kemiskinan seharusnya memalukan, bukan membanggakan. Ia semestinya menjadi cambuk, bukan bahan pidato.

Jika statistik digunakan untuk menenangkan kekuasaan alih-alih menyuarakan penderitaan, maka yang dilecehkan bukan hanya data, tapi rakyat itu sendiri.

Negara yang besar bukan negara yang pandai mengatur angka. Melainkan negara yang berani mengakui kenyataan, betapapun pahitnya, dan bertindak untuk mengubahnya. (*)

Masalah listrik di Sapeken adalah bukti telanjang dari kegagalan struktural. Ketergantungan pada PLTS dengan kapasitas terbatas menjadikan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Pemadaman berhari-hari bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warga pada akses energi yang stabil.

Energi listrik bukan sekadar lampu yang menyala, melainkan fondasi produktivitas. Ketika listrik tidak stabil, aktivitas ekonomi lumpuh, layanan kesehatan terganggu, pendidikan terhambat. Fauzi–Imam gagal memahami bahwa pembangunan tanpa energi adalah omong kosong. Retorika pemerataan pembangunan runtuh di hadapan fakta pemadaman yang terus berulang.

Sektor kesehatan tak kalah memprihatinkan. Sarana prasarana terbatas, tenaga medis minim, akses transportasi laut penuh risiko. Warga kepulauan dipaksa menerima kenyataan bahwa sakit berarti berhadapan dengan keterbatasan sistemik. Apakah ini yang disebut pemerataan? Atau sekadar pembiaran yang dilegalkan oleh birokrasi?

Ironisnya, Sapeken bukan wilayah miskin potensi. Ia adalah sentra perikanan strategis, penghasil komoditas laut yang menopang ekonomi daerah. Bahkan, keberadaan migas di Pagarungan Besar menunjukkan nilai strategis wilayah ini. Namun, kekayaan itu tidak pernah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Sumber daya dikeruk, rakyat tetap hidup dalam keterbatasan.

Kondisi ini adalah bentuk eksploitasi tanpa keberpihakan. Pemerintah daerah menikmati kontribusi ekonomi kepulauan, tetapi menutup mata terhadap penderitaan warganya. Infrastruktur dasar tidak diperkuat, layanan publik tetap rapuh. Kepulauan hanya dijadikan mesin ekonomi, bukan ruang hidup yang layak.

Satu tahun memang singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah kebijakan. Sayangnya, arah yang terlihat justru kabur. Fauzi–Imam lebih sibuk membangun citra di daratan ketimbang menuntaskan problem nyata di kepulauan. Kepemimpinan yang tidak berani menembus akar persoalan hanyalah kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan visioner.

Narasi pemerataan pembangunan yang digembar-gemborkan hanyalah slogan kosong. Tanpa intervensi sistematis, tanpa keberanian politik, tanpa distribusi anggaran berbasis kebutuhan riil, kepulauan akan terus menjadi korban retorika. Retorika yang indah di atas kertas, tetapi hampa di lapangan.

Kepulauan membutuhkan kebijakan afirmatif, bukan janji manis. Mereka membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial. Jika satu tahun kepemimpinan saja sudah gagal menunjukkan arah, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada sisa periode yang tersisa?

Fauzi–Imam harus diingatkan kepemimpinan bukan soal pencitraan, melainkan keberanian menghadapi masalah mendasar. Jika kepulauan terus diperlakukan sebagai anak tiri, maka sejarah akan mencatat kepemimpinan ini sebagai periode retorika tanpa substansi. Kepulauan menunggu bukti, bukan janji. Dan sejauh ini, bukti itu masih nihil.

Oleh : Faisal Islami

(Aktivis Kepulauan Sumenep)

Ketua Generasi Emas Nusantara (GEN) Jawa Timur (Jatim) Muhammad Romli menjelaskan, Gen Z dan milenial dihadapkan pada paradoks baru, yakni hidup di zaman serba bebas namun kehilangan arah makna perjuangan. Tema resmi tahun ini, “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi ajakan untuk keluar dari jebakan apatisme kolektif.

“Kita harus berani menundukkan kepala, merenungi pengorbanan darah dan nyawa para pendahulu. Mereka berjuang bukan demi dikenang, tetapi demi kehidupan yang adil dan bermartabat bagi bangsa ini,” ujar Romli, Senin (10/11/2025).

Romli menilai, tantangan generasi sekarang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertempuran fisik. Musuh kita bukan lagi kolonialisme bersenjata, melainkan penjajahan nilai: korupsi moral, disinformasi, polarisasi, dan kemalasan sosial yang perlahan menggerogoti daya juang bangsa.

“Perjuangan hari ini bukan lagi soal senjata, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan, malas berpikir, dan pasrah pada keadaan. Generasi muda harus menjadi penerus yang berpikir, bukan hanya pengagum masa lalu,” tegasnya.

Ia mengingatkan, semangat kepahlawanan sejati tidak lahir dari seremoni, melainkan dari kesadaran untuk bekerja, berbuat, dan berjuang di bidang masing-masing. Mulai dari ruang kelas, ruang digital, hingga ruang sosial tempat masyarakat bertahan hidup.

