Langkah itu terlihat dalam kunjungan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Slamet Ariyadi, ke Sumenep, Sabtu (8/8/2026). Dalam agenda yang berlangsung di Bupati Hall, Jalan KH. Mansur, Pabian, Slamet mengukuhkan 500 relawan PAN sekaligus melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN di 27 kecamatan.

Agenda tersebut berlangsung bersamaan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PAN Sumenep dan menjadi bagian dari kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur.

Penguatan struktur tersebut menandai upaya PAN Sumenep memperluas kerja organisasi hingga tingkat kecamatan. Relawan yang dikukuhkan juga diposisikan sebagai bagian dari kerja politik partai di tengah masyarakat.

Slamet mengatakan, para relawan yang telah dikukuhkan akan berada di garis depan dalam membantu masyarakat.

“Relawan yang sudah dilantik ini yang akan berada di garda terdepan membantu rakyat,” kata Slamet.

Menurut Slamet, konsolidasi bukan semata agenda internal partai, tetapi bagian dari kewajiban kader untuk memastikan keberadaan PAN memberikan dampak kepada masyarakat.

“Sebagai kader partai sudah menjadi kewajiban yang melekat untuk berkontribusi mengonsolidasikan partai dan berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, pelantikan DPC PAN di 27 kecamatan memperkuat struktur organisasi PAN Sumenep di tingkat akar rumput. Struktur tersebut berada di bawah koordinasi DPD PAN Sumenep.

Slamet juga mengapresiasi PAN Sumenep yang telah memiliki kantor permanen. Keberadaan kantor tersebut dinilai menjadi salah satu modal kelembagaan untuk menjalankan aktivitas partai di daerah.

“Ini sebagai legacy dan menjadi contoh bahwa PAN siap memenangkan pemilu di 2029,” katanya.

Terkait target perolehan kursi di masing-masing daerah pemilihan, Slamet menyebut tidak ada instruksi khusus. Namun, ia menegaskan bahwa konsolidasi dan upaya memenangkan partai merupakan kewajiban kader.

“Tidak ada perintah, tapi sudah menjadi kewajiban bagi DPD untuk konsolidasi dan memenangkan partai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis, mengatakan konsolidasi organisasi akan diikuti dengan upaya membaca potensi yang ada di daerah.

“Kami akan menggali potensi lokal untuk nantinya dirumuskan program-program dan langkah strategis partai menuju pemilu,” kata Faisal.

Dengan struktur DPC yang kini mencakup seluruh kecamatan, ditambah penguatan melalui 500 relawan, PAN Sumenep mulai memiliki perangkat organisasi yang lebih lengkap untuk menjalankan agenda politiknya.

Kerja berikutnya adalah menerjemahkan struktur tersebut ke dalam program dan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di titik inilah konsolidasi politik PAN Sumenep akan diuji, bukan hanya dari seberapa lengkap strukturnya, tetapi dari seberapa efektif mesin tersebut bekerja di lapangan. (Moh/red)

Koordinator Lapangan AMPD, Moh. Kadar, menegaskan bahwa sikap diam Kemenag justru berpotensi memicu spekulasi liar dan menurunkan kepercayaan publik. Ia menyatakan klarifikasi sangat penting untuk menjaga kredibilitas institusi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip merit.

“Yang kami tolak bukan suku atau daerah tertentu. Yang kami tolak adalah apabila terdapat praktik yang mengesampingkan sistem merit sehingga menimbulkan kesan adanya keberpihakan berdasarkan identitas kedaerahan. Jika isu itu tidak benar, Menteri Agama perlu memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi fitnah,” ujar Moh. Kadar dalam pernyataannya, Sabtu (1/8/2026).

Lebih lanjut, Kadar menekankan bahwa proses seleksi jabatan seharusnya dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu mengutamakan kompetensi, integritas, profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak tanpa membedakan asal daerah, suku, maupun kedekatan dengan pejabat tertentu.

