Semula pemerintah berencana membuat SPPG sebanyak 21.000, namun yang terjadi di lapangan sudah mencapai 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik.

Ketua Jong Sumekar Siswadi menjelaskan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menejemen program, terutama dalam lingkaran Badan Gizi Nasional (BGN). “Terjadinya kelebihan titik dari target semula itu mengindikasikan adanya praktik pelanggaran aturan yang sengaja dilanggar sendiri oleh oknum oknum BGN,” ujarnya, Ahad 14 Juni 2026.

Menurut Siswadi, salah satu solusi untuk mengembalikan pada target semula yakni dengan melakukan penutupan atau pencabutan ijin bagi mitra yang memiliki lebih dari satu SPPG.

“Kita tahu nih ada sebagian mitra yang memiliki lebih dari satu titik SPPG, contohnya banyak. Ini juga yang menjadi masalah utama, kenapa titik kemudian bisa lebih. Mereka cukup kasih satu SPPG saja. Kalau yang hanya punya satu SPPG mereka beri pembinaan menejemen serta mitigasi untuk meningkatkan kualitas” urainya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (11/6) mengatakan, akibat titik SPPG lebih tersebut, beban anggaran program prioritas pemerintah ini bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun.

“Nah ini yang perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” katanya. (*/Ari)

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno itu diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Ajang lari tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga wadah menumbuhkan semangat kebangsaan, kebersamaan, dan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, panitia memberikan hadiah uang tunai jutaan rupiah kepada para pemenang dari berbagai kategori, mulai dari kategori dewasa hingga anak-anak.

Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, hadir langsung menyerahkan hadiah kepada para juara. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami bangga kepada seluruh peserta, khususnya para juara. Kegiatan ini bukan sekadar lomba lari, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai perjuangan, semangat hidup sehat, dan kebersamaan sebagaimana yang diajarkan Bung Karno,” ujar Khairul Umam.

Menurutnya, Soekarno Fun Run menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme melalui pendekatan olahraga yang menyenangkan dan dapat diterima oleh semua kalangan.

Ia menilai tingginya antusiasme peserta yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa semangat olahraga dan kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan mampu menghadirkan kegiatan yang positif, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Khairul berharap Soekarno Fun Run dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar sehingga mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

“Semoga kegiatan ini terus berkembang. Selain menyehatkan masyarakat, ajang seperti ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus memperkenalkan Kabupaten Sumenep kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Berikut daftar pemenang Soekarno Fun Run 2026:

Kategori Putra Dewasa

– Juara I: David (Lumajang)
– Juara II: Ananda F (Pasuruan)
– Juara III: Ihwan M (Sumenep)

Kategori Putri Dewasa

– Juara I: Esty Alifiah (Sidoarjo)
– Juara II: Mita Aulia (Malang)
– Juara III: Nurul Sofinianta Dewi (Surabaya)

Kategori Putri Anak-anak

– Juara I: Ana
– Juara II: Ananda S
– Juara III: Anissa N

Kategori Putra Anak-anak

– Juara I: Muhammad S
– Juara II: Abizar
– Juara III: Rafael

Keberhasilan penyelenggaraan Soekarno Fun Run 2026 semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPD KNPI Sumenep dalam menghadirkan kegiatan yang memadukan olahraga, pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat. (*)

Aksi protes warga dalam bentuk grafiti di tembok dan dinding fasilitas umum, belum diketahui pelaku coretan, namun isinya merepresentasikan keresahan pedagang kecil dan warga Surabaya.

Terpantau masif dalam sepekan terakhir, hingga 14 April 2026, dan tersebar di area Pasar Keputran, jalan arteri, dan beberapa fasilitas publik di Kota Surabaya.

Dipicu melonjaknya harga bahan pokok seperti beras, telur, cabai, bawang merah, minyak goreng, serta dampak kenaikan BBM terhadap biaya hidup.

Warga menggunakan cat semprot hitam dan merah. Kata “Cok” menegaskan logat Suroboyoan sebagai bentuk jeritan warga akar rumput. Beberapa titik coretan mulai dibersihkan petugas, namun foto-fotonya viral di media sosial.

Pemkot Surabaya belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan, sementara itu Alfa Salsabilla mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya menanggapi adanya gravity. Ia menyebut tindakan itu wajar karena memang masyarakat dinilai resah dengan kanaikan harga BBM hingga bahan pokok.

“Hal itu wajar dalam negara dekorasi, semua boleh berekspresi dengan caranya masing-masing, apalagi semua harga naik, BBM naik,” katanya.

mnm/Bhr).