“Kita sering lupa, bangsa yang terus bergantung pada romantisme pahlawan akan kehilangan kemampuan untuk menciptakan pahlawan baru. Inilah waktunya generasi muda menolak nyaman, menolak diam, dan menolak apatis,” tambahnya.

Romli menegaskan, Hari Pahlawan 2025 mesti menjadi momen kebangkitan kesadaran sosial: agar bangsa ini tak hanya menghafal sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan keberanian moral dan tanggung jawab intelektual.

“Semangat para pejuang seharusnya menjadi energi untuk melawan sikap masa bodoh. Tidak ada kemerdekaan yang bisa bertahan jika rakyatnya berhenti peduli,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Pahlawan 10 November merujuk pada peristiwa heroik Pertempuran Surabaya 1945 — simbol keberanian rakyat Indonesia melawan upaya penjajahan kembali pasca-Proklamasi Kemerdekaan. (*)

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua dan paling otentik di Indonesia, ia berdiri jauh sebelum istilah “lembaga pendidikan formal” dikenal. Di sana ilmu bukan sekadar kurikulum, melainkan laku hidup dan pondasi agama. Sistemnya sederhana, akan tapi sarat makna. Kiai sebagai pusat keteladanan, santri adalah murid sekaligus pejuang ilmu pengetahuan, dan masyarakat merupakan lingkar yang menopang keduanya.

Tradisi di pesantren mungkin memang tidak lazim bagi pandangan modern, santri menunduk, mencium tangan, bahkan kadang mencium kaki gurunya sebagai tanda hormat. Ada pula yang menyelipkan amplop berisi uang dalam salaman, itu adalah sebuah simbol terima kasih, bukan transaksi.

Tapi, (ah sudah lah) sebagian orang terburu-buru menilai itu sebagai bentuk feodalisme atau relasi ekonomi, ini adalah silogisme yang terjadi. Ketika penghormatan ditafsir hanya dengan logika untung rugi, yang hilang bukan hanya makna, akan tetapi juga adab.

Demikian yang dilakukan Trans7 tentang Pesantren Lirboyo, tayangan yang seharusnya memperkenalkan khazanah tradisi malah menggiring opini seolah pesantren adalah ladang kapitalisme spiritual dan sebuah “bisnis kharisma” yang memperjualbelikan kesucian. Framing semacam ini bukan hanya menyederhanakan realitas, akan tetapi juga mencederai kehormatan lembaga yang selama ini menjaga nalar dan moral bangsa.

Padahal bila mau berpikir jernih, apa yang salah dari seorang kiai menerima amplop dari santrinya sebagai tanda cinta adab dan rasa terimakasih karena telah diajarkan ilmu? Apakah amplop itu sepadan dengan jasa para kyai dan guru di pesantren yang telah berhasil mendidik anak menjadi orang hebat ? Tentu tidak sepadan karena kyai dan pesantren tentu sudah jelas jasanya bagi berdirinya sebuah negeri bermana NKRI.

Kiai bukan aparatur negara yang digaji dari pajak rakyat, malah sebaliknya, merekalah yang justru mengeluarkan uang pribadi demi menjaga keberlangsungan pendidikan. Banyak pesantren berdiri di atas tanah warisan, dibangun tanpa subsidi, dijalankan dengan gotong royong. Maka, ketika santri atau wali santri memberikan sebagian rezekinya, itu bukan suap itu sedekah sebagai tanda terimakasih meskipun tidak sepadan dengan jasa para kyai. Hal itu dilakukan sebagai bentuk saling menanggung beban agar ilmu tetap berjalan, dalam hal ini pesantren, kyai, dan santri lebih mengerti konsepsi dasar Ekasila bangsa.

Tanpa pesantren, kyai, santri dan para pejuang islam Nusantara niscaya sejarah berkata lain dalam mencatat kemerdekaan negeri ini, hal itu jelas dan terang dalam catatan berdirinya Republik ini. Bahwa peran kyai dan santri sangat fundamental, suka atau tidak negeri lekat dengan tradisi dan perjuangan pesantren dalam menata bangsa.

Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober seharusnya menjadi momen mengingat akar itu, santri bukan hanya pelajar kitab, akan tetapi juga penjaga bangsa. Sebelum republik ini berdiri, para santri sudah turun ke medan perjuangan. Resolusi Jihad 1945 lahir dari tangan ulama pesantren, jauh sebelum banyak tokoh nasional memahami arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Para kiai tak hanya membentuk moral umat, tapi juga pondasi kebangsaan.

Pesantren bukan sekadar tempat belajar ilmu agama. Ia adalah ruang hidup, tempat tumbuhnya karakter, akhlak, dan kebijaksanaan. Di pesantren, hubungan antara guru dan murid bukan hanya pengajar dan pelajar, melainkan penuh kasih, keteladanan, dan pembentukan jiwa. Bahkan santri militan akan melakukan segala hal yang diperintah oleh kyai dan ilmunya demi sebuah kebenaran, bahkan santri berani mati demi bangsa dan negara yang telah tercatat dalam titah peradaban bangsa Indonesia.