AMPD menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bukan bentuk penyerangan terhadap individu atau kelompok daerah tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dalam pernyataannya, massa AMPD menyebut Kemenag merupakan rumah besar bagi seluruh umat beragama dan seluruh anak bangsa, sehingga setiap kebijakan, termasuk pengisian jabatan strategis, harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberagaman, profesionalisme, persatuan, dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum.

AMPD mengemukakan empat tuntutan pokok, yaitu: pertama, klarifikasi terbuka dari Menteri Agama untuk menghentikan spekulasi dan keresahan di lingkungan ASN dan masyarakat; kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses seleksi jabatan strategis di lingkungan Kemenag; ketiga, penolakan tegas terhadap praktik nepotisme, kolusi, diskriminasi, atau keberpihakan berbasis asal daerah dan identitas tertentu; serta keempat, ajakan kepada publik untuk mengawal jalannya seleksi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami menolak segala bentuk praktik yang mengarah pada nepotisme, kolusi, diskriminasi, maupun keberpihakan berdasarkan suku, daerah asal, atau identitas tertentu dalam pengisian jabatan publik,” pungkas Kadar.

AMPD berkomitmen untuk terus mengawal proses pengisian jabatan strategis di Kemenag sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin konstitusi. Mereka berharap seluruh tahapan seleksi berlangsung profesional, objektif, bebas intervensi, dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika serta keadilan. (**)

Koordinator Gerakan Mahasiswa Jawa Timur (GEMA JATIM) sebagai salah satu dari elemen yang turun aksi, Alfa Salsabilah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan rakyat atas sikap pemerintah yang dianggap terlalu tunduk pada kepentingan global.

“Ini bukan aksi agama, ini aksi moral kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme. Pemerintah jangan pura-pura buta terhadap penderitaan bangsa tertindas,” ucap mahasiswa berparas manis itu.

Dalam orasi yang bergantian, mahasiswa dan peserta aksi menuding pemerintah Indonesia gagal menunjukkan keberanian diplomatik. Mereka menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) justru mengancam prinsip politik bebas aktif dan menyeret bangsa ke pusaran konflik global.

“Alih-alih berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, pemerintah justru tampak ragu dan kompromi terhadap tekanan negara adidaya,” ujar salah satu mahasiswa.

Aliansi Pembela Konstitusi menyampaikan tuntutan keras yang meliputi :

1. Pemerintah harus segera keluar dari BOP yang dianggap hanya membawa kerugian moril dan materil.

2. Mengambil sikap diplomatik yang tegas dan berani di forum internasional, bukan sekadar retorika kosong.

3. Menghentikan sikap diam terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dan penindasan di Palestina maupun Iran.

4. Menolak segala bentuk ekspansi militer dan permukiman ilegal yang jelas melanggar hukum internasional.

Massa aksi mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Diamnya pemerintah terhadap penderitaan rakyat Palestina dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sejarah bangsa sendiri.

“Ketika anak-anak Palestina kelaparan dan pemerintah memilih diam, maka suara rakyat harus hadir. Pemerintah jangan hanya pandai beretorika, tapi harus berani bertindak,” seru peserta aksi.

Dengan semangat damai dalam Aksi, tegas dalam Beridealisme, demonstrasi berjalan tertib namun penuh kritik. Aksi ditutup dengan seruan lantang “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan Penjajahan! Merdeka!”

Pesan massa jelas, pemerintah Indonesia harus berhenti bersikap ambigu, kembali pada amanat konstitusi, dan berdiri tegak membela kemanusiaan serta kedaulatan bangsa. Iran merupakan negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik internasional, terutama terkait isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mengambil sikap tegas dan konsisten, mengingat posisi strategisnya dalam percaturan global. Dengan demikian penting bagi Indonesia untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan negara-negara lain, termasuk Iran, sert memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini akan memperkuat citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

(Red/Bhr).