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahim organisasi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk menyelaraskan arah pengembangan kader pelajar NU di Kabupaten Sumenep. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim, jajaran pengurus PCNU, LP Ma’arif NU, LPTNU, RMI, serta pengurus PC IPNU-IPPNU Sumenep.

Dalam forum tersebut, PC IPNU-IPPNU Sumenep memaparkan tiga agenda prioritas organisasi, yaitu penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, peneguhan identitas Pelajar NU, serta pengembangan usaha kreatif guna memperkuat kemandirian organisasi.

Ketua PC IPNU Sumenep, Ainul Yakin, menegaskan bahwa ketiga agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan kader masa depan Nahdlatul Ulama. “Keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari PCNU serta berbagai lembaga di lingkungan NU,” paparnya.

Dukungan terhadap agenda kaderisasi tersebut juga disampaikan LP Ma’arif NU Sumenep. Selain mendorong optimalisasi pendidikan di lingkungan Ma’arif, lembaga tersebut menilai sinergi antara IPNU-IPPNU dan OSIS perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pembinaan pelajar di lembaga pendidikan NU.

Sementara itu, LPTNU Sumenep menyoroti pentingnya membangun keseimbangan antara penguatan tradisi keagamaan dan peningkatan kapasitas literasi digital kader. Pendataan potensi kader juga dinilai penting sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang.

Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim menegaskan bahwa IPNU dan IPPNU memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi generasi penerus Nahdlatul Ulama. Karena itu, sinkronisasi program antarbanom dan lembaga menjadi kebutuhan penting agar proses kaderisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Orientasi pengabdian dan niat yang benar harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi,” urainya.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua PC IPPNU Sumenep Putri Ramadani menyatakan kesiapan IPNU-IPPNU untuk terus memperkuat kolaborasi dengan PCNU dan berbagai lembaga terkait dalam pengembangan kader, pendidikan, dan pemberdayaan pelajar NU di Kabupaten Sumenep.

Pertemuan ini menandai komitmen bersama antara PCNU dan IPNU-IPPNU Sumenep untuk memperkuat ekosistem kaderisasi pelajar NU sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia Nahdlatul Ulama di masa depan. (**)

Koordinator Gerakan Mahasiswa Jawa Timur (GEMA JATIM) sebagai salah satu dari elemen yang turun aksi, Alfa Salsabilah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan rakyat atas sikap pemerintah yang dianggap terlalu tunduk pada kepentingan global.

“Ini bukan aksi agama, ini aksi moral kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme. Pemerintah jangan pura-pura buta terhadap penderitaan bangsa tertindas,” ucap mahasiswa berparas manis itu.

Dalam orasi yang bergantian, mahasiswa dan peserta aksi menuding pemerintah Indonesia gagal menunjukkan keberanian diplomatik. Mereka menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) justru mengancam prinsip politik bebas aktif dan menyeret bangsa ke pusaran konflik global.

“Alih-alih berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, pemerintah justru tampak ragu dan kompromi terhadap tekanan negara adidaya,” ujar salah satu mahasiswa.

Aliansi Pembela Konstitusi menyampaikan tuntutan keras yang meliputi :

1. Pemerintah harus segera keluar dari BOP yang dianggap hanya membawa kerugian moril dan materil.

2. Mengambil sikap diplomatik yang tegas dan berani di forum internasional, bukan sekadar retorika kosong.

3. Menghentikan sikap diam terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dan penindasan di Palestina maupun Iran.

4. Menolak segala bentuk ekspansi militer dan permukiman ilegal yang jelas melanggar hukum internasional.

Massa aksi mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Diamnya pemerintah terhadap penderitaan rakyat Palestina dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sejarah bangsa sendiri.

“Ketika anak-anak Palestina kelaparan dan pemerintah memilih diam, maka suara rakyat harus hadir. Pemerintah jangan hanya pandai beretorika, tapi harus berani bertindak,” seru peserta aksi.

Dengan semangat damai dalam Aksi, tegas dalam Beridealisme, demonstrasi berjalan tertib namun penuh kritik. Aksi ditutup dengan seruan lantang “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan Penjajahan! Merdeka!”

Pesan massa jelas, pemerintah Indonesia harus berhenti bersikap ambigu, kembali pada amanat konstitusi, dan berdiri tegak membela kemanusiaan serta kedaulatan bangsa. Iran merupakan negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik internasional, terutama terkait isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mengambil sikap tegas dan konsisten, mengingat posisi strategisnya dalam percaturan global. Dengan demikian penting bagi Indonesia untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan negara-negara lain, termasuk Iran, sert memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini akan memperkuat citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

(Red/Bhr).