Kini, ketika dunia menghadapi revolusi teknologi dan krisis moral, pesantren kembali memegang peran strategis. Bukan hal tak mungkin transfer pengetahuan lewat guru kelak digantikan oleh teknologi kecerdasan (AI). AI bisa menjawab soal, menulis kitab, bahkan membuat khotbah. Pengetahuan tak lagi langka. Tapi ada yang tak bisa digantikan oleh algoritma, yakni moral!

AI bisa meniru nalar, tapi tidak bisa meniru niat. AI bisa menyusun argumentasi, tapi tidak bisa menumbuhkan empati. AI bisa mengenali pola, tapi tak punya hati nurani. Dunia semakin pintar, namun manusia bisa jadi rawan kehilangan kebijaksanaan.

Di saat manusia bisa belajar apapun lewat AI, hanya pesantren yang masih mengajarkan cara menjadi manusia. Kecerdasan buatan mampu meniru logika, tapi tidak bisa menanamkan keikhlasan. Mesin bisa menjawab pertanyaan, tapi tak mampu memahami niat.

Maka pesantren akan selalu relevan. Ia bukan anti-kemajuan, hanya menolak kehilangan ruh. Di tengah dunia yang semakin canggih tapi kehilangan hati, pesantren tetap berdiri di jalan yang sama; menjaga ilmu agar tetap beradab, dan menjaga adab agar tetap hidup.

“Ketika guru bisa digantikan mesin, hanya pesantren yang mampu menjaga kemanusiaan di dalam diri manusia.”

*Politisi Kabupaten Sumenep

Dari sisi efisiensi, AI menawarkan kecepatan dan ketepatan dalam menganalisis data. Dalam dunia medis, AI dapat membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat pasien dengan akurasi tinggi. Sementara dalam pendidikan, AI mampu menyusun kurikulum yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan kemampuan tiap siswa. Ini membuka peluang untuk layanan yang lebih cepat, murah, dan terjangkau.

Namun, menggantikan dokter dan guru sepenuhnya dengan AI berarti menghilangkan aspek kemanusiaan dalam pelayanan. Dokter bukan hanya penyembuh, tapi juga pendengar dan pemberi empati. Guru bukan sekadar pengajar, tapi juga pembimbing moral dan sosial. AI belum mampu meniru intuisi, empati, dan nilai-nilai yang dibawa oleh interaksi manusia.

Dampak sosial juga tak bisa diabaikan. Jika dokter dan guru digantikan oleh mesin, jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan. Ini berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada tenaga kerja manusia. Transisi menuju teknologi harus disertai dengan strategi pelatihan ulang dan penyesuaian peran.

Di sisi lain, AI bisa menjadi solusi untuk daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis dan pendidik. Dengan bantuan teknologi, masyarakat di pelosok bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, ini tetap membutuhkan infrastruktur digital yang memadai dan literasi teknologi yang cukup.

Masalah etika juga muncul. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan diagnosis atau memberikan materi pendidikan yang bias? Tanpa pengawasan manusia, keputusan AI bisa menimbulkan dampak serius. Oleh karena itu, regulasi dan kontrol manusia tetap diperlukan dalam sistem berbasis AI.

Kesenjangan digital bisa semakin melebar. Mereka yang memiliki akses ke teknologi canggih akan mendapatkan layanan terbaik, sementara yang lain tertinggal. Ini bisa memperdalam jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta antara negara maju dan berkembang. Pemerataan akses teknologi menjadi tantangan besar.

Dalam jangka panjang, peran dokter dan guru mungkin akan berubah, bukan hilang. Mereka bisa menjadi mitra AI, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Guru bisa fokus pada pembinaan karakter, sementara AI menangani aspek akademik. Dokter bisa lebih fokus pada interaksi manusiawi, sementara AI membantu analisis medis.

Menggantikan manusia sepenuhnya dengan AI bukanlah solusi ideal. Dunia yang sehat dan beradab membutuhkan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan pengganti. Kolaborasi antara manusia dan mesin adalah jalan tengah yang paling bijak.

Dampak penggantian dokter dan guru oleh AI sangat luas dan kompleks. Ada potensi besar untuk kemajuan, tapi juga risiko besar jika tidak dikelola dengan bijak. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat peran manusia, bukan menghapusnya. Karena pada akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi fondasi utama dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dirancang sebagai tempat pembinaan, bukan ladang kejahatan. Dengan sistem keamanan berlapis, pengawasan petugas, dan kontrol akses yang ketat, seharusnya mustahil bagi narkoba untuk masuk, apalagi diedarkan oleh warga binaan. Namun fakta bahwa Amar Zoni bisa mengatur peredaran sabu dan ganja dari balik jeruji menunjukkan adanya celah serius dalam sistem.

Dugaan Kelalaian atau Korupsi?