Data menunjukkan kasus ini bukanlah insiden tunggal. Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 128 kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang 2020–2024, sementara JALA PRT melaporkan 893 kasus hanya dalam satu tahun (2020), dengan 423 di antaranya berupa kekerasan fisik. Angka ini diyakini hanyalah puncak gunung es, karena mayoritas kasus tidak pernah dilaporkan. Di Surabaya, DP3A mencatat 82 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2023, mayoritas berupa KDRT, dan 30 kasus tambahan pada Januari–Mei 2024. Situasi ini menegaskan bahwa PRT berada dalam spektrum kerentanan serupa, bahkan lebih parah karena status kerja mereka kerap tidak diakui secara formal.

Akademisi Universitas 17 Agustus Surabaya sekaligus Sekretaris Institut Sarinah, Dia Puspitasari, menilai tragedi ini sebagai bentuk kekerasan sistemik. “Dominasi terhadap PRT tidak hanya berlangsung melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibentuk secara kultural. Mereka ditempatkan dalam posisi subordinat, dianggap sekadar pembantu yang harus patuh, tanpa otonomi, dan berada di wilayah privat yang seolah bebas dari intervensi hukum,” tegasnya.

Dalam kerangka teori Michel Foucault, ruang domestik bukanlah ruang netral, melainkan arena produksi kekuasaan. Kontrol terhadap tubuh, mobilitas, dan komunikasi korban seperti penyitaan ponsel dan pembatasan akses keluar menjadi bentuk disiplin yang menundukkan individu secara total. Kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kepatuhan.

Kritik juga diarahkan pada media. Ketika kasus PRT direduksi menjadi sekadar tragedi pribadi, maka terjadi depolitisasi masalah struktural. Media seharusnya berfungsi sebagai kekuatan tandingan yang membongkar ketimpangan, bukan justru menormalisasikannya. “Ada risiko reproduksi hegemoni melalui framing media yang melemahkan narasi korban dan mengaburkan relasi kuasa pelaku,” ujar Dia.

Penegakan hukum pun dipertanyakan. Lambannya respons aparat dan potensi intervensi pihak yang dekat dengan pelaku menunjukkan lemahnya akuntabilitas institusi. Wacana penggunaan restorative justice dalam kasus ini dinilai berbahaya karena berisiko mengaburkan tanggung jawab pidana dan mereduksi keadilan menjadi sekadar negosiasi.

Dia menegaskan, pengesahan UU PPRT tidak boleh berhenti sebagai simbol politik. Negara harus hadir secara konkret melalui penegakan hukum tegas, perlindungan maksimal terhadap korban dan keluarga, serta pengawasan ketat terhadap praktik kerja domestik. “Tragedi ini adalah ujian pertama pasca lahirnya UU PPRT. Jika negara kembali gagal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga legitimasi hukum itu sendiri di mata publik,” pungkasnya.

(Red/Bhr).

Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tingkat pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu saham.

Sebelumnya, klasifikasi investor dikelompokkan dalam sembilan kategori utama seperti individu, perusahaan efek, dan reksa dana. Dengan skema baru, data yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan diperinci menjadi 27 subtipe agar struktur kepemilikan saham dapat terlihat lebih granular.

“Untuk meyakinkan bahwa ada tingkat transparansi yang lebih rinci dan memenuhi keinginan salah satu index provider global, MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya,” ujar Hasan.

Adapun 27 subtipe tersebut mencakup berbagai entitas seperti Private Equity, Trustee Bank, Venture Capital, Government, Sovereign Wealth Fund, Investment Advisors, Brokerage Firms, hingga State Owned Enterprises. Kategori lainnya meliputi Central Bank, International Organization, Cooperatives, Political Parties, Educational Institution, serta sejumlah bentuk badan usaha dan organisasi lainnya.

Selain perincian subtipe, OJK juga akan menyediakan rekapitulasi klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi. Data tersebut mencakup porsi kepemilikan saham yang terafiliasi, termasuk oleh direksi, komisaris, maupun entitas pengendali.

Menurut Hasan, ketersediaan data yang jelas menjadi faktor penting bagi MSCI dalam menentukan bobot saham Indonesia dalam indeks global.