Ketua DPC GMNI Sumenep menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan evaluasi total atas kegagalan Pemkab. Realitas di lapangan menunjukkan buruh yang terus dipinggirkan dan pendidikan di kepulauan yang masih jauh dari kata layak. “Keadilan sosial belum menyeberang ke kepulauan Sumenep,” tegasnya.

Pendidikan Kepulauan: Potret Ketidakadilan yang Dibiarkan

GMNI menyoroti jurang lebar antara daratan dan kepulauan:

– Sekolah rusak dan fasilitas minim.

– Infrastruktur penunjang nyaris tak ada.

– Guru honorer tanpa kepastian status dan kesejahteraan.

– Dugaan pungli “Jual Beli NUPTK Kilat” yang mempermainkan nasib guru.

Ironisnya, digitalisasi pendidikan hanya dinikmati sekolah perkotaan, sementara siswa di kepulauan masih berjuang dengan akses internet yang nyaris nihil. Pemkab dianggap abai dan hanya sibuk dengan pencitraan.

Buruh Mejandi Tulang Punggung yang Dikorbankan

Di sektor ketenagakerjaan, GMNI menilai pertumbuhan ekonomi Sumenep hanya ilusi. UMK sekadar pajangan regulasi tanpa penegakan nyata. Pekerja informal dan UMKM tidak pernah disentuh kebijakan.

Buruh proyek bekerja tanpa perlindungan keselamatan, hanya mengenakan helm dan sepatu saat sesi dokumentasi. Selebihnya, mereka mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan. Upah yang diterima pun jauh dari layak, meski proyek bernilai besar dibiayai uang rakyat. Pemerintah dinilai menutup mata terhadap penderitaan buruh.

Sebagai sikap tegas, GMNI membawa 9 aspirasi yang harus segera direalisasikan:

1. Atasi ketimpangan infrastruktur sekolah di kepulauan.

2. Regularisasi status guru honorer.

3. Prioritaskan insentif guru di daerah 3T.

4. Fasilitasi pelatihan guru berkelanjutan.

5. Pastikan digitalisasi inklusif hingga pelosok.

6. Usut pungli NUPTK kilat.

7. Tindak tegas pelanggar UMK.

8. Buka ruang dialog buruh bersama Pemkab.

9. Sahkan Perbup perlindungan pekerja non-formal.

Aksi ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Sumenep. Pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik tanpa memperhatikan martabat buruh dan kualitas pendidikan adalah bentuk kegagalan nyata. GMNI menegaskan, jika tuntutan tidak diindahkan, perlawanan akan terus digelorakan.

Dengan kata lain, Pemkab Sumenep sedang mempertontonkan wajah ketidakadilan, buruh diperas, guru dipinggirkan, kepulauan ditinggalkan.

(Red/bhr).

“Kalau tidak menyumbang katanya jangan salahkan jika ada pemberitaan citra miring. Memang tidak disebutkan gamblang namun pesan eksplisit dalam bahasanya mengarah ke ancaman demikian,” kata Mitra SPPG kepada Nataindonesia.com, pada Kamis Maret 2026, di Sumenep.

Mitra SPPG ini namanya enggan disebutkan karena takut jadi masalah panjang. “Tolong jangan sebut nama, saya cuma kesel saja sama oknum seperti ini, kami siap membantu hal yang berkaitan dengan program program sosial, namun harus paham etika dan kode etik” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terbuka bagi semua kalangan masyarakat yang butuh bantuan dalam kegiatan sosial apapun. Lebih lebih di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah. “Hitung hitung sebagai amal serta sekalian mempererat jalinan kebersamaan,” jelasnya.

Media (wartawan), sambungnya, mestinya menjadi penggerak edukasi, penyajian informasi yang mendidik serta kreatif. Pasalnya, wartawan bakal bernilai jika gagasan dan ide idenya mampu memberikan stimulus perubahan bagi masyarakat pada umumnya.

“Coba tawarkan ke kami apa ide dan gagasannya yang sekiranya bisa membantu program MBG ini semakin berjalan dengan baik sesuai harapan presiden. Kan jelas tuh tujuan MBG salah satunya mendongkrak ekonomi daerah,” urainya.

Oknum wartawan LSM yang dikayan telah memberikan nada ancaman tidak etis tersebut semula juga telah mengirimkan surat permohonan bantuan dana untuk kegiatan santunan anak yatim. Seperti surat yang sudah diterima oleh redaksi Nataindonesia.com.