Ada dua kemungkinan yang patut dicermati, yakni kelalaian sistemik dapat terjadi mengingat bahwa lapas itu menggunakan pengamanan yang sangat ketat, sipir saling berkoordinasi dan waspada tinggi dalam mengawasi kegiatan warga binaan didalamnya. Dengan adanya kejadian Amar Zoni yang berbinis narkoba dengan komplotannya di lapas memunculkan kecurigaan oleh publik, Apakah pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Apakah inspeksi rutin hanya formalitas? Tentunya bisnis barang haram itu tidak akan terjadi apabila pengawasan didalam lapas dilakukan secara benar oleh sipir, bahwa ada dugaan keterlibatan oknum yang membantu melancarkan aksi tersebut maka dapat menjadi spekulasi “rutan dan lapas adalah sarang narkoba.”

Kedua yakni korupsi internal adalah satu-satunya alasan yang paling masuk akal dan dapat diterima, hal itu bisa menjadi dugaan adanya campur tangan oknum petugas terkait peredaran narkoba yang terjadi didalam Rutan Salemba dan Lapas Cipinang. Logika yang mencuat bawah barang seperti sabu dam ganja tidak akan bisa masuk kedalam Rutan dan Lapas apabila tidak yang membantu meloloskan, padahal jam besuk terhadap warga binaan diatur sangat ketat. Bagi orang yang memiliki taman atau kerabat berada didalam lapas untuk membesuknya saja diperiksa sangat ketat, pemeriksaan itu mulai dari dilarang membawa makanan, hand phone, dan barang atau benda kecil yang dapat curigai diberikan pada tahanan.

Lantas mengapa narkoba bisa masuk kedalam Rutan Salemba dan Lapas Cipinang sebab penjagaan sangat ketat, tentu hal itu bisa terjadi akibat bantuan oknum petugas didalamnya. Kepala Rutan dan Kepala Lapas adalah orang yang memiliki kebijakan penuh atas tahan atau warga binaannya, kecurigaan publik mengarah kepada pemangku kebijakan didalam sebab petugas atau sipir biasa tidak berani melakukan hal itu tanpa lampu hijau dari atasan, mereka takut dipecat dan mendapat sangsi pidana apabila itu terjadi. Maka menjadi masuk akal dugaan narkoba itu masuk melalui bantuan petugas didalam Rutan dan Lapas yang telah mendapat izin atau perintah oleh atasannya, dan lebih mengkhawatirkan lagi jika benar dugaan ada oknum petugas yang terlibat atau tutup mata demi keuntungan pribadi. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran, tapi pengkhianatan terhadap fungsi pemasyarakatan.

Sebagai figur publik, Amar Zoni mungkin memiliki akses atau perlakuan berbeda. Apakah status selebritas membuatnya lebih “bebas” bergerak di dalam lapas? Jika ya, maka sistem pemasyarakatan kita sedang bermain dua muka: keras pada rakyat biasa, lunak pada pesohor.

Pemindahan ke Nusakambangan Solusi atau Simbol?

Pemindahan Amar Zoni ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan bisa dilihat sebagai langkah tegas pemerintah, kasus ini bukan hanya tentang satu aktor, akan tetapi tentang integritas sistem pemasyarakatan kita. Jika jeruji besi bisa ditembus oleh narkoba, maka yang perlu dikurung bukan hanya pelaku, tapi juga kebobrokan sistem yang membiarkannya terjadi.

Perlu diketahui Amar Zoni telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, dikutip dari nataindonesia.com Amar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan karena keterlibatan dirinya dalam jaringan peredaran narkoba dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Pemindahan itu dilakukan pada kamis 16 Oktober kemarin dengan keamanan super ketat.

Ahad, 17 Agustus 2025 tepak pukul 10:17 Wib, umur Indonesia genap 80 tahun. Semua pelosok Indonesia masyarakat menyambut merah putih dengan segenap doa dan harapan.

Delapan puluh tahun kemerdekaan bukanlah sekadar angka yang ditorehkan dalam kalender sejarah. Ia adalah perjalanan panjang yang ditandai darah, air mata, dan doa; sebuah rentang hidup bangsa yang pernah menjadi korban penindasan, lalu berani berdiri dengan satu kata: Merdeka.

Namun, apa arti merdeka setelah delapan puluh tahun? Pertanyaan ini penting, karena sering kali kita hanya merayakan kemerdekaan sebagai ritual tahunan, tanpa berani bercermin pada wajah bangsa hari ini.

Merdeka, jika dilihat dari sisi sejarah, berarti bebas dari penjajahan asing. Tetapi pada dimensi kehidupan sehari-hari, merdeka seharusnya berarti bebas dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, dan rasa rendah diri. Apakah bangsa ini sudah lepas dari semua itu?

Kenyataan menunjukkan: perjuangan belum selesai. Kesenjangan sosial masih lebar, pendidikan masih menjadi hak istimewa bagi sebagian, dan kekuasaan seringkali masih lebih berpihak pada kepentingan kelompok daripada martabat rakyat banyak. Dalam ruang-ruang seperti inilah kita menemukan bentuk baru dari “penjajahan”—bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh sistem dan mentalitas kita sendiri.