“Yang penting mereka punya informasi yang cukup jelas untuk mempertimbangkan apakah akan diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeks,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan MSCI pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Saat ini OJK telah menginstruksikan KSEI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh partisipan pasar modal. Para partisipan nantinya akan mengisi dan melengkapi data investor secara lebih rinci sesuai klasifikasi baru tersebut. (*/Red)

Guru: Dari Pinggiran ke Panggung Utama

Tak lagi jadi profesi yang terpinggirkan, guru kini berdiri di garis depan perubahan. Pemerintah mengumumkan tambahan kesejahteraan yang mengundang sorotan tajam. Guru ASN menerima satu kali gaji pokok tambahan, sebuah langkah yang disebut “lanjutan” dari kebijakan lama. Namun sorotan sesungguhnya tertuju pada guru non-ASN: tunjangan profesi mereka melonjak dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Tidak semua bersorak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap bahwa kenaikan ini hanya berlaku bagi mereka yang lolos SK Inpassing. Banyak guru merasa bingung, bahkan kecewa.

Di balik sorotan itu, insentif Rp 300 ribu per bulan selama 7 bulan untuk guru non-ASN dan 2 bulan untuk guru PAUD nonformal menjadi angin segar yang menyentuh akar rumput pendidikan.

2. 12.500 Guru Menuju Gelar S1/D4

Tak ada lagi alasan untuk tertinggal. Pemerintah membuka jalan bagi 12.500 guru yang belum bergelar S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Di 112 perguruan tinggi, mereka diberi kesempatan untuk memenuhi syarat akademik yang selama ini menjadi penghalang karier dan kualitas pengajaran.

3. Sekolah Rakyat: Senjata Pemutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah, ia adalah benteng melawan kemiskinan ekstrem. Gratis, berasrama, dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan DTSEN, program ini menjadi manifestasi nyata dari Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025. Dengan 164 titik operasional di seluruh Indonesia, anak-anak kini bisa belajar tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, tanpa harus bekerja, dan tanpa harus mengkhawatirkan biaya hidup.

4. Sekolah Garuda: Mencetak Elit Akademik Indonesia

Sekolah Garuda adalah mimpi besar yang mulai terwujud. Dirancang sebagai sekolah pre-university berasrama berbasis STEM, program ini menyiapkan generasi unggul untuk menembus universitas terbaik dunia. Dengan dua model Transformasi dan pembangunan baru Sekolah Garuda menyaring siswa lewat seleksi akademik ketat dan latar ekonomi. 80% siswa dibebaskan dari biaya, sisanya membayar penuh.

Empat titik baru ditargetkan beroperasi pada 2026, melengkapi daftar sekolah unggulan dari Aceh hingga Papua Barat. Ini bukan sekadar pendidikan, ini adalah investasi jangka panjang untuk kejayaan Indonesia.

5. Digitalisasi dan Revitalisasi: Sekolah Masa Depan Dimulai

Tak ada lagi ruang kelas gelap dan papan tulis kusam. Pemerintah membangun 52 sekolah baru, merevitalisasi 122 satuan pendidikan nonformal, dan menjangkau 15.523 sekolah dari target awal 10.440. Layar pintar (smart board) kini hadir di 285 ribu sekolah PAUD hingga SKB, mengubah cara belajar menjadi interaktif dan modern.

(Red/Bhr).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan program televisi “Xpose Uncensored” yang ditayangkan oleh stasiun Trans7. Tayangan tersebut dinilai oleh massa telah merendahkan martabat pesantren, ulama, dan santri, khususnya menyangkut institusi pesantren Lirboyo.

Dalam aksi tersebut, massa menutup pintu masuk Transmart dengan lakban dan menuliskan kata “DISEGEL” menggunakan cat semprot. Meskipun sempat menimbulkan ketegangan, demonstrasi berlangsung kondusif dan segel dibuka kembali setelah aksi selesai.