Pengelola SPPG ini menegaskan, pihaknya merasa cukup malu karena ada oknum media mengatasnamakan bantuan anak yatim namun perilakunya jauh dari profesi profesional. “Jangan jualan nama anak yatim tapi jual gagasan dan ide,” pungkasnya. (ari/red)

Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu merupakan representasi aspirasi dan soliditas 38 BPC HIPMI se-Jawa Timur dalam memperkuat langkah BPD HIPMI Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah agenda nasional tersebut.

Ketua Umum BPC HIPMI Sumenep, Khomeini Ramadhan, menyatakan bahwa dari aspek kesiapan organisasi, Jawa Timur dinilai layak menjadi tuan rumah Munas XVIII HIPMI.

“Kami melihat Jawa Timur sangat siap, baik dari sisi organisasi, infrastruktur, maupun dukungan pemerintah daerah,” ujarnya, Sabtu (28/02/2026).

Rama, sapaan akrabnya, juga menilai kekuatan ekonomi Jawa Timur ditopang berbagai sektor strategis di daerah, termasuk Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura.

Sebagai daerah dengan basis agraris yang kuat serta geliat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus berkembang, Sumenep dinilai siap menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kekuatan ekonomi Sumenep bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan UMKM,” jelasnya.

Rama menegaskan, dukungan HIPMI Sumenep ini menjadi penanda bahwa pencalonan Jawa Timur merupakan kehendak bersama dalam mendorong momentum konsolidasi pengusaha muda ke level yang lebih strategis.

Ia optimistis Jawa Timur mampu menghadirkan standar penyelenggaraan Munas terbaik.

“BPC HIPMI Sumenep mengajak seluruh elemen organisasi untuk merapatkan barisan demi membawa marwah HIPMI Jawa Timur ke kancah nasional,” tandasnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tingkat pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu saham.

Sebelumnya, klasifikasi investor dikelompokkan dalam sembilan kategori utama seperti individu, perusahaan efek, dan reksa dana. Dengan skema baru, data yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan diperinci menjadi 27 subtipe agar struktur kepemilikan saham dapat terlihat lebih granular.

“Untuk meyakinkan bahwa ada tingkat transparansi yang lebih rinci dan memenuhi keinginan salah satu index provider global, MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya,” ujar Hasan.

Adapun 27 subtipe tersebut mencakup berbagai entitas seperti Private Equity, Trustee Bank, Venture Capital, Government, Sovereign Wealth Fund, Investment Advisors, Brokerage Firms, hingga State Owned Enterprises. Kategori lainnya meliputi Central Bank, International Organization, Cooperatives, Political Parties, Educational Institution, serta sejumlah bentuk badan usaha dan organisasi lainnya.

Selain perincian subtipe, OJK juga akan menyediakan rekapitulasi klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi. Data tersebut mencakup porsi kepemilikan saham yang terafiliasi, termasuk oleh direksi, komisaris, maupun entitas pengendali.

Menurut Hasan, ketersediaan data yang jelas menjadi faktor penting bagi MSCI dalam menentukan bobot saham Indonesia dalam indeks global.

“Yang penting mereka punya informasi yang cukup jelas untuk mempertimbangkan apakah akan diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeks,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan MSCI pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Saat ini OJK telah menginstruksikan KSEI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh partisipan pasar modal. Para partisipan nantinya akan mengisi dan melengkapi data investor secara lebih rinci sesuai klasifikasi baru tersebut. (*/Red)

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat pulang kampung menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, mudik gratis menjadi agenda rutin pemerintah daerah setiap bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian kepada warganya yang bekerja dan menetap di luar daerah.

“Program ini kami hadirkan agar warga Sumenep yang merantau bisa pulang kampung dengan aman dan nyaman, sehingga dapat merayakan Lebaran bersama keluarga,” ujar Fauzi, Jumat (20/2/2026).

Keberangkatan mudik gratis dijadwalkan pada Sabtu, 14 Maret 2026, pukul 05.30 WIB. Titik kumpul peserta berada di Parkir Timur Selatan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Peserta mudik akan diberangkatkan menggunakan armada bus dengan tujuan akhir di Pendopo Keraton Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan seluruh fasilitas transportasi secara gratis.

Warga yang berminat mengikuti program ini dapat mendaftar melalui narahubung Yadi di nomor 0817-388-378 dengan melampirkan fotokopi atau hasil pindai KTP maupun identitas lain yang membuktikan sebagai warga Kabupaten Sumenep.

Bupati Fauzi berharap program mudik gratis tersebut dapat meringankan beban biaya perjalanan para perantau sekaligus mempererat tali silaturahmi saat Lebaran.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa berkumpul dengan keluarga tanpa terbebani ongkos perjalanan. Semoga mudik ini membawa kebahagiaan dan memperkuat persaudaraan,” kata dia. (*)