Delapan puluh tahun kemerdekaan seharusnya menjadi titik balik. Indonesia bukan lagi bangsa yang sekadar bertahan hidup (survival nation), melainkan bangsa yang mampu merancang visi peradaban. Nusantara kaya sumber daya, tetapi kekayaan itu hanya berarti jika mampu diolah menjadi kesejahteraan, ilmu, dan karya. Sejarah tidak memberi hadiah kepada bangsa yang sekadar menjadi “pasar”, melainkan kepada mereka yang berani melahirkan gagasan dan peradaban.

Merdeka, pada akhirnya, adalah proyek batin dan sosial sekaligus. Ia menuntut keberanian untuk membebaskan diri dari feodalisme pikiran, dari mentalitas pesanan, dari ketakutan untuk berbeda. Merdeka berarti sanggup berjalan dengan tegak di hadapan dunia, tanpa kehilangan akar, tanpa kehilangan kebijaksanaan lokal yang menjadi jantung Nusantara.

Delapan puluh tahun bukanlah akhir, melainkan awal dari babak yang lebih berat: babak mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk yang paling nyata—keadilan sosial, martabat manusia, dan keberanian membangun masa depan.

Indonesia telah berdiri delapan puluh tahun. Pertanyaannya kini bukan lagi, “Siapa musuh kita dahulu?” melainkan, “Apa yang masih membelenggu kita hari ini?” Jawabannya ada pada keberanian kita untuk jujur, untuk belajar, dan untuk menulis babak baru dengan tinta kerja dan kebijaksanaan.

Merdeka, jika sungguh-sungguh dijalani, bukanlah slogan. Ia adalah api. Dan api itu harus terus dijaga, agar bangsa ini tidak hanya hidup dari kenangan masa lalu, tetapi juga dari visi yang akan menerangi dunia.

Nataindonesia.com – Penganiayaan terhadap perempuan sering dibayangkan dalam bentuk kekerasan fisik yang terlihat jelas. Padahal, bentuk yang lebih senyap namun sama berbahayanya justru sering bersembunyi di balik budaya, tradisi, atau pola pikir yang diwariskan turun-temurun. Konsep Feodalisme dalam keluarga yang masih lekat dengan mengatas namakan tradisi leluhur  yang menempatkan perempuan sebagai pihak kedua, tunduk pada otoritas mutlak figur “kepala keluarga”, dan meminggirkan hak mereka dalam menentukan arah hidupnya sendiri.

Salah satu pandangan filsafat tentang feodalisme berasal dari tokoh filsafat abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengkritik sistem feodalisme dengan menyatakan bahwa sistem ini menimbulkan kesenjangan sosial yang besar antara kelas atas dan kelas bawah. Ia menyebut sistem feodalisme sebagai ”sistem tidak adil” karena hanya akan menguntungkan satu pihak.

Menurut Rousseau, feodalisme bertentangan dengan kesetaraan dan kebebasan asli manusia. Sebagai seorang filsuf, ia berpendapat bahwa semua  manusia lahir dengan hak dan kebebasan yang sama. Namun, sistem feodalisme justru menempatkan kelas atas sebagai penguasa dan kelas bawah sebagai subjek yang harus taat kepada mereka. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan yang seharusnya ditegakkan dalam sistem sosial, khususnya keluarga.

Berdasarkan data laporan pemberdayaan masyarakat “Wiraraja Mengabdi untuk Negeri”, yang ditulis oleh Nailiy Huzaimah, S.Kep, Ns, M.Kep dkk. Realitas ini terlihat jelas di Desa Lapa Daya, Kecamatan Dungkek.  Minat siswa di desa tersebut dalam melanjutkan pendidikan rata-rata masih tergolong rendah. Pendidikan terakhir sebagian besar siswa hanya sampai tingkat MA (Madrasah Aliyah), dengan adanya masalah  feodalisme keluarga. Bahkan di salah satu sekolah di desa tersebut yakni Yayasan Mahwil Ummiyah, terdapat siswa yang menikah ketika masih duduk di bangku sekolah. Miris, ketika perempuan dipaksa dalam mematuhi setiap lingkar kekuasaan orang tua, tidak diberi kesempatan dalam memilih bahkan menyuarakan pemikiran yang dimiliki. Pernikahan dini yang dibiarkan terjadi ini berdampak terhadap kognitif perempuan.

Sejak awal tahun 2025 hingga memasuki bulan kemerdekaan ini, kita masih menyaksikan bagaimana hak perempuan diabaikan. Hak untuk memilih, hak untuk belajar, bahkan hak untuk bersuara kerap dibatasi. Dengan  dalih adat istiadat, tafsir agama yang sempit, atau stigma sosial. Serta pakasaan” orang tua Akibatnya, potensi perempuan terhenti bukan karena ketidak mampuan, tetapi karena batasan hak yang sengaja dilakukan.

Sebagai mahasiswa, saya memandang ini bukan sekadar persoalan sosial, tetapi pelanggaran konstitusi yang nyata. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) jelas menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Artinya, setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa diskriminasi.

Tidak berhenti di situ, UU HAM Pasal 5 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama. Maka, ketika seorang perempuan tidak diberikan kesempatan belajar, dipaksa menikah, atau dilarang berpendapat, itu bukan hanya masalah moral, tetapi juga pelanggaran hukum.