Ketua GP Ansor Kabupaten Bandung, Dede Sumarsah, menyatakan bahwa permintaan maaf dari pihak Trans7 dianggap tidak cukup untuk meredakan kekecewaan warga NU.

“Kami ingin ada tanggung jawab lebih dari sekadar permintaan maaf. Tayangan itu telah melukai marwah pesantren,” ujarnya, jum’at (17/12025).

Pihak Transmart belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai.

Sbelumnya, salah satu segmen tayangan Trans7 yang memicu kemarahan publik adalah pernyataan bahwa santri “rela ngesot” untuk memberikan amplop kepada kiai, serta judul provokatif seperti “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok”. Tayangan ini memicu tagar #BoikotTrans7 yang viral di berbagai platform media sosial.

Menteri Agama Nasaruddin Umar turut angkat bicara, menegaskan bahwa pesantren adalah benteng moral bangsa dan tidak layak dicap buruk. Sejumlah tokoh agama seperti Gus Miftah juga menyampaikan kecaman terhadap tayangan tersebut.

Menanggapi kontroversi ini, Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan berkomitmen untuk mengevaluasi konten siarannya. Mereka juga memutus kerja sama dengan rumah produksi yang bertanggung jawab atas tayangan tersebut.

(Red/Bhr).

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

“Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (08/10/2025).

Sugiono menambahkan bahwa hingga saat ini Kemenlu belum menerima permintaan resmi atau nota diplomatik terkait kedatangan kontingen Israel. Ia menegaskan bahwa proses penerbitan visa merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi, bukan Kementerian Luar Negeri.

“Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri,” tegas Sugiono.

Kemenlu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan isu ini dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Sebagai informasi, kehadiran atlet Israel dalam ajang olahraga internasional di Indonesia sebelumnya telah menuai penolakan dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi I DPR RI, yang menilai partisipasi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

(Red/Bhr).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa keikutsertaan atlet dari negara yang disebut sebagai pelaku genosida di Gaza bertentangan dengan prinsip moral dan amanat konstitusi Indonesia.

“Olahraga bukan sekadar kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi dan promosi negara. Memberi panggung kepada Israel sama saja dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina,” tegas Sukamta.

Komisi I menilai bahwa sikap politik luar negeri Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan konsistensi tersebut, mulai dari penolakan bertanding melawan Israel pada Piala Dunia 1958 hingga penolakan visa delegasi Israel pada Asian Games 1962.

Dalam situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza, di mana lebih dari 66.000 warga Palestina telah menjadi korban sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, Komisi I menilai bahwa kehadiran atlet Israel di Indonesia akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk apa pun kepada Israel, baik terkait visa, simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Ketegasan ini penting untuk menjaga marwah bangsa dan menunjukkan keberpihakan kita terhadap keadilan global,” tutup Sukamta.

Komisi I DPR RI berharap pemerintah bersikap tegas dan tidak mengorbankan prinsip demi alasan teknis atau tekanan internasional. Penolakan ini bukan semata-mata sikap politik, melainkan cerminan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

(Red/Bhr).

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Pramono menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di wilayah Ibu Kota.

“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono, rabu (08/10/2025).

Pramono menyebut bahwa kehadiran atlet dari negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan di Gaza dapat memicu gejolak sosial dan kemarahan publik. Ia menyoroti luka kolektif masyarakat Indonesia atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina. “Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” tambahnya.

Gubernur juga menyarankan agar pemerintah pusat tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel sebagai langkah preventif untuk menjaga kondusivitas nasional.

“Kalau saya, yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin saja supaya enggak ke Jakarta,” tegasnya.

Sikap Pramono mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, yang turut menyuarakan penolakan terhadap partisipasi Israel. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, juga mendesak pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

Pramono turut mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. “Pidato Pak Presiden sudah jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tuturnya.

Dengan mempertimbangkan situasi geopolitik dan sensitivitas publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi kontingen Israel dalam ajang olahraga internasional selama kepemimpinan Pramono Anung.

(Red/Bhr).