Hak atas pendidikan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 dan diperjelas dalam UU Sisdiknas adalah hak fundamental. Pendidikan bukan hadiah yang boleh diberikan atau dicabut oleh keluarga akan tetapi adalah kewajiban negara untuk memfasilitasi dan kewajiban masyarakat untuk mendukung.

Mengutip dari Amnesty International Indonesia. mengingatkan bahwa kesetaraan gender adalah prasyarat mutlak bagi pemenuhan seluruh hak asasi manusia. Perempuan bukan hanya objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki hak penuh atas kebebasan, pilihan hidup dan akses yang sama terhadap sumber daya.

Dengan hal ini saya menekankan  bahwa diam terhadap diskriminasi berarti ikut menghalalkan penindasan. Memaklumi feodalisme dalam keluarga sama saja dengan mengkhianati semangat kemerdekaan yang kita rayakan setiap Agustus. Kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan bangsa asing, tetapi juga bebas dari rantai pemikiran sempit yang mengekang potensi manusia terutama perempuan.

Merdeka bagi perempuan adalah ketika ia bisa memilih, belajar, dan berkarya tanpa takut dihakimi, tanpa khawatir haknya dirampas, dan tanpa harus meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri.

*Kader HMI Cabang Sumenep, Komisariat Universitas PGRI Sumenep

Nataindonesia.com • Bandung, 30 Juli 2025 Kongres Ke-XXII GMNI yang seharusnya menjadi panggung luhur bagi dialektika ideologis kini berubah menjadi ladang intrik dan intimidasi. Di balik megahnya aula Hotel Golden Flower, sebuah drama politik gelap tengah dimainkan dimana idealisme dikorbankan demi ambisi pribadi.

Risyad, calon Ketua Umum DPP GMNI, dituding sebagai dalang di balik skenario pecah-belah organisasi. Menurut kesaksian Ketua DPC GMNI Surabaya, Dhipa Satwika Oey, terdapat tekanan sistematis yang dilancarkan agar mendukung pencalonan Risyad dengan ancaman serius, jika menolak ia diancam data base DPC GMNI Surabaya untuk registrasi tidak diserahkan kepada DPP, jika hal ini terjadi maka DPC GMNI Surabaya tidak bisa mengikuti acara Kongres.

“Saat saya hadir di tempat yang ditentukan oleh mereka di kota Jakarta, saya langsung ditekan secara psikologis dan dipaksa menandatangani surat rekomendasi dukungan pencalonan Risyad,” Ujar Dhipa dengan tatapan mata kecewa.

FISIK TAK LAGI TABU, KONGRES JADI AJANG KEKERASAN

Puncak dari konflik terjadi saat Dhipa menjadi korban pemukulan brutal, tak hanya di lobi hotel namun juga di tengah arena kongres. Nama Helvin Rosianda dan Fajar Sholeh disebut sebagai sosok di balik aksi tersebut. Mereka bukan sekadar intimidator verbal, namun mengkoordinasikan kekerasan sistematis terhadap para kader yang berseberangan.

TRAUMA IDEOLOGI, Ruang Kongres Kini Dibanjiri Ketakutan

Yang seharusnya menjadi arena kaderisasi justru menjadi panggung kriminalisasi ide dan pemikiran. Kongres berubah menjadi teater kekuasaan, di mana suara dibeli dan kekerasan dinormalisasi.

SERUAN PERLAWANAN DARI SURABAYA

Dhipa mengeluarkan seruan keras kepada seluruh DPK se-Kota Surabaya dan kader GMNI di Indonesia:

– Tolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi!
– Pertahankan independensi cabang dari tekanan struktural!
– Kembali pada nilai Bung Karno: ideologi, integritas, dan keberanian moral!

Secercah Harapan, Nama Sujahri Somar Muncul Sebagai Pemersatu

Di tengah reruntuhan nilai, satu nama bersinar: Sujahri Somar. Dalam pertemuannya dengan Arjuna, ia menunjukkan sikap yang membalikkan arah konflik, menjahit rekonsiliasi bukan demi citra, melainkan demi perjuangan panjang yang lebih bermakna dari sekadar kemenangan sesaat.

GMNI di Persimpangan

Kongres Ke-XXII bukan lagi perayaan demokrasi. Ia kini menjadi kisah gelap tentang bagaimana ambisi dapat meruntuhkan tradisi. Namun, di ujung lorong kelam itu, masih ada nyala api harapan dari kader-kader yang percaya bahwa GMNI adalah tempat lahirnya keberanian, bukan politik busuk.

(Red/Bhr).

*Ketua DPD GMNI Surabaya

Oleh: Pseudonym*

Nataindonesia.com – Bulan Juli 2025, di Gapura Timur, desa yang biasanya tenang, sebuah peristiwa aneh sekonyong-konyong terjadi dan membuat masyarakat terheran-heran. Seorang peternak berinisial M yang sudah berusia sepuh, tiba-tiba menjual tanahnya kepada S, inisial dari seorang tokoh terpandang di desa ini. Tanah itu, menurut sumber yang sudah terkonfirmasi, terjual dengan harga Rp. 1.500.000, dengan luas sekian meter persegi dan sejumlah tanaman yang tumbuh di atasnya.

Tentu orang menjual tanah bukan perkara asing di desa ini, sebelumnya pun banyak orang menjual tanah, namun tidak memiliki nilai berita karena penjualan terjadi secara wajar, legal dan saling rela di antara dua pihak. Penjualan tanah kali ini berbeda, selain karena harganya yang dianggap murah, juga lebih-lebih proses atau tahapan selama negosiasi yang berlangsung begitu cepat, seperti orang menjual ikan di pasar, ditawar, sepakat, dibayar, lalu pulang.

Pertama, mari kita lihat konstruksi perkara penjualan tanah ini secara kronologis. Siang itu, setelah shalat Jum’at, S mengajak M ke kebun dengan maksud mencari tahu dimana batas tanah masing-masing. Kebetulan tanah S berbatasan langsung dengan tanah M, sehingga M mau saja mengikuti ajakan S. Sesampainya di lokasi, entah bagaimana tiba-tiba M sepakat menjual tanahnya kepada S, dengan harga Rp. 1.500.000. Padahal awalnya M tidak sedang menawarkan tanahnya kepada S.

Kesepakatan penjualan tanah ini terjadi tanpa pengetahuan istri M, atau bahkan anak M sendiri yakni I, yang semestinya ikut diberitahu jika memang S hendak membeli tanah miliknya. Kenapa mesti diberi tahu, karena anggapan di desa ini dan mungkin di seluruh negeri tanah adalah aset berharga, tidak sama dengan barang libialitas lain seperti pohon bambu misalnya, dimana biasanya M sangat alot dalam negosiasi. Karena itu menjual tanah secara dadakan dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga adalah sebuah fakta yang mesti dipertanyakan.

Tidak adanya kesempatan M untuk sekadar musyawarah kepada istri dan anaknya tentang penjualan tanah itu menjadi fakta bahwa negosiasi tampaknya sengaja dibuat cepat, agar M bisa lebih mudah dipengaruhi. Karena kalau tidak, pasti S akan sabar menunggu dan memberi kesempatan kepada M untuk menghubungi istri dan anak-anaknya terlebih dahulu, termasuk bahkan mengundang tokang tafser agar harga tanahnya dibeli secara layak. Tetapi itu tak terjadi, justru negosiasi dilakukan di tengah kebun yang sepi, bukan di tempat biasa seperti di rumah M sendiri misalnya, atau di tempat lain yang lebih netral dimana ada orang lain yang medampingi M dalam proses negosiasi itu mengingat M adalah orang yang sudah sepuh, buta huruf, orang tak mampu secara eknomi, dan juga bukan orang yang terpelajar seperti pihak pembeli. Sebaliknya di sisi lain, pembeli alias S adalah seorang negosiator ulung, dikenal sebagai kiai, tokoh masyarakat dan termasuk golongan elit desa, dimana setiap kata-katanya selalu didengarkan. Ketika mereka bertarung satu lawan satu dalam arena negosiasi, tentulah secara logis M akan kalah dan dengan mudah dipengaruhi, kalau tidak mau disebut dimanipulasi. Pertarungan di arena negosiasi itu seperti kancil melawan singa, yang satu menjadi mangsa bagi yang lain. Maka yang terjadi, M tidak bisa menolak dengan tawaran S dimana menurut informasi yang tervalidasi awalnya M ditawari Rp. 1000.000, karena tidak bersedia lalu tawaran dinaikan menjadi Rp. 1500.000.

Belakangan menurut sumber yang juga sudah confirmed, akibat kesepakatan M yang sepihak dan terlalu cepat itu, serta tanpa memberitahukan kepada siapapun tentang adanya negosiasi penjualan tanah, I putra dari M, memganggap batal jual beli tersebut. Beberapa hari kemudia dia bersama ayahnya bermaksud mengembalikan uang hasil penjualan itu. Namun hal memilukan terjadi lagi, dia oleh S diminta pengembalian Rp. 10.000.000 dengan alasan tanah itu bersama tanah di sampingnya yang merupakan tanah S sendiri akan dijual kepada orang lain seharga Rp. 150.000.000. Akhirnya mereka berdua pulang dengan keadaan batin jika kita mau berempati tersiksa.

Kegagalan Memahami Nilai Agama

Apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Atau apa yang bisa kita perbuat menghadapi fenomena semacam ini? Dari sudut pandang agama, saya melihat satu hal yang menjadi fakta telanjang dari kasus ini, yakni ketidakadilan dan kedzaliman. Salah satu alasan kenapa S menganggap bahwa pembelian tanahnya sah adalah agama, yakni secara agama, dalam hal ini Fiqh. Dalam pernyataannya ketika musyawarah dengan Pemerintah Desa, S mengklaim bahwa pembelian tanahnya sah secara agama, karena terjadi sesuai syarat rukun jual beli, ada penjual ada pembeli, ada barang, ada harga dan lain semacamnya.

Namun pertanyaannya, bagian dari agama yang mana yang dijadikan rujukan dan sumber nilai? Bukannya agama adalah rahmat bagi seluruh alam? Bagaimana ketika dia menggunakan agama untuk menyerobot lahan orang miskin dan tidak mampu, sementara dia sendiri orang kaya yang hampir tiap tahun membeli tanah? Apakah agama serendah itu, hanya menjadi stempel dari aksi penggusuran dan penyingkiran, hanya menjadi legitimasi bagi aksi dzalim yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan? Ataukah jual beli tanah itu hanyalah bungkus saja dari aksi keji agar pengambilalihan lahan sesuai dengan nilai-nilai agama?

Tampaknya tokoh agama ini sudah lupa akan adanya tulang yang digaris dengan pedang oleh Umar bin Khattab r.a dalam kisah perseteruan antara Amr bin Ash dan seorang Yahudi pemilik gubuk reyot di Mesir sana. Atau mungkin ingat hanya kurang bisa memaknai apa itu berbuat baik dan menjadi bermanfaat bagi orang lain, apa itu berbuat baik bagi fakir miskin dan menghadirkan keadilan bagi sesama. Tulang yang digaris dengan pedang itu sudah menjelaskan kepada kita untuk tidak menganggu apalagi merampas hak dan harapan hidup orang lain, meski orang itu adalah Yahudi sekalipun. Tanah adalah kebutuhan dasar yang setiap orang berhak memilikinya, bahkan jika tak mampu, harus ada orang lain yang membantu. Ini berbeda dengan kebutuhan untuk membeli mobil, kendaraan atau gadget. Ini tentang tanah, hak hidup, hak asasi manusia. Manusia bisa hidup tanpa gadget, tapi tak bisa tanpa tanah.

Klaim Persetujuan 

Selanjutnya, jika kita mengubah sudut pandang dari agama ke ethic, faktanya akan lebih terang lagi. Saya ingin memperkenalkan dulu apa itu arti persetujuan, dilihat dari subyek yang memberi persetujuan, dalam hal ini tentu pesetujuan untuk menjual tanah. Karena klaim S adalah, M setuju untuk menjual, makanya jual beli terjadi, dan itu secara hukum sah. Dalam konteks etika dan juga hukum, ada istilah yang dinamai consent yang berarti persetujuan, ada pula istilah assent yang berarti persetujuan. Kedua istilah tersebut maknanya sama, persetujuan. Perbedaannya, perstujuan disebut consent ketika subyek atau individu dinilai mampu dan memenuhi setiap kriteria untuk melakukan persetujuan, seperti orang dewasa, mengerti risiko, menerima informasi lengkap, tidak sedang dimanipulasi, tidak sedang dipengaruhi, tidak sedang diintimidasi, tidak sedang dipaksa atau tidak sedang ditekan. Consent itulah yang diakui sah secara hukum, alias memiliki kekuatan hukum.

Sementara assent juga merupakan persetujuan tetapi dilakukan oleh individu yang tidak kompeten, atau tidak memiliki kekuatan hukum, atau dilakukan oleh orang di bawah pengaruh seseorang sehingga seseorang itu mengalami gangguan kognitif, persetujuan yang dilakukan karena tertekan dan terpaksa, karena sungkan dan tidak bisa menolak misalnya, atau persetujuan dalam kondisi dimana nilai tawar individu yang bersangkutan tidak sebanding dengan orang yang diberi persetujuan. Konsekuensinya, ketika persetujuan bersifat consent, maka sah secara hukum, dan dalam hal ini jual beli juga sah, namun apabila persetujuan itu masuk ketegori assent, maka jual beli itu juga batal, tidak benar secara hukum. Contoh gampangnya adalah persetujuan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J dalam kasus Sambo yang viral beberapa waktu lalu. Walaupun Eliezer memberi persetujuan untuk menembak, tetapi itu bukan consent, tetapi assent, karena itu Eliezer dihukum ringan.

Maka peristiwa jual beli antara M dan S karena persetujuan itu dilakukan di tempat yang tidak ideal, bukan ruang terbuka yang setara, maka saya yakin persetujuan yang dilakukan M kepada S di tengah kebun yang sepi itu masuk dalam kategori assent, yakni persetujuan yang tidak sah secara hukum. Terlebih beberapa hari setelahnya dia inign mengembalikan uang dari S dan ingin menggagalkan jual beli tersebut. Hal ini berbeda misalnya ketika seluruh keluarga M telah berembuk dan menghasilkan sebuah persetujuan yang bulat, barulah itu disebut consent yang valid secara hukum. Hal ini sebenarnya bukan persoalan harga tanahnya yang murah, tetapi kepada persetujuan untuk menjual.

Jadi, klaim S bahwa jual beli tanahnya dengan M sah secara hukum bagi saya adalah klaim sampah. Klaim tidak berdasar baik secara moral agama maupun secara hukum formal. Klaim tersebut hanya memperburuk citranya di depan manusia, klaim yang menunjukkan kegagalan dalam memaknai agama dan etika.

Wallahu A’lam Bisshawab…..

*Penulis adalah Warga NU Desa Gapura Timur.